DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2021

Nomor: 01
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 yang memuat Ketentuan Umum; Industri Unggulan; Rpik; Pelaksanaan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. - 5
7.Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaftan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
8.Industri Unggulan adalah Industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan Industri lainnya dalam suatu Daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap Industri Unggulan tersebut.
9.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
10.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13.Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. -6
14.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Kabupaten Tapin untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15.Program Pembangunan Industri adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

RPIK diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.pedoman bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan di Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan. 7

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan;
b.RPIK;
c.Pelaksanaan;
d.Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; dan
e.Pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

(1)Industri Unggulan yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.industri agro;
2. b.industri kerajinan dan aneka; dan
3. c.industri logam dan galian nonlogam.
(2)Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berskala besar di Daerah. -8
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permodalan;
2. b.dukungan kemudahan memperoleh bahan baku;
3. c.pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran;
4. d.pelibatan dalam pameran perdagangan;
5. e.pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah; dan/atau
6. f.pendaftaran hak atas kekayaan intelektual.

BAB III

RPIK

Pasal 9

RPIK disusun dengan memperhatikan:

a.rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
b.rencana pembangunan industri provinsi;
c.rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
d.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
e.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
f.potensi sumber daya industri Daerah;
g.rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
h.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
i.proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri. 9

Pasal 10

(1)RPIK memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.strategi;
5. e.sasaran;
6. f.arah kebijakan pembangunan industri Daerah; dan
7. g.program pembangunan industri Daerah.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2021 -2041.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dalam hal pelaksanaannya terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dan/atau target pencapaian sasaran akhir atau kurang dari 5 (lima) tahun dalam hal terjadinya perubahan kebijakan nasional dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan. 1!\ ( 3 ) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
4. d.Pihak Swasta; dan
5. e.lembaga pendidikan/penelitian/ pengembangan/asosiasi Industri/kemasyarakatan lainnya.
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…