DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Daerah; Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;

b.menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing-masing dapat berkembang sesuai potensinya;
c.meng€mbangkan pusat perhrmbuhan barl di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat perhrmbuhan ekeisting;
d.meningkatl€n fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
e.menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan,dan antarkawasan perkotaan dengan wilayah $eHtar-rrya;
f.mendorong kawasan perkotaan dan pusat perhrmbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
g.menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
h.membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah helakang; dan
i.meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya. (21 Strategi r:nhrk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan presa.r4na sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huluf b terdin ata$:
1. a.meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
2. b.melakukan pemeliharaan rr-tin dan peningkatan jalan dan jembatarr kabrrpaten unhrk mpmperlancar pergerakart pqnuIRpans dan barang intra dan antar wtleyqh, A4tar moda gqrtA menunjang pqngembangan kavasan strategis;
3. c.mengembangkan sistem angkutan umLrm secara lebih merata di seluruh wilayatr I(abupaten.
4. d.mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi tenrtama di kawasan yang masih terisolir;
(3)
1. e.memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayatr ha.b.upatpn terutama ke deEe-dega tprp,pnsil untuk r,neqdul,<ungp-engembengankes-atanEkqnomikeralsystqn;
2. f.memperluas pelayanan jaringan atr minum kawasan perkot4an, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
3. g.meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana srrmberdaya air;
4. h.meningkatkan kuditas, lmantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
5. i.meningkatkan kualltas persampahan melalui teknologi ramah lingkungan Strategi unhrk peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanraman pangan dan perkebunan sslageimana dimaksud dalqm Pasal 5 aySt (2) hurlf c terdiri atas:
6. a.menumbuhkembangtran pertanian tanaman pangan dan perksbunan qesuai dengarr pptqnei unlayah dan prospek pemaaarqn meldui iutenqifikasi, perErnqiaaq, Iphabilitasi dan qpdmalisasi;
7. b.meningkatkan s€rrana dan prasar€rna pendulsrng kegiatarr pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
8. c.mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
9. d.mengendalikan alih fungsi latran pertanian;
10. e.memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
11. f.menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
12. g.meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
13. h.mengembangkan budidaya peternakan dengan nnernperhatikan pers5raratan linglnrngan, lcesehatan dan permukiman; dan
14. i.mengembangkan kegiatan industri pengol,ahan hasil peftanian. Stretcgi untuk pemeliharaan dan perurtrjudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurrf d terdiri atas:
15. a.menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
16. b.memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
17. c.meningkatlan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
18. d.mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
(4)otr,
1. e.melahrkan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati splunrh p-ernanglru kpppntrngan;
2. f.mengelola kawasan lindung melahri kelembq.gaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
3. g.meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
4. h.meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan firngsi perlindtrngan melahri kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
5. i.mengahrr pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
6. j.mewuJudkan RTH dalam sattr wilayah perkotaan luas paling sedikit 3O9/o dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
7. k.mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan nawan bencana;
8. l.meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
9. m.mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dart
10. n.memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melahri plrsedur dan msl-<anisme perizinan.
(5)Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah lzin Usaha Pertambansan (IUP) /lzin Uqaha Pertambangan Khusus {IuP$/pErtambangan ratyat sebagarmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harls diperuntukaq sebesar-besarnya untuk kemekmwerr rallat, dengan tetep memelihqra sumber daye tersebut sebager cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatilcan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
2. b.memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masSraraftat setemPat;
3. c.menyedial€n fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertembensen meliputi ielen, pelsbuheq, ienng+n !ip!-nb, tempat pembuangan sampah, drainase, dan sah:ran limbah;
4. d.mewajibkan bag pemrakarsa pertambangan unhrk menl4lsun rgnpana kerja eksplorasi pprtamhangan janeka mQnengsh 5 (!ima) taltunan dan jangka pendpk I (satuj tatrunan pa.da areal kontrak ksrya/hrasa pertambarrgan/rjin pertambangan daerah / pertambangan r-alryat;
5. e.mewajibkan bagr pemrakarsa pertambangan unhrk mpnrusun rgneana kerja pasca pqnutupan tambang; dan
6. f.memperbaiki lmalitas lingfungan kawasan pertambangan pasca tambang. (61 Strategi unhrk pengembangan wisata berbasis lingkungart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huntf f terdiri atas:
7. a.mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
8. b.membentrrk ?nr^a wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
9. c.meningkatlan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
10. d.melalmkan diversifikasi program dan produk wisata;
11. e.fi!€ngembangkan Barana dan prasardna mendukung budaya lokal;
12. f.mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
13. g.melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal. (71 Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
14. a.menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabrrpaten;
15. b.menetapkan kawasan strategis l(abupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dart
16. c.mengembangkan prasarana dan sarana bag kawasart gtrategts.
