DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, pemerataan, kelestarian lingkungan dan estetika sesuai kaidah tata ruang serta perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasionalan menara telekomunikasi; 2 Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaunana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten aerah Tingkat II TanggamusfLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor Iö4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); I 3 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenten» Bangunan Gedung (Lembaran Negara Renubru Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo™ 2^ N°“°r 26 Renub X Pena‘aan Ru“g (Lembaran gara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Negara RePubHk Indonesia 28 TahUn 2009 “"tangajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 N^59rbaran Negara Repubhk ,nd°nesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ^£dUng^ dan Pengelolaan Lmgkungan Hidup n“ MO T^b ^^^«ia Tahun 2009 RePUbbk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R pubTik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tS Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587b sebagaimana telah diubah dengan PeratSaL’ Undang - Undan^ Tahun 2014^ Republik Indonesialahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); teX™ Ppmerii;tah Nomor 52 Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Umbaran Negara Nomor 4 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturm Pemermtah Nomor 36 Tahun 2005 tentang tXu'mos , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 N^^“2) RepUbÜk Monesta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika PeXra 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tenïn^ gTn dan P™®"1**® Menara Bersama Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 ten^g Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; g Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri T’ Menteri Komunikasi dan informatika dan Kepala Badan Koordinasi NOn“ 18 Tahun 2009’ /rRT/M/2009, Nomor 19/PFP/m N°mOr 3/P/2009 tentang Pedoman Pembanguna dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; ^^aan Bersama Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tenting BMa°^ UrUSan pemerintah S^b Bidang Pos dan Telekomunikasi; Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Da^ah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nom" /1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18); P^ien 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; Dacrnh adalah KAhimatpnDaerah adalah Kabupaten Tanggamus 3. 4. 5. BABI KETENTUAN UMUM Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH kabupaten tanggamus dan BUPATI TANGGAMUS 18' X" T,'rah KabUpMen Tanggamus Nomor 16 RetribuS' p^ndaban Telekomumkas! (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 93); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN dan pengawasan menara telekomunikasi Daerah adalah Kabupaten adaIah Dewan Bupati adalah Bupati Tanggamus. tugas meU.taana.tan u^san^t^S 6

6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Penvelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara vang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. I 7
13.Jaringan Utama adalah baeian Han • telekomunikasi yang menehu^moV L Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang^apat^ el"men jaringan Switching Center (MSC), Base Statio^^ C^nal Trunk- M°bile Network Controller (RNC , dan^rin^" Contm,ler IBSC)/ Radio transmission). g transnusi utama (backbone tanah. atau b^gu™ yang d‘ dengan bangunan gedune kesatuan konstruksi umum yang struktur flfiknya da^aTh1^^ Untuk kePentingan diikat oleh berbagai simpÏÏ^ Te rangka baJa ^g simpul, di mana fungTPdeSX dan7Pa tanPa sebagai sarana penuniang konstruksmya disesuaikan telekomunikasi. J g menempatkan perangkat ’5' “TauN^ berben.uk bada„ adalah modal dalam negen dan be k a3?8 seIuruh modalnya tunduk pada pera.uran perundang-un^” secara bersama menempatkan dan menmperasik^ “n*as‘ l°P“aK») untuk berbasis radio /Base Trattsceive, Stationers™™ telekomunikasi I7- selanjutaya imb pemenntah kabupaten kab^e^T”3" ya"g diberikan Meh menara telekomunikasi untulT me . kepada pemilik telekomunlLli “““19 PembUa,an “na menggunakan standar teknik perenca °mUnikasi seIuler dengan -mperhitungkanpemenuhanU^^ 1 8 seluler dan Jceindaha^“1=Z dengan aturan yang berlaku dirb-m.r ryrntTr . ‘ XtXXs -ayanai1

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

D^tw Penggunaan menara telekomunikasi P<™bangunan dan dengan - menjadi bagian dan Rencana DeS penyeienggara SZX dilaksanakan oleh atas tan^/la^k“^^ ~* ""a'secara perseoran^“un X >-us jangka waktu peijanjian. telekomunikasi selama disingkat PPN^Daer^adal8^ yang selanJutnya tertentu di lingkungan Pp™ . eJaJat Pegawai Negeri Sipil wewenang khusus oleh Unda^U^d 1 yang diberi penyidikan terhadap pelanggaranVaX^ae^ 23 JendCral —8 Telekomunikasi. jawabnya di bidang Pos dan 9

