DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;

b.bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah, dalam rangka pengembangan pengelolaan pariwisata muara indah dipandang perlu di lakukan peru bahan;
a.bahwa Taman Wisata Muara Indah adalah salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya sinergitas antara elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaannya; Menimbang BUPATI TANGGAMUS, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAANTAMANWISATAMUARAINDAH PERATURANBUPATI TANGGAMUS NOMOR 6 TAHUN 2022 BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
1. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. 18.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
9. 17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. 16.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
11. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. 14.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.00l/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembararan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
17. 19.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6);
18. 26.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 449);
19. 25.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136);
20. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 32);
21. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 49);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 27);
23. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
24. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);

(4)Dihapus
(3)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan sinergitas peran dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan masyarakat dalam rangka percepatan pengembangan wisata di Kabupaten Tanggamus;
(2)Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah Kabupaten Tanggamus merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus yang merupakan leading sektor kepariwisataan Kabupaten Tanggamus;
(1)Dalam rangka pembangunan Industri pariwisata Kabupaten Tanggamus dan pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) diperlukan peran dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus untuk peningkatan mutu fasilitas kepariwisataan, aksebilitas pariwisata yang sesuai dengan stan darisasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus; Pasal 8 1.Ketentuan Pasal 8 angka 4 dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 437), dilakukan perubahan sebagai berikut : PasalI PERATURANBUPATITANGGAMUSTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI TANGGAMUSNOMOR 42 TAHUN2017 TENTANGPENGEWLAANTAMANWISATA MUARAINDAH MEMUTUSKAN :

27.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020; Menetapkan

(5)Setiap Event Kegiatan Pemerintah yang menggunakan Kawasan Taman Wisata Muara Indah tidak di kenakan biaya tiket masuk Taman Wisata Muara Indah setelah mendapatkan izm dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus atau dengan melampirkan SPT Kegiatan / SK Kegiatan.
(4)Pajak daerah makan minum dikumpulkan dari pelaku usaha di Taman Wisata Muara Indah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tanggamus melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
(3)Setiap pengunjung yang membawa kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dilarang memasuki Taman Wisata Muara Indah dan wajib menggunakan tempat parkir yang telah disediakan di sekitar Taman Wisata Muara Indah dan dikenakan Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Di hapus (I) Pengunjung dikenakan biaya tiket masuk ke Kawasan Taman Wisata Muara Indah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (2)dihapus, ayat (3)dan ayat (5) dilakukan perubahan sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(5)Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata Muara Indah dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata. Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa memiliki tempat mata pencaharian yang ada pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

BERITA DAERAH KABUPATEH TANGGAMUS TAHUN 2022 HOMOR ..7.60 N TANGGAMUS, Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 22 Februari 2022 DEWI HANDAJANI BUPATITANGGAMUS, Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 2 1 Feb r ua r i 2022 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. Pasal II

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…