(8)Strategi unttrk peningkatan fungsi kawasan unhrk pertahanan dan keamansn negs.ra eebagaimana dimaksrrd dalam Paml 5 avart l2l huruf h terdm atasl
1. a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungqi khusus pertatranan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasionql untr.rk menjaga fungsi PQrtahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/,atau kaurasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisatrkan kawasan strategis 44sional dpngan kawasan Sudidava terbangun; dan
4. d.turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertatranan TNI.

BAB IV

REI|EATA SERI'KTT'R RUAITE SILAYAII DAERAII Beda! Kesatu

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi darat; dart
b.sistem jaringan perkeretaapian. Paregraf 1 Slstem Jarlngnn Tranrportast Darat Pesel 1(} i Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal t humf a terdiri atas:
a.jaringan ldu lintas dan anekutan jalan yang meliputi :
1. 1.jaringan jalan eksisting dan rencana;
2. 2.jaringan prasarana lalu lintas; dan
3. 3.jaringan layanan lalu lintas.
b.jaringan sungai, danau, dan penyebrangan.

Pasal 11

(1)Jaringan j"l"r eksisting dan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf a angka 1 terdiri atas :
1. a.peningkatan jatan dan jembatan bartr; dan
2. b.pengoptimalan jalan. (Zl Peningkatan j"Ian dan jembatan ban. sebageimana dimaksud pada ayat (1) hr.rmf a meliputi :
3. a.jaringan jatan strategis kabupaten meliputi :
  1. 1.ruas yang menghubungkan Kecamatan Binuang Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Candi Laras sslqtan Palan tinekil Barat KabupatEn Taptn); dan
  2. 2.ruas yang menghubungkan Kecamatan Binuang Kecamatan Salam Babaris Kecarnatan Bungur Kecamatan Lokpaikat (Jdan Lingkar Timur Kabupaten Tapin). ,p
4. b.rencana jaringan jalan dan jembatan yang menghubunglran antara hagian barat dengan tengah KalimAntan Selatan meliputi ruee jalan ;
  1. 1.Marabahan - Margasari - Nagara; dan
  2. 2.Margasari - TamtYang LaYang.
5. c.ruas jalan bagi kegiatan bahrbara meliputi :
  1. 1.Rrlau Pinang 94 sampai dengan Sungai Puting; dart
  2. 2.Tatakan 101 sampai dengan Sungai hrting.
6. d.rlas jaltn alternatif Marampiau - Margasari.
(3)Pengoptimalan jalan dan jembatan sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) humf b meliPuti :
1. a.jalan Arteri Prirner (APU rneliputi :
2. l.ruas jalan Ds. Trrngkap (Batas Kabupaten Tapin - Batas Kots Rantau);
  1. 2.ruas jalan Jl. Ahmad Yani {Rantau);
  2. 3.ruas jalan Kota Rantau Jemtatsn Marrggaris (batae Kabupatsr HSS);dan
  3. 4.ruasitl* Rantau bg Pres (Rantau)'
3. b.jalan I(olektor Primer K-2 meliputi:
  1. 1.mas jalan Jl. Darusalam (Rantau);
  2. 2.mas jalan Jl. Tasan P'anyr (Rantau);
  3. 3.ruag jalerr Jl, Ahmad Yani (Rantau)i
  4. 4.ruas jalan Jl. Hasan Basri (Rantau);
  5. 5.ruas jala", Rantau - Muara Mr:ning - Margasari; dan
  6. 6.nras jatan Margasari - Banua Anyar.
