DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yaitu terkait Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka kelancaran optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), yang telah beberapa kali diubah dengan :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 08);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 01); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
3. c.pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian anggaran daerah;
4. d.pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
5. e.pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
6. f.pengelolaan unit pelaksana teknis; 5
7. g.pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
1. a.Sekretariat;
  1. 1.Sub Bagian Keuangan;
  2. 2.Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. b.Bidang Pendapatan;
  1. 1.Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
  2. 2.Seksi Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain; dan
  3. 3.Seksi Pelaporan Pendapatan.
3. c.Bidang Anggaran;
  1. 1.Seksi Penyusunan Anggaran; dan
  2. 2.Seksi Pelaksana Anggaran.
4. d.Bidang Akuntansi;
  1. 1.Seksi Pembukuan; dan
  2. 2.Seksi Pelaporan Keuangan.
5. e.Bidang Aset dan Investasi;
  1. 1.Seksi Investasi Daerah;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan; dan
  3. 3.Seksi Penatausahaan Aset.
6. f.UPT; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A, sehingga Pasal 40A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II I + H+g{+S--i ts I ilf, triligI--u=I, r'iid-vj !*i-Ei=-odifffEE ii=dE"E-E'G F-d=,?iHgE*iE- EqgEIgEET:qE '{ vcrrss l; *ff Ed-"-EH€,E-F-€#Fg:=E si .e^tu F€E€eg HFg#-€ =Wfrii i t*r= .r ! sB-Frrt'Dr-. fa.ra E'IAHH a*-:E- -L;-:i !f?.-! 3 =;r-=; '.€ 4-*- sf,EE F -=E-:E = + E r; T i-iEE?ii=-,=j* +i_i geFH';=? *= -zl.Ti !.g?-:,- ? vti x ;paf -i -;:-r 3'! 9 r-T. i-+urlfl l-ia *vr1?rL'?v+;:\j " a1ee.1'rF-+iE's *.-q =>i q s"E+E =. E-tr;iEe-r;L#-i E:IEIE:F eji-it-ic?54=+ia.::*u+d si}:!*=iia-E:"Ji tT=J+-e{? EleJralr:jG4 u=.EEJepugLEu=d- uesrrl-ElLrrr+-iJE*Eri 'u6uiffiuBSa=i.rG-ri: *ue*+ -d=q=s =€-?*F-" .E:eg$seprJE:rgp ge*-Eue.g ErJrzd E-iEeiJSq EEiTiui EEii t-i-E;eEfi i^i=-"E111,EJ3'"{ 5 \ ,a 4 EE f,;F+'C# -? !E E{rsseE @ G n.^ *..it-9, '_E €; t8 F *i & qS -# *g :ru -= = 2 .{. {n \J .:_: -Yr"J {nlfi ';Q4 :;8tr €dx -V€ =' -; .-i - :'+- rJJ $4 r-r{ E+ { .,ir Fi - v 7 i-,:,r l-e F ,+ d-t f='r =H q; F. :- F-tJ =(3iit ^-- ,__.- ='. H ,A't4 -@-* *l --.J :,i-. ++a s+ -; ,Ja {- *ai 3* <.t ---aq-.; + fr., ._= *l E- - +- +- 4 t*t -d{_ be^ -i 3- * IT' -. gfl Lt J = (\ it-; {-: -Y. f i 4 _+ -- : --t;"t 4' 7. &i7---:- ;_- '...t q, -iJi tJ-i i- . ;A Fli=*= ffi '+ ,?- ?.+ +:a ff!E Eq dfiL7. = lF4 gJ5 '= ql -<r # .* qi* : .-F{: /Ftl=4 -,t 2u €E!r:i€tf g.E l's q'r :-ir_dt EE'1 q+ €=s,€ -cc; H €. {-J lE =s+ Gdg gaW E-- g4q r".tp 7-E4 trF{ ---i*F 1#* res.d- q€-= gx q- **€ EE i'si * f*l E{ct 4- e sa # ]1 -aj HE I flq Fl *, au e EAd fr =- q L# i& !F+ 4 =: F_4 ..i! l; F tJ t1! = ft\ H;1 H Jf; <-: sl' ici q. 'i r,n lL ;! *try P*F{ IE !iEE !! z:: tda ;rf"Fq E*F, i g 61 J =5 *- a E F;S = at€ =EE:d4 EH= !*{n 1-t', ',!f. F'.'J LLr h_ *4 -=t F.-: € Z;J € ... J, {" *<d d= F rv n |Ir- z ^H -,.'z-€, 14 A' a-t: -= a: = ':itrt:." =€=qiLg .^: H {rl r--- i=* r: ---e,-l.X {st 4- g -.+i:AflH& t3.i L*l ;rF- 'F- e f,E F4 'll -= 4. .; 4h Z-- iE z;4, ry il in l4a .- '.1 r- tll t; z r'B t-n :=- # 4;* ^fi df. rl: != t!} E. ft. i\ g'? f+ ? 7, Y{4 -#i-!+ i:li rE --z u,4 -, 11 = tf= E 4i[

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…