DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanaman Modal, meliputi Kebijakan Penanaman Modal; Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal; Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan; Pengesahan dan Perizinan Perusahan; Tata Cara Penanaman Modal; Kerjasama Penanaman Modal; Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; serta Ketentuan dan Sanksi. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal yang diatur dengan Peraturan Bupati. Untuk melakukan penaman modal, diawali dengan penanam modal mengajukan pendaftaran penanaman modal kepada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau penanaman modal, selanjutnya Penanam Modal mengajukan permohonan Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau penanaman modal. Apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip tidak ada kegiatan nyata maka dinyatakan gugur.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan ngembangan Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk cana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dijadikan dasar penanarnan modal yang diatur dengan Peraturan pati. ncana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun berdasarkan a Perencanaan Pembangunan Daerah, Umum Penanaman Modal (RPUM) sebagaimana imaksud pada ayat (1) meliputi : asas dan hrjuan; visi dan misi; arah penanaman modal; peta parrduan (road.mapl implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM); dan pelaksanaan. Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagaimana imaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yarg membidangi modal berdasarkan data dan informasi yang iperoleh dari SKPD terkait dan berbagai sumber lainnya. p Penanaman Modal di Daerah Rencana Umum Penanaman pada ayat (1).

BAB IV

BENTIIK BAI)AIT USNIA DAN KEDI'DI'NAN

Pasal 4

Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk Usaha yang berbentuk Badan Hukum, tidak berbentuk Hukum atau Usaha Perseorangan, sesuai dengan perattrran pemndan g-undangan. Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Hukum Indonesia dan berkedudukan di egara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan harus dilaksanakan sesuai Modal (RUPM) sebagaimana Terbatas Wilayah lain oleh ndang-Undang. b. c. Penanam Modal 'Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam benhrk Perseroan Terbatas dilakukaa

a.mengambil bagran saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas; membeli saham; dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

BAB V

rrAr('**T3fl"rP^fl #8ilff 'NGJAtrIAB

Pasal 5

Modal berhak mendapatkan : tian hak, hukum dan perlindungan; formasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang pelayanan; dan i bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Pasat 6 Modal berkewajiban sebagai berilmt : prinsip tata kelola pemsahaan yang baik; tanggung jawab sosial perusahaan; t laporan tentang kegiatan penanaman modal dan Pen€rnaman nyampaikannya kepada SKPD yang membidangi ti tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal; Tenaga Kerja Daerah yang sesuai dan memadai memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan; dan i semua ketentuan peraturan perundang-undangan. a. b. c.

Pasal 7

Penanam Modal bertanggung jawab : tersedianya modal yang berasd dari sumber yang tidak dengan ketentuan peratrrran penrndang-undangan; dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau tarkan kegiatan usaharrya secara sepihak sesuai dengan ntuan peraturan perundang-undangan; iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah monopoli dan hal lain yang merugikan Negara; daga kelestarian lingkungan hidup; iptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan teraan pekeda; darr semua ketentuan perahrran penrndang-undangan. BAB \rI IIAI( DAN NEWA.IIBAIT PEUERINTAII DATRATI Pasel 8 pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal, tatr Daerah berhak untuk : laporan tentang pan perencanaan, kegiatan penanaman modal mulai penelitian, pelaksanaan maupun Kew diB

a.I mbangan usaha; kepada penanarn modal untuk melaksanakan dan yelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung sosial penanam modal; permohonan persehrjuan penanaman modal di Daerah penitnan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan; dan batalkan persehrjuan penanaman modal yang menjadi daeratr dan peridnan lainnya, apabila penanam tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

ban Pemerintah Daeratr dalam pelaksanaan Kebijat<an Daeratr Penanaman Modal adalah sebagai berikut : beri perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap perhatikan Kepentingan Daerah dan Nasional; kepastian hukum, kepastian bemsaha dan keamanan bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan pai dengan beraktrirnya kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6, -L2- fasilitasi berupa mediasi dalam hal timbul perselisihan daerah sebagai dampaktara penanam modal darr masyarakat di i kegiatan penErnam modal.

BAB VII

PEUBERIAIY INTENSIT' DAIT PEMBERIAN HEMUDAHAII

Pasal 10

pati dapat memberikan insentjf pena.narnan modal dalam pengur€u1gan, keringanarr, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diahrr dengan Peraturan Bupati. Passl 11 ti dapat memberikan kemudahan penanaman modal dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan dan lokasi; pemberian bantuan teknis, dan/atau percepatan pemberian perizinan. (21 mberian kemudahan penanarnan modal sebagaimana imaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasat 12 intensif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya nanPem me a. b. nuhi salah satu kriteria sebagai berikut : mberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; banyak tenaga kerja lokal; sebagian besar sumber daya lokal; kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; berikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domistik f. g. h. i. j. k. l. wasan Lingkungan dan berkelanjutan; skala prioritas drggr; pembangunan infrastmktur; alih tekhnologi; industri pionir; kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; rmitra dengan usatra mikro kecil, menengatr atau Koperasi; atau ustri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan di produksi di Dalam Negeri.