4. c.jalal Lokal bempa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi 113 (serahrs tiga belas) ruas jalan yang menjadi kewenangan lhbupaten.
5. d.pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan di wilaYah KabuPaten.
(4)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3f huruf e bempa tabel Sebagaimala tercanttrm dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Peral 12 Ja-ringan pr.asar.ana lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 10 hun.f a angla 2 meliputi :
1. a.rencana pengembangan terminal PenumPang tipe C berada di Kecamatan TaPin Utara; N lh
2. b.rencana pembangunan ternrinal penumpang tipe C barr meliputi: 1.. Terminal Rantau Baru di Kecamatan Tapin Utara;
  1. 2.Terrninal Binuang Banr di Kecamatan Binuang;
  2. 3.Terminal Margasari Bam di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  3. 4.Terminal Baflrng di Kecamatan Piani.
3. c.rencana pembangUnan jembatan timbang meliputi :.
  1. 1.Keeamatan Tapin Tengah;
  2. 2.Bahrng di Kecamatan Piani. hssl 13 Jaringan layanan lalu lintas sebageimana dimaksud dalam Pasal 10 hurlf a angka 3 bempa trayek yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Tapin. Prsal 14 Jaringan translrortasi sungai, danau dan ')penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
4. a.pengembangan lintas pelayaran sungai lintas kabupaten meliputi:
  1. 1.jumsan Margasari " Negara (Hulu Sungai Selatan);dan
  2. 2.junrsan Margasari - Marabahan (Barito Kuala).
5. b.pengembangan Dermaga Margasa-ri di Kecamatan Candi La-ras Selatan;
6. c.pengembangan anglmtan khusus perhmbangan dan perkebunan meliputi :
  1. 1.Kecamatan Bungur;
  2. 2.l{eca,matan Tapin Selatan;
  3. 3.Kecamatan Binuang;
  4. 4.Kecartatan Candilaras Selatan; dan
  5. 5.Kecarnatan Candilaras Utara.
7. d.pengembangan daeratr kawasan pelabuhan sepanjang 7l kn melintasi perbatasan Ma-rabahan - Candi Laras Utara - Candi [.aras Selatan sampai dengan perbatasan Negara;
8. e.Pengembangan kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada hurvf d diahu dengan ketentuan perahrran perundangan. K /),
(1)Sistem jaringan translrortasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri atas :
1. a.rencana pembangunan jaringan rel kereta api penumPang dan baranBi dan
2. b.nencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang. (21 Rencana pernbangunan jaringan rel kereta api penumpang dart barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jalur rel kereta api Bitatran Tengah - Binuang meliputi :
3. a.Kecamatan Binuang;
4. b.Kecamatan Tapin Selatan;
5. c.Kecamatan TaPin Tengah;
6. d.Kecamatan Tapin Utara;
7. e.Kecamatan Balcarangan; dan
8. f.KecamatanLokpaikat.
(3)Rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b berupa Stasiun Rantau di Kqcamatan T,apir.I Utara, Bagirn Kcenlnt ElctGm Jerlngnn Presrrenr hlnnyr Pemt 16
(1)Sistem ja^ringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.sistem jaringan energi;
2. b.sistem jaringan telekomunikasi;
3. c.sistem jaringan sumber daya air;
4. d.sistem jaringan prasarana pengelolaan linglnrngan; dan
5. e.jalur dan nrang evakuasi bencana. (21 Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketElitian I ; 50,00Q sebagqrmalla tereantum dctaln Lampiran V dan L,ampiran M yqng merup4kgn bagian tidaL terpigqhtqrl dari Peraturan Daerah ini. fr .L Peragraf 1 Reacana Slsten Eaergl Pm.l 17
(1)Sistem jaring€n energi sebegaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.pembangkit tenaga listrik; dan
2. b.jaringan prasarana energi (Zl Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
3. a.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Hasnur Group di Desa Sabah Kecamatan Tapin Selatan;
4. b.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bara Multi Sugrh Sentosa (BSS) di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
5. c.Pembangkit Listr{k Tenaga Diesel (PLTD} Rantau di Kecamatan Tapin Utara; dan
6. d.Gardu Induk Tegangan Menengah (GITM) di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan.
