Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.
Ditetapkan di Rantau pada tanggal 03 Oktober 2016 BUPATI TAPIN, ttd ttd M. ARIFIN ARPAN Diundangkan di Rantau pada tanggal 03 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, Ttd ttd RAHMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 129 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (146/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN BIAYA TRANSPORTASI IBADAH HAJI KABUPATEN TAPIN I. UMUM Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Tugas Nasional yang pada hakekatnya merupakan tugas seluruh Bangsa Indonesia.
Selanjutnya tanggungjawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji, baik didalam Negeri maupun diluar negeri (Arab Saudi) adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melibatkan berbagai instansi/unit terkait, baik Kementerian maupun Lembaga Non Kementerian serta berbagai unsur masyarakat.
Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua PPIHD untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas Haji Daerah juga sarana dan prasarana serta Kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik.
Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi akomodasi, konsumsi dan transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD.
II. PASAL DEMI PASAL.