DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Fasilitasi Transport Jemaah Haji; Pemandu Haji Daerah; Kesehatan Haji Daerah; dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar perlu diselenggarakan dengan sistem dan manajemen penyelenggaraan yang professional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi semangat kemanusiaan dan keadilan serta kerja sama yang sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Daerah bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah khususnya mengenai fasilitasi transportasi, fasilitasi pelayanan pemandu haji dan fasilitasi pelayanan kesehatan jemaah haji daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 2 dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu melaksanakannya.
5.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
6.Jamaah Haji adalah jamaah haji reguler dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari ibukota Kabupaten ke embarkasi dan/ atau dari debarkasi ke ibukota Kabupaten.
8.Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
9.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah Tim yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji.
10.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD Provinsi Jambi adalah Tim yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
11.Embarkasi adalah proses pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji menuju bandara.
12.Debarkasi adalah proses pemulangan jemaah haji dari bandara menuju asrama haji.

BAB IV

KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas transportasi terhadap calon jemaah haji Daerah.
(2)Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan transportasi bagi rombongan jamaah haji dari Daerah menuju asrama haji embarkasi di Provinsi Jambi dan sebaliknya. 4

Pasal 3

(1)Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan rombongan jemaah haji, Bupati dapat membentuk tim pengawalan dan pengamanan jemaah haji di Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.unsur Kepolisian;
2. b.unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi angkutan jalan;
3. c.unsur satuan polisi pamong praja.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat menyediakan konsumsi selama diperjalanan dari Daerah ke embarkasi dan sebaliknya.

BAB III

PEMANDU HAJI DAERAH

Pasal 5

(1)Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah jemaah haji, Bupati dapat membentuk Tim Pemandu Haji Daerah.
(2)Penetapan Tim Pemandu Haji Daerah ditetapkan berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
(3)Tim Pemandu Haji Daerah bertugas melakukan pendampingan jemaah haji Daerah selama pelaksanaan ibadah haji.
(4)Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.warga/penduduk di Daerah;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki keilmuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
4. d.mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
(5)Jumlah Tim Pemandu Haji Daerah disesuaikan dengan jumlah yang diminta oleh Pemerintah.
(6)Tim Pemandu Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5

BAB IV

KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 6

(1)Untuk menjamin kesehatan jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji, Bupati dapat membentuk Tim Kesehatan Haji Daerah.
(2)Tim kesehatan Haji Daerah ditetapkan berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
(3)Tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi dan melakukan pertolongan terhadap jemaah haji Daerah yang mengalami gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji.
(4)Tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria, antara lain:
1. a.warga/penduduk di Daerah;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki keilmuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
4. d.mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
(5)Tim Kesehatan Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Pembiayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan jumlah jamaah haji pada tahun berjalan.
(2)Pembiayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.transportasi jamaah haji;
2. b.konsumsi jamaah haji;
3. c.operasional Tim Pemandu Haji Daerah; dan
4. d.operasional Tim Kesehatan Haji Daerah;
(3)Biaya transportasi Jemaah Haji dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Transportasi.
(4)Biaya operasional Tim Pemandu Haji Daerah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keagamaan. 6
(5)Tim Kesehatan Haji Daerah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
(6)Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib melaporkan penggunaan dana Bantuan Biaya Transportasi jemaah haji kepada Bupati.
(7)Ketentuan mengenai teknis dan besarnya pembiayaan transportasi Jemaah Haji, operasional Tim Pemandu Haji Daerah, operasional Tim Kesehatan Haji Daerah dan konsumsi jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 27 Agustus 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd USMAN ERMULAN Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 27 Agustus 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd FIRDAUS KHATAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : 5/2015.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMANDU HAJI DAERAH

Pasal 5

KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEMANDU HAJI DAERAH

Pasal 5

KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008