(3)Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hulaf b meliputi :
1. a.jarinean Saluran Udara Tegangan TingS (SLrfq meliputi :
  1. 1.Kecamatan Binuang;
  2. 2.Kecamatan Taptn Utara;
  3. 3.Kecamatan Tapin Selatan; 4, Kecamatan Bungur; dan
  4. 5.Kecamatan Lokpaikat.
2. b.jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di setiap kecamatan. Paregraf 2 Rencaaa Slstem Jartngan Tclelonunltasl Paral 18
(1)Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.sistem jaringan kabel;
2. b.sistem jaringan nirkabel; dan
3. c.sistem jaringan satelit. (21
(3)Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakr.rkan melalui pengembangan media transmisi jannsan kabel serat optik dalr tembaga di setiap p-usat-pusat pertumbuhan pada jaringan jalan arteri dan kolektor. Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.p€ngembangan lokasi menara telekomunikasi dan Base TTonseiuer Station (BfS) terpadu untuk dimanfaatan secara bersama-sama antar operator di selumh Kecamatan yang belum terlayani eesuai dengan ketentuan perafuran pqrudanBan yang berlaku;
2. b.pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal unhrk selunrh operator baik GSM (global system for mobile qmuniations) maupun CDMA (ade divisipn multjplq @cce qsj yaqg luepjau&kax Seluruh witayah;
3. c.rencana pembangunan sistem jaringan mikro digitat meliputi:
  1. 1.Sistem Jaringan Milrro Digtal Kota Banjarmasln Rantau;
  2. 2.Sistem Jaringan Mikro Dgtal Kecamatan Tapin Utara - Kota lhndangan; dan
  3. 3.Sistem Jaringan Mikro Digital Rantau di Kecamatan Tapin Utara - Kecamatan Binuang (batas Kabupaten Bartjar).
4. d.pengembangan stasiun televisi kabupaten. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huntf c, dila-hrkan unhrk rucrlingkatkan pelayanan di wilayah terpeneil aiau yqng Udak bisa dilayani qleh kedua sistem lainnya. Peragraf 3 Rencana Slstem Jartagan Suabcr Daya Afr

Pasal 19

(1)Rencana sietem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud ddam Pasal 16 ayat (l) huruf c terdiri atas :
1. a.wilayah sungai (WS);
2. b.aset sumber daya air;
3. c.cekungan air tanah (CAT);
4. d.jaringan irigasi;
5. e.daerah rawa (DR);
6. f.jaringan air bakrr unhrk air minum;
7. g.jaringan air minum kepada kelompok pengguna; dan
8. h.sistem pengendali banjir.
(4)rt o l2t Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya alr, pendayagunaan s\lmber daya a:, dan pengendalian daya ru_sak air secara terpadu dengq.n memperhatikan arahan pola dan rencena pengelolaan Sumber Daya Air lVilayah Sungai Barito. Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.wilayatr sungai lintas provinsi berupa DAS Barito dengan Sungai Negara melintasi :
  1. 1.Kecamatan Candi Laras Selatan; dan i,
  2. 2.Kecamatan Candi laras Utara;
2. b.wilayah sungai di dalam Kabupaten terdiri atas :
  1. 1.Suntsar Tapin meliputi Keeamatan Piani, Keeamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Keca.rnatan Bakarangan, Kecamatan Candi laras Selatan;
  2. 2.Sungai Negara meliputi Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan;
  3. 3.Sungai Binuang meliputi Kecarnatan Binuang; dart
  4. 1.Anat< Sungai lainnya meliputi 120 (serahrs dua puluh) anak sungal yang menjadi kewenangan Kabupaten. Aset Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
3. a.Waduk- Tapin di Kecamatan Piani seluas kurang lebih 5.472 (lima ribu empat rahrs ttrjuh puluh dua) hektar;
4. b.Waduk Tapin di Keeamatan Bungur seluas kurang lebih 14.955 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar; dan