BAB VIII

PENGESAIIAIT DAN PERIZINAIT PERUSAIIAAN

Pasal 13

Modal yang ketentuan melakukan penanarnan modal harus sesuai sebagaimana dimd<sud dalam Pasal 4 Daerah ini. Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Dalam iyang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan ngesahan Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan. Modal yang akan melakukan penanaman modal wajib dahulu Rencana Umumpelajari dan memahami terlebih Modal (RUPM) Daerah. penanaman modal yang akan melakukan kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan lang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, i ditentukan lain dari Undang-Undang. sebagaimana ya.ng dimaksud pada ayat (5) diperoleh secara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e SKPD yang menyelenggaraka:: pelayanan terpadu satu

Pasal 14

Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu dalam memperoleh kemudahan pelayanan, Penanam fasilitas , dan informasi mengenai penanaman modal. (2t

(3)
(1)
(2)
(3)
(4)nan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh SKPD yang lenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau na.n€un€rn modal yang mendapat pendelegasian atau wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki tentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan Pelayanan dimaksud pada ayat (2) diaturu Satu Pintu sebagaimana Peraturan Bupati. ntuk melakukan penanaman modal, diawali dengan penanam mengajukan pendaftaran penanaman modal kepada SKPD ang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau aman modal, dan selanjutnya Penanam Modal mengajukan Persetujuan Penana.man Modal (Izin Prinsip) kepada pati melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu tu pinttr dan/atau penanarnan modal. uan Penanamal Modal llzin Prinsip) sebagaimana imaksud pada ayat (21 diperuntukkan bagi penanarnan modal ngar nilai investasi di atas Rp 1.0OO.OO0.OOO,O0 (satu milyar piah) dan/atau pena.naman modal yang jenis usahanya pada sosial dan lingkungan. rmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilampiri persyaratan sebagai berikut : profrl perusahaan; akta pendirian perrrsahaan; nomor pokok wajib pajak (NPWP)/nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD); administrasi usatra dan ketenagakerjaan; nilai kebutuhan utilitas; dan keterangan yang menyatakan bahwa Penanam Modal berkantor di daerah dan menunjuk kasus perusahaan. upati memberikan persetujuan/rekomendasi terhadap dimaksud pada ayat (2) yang telahrmohonan sebagaimana (s) uhi persyaratan.
(6)mberikan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan pati. Pasat 16 Modal yang mendapatlcan persetujuan/rekomendasi r Modal (Izin Prinsip) sebagaimana dimaksud da-lam rI 15 ayat (5), wajib mengurus segala perizinan yang rlukan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. - sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tersebut meliputi : Izin Lokasi; Inn HO (Hinder Ordonantiee); Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Izin Usatra Industri (IUI); Izin Usaha Jasa Konstmksi; lzrn-inn lainnya sesuai dengan bidang usatra yang akan dijalankannya. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui SKPD menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB X

I(ERT'ASA}IA PENAITAilAIT MODAL

Pasal 17

naan pena.nam€rn modal yang memanfaatkan Barang Milik dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang- yaurlg berlaku.

BAB XI

PENGEUBANGAIT PENAIYAUAN MODAL usarrA urKRo, KErcrL, UENEIIGATI DAII KOPERAST Pasal lE nerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan tuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta bidang raha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus kerja sama dengan Usatra Mikro, Kecil, Menengah dan (2t melakukan pembinaan dan pengembangan usaha , Kecil, Menengah dan Koperasi melalui program kemitraan, tan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas- BAB I(II PENGENDALIAN PEI"AKSAITAAN PEITANA}IAIT MODAL