Pasal 4

(1)Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti •
1. a.rencana tata ruang wüayah kabupaten- rencana Jtal "Tf dan rencana tata bangunan dan lingkungan b. c. BAB ni pembangunan dan pengoperasian menara

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah uncuk : " S"dXm kePada aparatur mengendalikan dan mengmd “elaksanakan, penggunaan menara telekomunikasi Pembangunan dan b' SX^oSÏ’d^”'”” masyarakat terhadap Penaman keX“u °' PenatM" Men“a BersX «'ekomumkas, secara bersama dalam bentuk

Pasal 5

lingkungan, estetika dan kehntnh 8’ 1 keamanan dan ketertiban ditetapkan berdasarkan Rencana IndSk'n" ya"S Telekomunikasi (Ce„ Pfan) yangïerl^^ M'nara 10

Pasal 6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan : ' ' '
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi. Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KoTstruksP311^0 düaksanakan oleh penyedia Jasa npn u menara bukan penyelenggara telekomunikasi, p ngelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional. Untul< ,mewujudkan pembangunan Menara dapat dilaksanaxan melalui keija sama dengan Pemerintah Daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2' pembangunan menara sebagaimana dimaksud adlah £ u <hte?lpkan maka ketentuan pembangunannya adalah jarak pembangunan antara menara satu dengan menara lainnya minimal 400 meter. 8 (3' pembangunan menara telekomunikasi dengan jaringan t dan janngan listrik minimal berjarak 125 % dan ketinggian menara. 11

Pasal 8

dan KiXitas Pendukung perundang-undangan. 8 sesuai dengan ketentuan P) Sarana pendukung sebagatntana dintakaud pada ayat (!) terdin a- pentanahan (grounding); o- penangkal petir;

c.catu daya; e S™83" P^bangan /aviation obstruction liahtt t- pagar peng^“ ,aviation obstruction marking); dan '3) pada

(1)terdiri Indonesia' Stonda"' bS?U Pada Standar Nasional ketentuan perairanpe^XïundX^ - 121 pada ayat (!) -Jntuk b keSïï£*^ d“ PeranSka'
1. d.Ketinggian menara;
2. c.struktur menara;
3. d.rangka struktur menara;
4. e.pondasi menara; dan !• kekuatan angin. 12
5. d.nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
6. e.alamat penyelenggara telekomunikasi;
7. f.model menara;
8. g.tinggi menara;
9. h.nomor Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
10. i.tahun pembuatan atau pemasangan menara;
11. j.penyedia jasa konstruksi; dan
12. k.beban maksimal menara.

Pasal 9

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan wajib memiliki sertifikasi oleh lembaga sertifikasi

Pasal 10

(1)Pengoperasian menara bisa dilakukan oleh :
1. a.Penyedia menara; atau
2. b.Pengelola menara
(2)Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan /atau sebagian menara.
(3)Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan setiap tahun sekah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 13

Pasal 13

dakU" 11 nJemPakan antara lain : Pemntukannya memiliki karakteristik teAen “

a.kawasan bandar udara/pelabuhan;
o.kawasan cagar budaya;

(4)Penyedia Menara dan/atau Pen opinie m aset-aset menara telekomunikasi Menara wajlb mengamankan mengasuransikan menta Xko^n v dan jawab atas setiap kejadian ya^g meni^buï^ bertanggunS masyarakat sesuai dengan radius kerUgian terhadap menara telekomunikasi dihitung l^ t * sekitar persen) dan tinggi menara ted ^atus dua puluh lima keselamatan akibat kecelakaan menaraXSmuXasi.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, pemerataan, kelestarian lingkungan dan estetika sesuai kaidah tata ruang serta perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasionalan menara telekomunikasi; 2 Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaunana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