5. c.Bendung Rrlau Pinang di Kecamatan Tapin Selatan. Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c berupa Cekungan Air Tanah (CAI) Palangkaraya Ba+iarmasit_l, Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf d terdiri atas :
6. a.Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional berupa Daerah Irigasi (DI) Taprn seluas kurang lobih 5.472 (lima ribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar;
7. b.Daeratr lrigasi (DI) kewenangen Provinsi berada benrpa Daerah lrigasi (DI) Binuang seluas lmrang lebih 1.408 (seribu empat ratrrs delapan) hektar;
(3)
(4)
(5)
(6)fi 22
1. c.Daeratr lrigasi (DI) kewenangan IGbupaten meliputi :
2. l.Daerah lrigasi (DI) Rampanang seluas l+rrang lebih 146 (seratus empat puhrh enam) helftar di Kecamatan Binuang;
  1. 2.Daerah Irigasi {DI) Nupadang seluas kurang lebih 253 (dua ratus lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Tapin Selatan;
  2. 3.Daerah Irigasi (DD Lpkpaikat seluas kurang lebih 452 (eppat ratus lima puluh dUa) hektar di Kecamatan LBkparkat;
  3. 4.Daerah Irigasi (DI) Tatakan seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tapin Selatan;
  4. 5.Daerah lrigasi (DI) Pampain seluas hrrang lebih 79 (hljuh puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tapin Selatan;
  5. 6.Daerah Irigasi (DI) Pulau Pinang seluas kurang lebih 270 (dua ratrrs tujuh puluh) hektar di l(ecamatan Binuang; dart
  6. 7.Daerah lrigasi (DI)Desa yang merupakan kegiatan pendulnrng usatra tani meliputi 90 (iembilan puluh) Daeratr lrigasi yang berada di setiap wilayatr kabupaten. (71 Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtf e terdiri atas :
3. a.daerah rawa Lima Buah Pinhr Air sehras lruang lebih .1OO (empat rahrs) hektar;
4. b.daeratr rawa Sungai Salai seluas lnrrang lebih 4OO (empat rattrs) hektar;
5. c.daerah rawa Sungai Masira seluas lnrrang lebih 15O (serahrs lima puluh) hektar;
6. d.daerah rawa Sungai Pinang Babaris seluas kurang lebih 3OO (tiga ratus) helrtar di Kecamatan Bakarangan;
7. e.daerah rawa Belanti seluas kurang lebih 2.g&s (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar;
8. f.daeratr rawa Sungai Bitahan seluas kurang lebih I.OOO (seribu) hektar di Kecamatan Tapin Utara;
9. g.daeratr rawa sungai Tapin seluas lmrang lebih r.ooo (seribu) hektar;
10. h.daerah rawa sungai Kalang Damar seluas lflrrang lebih l.zso (seribu dua rattrs lima puluh) hektar di Kecamatan Bakarangan;
11. i.daerah rawa sungai Garis Halat seluas kurang lebih r.ooo (seribu) hektar di Kecamatan Lolcpaikat; dan
12. j.daeratr rawa sungai Muning sehras krrrang lebih hektar g.ooo (delapan ribu) hektar di Kecamatan Tapin Tengatr.
(8)Jaringan air baku unttrk air minum sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
1. a.srngai meliputi :
  1. 1.Sungai Tapin;
  2. 2.Sungal Nagara; dan
  3. 3.Sungai Binuang.
2. b.mata air meliputi :
  1. 1.mata at di Desa Hahrngan, Desa Bahr Hapu, Desa Gunr.rng Ulin, Desa Kernbang Kuning, dan Keeamatan Binuang;
  2. 2.rlnata, air di Desa Earamhan, Desa nagandatr, Desa Bahl Ampar, Desa Harakit, Desa Balawalan, Desa Bah:ng- I"apin, Desa Miawa, Desa Gunung Banrng , Desa Buni'in Kei:amatan Piani;
  3. 3.mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Dess Limpana" Kecamatan Bunguc dan
  4. 4.mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Bunrng Tungkap dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun.
