DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Biaya Transportasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin. Bupati selaku Koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal/Instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. Dalam hal kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Petugas Haji Daerah disiapkan oleh Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah. Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dikelola oleh SKPD terkait. PPIHD menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Biaya Transpotasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan SALINAN Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN BIAYA TRANSPOTASI IBADAH HAJI KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Tapin.
5.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Ibadah Haji adalah Rukun Islam Kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
9.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10.Biaya Transportasi Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji Regular.
11.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Tapin, yang merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
12.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Tapin.
13.Tim Pemandu Haji Daerah, selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
14.Tim Kesehatan Haji Daerah, selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
15.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
16.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dari Ibu Kota Kabupaten Tapin ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Ibu Kota Kabupaten Tapin;
b.biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, pemberangkatan Jemaah Haji dari Ibu Kota Kabupaten Tapin ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Ibu Kota Kabupaten Tapin; dan
c.biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Ibu Kota Kabupaten Tapin ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Ibu Kota Kabupaten Tapin.

BAB III

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH

Pasal 3

(1)Bupati selaku Koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal/Instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Dalam hal kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kepala Kantor Kementerian Agama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

BAB IV

PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

(1)Petugas Haji Daerah disiapkan oleh Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPHD dan TKHD.
(3)Dalam hal penyiapan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah menyiapkan Petunjuk Teknis Rekruitmen Calon Petugas Haji Daerah.
(4)Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah melakukan seleksi calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh porsi tahun keberangkatan.

BAB V

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 6

(1)Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dikelola oleh SKPD terkait.
(2)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa kepulangan Jemaah Haji.

Pasal 7

(1)Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD.
(2)Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 8

PPIHD dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan SKPD/Instansi/Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan terkait.

BAB VII

AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 9

(1)PPIHD menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.
(2)Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya dan konsumsi harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM UNDA ABSORI, S.H.,M.H. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700722 200501 1 013

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 03 Oktober 2016 BUPATI TAPIN, ttd ttd M. ARIFIN ARPAN Diundangkan di Rantau pada tanggal 03 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, Ttd ttd RAHMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 129 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (146/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN BIAYA TRANSPORTASI IBADAH HAJI KABUPATEN TAPIN I. UMUM Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional yang pada hakekatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia. Selanjutnya tanggungjawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji, baik didalam Negeri maupun diluar negeri (Arab Saudi) adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melibatkan berbagai instansi/unit terkait, baik Kementerian maupun Lembaga Non Kementerian serta berbagai unsur masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua PPIHD untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas Haji Daerah juga sarana dan prasarana serta Kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik. Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi akomodasi, konsumsi dan transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD. II. PASAL DEMI PASAL.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…