DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pasar

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan ruang kepada investor untuk dapat berinvestasi ke Kabupaten Tanggamus dengan berdirinya pasar modern dengan pola kemitraan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan peluang pemasaran produk UMKM pada pasar modern dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 tahun 2014 tentang Pasar;
c.bahwa menidaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, maka segala bentuk perizinan usaha yang mempersyaratkan izin gangguan harus dihapus dan diubah disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut, termasuk perizinan pasar modern;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pasar. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667 );
5.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 133), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) di ubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pasar Modern dapat didirikan setelah mendapat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern.
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

2.Ketentuan Pasal 6 angka 1 dan angka 4 dihapus, angka 7 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan angka 7a dan 7b, ditambahkan angka 9 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendirian Pasar Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.dihapus
2.Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3.Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
4.dihapus
5.Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6.Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
7.Asli Surat pernyataan Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 7a. Asli surat peryataan persetujuan lingkungan dari masyarakat yang diketahui kepala pekon/lurah 7b.Memiliki SPPL/UKL-UPL/Amdal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
9.untuk Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana angka 2 tersebut diatas dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir.
3.Ketentuan Pasal 7 ditambahkan huruf i sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Disamping persyaratan pendirian pasar modern sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasar modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b.memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun pasar modern lainnya;
c.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
d.menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
e.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan, yaitu minimal seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;
f.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern;
g.pemberian izin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Pekon/Lurah dan BPD/LPM;
h.pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut.
i.Pasar Modern wajib Merekrut tenaga kerja lokal Tanggamus dengan komposisi minimal 75 %.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pasar Modern pada prinsipnya dapat didirikan di setiap kecamatan di dalam Kabupaten Tanggamus, khusus untuk jenis hypermarket/ department store/ supermarket/Pusat Perkulakan hanya dapat didirikan di Kecamatan Talang Padang, Gisting dan Kota Agung dengan jumlah paling banyak 1 (satu) buah/ Kecamatan.
(2)Pendirian pasar Modern pada prinsipnya dapat didirikan di setiap kecamatan di dalam Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk toko modern/ mini market dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Untuk Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Gisting maksimal 9 (Sembilan) buah, dengan ketentuan penambahan toko modern/mini market berada di jalur lintas.
2. b.Untuk Kecamatan Kota Agung maksimal 8 (delapan) buah.
3. c.Untuk Kecamatan Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cukuh Balak, Limau, Pematangsawa dan Air Naningan maksimal 2( dua) buah.
4. d.Untuk kecamatan di luar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c maksimal 4 (empat) buah.
(3)Pendirian Toko Modern/Minimarket yang sudah sesuai dengan quota sebagaimana dimaksud ayat (2) masih tetap berdiri menjalankan usahanya dan tidak dapat di tambahkan.

5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 di sisipkan Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Toko Modern hanya dapat menjual barang banyak pendukung usaha utama paling 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko modern.
(2)dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan izin penjualan barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dioutlet/gerai toko modern

Pasal 8B

(1)Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (private label dan/atau house brand) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM
(2)Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (limabelas perseratus)dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stok keeping unit) yang dijual didalam outlet/gerai Toko Modern, kecuali dalam rangka kemitraan
(3)Toko modern dalam memasarkan barang merek sendiri (private label dan/atau house brand) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan dibidang keamanan, kesehatan dan keamanan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya;
(4)Toko modern menjual barang hasil produksi UMKM dengan Merek milik sendiri (private label dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
(5)Toko Modern yang menjual barang dengan kreteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 8C

(1)Toko Modern dan Pusat pembelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah barang dan jenis barang yang diperdagangkan.
(2)Menteri memberikan izin penyediaan barang dagangan hasil produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) kepada Toko Modern yang berbentuk stand alone brand dan/atau outlet/toko khusus (speciality stores), dalam hal barang dagangan:
1. a.memerlukan keseragaman produksi (uniformity) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (global supply chain);
2. b.memiliki brand/merek sendiri yang sudah terkenal di dunia (premium product) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia; atau
3. c.berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia.
(3)Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 8D

Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dalam memasarkan barang merek sendiri dan menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

6.Ketentuan Pasal 17 angka 1, angka 2 dan angka 4 dihapus, angka 3 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a dan angka 6b sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pendirian Pasar Tradisional harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

1.di hapus
2.di hapus
3.Copy Surat Bukti Kepemilikan tanah;
4.dihapus
5.Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6.Copy Akte Tanah; 6a. Asli surat pernyataan persetujuan lingkungan dari masyarakat yang diketahui kepala pekon/lurah. 6b. Memiliki SPPL/UKL-UPL/Amdal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.Ketentuan Pasal 48 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 29 Desember 2020 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 195 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG: 08/1110/TGS/2020.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…