DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: pencegahan, pengurangan resiko, penanganan dan sistem data perlindungan anak. Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecapakan hidup melalui: Penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan; Mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan Memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus T\rgas;

c.melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layah Anak;
d.mengumpulkan data dasar;
e.melaktrkan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
t.melakukan deseminasi data dasar;
g.menentrrkan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Lay*Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
h.men5nrsun Rencana Aksi Daerah Kota t ayak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
i.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3)Keanggotaan Gugus Ttrgas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. PaEal 19
(1)Keanggotaan Gugus T\rgas Kota tayan Anak paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas seorang Kehra, Wakil Ketua dan Anggota. (21 Keanggotaan Gugus T\.rgas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili SKPD terkait, yaitu BPPKB, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasat 20
(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tfrgas Kota Layak Anak dibenhrk Selrretariat. L4 l2l Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Ttrgas Kota Layak Anak.
(3)Sekretariat Gugus T\rgas Kota Layak Anak berkedudukan di kantor BPPKB. (41 Pembentukan Sekretariat dan penunjukan personil Sekretariat Gugus T\-rgas Kota L.ayak Anak ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAI(AT Paset 21

Pasal 23

Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasa.n penyelenggaraan perlindung.n T.k. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BppKB atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasd 24 Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Rrsat Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasarna dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya. Koordinasi dan kedasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan. Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi,- rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak. Koordinasi dan Kedasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, mjukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X

PEUBIAYAAIT

Pasal 26

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraarl perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)
(2)
(3)
(4)16 c\r Agar setiap ortulg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 13 Januari 2015 Diundangkan di Rantau pada tanggal 13 Januari 20f s KABUPATEITT TAPIN, AERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI5 NOMOR 01 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (27ll2ol4l ,o\ Y, t7 PENJELASAN ATAS PERATI'RAN DAERAII I(ABI'PATEN TAPIIT NOMOR 01 TAIIUIT 2015 TEITTANG PEIVT-ELEIT(X}ARAAN PERLINDUNGAIY ANAI( L UUUU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak dalam konsiderannya menyatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Matra Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita peduangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri darr sifat khusus yfiig menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Selanjutnya dikatakan bahwa agar Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya unhrk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta unttrk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakukan tanpa diskriminasi. Mengingat pentingnya kedudukan Anak, maka orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungiawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh Hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negtrra dan pemerintatr bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagr anak, tenrtama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungiawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara tenrs menerus demi terlindungrnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini 18 e\t kehidupan terbaik bagi penerus bangsa yang alisme yang dijiwai oleh menjagakesatuandanpers;,":"1h::ffi "Tlx"*?:,Tkeras Tujuan lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah sebagaimana dimaksud dalari Pasal 3 yarg menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan unhrk menjamin terpenuhinya hak-t "t anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. II. PASAL DEMI PASAL

BAB XI

KETEITTUAN PEIruTI'P Pagal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

' Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas 19 Angka 4 Point a Cukup jelas Point b Cukup jelas point c Yang dimaksud dengan Mediasi Keluarga adalah memfasilitasi pertengkaran keluarga yang merugikan anak melalui pemberian nasehat yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama setempat. Point d Cukurp jelas Angka 5 Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Pemerintah Daerah akan membentuk dan menunjuk tenaga khusus untuk melaksanakan hrgas pelayanan bagi anak yang bermasalatr. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas

Pasal 8

Culmp jelas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…