DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan uraian lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Pasal 1

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Rp. 1.339 .232.277.596,00 Rp. 1.53o.52a.03 1.739,60 (Rp, L91.29t.7s4.L42,6O1 Rp. L91.291.754.L42,6O t Rp. 0,00 pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
1. e.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 62.032.395.996,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. L.O49.L64.491.600,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.228.O35.39O.OOO,OO (21 Pendapatan Asli Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hunrf a terdiri dariJenis pendapatan :
4. a.Pendapatan Pajak Daeratr sejumlah Rp. 13.8 16.000.000,00
5. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.126.382.984,00
6. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ytrrg Dipisahkan sejumlah Rp. 6.3 19 .47O.OL2,OO
7. d.L.ain-lain Pendapatan Asli Daeratr yang sah sejumlah
8. w.38.770.543-OOO,OO
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagr Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 37 1 .729.378.600,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 451.047.893.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 226.387.220.000,00 (41 Lain-Ia.in Pendapatan Daerah yang Satr sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
4. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
5. b.Dana Bag Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 73.288.9 I 0.000,00
6. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.69.453.764.OOO,0O
7. d.Dana Desa Yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp. 7 6.292.7 L6.OOO,00
8. e.Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 5.OOO.OOO.OOO,OO

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 627.6OL.84O.2O2,6O
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 902.922.191.536,00 o,lL -l0-
(2)Belanja Tidak I"angsung sebagaimana pada ayat (r) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 439.415.338.774,2O
2. b.Belanja Hibah sejumlatr Rp.20.000.000. OO0,O0
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlatr Rp. 3.705.600.000,00
4. d.Belanja Bagr Hasil kepada Provinsi/I(abupaten/Kota. dan Pemerintsh flesa sejumlah Rp. 1.694 .23f1.298,40
5. e.Belar{a Banhran Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintatran Desa dan Partai Politik sejumlalr Rp. 1 59.086.663. 1 60,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.700.000.000,00
(3)Belar{a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlatr Rp. 27.409.306.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.315,714.399.511,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 559.798.486.025,OO Pesal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : er. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.2 14.O4 t.7 54.142,60
1. b.Pengeluaran Pembiayaan Daeratr sejumlah Rp. 22.750.OO0.OOO,OO (21 Penerimaan Pembiayaan Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :
2. a.Sisa Iebih Perhihrngan Anggaran Tatrun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlatr Rp. 2 LO.79L.754.142,6O
3. b.Penerimaan Pinjaman Daeratr sejumlatr Rp. 2.250.000.000,00
4. c.Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi/Penyertaan Modal sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 20.5OO.OOO.OOO,0O
2. b.Pemberian . Pinjaman Daeratr sejumlatr Rp. 2.250.000.000,00 A - ll - Pasat 5 uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercanttrm datarn- Lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeratr ini, yang terdiri dari :
  1. 1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  2. 2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Urusan Pemerintatran -D aeralr dan O-rgan-i sas_i ;
  3. 3.L,ampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunrt Urusan Pemerintatran Daeratr, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. 4.Lampiran IV Rekapittrlasi Belanja mentrrut Urusan Pemerintahan Daeratr, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. 5.L,ampiran V Rekapihrlasi Belartja Daerah Unhrk Keselarasarr dan Keterpaduan Urrsan Pemerintatran Daeratr dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. 6.La.mpiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  7. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambalrarr dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset l"ainnya; 1 1. L^ampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
  11. 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
  12. 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati. 4L Pasel 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembararr Daerah Kabupaten Tapin. Diundangkan di Rantau pada tanggal 29 Desember 2015 KABI'PATEU TAPIil, DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OT5 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SEI"ATAN : (163/2015) Ditetapkan di Rantau pada tanggal 29 Desember 2015

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…