DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, selama tiga tahun anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan rincian pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00, tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,00. Adapun hasil usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal dimaksud.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Bupati adalah Bupati Tapin.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelen ggtra Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintatr Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesahran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945. Penyertaan Modal adalah setiap usatra dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. se- Kalimantan Selatan.

a.memperkuat struktur permodalan Bank Kalsel;
b.meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantrr dibidang permodalan;
c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah;
d.meningkatkan Pembangunan Daeratr; dan
e.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 6. 7.

(1)
(2)
(3)
(4)Untuk,mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan, sosial, pembangun€u1, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari Bank Kalsel berupa imbalan tertentu. Penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dimaksudkan bahwa penyertaan modal diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(5)Penyertaan modal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan batrwa penyertaan modal diarahkan untuk memberikan modal dalam upaya pendanaan bagr Pembangunan Daerah. BAB IN PENERTAAN MODAL Passl 3
(1)Pemerintah Daerah telatr melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2Ol4 kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 36.942.328.939,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat pttluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan rafits tiga puluh sembilan rupiah|
(2)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel selama 3 (tiga) tatrun anggaran sebesar Rp. 25.OOO.OOO.0OO,0O (dua puluh lima milgar rupiah), dengan rincian pada Tahun Anggaran 2Ol5 diberikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milgar rupial), pada Tahun Anggaran 2016 diberikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiall dan pada Tahun Anggaran 2Ol7 diberikan sebesar Rp. 1 O.OO0.OOO.00O,O0 (sepuluh milyar rupiall.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sampai dengan Tahun Anggaran 2Ol5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 41.942.328.939,00 (empat puluh satu milgar sembilan rafiis empat piluh dua juta tiga rafits dua yruluh delapan ribu sembilan rafits tiga puluh sembilan rupiahl.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sampai dengan Tahun Anggaran 2oL6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 51.942.328.939,00 (lima puluh safit milyar sembilan ratus empat Wtuh dua juta tiga ratus dua puluh delapan riht sembilan rafits tiga puluh sembilan rupiohl.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sampai dengan Tatrun Anggaran 2Ol7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 6L.942.328.939,0O (enam prtluh safit milyar sembilan rafiis empat puluh dua juta tiga rafits dua piluh delapan riht sembilan rafiis tiga puluh sembilan rupiahl.
(6)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2Ol5 sampai dengan Tatrun Anggaran 2Ol7 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (71 Secara keseluruhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintalr Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 kepada Bank Kalsel sampai dengan Tatrun Anggaran 2OL7 adalah sebesar Rp. 61.942.328.939,00 (enam ptluh safit milgar sembilqn ratus empat ptluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan rafits tiga piluh sembilan rupiah).
(8)Besaran nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel setiap Tatrun Anggaran akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran berkenaan.
(9)Pemerintatr Daerqh dapat menambah Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan Keuarrgan Daeratr. BAB TV BAGI IIASIL KEI'ITTTINGAN Pasat 4 Penentuan hasil usaha Penyertaan Modal untuk Pemerintah Daerah dari Bank Kalsel ditentukan oleh Hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke Kas Daeratr dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(1)
(2)
(1)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungiawab kepada Bupati.

BAB VI

XETEilTUAIY PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundargan Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau padatanggal 02 &srember ?-O15 Diundangkan di Rantau pada tanggal Oz hsember ZO15 KABUPATEIT TAPIN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 12 NORDG PERATI'RAN DATRAII I(ABI'PATEIT TAPIIT PROvIilSI KALI}IAIITAN SELATAIY s ( 148 lz0t.Bl

(2)9A v

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…