3. c.daerah rawa berada di Rawa Muning;
4. d.rencana pengembangan jaringan sumber air baffll mgngutannakan air permukaan dengan Prinsip keterpaduan arr anah;
5. e.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan f.pengembangan jaringan prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan. Jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebasaimana dimalisud pada ayat (1) huruf g :erdiri atas:
6. a.peningkatan kapasitas sambungan langganan meliputi :
  1. 1.sumber air minum Kota Rantau di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bungur, dan Kecamatan lokpaikat;
  2. 2.sumber air minum Binuang di Kecamatan Binuang;
  3. 3.sumber air rninurn Hiyung di lGcamatan Tapin Tengah;
  4. 4.sumber air minum Batutrapu di Kecamatan Hatungun;
  5. 5.surnber air rninurn Tapin selatan di Kecamatan Tapin Selatan; (e) d ,2t
  6. 6.sumber air minum Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan;
  7. 7.srrmber air minum Candi Laras Utara di Kecamatan Candi I"aras Utara;
  8. 8.sumber alr minum Bakarangan di Kecamatan Bakarangan; dan
  9. 9.sumber air minum Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris.
7. b.rencana pemasangan sambungan langganan banr untuk wilayah kecamatanr y{tg behrm terlayani;
8. c.pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan hangunan-bangunan pengendali banjir dl seluruh sungai rawan banjir; dan
9. d.normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungci Tapin, Sungai Nagara, Sungai Binuang dan sebaran sungai lainnya. .t i (lO) Sistem pengendali bartjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
10. a.pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangnan-bangunan pengendali rawan bartjir di seluruh sungai rawan bartjir;
11. b.normalisasi sungai-sungai di Kabupaten meliputi Sungai Tapin, Sungai Negara, dan Sungai Binuang.
(11)Analc sungai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b budr 4 berupa tabel sphegaimana terpantum dalarn Lampiran ILB yang merupakan bagan tidqk terpisahkan darr Perahrran Daeratr ini. {12) Daerah Irlgasi (DI) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {6) huruf c butir 7 benrpa tabel sebagaimana tercantrrm dalarn I"ampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratrrran Daerah ini. Pasagref a Rcncrns Slston Jarfngaa Presarana Fcngelolaan Ltngkunger Pm.I 20
(1)Sietem ja.ringan prasarana pengelolaan lingkungan sebageimeurs dimalcsud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atae :
1. a.sistem pengelolaan persampahan;
2. b.sistem jaringan air limbatr;
3. c.sistem jaringan air minum! dan
4. d.sietem jaringan drainase. ,{ (21 Sistem pengelolaan persampatran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliPuti :
5. a.rencana pengembangan alat penganghrtan sampah berada di setiap tempat pemrosesan sampah :
  1. 1.ttudclarm roll di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Binuang, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Tapin Selatan; dan
  2. 2.gerobak di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Selatan, IGoamafair Candi laras Selatan, dan K-Esamat"an 9andi laras Utara'
6. b.rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliPuti :
  1. 1.Tempat Pengolahan Sampatr Terpadu (TPST) Binuang di 1l,esap6tan Binuang; dan
  2. 2.Tempat Pengolatran Sampatr Terpadu (TPST) Candi I"aras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan.
7. c.rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhlr (TPAI dengan rrenggunakan sistem sanitary lardfill dengan program 3 R lRe&te, Reuse, Recg&l berafa di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tapin di Desa Hatiwin, Kecamatart Tapin Selatan;
8. d.rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
9. e.peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ srvasta dalam ppngelolaan perqampahan; dan f.peningkatan cd<upan pelayanan persampahan.
(9)$iqtem janngan arr limbah sebagarmana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :
1. a.ear,ritasi untuk air buangan kegiatan nrmah tangga terdi-ri atas : !, qiqtcm sanitaai on site unhrk pengelolaan air buange4 di kawasan perkotaan yaihr dengan menggunakan instalasi pengolahan sebelum dibuang ke badan air penorima/sungai; dan
  1. 2.sistem sanitasi on site untrrk pengelol,aan air buangan di keweeen pqrdeeean'
2. b.sanitasi untuk air buangan kegiatan industri dengan sisfem off site melalui Instalasi Pengolahan Air Limbatr (IPAL);
3. c.sanitasi lingkungan berhasis masyarakat meliputi
  1. 1.Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah; dan
  2. 2.Desa Rrlau Pinang Kecamatan Binuang. d8 a).
