DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Insentif dan Kemudahan Investasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330). SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan peemrintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakanorang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan koperasi.
15.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
16.Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan Investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan prinsip;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
c.bentuk;
d.jenis usaha;
e.tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.pelaporan dan evaluasi; dan
h.jangka waktu;

BAB II

KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB IV

BENTUK

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.lingkup usaha;
3. c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan;
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 11

(1)Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(3)Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330). SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan peemrintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakanorang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro, kecil dan koperasi.
15.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
16.Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan Investasi di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan prinsip;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
c.bentuk;
d.jenis usaha;
e.tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.pelaporan dan evaluasi; dan
h.jangka waktu;

BAB II

KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB IV

BENTUK

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.lingkup usaha;
3. c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan;
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan

Pasal 10

Pasal 11

(1)Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(3)Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.