DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Kabupaten Tapin, yaitu hak dan kewajiban setiap ibu, hak bayi baru lahir dan bayi dan anak balita, kewajiban keluarga dan masyarakat, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sumber daya Kibbla, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pengaduan dan sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu,oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
c.bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
d.bahwa perlunya jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita untuk menekan tingginya angka kematian;
e.bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; SALINAN
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tapin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kodekteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dam Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tapin.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
7.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita,yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10.Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri yang mempunyai izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
11.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tapin.
12.Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13.Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah Unit Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
14.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
16.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
17.Audit Maternal Perinatal, yang selanjutnya disebut AMP adalah serangkaian kegiatan penulusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
18.Air Susu Ibu Ekslusif, yang selanjutnya disebutASI Ekslusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
19.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
20.Ibu adalah Wanita Usia Subur (WUS) yang berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
21.Bayi Baru Lahir atau disebut Neonatal adalah bayi umur 0 hari sampai dengan 28 hari.
22.Bayi adalah anak umur 29 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
23.Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
24.Sarana Pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.
25.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.
26.Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum, yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui.
27.Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di Desa/Kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
28.Keluarga Berencana Pasca Salin,yang selanjutnya disingkat KB Pasca Salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.
29.Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA adalahuntuk :

a.meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
b.meningkatnya akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
c.terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap meningkatnya KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA adalah:

a.kesehatan ibu;
b.kesehatan ibu hamil;
c.kesehatan ibu bersalin;
d.kesehatan ibu nifas;
e.kesehatan ibu menyusui;
f.kesehatan bayi baru lahir;
g.kesehatan bayi;
h.kesehatan anak balita; dan
i.promosi KIBBLA.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu mempunyai hak :

a.mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar IOT selama kehamilan yang meliputi :
1. 1.timbang badan dan ukur tinggi badan;
2. 2.ukur tekanan darah;
3. 3.nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
4. 4.skrining status imunisasi tetanus (Pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
5. 5.ukur tinggi fundus uteri;
6. 6.tentukan presentasi dan denyut jantung janin (DJJ);
7. 7.pemberian tablet tambah darah (90 tablet selama kehamilan);
8. 8.test laboratorium (Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
9. 9.tatalaksana kasus; dan
10. 10.konselingtermasuk P4K (Program Perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi) dan KB Pasca Salin.
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari Tenaga Kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi :
1. 1.pencegahan infeksi;
2. 2.asuhan persalinan normal yang sesuai Standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
3. 3.merujuk kasus yang tidak dapat ditangani diTingkat Pelayanan Dasar ke tempat yang lebih tinggi/Rumah sakit; dan
4. 4.melaksanakanInisiasi Menyusu Dini (IMD).
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas :
1. 1.pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
2. 2.pemeriksaan tinggi fundus uteri (Involusi Uterus);
3. 3.pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam lainnya;
4. 4.perawatan dan pemeriksaan payudara serta anjuran ASI Ekslusif 6 (enam) bulan;
5. 5.pemberian Kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 (dua) kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 (dua puluh empat) jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama; dan
6. 6.Pelayanan KB Pasca Salin.
d.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
e.mendapatkanBuku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) beserta Stiker P4K; dan
f.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pelayanan kesehatan sesuai standar untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.inisiasi menyusu dini (IMD);
d.air susu kolostrum;
e.air susu ibu eksklusif;
f.imunisasi dasar yang berkualitas; dan
g.mendapatkanInjeksi Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B0 (HB0) dan salep mata pada bayi baru lahir.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
b.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
d.lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita;
e.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
f.pelayanan SIDDTK (Stimulasi Intervasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang) anak balita; dan
g.perlindungan terhadap kekerasan dan penelantaran anak sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
b.memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
c.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
d.menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
e.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang Pelayanan KIBBLA;
f.melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
g.mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
h.mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
i.mengupayakan pembiayaan Pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
j.melakukankoordinasi Pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan Tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

a.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam Pelayanan KIBBLA;
b.memberi Pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
c.memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah; dan
d.meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan Ilmu Pengetahuan KIBBLA.

Pasal 10

Ibu wajib:

a.melaksanakan imunisasi calon pengantin;
b.melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
c.melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
d.melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
e.memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
f.membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
g.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA; dan
h.mengikuti KB Pasca Salin.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…