4. d.khusus untuk kawasan perkotaan dikembangkan sistem jaringan prasarana sanitaqi yaag meliputi:
  1. 1.rencana sistem perpipaan air limbah Kabupaten diarahkan ke sistem kluster berada di Kota Rantau Kecamatan Tapin Utara;
  2. 2.pengembangan Instalasi Pengolatran Air Limbah (IPAllingkrngan kawasan perumahan Kompleks labuhan Permar KEqama.tan Taptn Utara;
  3. 3.pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dalam sistem Instalasi Pengolatran Air Limbah (IPAL) Pasar Keraton di Kecamatan Tapin Utara; dan
  4. 4.pengembangan Instalasi Fengolahan Lumpur finja [PLT) di Kota Rarrtau Kecamatan Tapin Utara.
5. e.rencana pengembangan prasarana limbah medis berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAI,) bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dahr Sanggul Kecamatan Tapin Utara;
6. f.rencana pengembangan prasarana limbatr bahan berbahaya dan beraoun (83) terpadu meliPuti :
  1. 1.kecamatan yang berada di kawasan pertambangan meliputi stoclcpile, pelabuhan khusus bahr bara, dan industri qumb rubberi dart
  2. 2.pabrik CPO (Crude Palm orl) kelapa Sawit.,'i
(4)Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (U hunrf c meliputi :
1. a.optimalisasi sumber air unhrk mengurangi tingkat kebocoran;
2. b.penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan terdiri atas :
  1. 1.sistem jaringan air minum perpipaan dikembangkan di kaw.apan perkotaan yang merupalran pusat-pugat k-eg-atan;
  2. 2.pembangunan dan pemeliharaan penangkap mata air;
  3. 3.pemeUharaan jaringan distribusi perpipaan;
  4. 4.pengembangan bor dalam sederhana;
  5. 5.pengembtrngan sistem gravitasi di daerah pegunungan melalui pembangunan menara air;
  6. 6.pengembangan sumur pompa tangan dan sumur pompa gali pada daerah dataran rendah; dart
  7. 7.sistem jaringan air minum non perpipaan dikembangkan di kawasan-kawasan yang mempunyai potensi sumber air dan tldak terlavaui sit-tpm perpipean'
3. e.optimalisasi pemanfaatan sumber air balstr, permukaan di kawasan perkotaan, perdesaan daa kawasanr'bulit air.
4. d.Rencana pengembangan Instalasi Pengolatran Air Bersih 0r4 meliPuti :
  1. 1.Bakarangan di Kecarnatan Bakarangan;
  2. 2.Binuang di Kecamatan Binuang;
  3. 3.Bungur Kecamatan Bungur; 4.Margasa.riHuludiKecamatanCarrdil,aFasSelatan S.MargasariHilirKecamatarrCarrdilarasUtara
  4. 6.Hahrngun di Kecamatan Hahrngun;
  5. 7.Iokpaikat di Kecamatan lokpaikat;
  6. 8.Miawa di Kecamatan Piani; g, Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris; IO. Tambarangan di Kecamatan Tapin Selatap; ll.RantaudiKecamatanTapinUtara;danl
  7. 12.Tambaruntung di Kecamatan Tapin Tengatt' e.peningiatarrperansertamasyarakatdandunia irt.rraT*aeta aaUm pengr lolaan air minum; dan
5. f.peningkatan cakupan pelayanan air minum' (51 Penesmbangqn sistEm drar-qase sabagaimana dim-eksud Pada r ' "v"itrt huruf d meliPuti :
6. a.pengembafigan sis]e3^ drainase yafig terintegrasi dengan oistom tAS?; sub DAS unhrk kaqrasan perdesaan; dan b, pengembangar-I sistem- dralna99. terpadu untuk kawesan r- ierfiotaart ving rentan banjir meliputi :
  1. 1.Keeamatan Candi Laras Utara
  2. 2.ltecarratan eandi Laras Selatan; dan
  3. 3.Kecamatan TaPin Tengah'
7. c.peningtcatan Peran serta masyarakat dan dunia ,,.r,"-7"*"sta dalam pengelolaan sistem drainase; dan
8. d.peningkatan eakupan pelayallaR drainase' neragfaf 5 Rcncaaa Jalur Evakuasl dan Rusng EYatusrr Beacana Pasll 21
(1)Rencana j"lrt eva[ua-si. dan ry-ary evakuasi bencana sebagaiman" ai*"t *rra dahm Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas : ,'y

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…