DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang BADAN HIPPUN PEMEKONAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Hippun Pemekonan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Badan Hippun Pemekonan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
13.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan DPRD
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus;
7.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanggamus;
8.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan Pemerintah Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
9.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
10.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Pekon;
11.Kepala Pekon adalah pimpinan Pemerintah Pekon di Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Pekon yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BHP;
12.Pendapatan Pekon adalah Pendapatan Asli Pekon, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Pekon;
13.Kewenangan Pekon adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Pekon dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
14.Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundangan-Undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN

Pasal 2

(1)Anggota BHP merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan BHP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 3

(1)Pengisian keanggotaan BHP adalah wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
(2)Keanggotaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Pengisian atau pembentukan Keanggotaan BHP dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
(4)Jumlah keanggotaan BHP ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
2. b.Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
3. c.Jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;
4. d.Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BHP meliputi:

a.warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copi kartu tanda penduduk dengan legalisir oleh kepala pekon;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dibuktikan dengan foto copi ijazah dilegalisir oleh asal sekolah ;
e.sehat jasmani dan rohani surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit atau puskesmas;
f.berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala pekon;
g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri setempat;
h.bersedia dicalonkan sebagai anggota BHP dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
i.berdomisili di pekon yang bersangkutan minimal 1 Tahun yang dibuktikan dengan foto copy KTP

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN

Pasal 5

(1)Kepala Pekon karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BHP.
(2)Dalam pembentukan BHP, Kepala Pekon mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia pembentukan BHP tingkat pekon;
2. b.mengarahkan panitia pembentukan BHP;
3. c.menetapkan hasil pembentukan BHP dan
4. d.mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
(3)Panitia pengisian keanggotaan BHP melakukan penjaringan bakal calon anggota BHP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir;
(4)Panitia pengisian keanggotaan BHP menetapkan calon anggota BHP yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BHP yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir;
(5)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BHP ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
(6)Hasil dalam musyawarah atau pemilihan langsung tingkat pekon sesuai dengan persyaratan keanggotaan BHP diusulkan menjadi anggota BHP kepada Bupati;
(7)Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BHP diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pengisian atau pembentukan keanggotaan BHP di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 6

(1)Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai keanggotaan BHP dan yang terpilih menjadi anggota BHP harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaiaan.
(2)Teknis penetapan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota BHP diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Kepala Pekon dan Bupati melalui Camat.
(2)Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon menetapkan calon keanggotaan BHP dengan Keputusan Kepala Pekon paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
(3)Keputusan Kepala Pekon tentang penetapan calon anggota BHP disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
(4)Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BHP ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Pekon atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BHP baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

BHP berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.

Pasal 9

BHP berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon.

Pasal 10

BHP mempunyai wewenang:

a.Membahas rancangan peraturan pekon bersama Kepala Pekon;
b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon dan peraturan Kepala Pekon;
c.Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pekon;
d.Membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon;
e.Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f.Menyusun Tata Tertib BHP.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Hippun Pemekonan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Badan Hippun Pemekonan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
13.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan DPRD
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus;
7.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanggamus;
8.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggara urusan Pemerintah Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
9.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
10.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Pekon;
11.Kepala Pekon adalah pimpinan Pemerintah Pekon di Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Pekon yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BHP;
12.Pendapatan Pekon adalah Pendapatan Asli Pekon, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Pekon;
13.Kewenangan Pekon adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Pekon dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
14.Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundangan-Undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN

Pasal 2

(1)Anggota BHP merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Masa keanggotaan BHP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 3

(1)Pengisian keanggotaan BHP adalah wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
(2)Keanggotaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Pengisian atau pembentukan Keanggotaan BHP dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
(4)Jumlah keanggotaan BHP ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
2. b.Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
3. c.Jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;
4. d.Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BHP meliputi:

a.warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copi kartu tanda penduduk dengan legalisir oleh kepala pekon;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dibuktikan dengan foto copi ijazah dilegalisir oleh asal sekolah ;
e.sehat jasmani dan rohani surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit atau puskesmas;
f.berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala pekon;
g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri setempat;
h.bersedia dicalonkan sebagai anggota BHP dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
i.berdomisili di pekon yang bersangkutan minimal 1 Tahun yang dibuktikan dengan foto copy KTP

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BADAN HIPPUN PEMEKONAN

Pasal 5

(1)Kepala Pekon karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BHP.
(2)Dalam pembentukan BHP, Kepala Pekon mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia pembentukan BHP tingkat pekon;
2. b.mengarahkan panitia pembentukan BHP;
3. c.menetapkan hasil pembentukan BHP dan
4. d.mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
(3)Panitia pengisian keanggotaan BHP melakukan penjaringan bakal calon anggota BHP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir;
(4)Panitia pengisian keanggotaan BHP menetapkan calon anggota BHP yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BHP yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BHP berakhir;
(5)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BHP ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
(6)Hasil dalam musyawarah atau pemilihan langsung tingkat pekon sesuai dengan persyaratan keanggotaan BHP diusulkan menjadi anggota BHP kepada Bupati;
(7)Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BHP diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Pengisian atau pembentukan keanggotaan BHP di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 6

(1)Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai keanggotaan BHP dan yang terpilih menjadi anggota BHP harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaiaan.
(2)Teknis penetapan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota BHP diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Kepala Pekon dan Bupati melalui Camat.
(2)Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon menetapkan calon keanggotaan BHP dengan Keputusan Kepala Pekon paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
(3)Keputusan Kepala Pekon tentang penetapan calon anggota BHP disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
(4)Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BHP ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Pekon atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BHP baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

BHP berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.

Pasal 9

BHP berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon.

Pasal 10

BHP mempunyai wewenang:

a.Membahas rancangan peraturan pekon bersama Kepala Pekon;
b.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon dan peraturan Kepala Pekon;
c.Mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pekon;
d.Membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon;
e.Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f.Menyusun Tata Tertib BHP.