Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalamjangka waktu tertentu.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima)tahunan.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
1 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah a tau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
22.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
23.Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara utuh.
24.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah. ·
25.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran Pemerintah/Daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah secara utuh.
.'
26.Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
27.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
28.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
32.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
33.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
36.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
39.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
40.Forum Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
BAB IX BabX BAB XI Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Penutup BabV
(1)RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku selama periode Tahun 2016-2021.
(2)RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 terdiri dari 11 (sebelas) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis Issu Strategis