Pasal 19

pelaksanaan penanarnan modal dilakukan dengan cara : binaan dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian izin, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan uan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan modal yang telah mendapatkanaluasi pelaksanaan penanarnan , ngawasan dilakukan dengan : melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanarnarl modal oleh perusahaan; mengadakan pemeriksaan penanaman modal; dan langsung ke lokasi proyek menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang ditakukan oleh Penanam Modal berdasarkan ketentuan / peraturan perundang-r:ndangan yang berlaku. Passl 20 Penanam Modal yang telah mendapat persehrjuan dalam Penanaman Modal Dalam Negeri baik yang masih dalam pembangunan maupun yang telatr berproduksi komersial menyampaikan menyampaikan l,aporan Kegiatan Modal (LKPM) secara berkala kepada Bupati atau bat yang ditunjuk. ekanisme dan bentuk laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)pemegang surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin prinsip) telah melalcukan penguasaan tanah baik yang sudah keluar aknya maupun yang belum keluar haknya, udak ada kegiatan ata sebagaimana isi Surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin insip) dikenal<an sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan g-undangan yang berlaku. Pagal 22 Surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) dapat permohonan apabila : pengalihan seluruh aset; pembubaran (likr:idasi) ; pindah lokasi ke luar daerah; penggabungan (mergefl; atau atas kemauan sendiri (alasan lain), permohonan, apabila Penanam Modal melakukan impangan/pelanggaran atas ketentuan peratrrran perundang- angan yang berlaku setelah mendapatkan putusan pengadilan 3 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. BAB XITT KETEITTUAN PERALIIIAIT

BAB XIII

KSTENTUAIS DAIY SAT{KSI Pesal 21 pabila dalam jangka waktu 1 (sahr) tahun sejak diterbitkannya urat Persetujuan Penanaman Modal (Izin prinsip) tidak ada tan nyata, maka dinyatakan gugur.

Pasal 23

enanam Modal yang sudah ada sebelum adanya peraturarr . ini, hanrs menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini dalam I (satu) tahun. a. Bag 6A BAB XtI IIETEIYTUAIT PEIYUTI'P

Pasal 24

Daerah ini mulai berla-lm pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau !a tanggal 06 Januari 2016 Lft/ di Rantau tanggal O6 Januari 2016 ?\ DAERAII KABI'PATEIT TAPIII, DADRAII KABT,PATEN TAPIN TAIII,N 2;O16IYouoR 03 PERATURAN DAERAH IGBUPATEN TAPIN NSI KALIMANTAN SELATAN : (181 l20lil PENJEI"ASAN ATAS PERATI'RAN DAERAH I(ABI'PATEN TAPIIY MUOR ()3 TAHUN 2016 TEITTANG PENANA}IAIT MODAL Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daeratr yang luas, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam -undangan, Pemerintah Daerah hams melakukan usaha kemampuannya untuk mendorong peningkatan buhan dan perkembangan perekonomian daerah serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daeratr melalui modal. Berdasarkan strategi dan arah Kebijakan Nasional, fokus prioritas investasi dalam bangunan diarahkan pada penanaman modal. Penanaman merupakan salatr satu elemen kunci dalam upaya ataupun memacu laju perhrmbuhan konomian secara berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan investasi, Pemerintah sudah tentrr berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing modal. Iklim penanaman modal hanrs diciptakan mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang t mengubah keungulan komparatif (amparatiue a.duantagesl adi keunggulan kompetitif (ampetitiue a.dvantagesl, sehingga t meningkatkan daya saing perekonomian secara :lanjutan. Unhrk mendorong terciptanya iklim usaha daerah kondusif bagi penana,man modal dan penguatan daya saing ian daeratr serta mempercepat peningkatan penanaman , diperlukan arah dan prjakan yang dijadikan pedoman Penanaman Modal di Daerah. Dalam rangka penetapan Peraturan Daerah yang mengatur ketenhran-ketenttran yang berkaitan dengan Penanaman di.Kabupaten Tapin dalam perumusannya didasarkan pada p-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta dan akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Peneta.pan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini unhrk kepentingan dan kemanfaatan umum, dengan teguh pada asas-asas pembentukan peraturan daerah materi muatan peraturan perrrndang-undangan yang berlaku ASAL DEMI PASAL I Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Ayat (1) Yang dimalcsud dengan 'Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)' dalam kebijakan penamanan modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan Perencanaanr Pembangunan Daeralr melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daeratr (RKPPMD). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) mencangkup asas dan tujuan, visi dan misi, arah kebljakan penanaman modal, peh panduan (roadmap) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dan pelaksanaan. Ayat (2) Perencanaan Pembangunan Daerah yarg dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara Hukum yang meletaldcan hukum dan ketenhran peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. 6 Cukup jelas. 7 Cukup jelas. 8 Cukup jelas. 9 Cukup jelas. lo Cukup jelas. 11 Cukup jelas. 12 Cukup jelas. o - 2L- 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Penanaman modal yang akan melakukan penanaJnan modal harus berpedoman pada Rencana Umum Peanaman Modal (RUPM) Daerah; Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Culn:p jelas. L4 Cukup jelas. 15 Cukup jelas. 16 Cukurp jelas. t7 Cukup jelas. 18 Cukurp jelas. 19 Cukup jelas. 20 Cukup jelas. 2t Cukup jelas. 22 Cukup jelas. 23 Cukup jelas. 24 Cukup jelas. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01 fr,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…