DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat: laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menunrt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinslp otonomi seluas-luAs-nyq dale4 $iqtem dq4 Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen5relenggua Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Ralsyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yq4g menrpakan lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati T4pin,
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera-h Kabupaten Tapin-
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersgbut.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. {f,1 10. 11. t2. 13. 14, 15. 16. t7. 18. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola ol,eh Pemerintah hrsat/Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya dalam dalam satu periode pelaporan. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintatr Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah* Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Defsit A4gg4qan DaErah adalah seliSih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun rulggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran €mggaran selama satu periode anggaran. Neraca adalah laporan yang menggarnbarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalatr sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termastrk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber--sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 2t. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
22.Laporan Arus Kas adalah laporan yarg menyqiikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendariaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeltraran dan saldo akhir kas Pemerintah hrsat/Daerah selama periode tertentu. 20. 9 ai,L
23.Catatan atas Laporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, n€raca dan laporan arus kas.

BAB II

PERTAIYGGTINCIIAWABAIY PELITKSANAAIT APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
1. a.laporan realisasi anggar€m;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas; dan
4. d.catatan atas laporan keuangan- (21 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimanc, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2Ol4 adalah sebagai berikut :

a.pendapatan
b.fslania surplus/(defisit)
c.pembiayaan - penerimaan - pengeluaran Rp. 937. 15 1. 136.9 L3,43 pembiayaan netto Rp. (4.235.543.085,62)

Pasal 4

Uraian laporan realise.si anggalan sebagaimanc. dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.53 7.832.029,43 dengan rincian sebagai berikut :

a.Ernggaran pendapatan setelah Rp. 932.619.304.884,00 perubatran
b.realisasi Rp. 937. 151. 136.913,43 selisihlebih/(kurang) Rp. Rp- 892.848.a9o-98!.53 Rp. 44.3O2.245,930,90 Rp. Rp. 2.O32.356.9t4,38 6_267 9AO_0O0/00 l0 4.53 r .832 .O29 .43 511
1. 2.selisih anggaran dengan realisasi bela4ia sejumlatr Rp. (17 1.707 .7 10.419,47l. dengan rincian sebagai berikut : selisih lebih/(kurang) Rp. (17L,7O7.710.419,471
2. 3.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defrsit sejumlah Rp. L76.239.542.448,90 dengan rincian sebagai befikut :
a.arLggaran belanja setelah perubahan
b.realisasi
a.sulplus/deliSit getefah perubahan
b.realisasi selisih anggaran dengan realisasi Rp. (136. t72.839.603,62) dengan
a.anggaran pembiayaan netto setelah pembahan
b.realisasi Rp. 1.064.556 .60 7.4O2,OO Rp. 892.848.89O.982,53 Rp. (131.937.296.518,00) Rp. 44.3O2.245.930,9O Rp. 153.537.296.518,O0 Rp. 2.032.356.914,38 pembiayaan netto sejurnlah rincian sebagai berikut : Rp. 13t.937 .296.518,00 Rp. (4.235.543.O85,62) Rp.2.296.7 83.47 7 .82O,7 O Rp. L.312.457.101,OO selisih lebih/(kurang) Rp. 176.239.542.448,90
1. 4.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (151.504.939.603,62) dengan rincian sebagai berikut :
a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.realisasi selisih lebih/(kurang) Rp. (151.504.939.603,62)
1. 5.selisih anggaran dengan realigasi pengelgaran pembiayaan sejumlatr Rp.(15.332. 1OO.OOO,00) dengan rincian sebagai berikut :
a.anggaranpengeluaran Rp. 21.600.0OO.OOO,OO pembiayaan setelatr perubahan
b.realisasi Rp. 6.267.900.000,00 selisih lebih/(kurang) Rp. (15.332.100.000,00) 6. selisih lebih/(kurang) Rp. (136. L72.839 ;603,62)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2Ol4 adalah sebagai berikut :

a.jumlatr aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas dana 11 Rp.2.295.47 I .O2O.7 19,7 O afi,l I J

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2OL4 adalah sebagai berikut :

a.saldo awal kas per 1 Januari 2Ot4 Rp. 149.937.296.518,07
b.anrs kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 292.237.232.696,22
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp.(255.027.774.49O,OO) non keuangan
d.arls kas bersih dari aktivitas pernbiaynan
e.arus kas bersih dari alrtivitas non anggaran
f.saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran
g.saldo akhir kas di Bendahara Pe,u_e_urnAql
h.saldo akhir kas Rp. 0,00 di Badan l"ayanan Umum Daerah saldo akhir kas Dana Kapitasi/JKN Rp. 149.401.556,00 saldo akhir kas per 31 Desember 2OI4 Rp. 194.96O.639.6L2,97

Pasal 7

Catatan atas lapor,an keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat inforrnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 8

Pertanggungiawaban Pelaks-anaan APBD seb_agaimaa_a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) tercantr,rm dalasr I arnpiran yang merupekan bagran yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran I.1 l-arnpiran7.2 Rp. (4.235.543.086,0O) Rp, 6.928.898.OO4,85 Rp. 909.091,00 Rp. 4 .97 | . t28 ,41 3,00 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan I"aporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian l"aporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daeratr, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urtrsan Pemerintatran Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.3 t2 lffi-I Lampirar.r I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 L,ampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran 1.12
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belaqia Daerah Untuk Keselerasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengur€rngan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penarrrbahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan yalrtg Belum Diselesaikan sampai dengan Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembdi Dalam Tahun Anggaran Berilmtnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Neraca; I,aporan Arus Kas; Catatan Atas l,aporan Keuangan.

Pasal 9

j Lampiran Lapor.arr Keuar-rgan seb_agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21terdiri dari :

a.laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perahrran Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan . Badan Usaha Milik Daerah/Pemsahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran M yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

I(EIENTUAT{ PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati. 13 ffiJ, padal

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlal$t pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaxgan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 14 Juli 2015 14 Juli 2OLs I(ABT'PATEIT TAPIIY, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OT5 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SEL,ATAN z (73120151 h' Diundangkan di Rantau l4

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…