Pasal 1

6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Penvelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara vang dimiliki oleh pihak lain.
12.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. I 7
13.Jaringan Utama adalah baeian Han • telekomunikasi yang menehu^moV L Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang^apat^ el"men jaringan Switching Center (MSC), Base Statio^^ C^nal Trunk- M°bile Network Controller (RNC , dan^rin^" Contm,ler IBSC)/ Radio transmission). g transnusi utama (backbone tanah. atau b^gu™ yang d‘ dengan bangunan gedune kesatuan konstruksi umum yang struktur flfiknya da^aTh1^^ Untuk kePentingan diikat oleh berbagai simpÏÏ^ Te rangka baJa ^g simpul, di mana fungTPdeSX dan7Pa tanPa sebagai sarana penuniang konstruksmya disesuaikan telekomunikasi. J g menempatkan perangkat ’5' “TauN^ berben.uk bada„ adalah modal dalam negen dan be k a3?8 seIuruh modalnya tunduk pada pera.uran perundang-un^” secara bersama menempatkan dan menmperasik^ “n*as‘ l°P“aK») untuk berbasis radio /Base Trattsceive, Stationers™™ telekomunikasi I7- selanjutaya imb pemenntah kabupaten kab^e^T”3" ya"g diberikan Meh menara telekomunikasi untulT me . kepada pemilik telekomunlLli “““19 PembUa,an “na menggunakan standar teknik perenca °mUnikasi seIuler dengan -mperhitungkanpemenuhanU^^ 1 8 seluler dan Jceindaha^“1=Z dengan aturan yang berlaku dirb-m.r ryrntTr . ‘ XtXXs -ayanai1

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 4

(1)Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti •
1. a.rencana tata ruang wüayah kabupaten- rencana Jtal "Tf dan rencana tata bangunan dan lingkungan b. c. BAB ni pembangunan dan pengoperasian menara

Pasal 3

Pasal 5

lingkungan, estetika dan kehntnh 8’ 1 keamanan dan ketertiban ditetapkan berdasarkan Rencana IndSk'n" ya"S Telekomunikasi (Ce„ Pfan) yangïerl^^ M'nara 10

Pasal 6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan : ' ' '
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi. Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KoTstruksP311^0 düaksanakan oleh penyedia Jasa npn u menara bukan penyelenggara telekomunikasi, p ngelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional. Untul< ,mewujudkan pembangunan Menara dapat dilaksanaxan melalui keija sama dengan Pemerintah Daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2' pembangunan menara sebagaimana dimaksud adlah £ u <hte?lpkan maka ketentuan pembangunannya adalah jarak pembangunan antara menara satu dengan menara lainnya minimal 400 meter. 8 (3' pembangunan menara telekomunikasi dengan jaringan t dan janngan listrik minimal berjarak 125 % dan ketinggian menara. 11

Pasal 8

dan KiXitas Pendukung perundang-undangan. 8 sesuai dengan ketentuan P) Sarana pendukung sebagatntana dintakaud pada ayat (!) terdin a- pentanahan (grounding); o- penangkal petir;

c.catu daya; e S™83" P^bangan /aviation obstruction liahtt t- pagar peng^“ ,aviation obstruction marking); dan '3) pada

(1)terdiri Indonesia' Stonda"' bS?U Pada Standar Nasional ketentuan perairanpe^XïundX^ - 121 pada ayat (!) -Jntuk b keSïï£*^ d“ PeranSka'
1. d.Ketinggian menara;
2. c.struktur menara;
3. d.rangka struktur menara;
4. e.pondasi menara; dan !• kekuatan angin. 12
5. d.nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
6. e.alamat penyelenggara telekomunikasi;
7. f.model menara;
8. g.tinggi menara;
9. h.nomor Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
10. i.tahun pembuatan atau pemasangan menara;
11. j.penyedia jasa konstruksi; dan
12. k.beban maksimal menara.

Pasal 9

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan wajib memiliki sertifikasi oleh lembaga sertifikasi

Pasal 10

(1)Pengoperasian menara bisa dilakukan oleh :
1. a.Penyedia menara; atau
2. b.Pengelola menara
(2)Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan /atau sebagian menara.
(3)Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan setiap tahun sekah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 13

Pasal 13

dakU" 11 nJemPakan antara lain : Pemntukannya memiliki karakteristik teAen “

a.kawasan bandar udara/pelabuhan;
o.kawasan cagar budaya;

(4)Penyedia Menara dan/atau Pen opinie m aset-aset menara telekomunikasi Menara wajlb mengamankan mengasuransikan menta Xko^n v dan jawab atas setiap kejadian ya^g meni^buï^ bertanggunS masyarakat sesuai dengan radius kerUgian terhadap menara telekomunikasi dihitung l^ t * sekitar persen) dan tinggi menara ted ^atus dua puluh lima keselamatan akibat kecelakaan menaraXSmuXasi.