DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Maksud dan Tujuan;Asas;Hak dan Kewajiban Perusahaan;Program dan Bidang Kerja TJSP;Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSP;Pembiayaan;Tim Kerja TJSP;Pengawasan,Evaluasi dan Pelaporan;Peran Serta Masyarakat;Sanksi Administrasi;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar mereka dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Tapin;
d.bahwa salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah berupa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga masyarakat di lingkungan perusahaan memperoleh dampak positif atas kehadiran dan keberadaan perusahaan;
e.bahwa agar Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang dan memperoleh hasil yang optimal, diperlukan adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak; SALINAN 2
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 4
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tapin. 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.
8.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat agar tercipta interaksi positif dan saling menguntungkan.
9.Program TJSP adalah program pengembangan masyarakat, program kemitraan dan bina lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa, dan sejenisnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
10.Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Program TJSP yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat semakin mampu melaksanakan hak dan tanggung jawabnya.
11.Program Kemitraan adalah Program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menegah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
12.Program Bina Lingkungan adalah Program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
13.Program Investasi adalah Program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
14.Sumbangan atau Donasi adalah Program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali. 6
15.Promosi adalah Program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
16.Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
17.Peran Serta Masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP, hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
18.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
19.Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan/atau keringanan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
20.Perusahaan Swasta Lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau Penduduk Kabupaten Tapin.
21.Perusahaan Swasta Nasional adalah Perusahaan Swasta Milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau Penduduk Kabupaten Tapin.
22.Perusahaan Swasta Asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
23.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 7
25.Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di Kabupaten Tapin.
26.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
27.Tim Kerja Tanggung Jawab Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Kerja TJSP adalah Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD , Akademisi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan Program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP di Kabupaten Tapin meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum TJSP di Kabupaten Tapin dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas Penyelenggaraan Program TJSP di Kabupaten Tapin; dan
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas Penyelenggaraan Program TJSP yang dapat bersinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin. 8

Pasal 4

Tujuan Umum Program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Secara khusus Program TJSP bertujuan :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak–pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terwujudnya Program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan Program TJSP diselenggarakan dengan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan; 9
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
j.kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

a.menyusun Program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
b.menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib :

a.menyusun rencana Program TJSP sesuai dengan prinsip–prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang- undangan;
b.menumbuhkembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak- pihak terkait dan selanjutnya melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
c.menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
d.menyampaikan rencana program sebagai pelaksanaan dari TJSP serta menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan Program TJSP. 10

Pasal 9

(1)Setiap Perusahaan di Kabupaten Tapin yang bergerak dan mengelola sumber daya alam pada dasarnya wajib sebagai Pelaksana TJSP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang berada dalam kondisi merugi berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik dan/atau perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tapin.
(4)Perusahaan Pelaksana TJSP tidak dibedakan antara Perusahaan Milik Swasta, Milik Negara, Milik Asing, dan/atau Milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Pasal 10

(1)Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi dan/atau promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Kerja TJSP.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…