DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Usaha Jasa Konstruksi; Prinsip Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Permohonan Pelayanan IUJK; Persyaratan, Pemberian IUJK, Masa Berlaku IUJK; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan Pertanggungjawaban SKPD yang memberikan IUJK; Pemberdayaan dan Pengawasan, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Sistem Informasi, dan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
1. c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan oleh bupati untuk memberikan perijinan usaha jasa konstruksi.
6.Instansi adalah Instansi yang membidangi jasa konstruksi
7.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9.Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
10.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
11.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
12.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
13.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
15.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
17.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 19.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 20.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 21.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 22.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

(1)Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
(3)Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(7)Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Susunan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling kurang memenuhi kriteria:
1. a.sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian, dan/atau sertifikat keterampilan yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi melakukan verifikasi lapangan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi.
(5)Bentuk Surat Rekomendasi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.permohonan izin baru;
2. b.perpanjangan izin;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan izin.
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(4)Bentuk Surat Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010