DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah. Ruang lingkup yang diatur dalam Perda ini meliputi: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; penyelenggaraan pengelolaan sampah; lembaga pengelola sampah; hak dan kewajiban; perizinan; insentif dan disinsentif; kerjasama dan kemitraan; pembiayaan dan kompensasi; bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa; zona-zona bebas sampah; larangan; pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda ini diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebiiakan nasional dan provinsi;

b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norrrla, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampatr yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST/TPS 3R, dan/atau TPA sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah dihrtup; dan
f.menJrusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penetapan lokasi TPST/TPS 3R dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merrrpakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV

PENY-ELENGGARAAN PENGEII)UTAN SAMPAII

Pasal 7

Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri dari :

a.pengelolaa.n s€rmpah rumah tangga dal sampah sejenis sampatr rumah tangga; dan
b.pengelolaan sampah spesifrk.
a.pengurangan s€Lmpatr; dan
b.penang€man sampah.

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan :
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampalr.
(2)Pemerintah Daeratr dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
1. a.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka wakhr tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah linglnrngan;
3. c.memfasilitasi penerapan label yffitg ramah linglnrngan;
4. d.memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (41 Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampatr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses'alam.
(5)Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10
(1)(2t
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir sampah. sampatr dilakukan dengan

Pasal 11

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui memilatr sampatr rumatr tangga sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampatr organik dan anorganik di setiap rumalr tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umurn, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. sal 12 Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampatr sesuai dengan jenis sampah. Pesal, 13

(1)Pengangkutan sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 1O huruf c dilaksanakan dengan cara :
1. a.sampah mmah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibenhrk oleh RT/RW;
2. b.sampatr dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daeratr atau lembaga pengelola sampah swasta; 11
(1)(21
1. c.sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampatr sampai ke TPS/TPST/TPS 3R dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
2. d.sampalr dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST/TPS 3R sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintatr Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta. Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Alat pengangkutan sampah harrs memenuhi persyaratan keamanan, Kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 14

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hunrf d dilakulcan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yarg dilaksanakan di TPS/TPST/TPS 3R dan di TPA. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah linglnrngan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST/TPS 3R dan TPA sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan TPSI/TPST/TPS 3R dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan TPS/TPST/TPS 3R dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. (21
(3)(21
(3)12
(1)
(2)
(3)

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan untuk menyediakan TPS/TPST/TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus. Penyediaan TPS/TPST/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingt<r-lngan sesuai ketentuan perahrran perundang-undangan. Penyediaan TPS/TPST/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan. Pasd 18 TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diubah menjadi TPST/TPS 3R dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Pasal 19

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :

a.sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
b.sampah yang mengandung limbah batran berbahaya dan beracun; sampah medis; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dur/ atau sampah yang timbut secara tidak periodik.

Pasal 20

Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesilik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan telorologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)c. d. e. f. g.
(1)
(2)13
(3)
(4)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan. Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai hrgas dan fungsi pengelolaan sampah. Pen5rusunan perencanaErn pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

LEUBAGA PEI|GEIPLIT

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah dalam melakr:kan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah. (21 Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk seting[<at unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan samPah.
(3)Satuan Kerja Perangkat Daerah pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat ditetapkan untuk menerapkan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampatr (UPTD-TPA ) Pengelolaan Sampah.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan benuawasan lingkungan dari Pemerintatr Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (s) 14 /rt
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar .lapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. (21 Ketentuan tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Baglan Kodua Kewqfiban

BAB VI

IIAIT DAN IIEWA"IIBAX Baglan Kesatu Hak . Pesal22

Pasal 23

(1)Setiap orang dalam pengelolaan sampah nrmal: tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangt dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. (21 Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
(3)Untuk memperrnudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampatr harian yang di hasilkan. (41 Setiap gerobak, andong dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan kamng penarnpungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
(5)Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah- sampah kecil dari orang-or€rng yang berlalu lalang di tempat itu.
(6)Tempat sampalr sebagaimana dimal<sud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(7)Bentuk dan ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 15

Pasal 24

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. Pasel 25

(1)Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umurn, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatlan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara hanrs menempatkan beberapa pehrgas kebersihan dengan hrgas mengumpulkan sampatr yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
(2)Pembersihan sebigaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanalcan oleh Satun Kerja Perangkat Daeratr yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampalr atas permintaan penanggung jawab penyelenggta dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…