DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, yang memuat asas dan tujuan, hak-hak perempuan di bidang sosial budaya dan bidang politik, perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dan pelaporan. Adapun pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daeratr adalatr Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daeratr adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD addah Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Tapin.
5.Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluuga Berencana Kabupaten Tapin.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang memiliki keseteraan sesuai dengan perkembangan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
8.Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan termasuk anak-anak baik secara fisik, seksual dan/atau psikologis termasuk ancamart tindakan tertentu, pemalcsaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah privat/domestik dan di ranah publik.
9.Perlindungan adalah segala upaya yang dihrjukan untuk memberikan rasa aman kepada p€rcmpuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahllan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunaf<an sesuai dengan kemampuan masing-masing. ll.Disabilitas adalah kelainan fisik, mentel dan intelektual, atau sensorik secara perrn€rnen. 5 n\l

BAB II

ASAS DAN TUWAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan berasaskan pada :

a.penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi; dan
d.perlindungan.

Pasal 3

T\rjuan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalatr untuk :

a.mencegah dan menangani risiko dari kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
b.rn-emberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
c.meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

BAB III

IIAK.IIAI( PEREMPUAN Bagi,an Kesetu Btdang Soetal Budaya

Pasal 4

(1)Setiap perempuan berhak:
1. a.untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. b.hidup tentram, arlan, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
3. c.atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. d.hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
5. e.memilih pekerjaan yarrtg disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
6. f.mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengal pekedaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya. 6
(2)Perkawinan yang sah haaya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari pihak perempuan dan pihak laki-laki sesuai dengan peratrrran penrndang-undangan. Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, hamil, berhak memperoleh kemudahan dan perlalnran khusus. Setiap perempua.n lanjut usia, disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya pemerintah daerah, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hak-hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagtan Kedua Bidang PoltttL

Pasal 5

Dalam hal politik, perempuan berhak :

a.memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, lrmum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut perahrran penrndang-undangan yang berlaku; dan
b.untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintatran.

BAB IV

PERLINDUI| GAIT PEREUPUAN

Pasal 6

(l) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya. (21 Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungr oleh hukum.

(3)
(4)(s) 7 n\t
(1)l2l

Pasal 7

Perempuan korban tindak kekerasan berhak unttrk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Pasal 8

Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Perusatraan. Pasd 9 Perusahaan yang menggunakan tenaga keda perempuan, w4iib memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perlindungan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada perempuan sebagai tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintatr Daeralr memberikan perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, dalam keadaan disabilitas agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diahrr dengan Peraturan Bupati. Pesd l1 Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan rasa nyaman serta mengupayakan pemenuhan kebuhrhan dasar terhadap perempuan yarrg berada di daerah konflik dan/atau daeralr terkena bencana. Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diahrr dengan Peraturan Bupati.
(1)(21
(1)
(2)
(1)8
(2)
(1)
(2)

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan.

Pasal 13

Bupati melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, unhrk menghapus segala benhrk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan di daeratrnya. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pertindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati. Unit kerja yang tugas dan ftrngsinya menangani pemberdayaan perempuan melaksanakan kebifakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekeg'asama dengan Satrran Kerja Perangkat Daeratr, [.embaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan masyarakat madani. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengembangan model, dan bentuk lainnya.

(5)Pengintegrasian antara kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, yang dituangkan dalam dolimmen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daeratr (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintatr Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Sattran Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD).
(6)Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dif,asilitasi unit kerja yang ttrgas dan fungsinya men€rngani pemberdayaan perempuan di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

(1)Pelaksanaan kebiiakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan di daeratr dilalnrkan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
(3)
(4)9 (21 Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan masyarakat madani.
(3)Pembentukan gugus tugas, fontm, kelompok keda, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…