DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2025

Nomor: 01
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH KEPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNANDAERAH KALIMANTANSELATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01 TAHUN 2025 BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTANSELATAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);
6.Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); l~ \ ~ oj I
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
8.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
9.Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); L ~ , BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPENAMBAHAN PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTAPIN dan BUPATITAPIN
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06);

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda)dari tahun 200B sampai tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp5B.441.54B.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 4

Alokasi Penyertaan Modal Daerah dapat dipergunakan PT. Bank Kalsel(Perseroda)dengan asas proporsional untuk:

a.penguatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.pemberian kredit usaha rakyat dalam penciptaan lapangan kerja; dan
c.kegiatan pemberian kredit yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha menengah kebawah. BABII PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah mi Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda).

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PT.Bank Kalsel (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperolehmanfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.

7.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. B. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 .,!'.II..J \1 ~, .

Pasal 8

(1)Mekanisme, prosedur, pencairan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, pencairan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemenuhan kekurangan pembiayaan Penyertaan Modaldapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.382.202.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh duajuta dua ratus dua ribu rupiah).
(2)Pembiayaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDtahun anggaran 2025.
(3)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) menjadi sebesar Rp68.823.750.000,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terakhir dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06) dengan realisasi sebesar Rp15.999.219.061,00 (limabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam puluh satu rupiah). BABV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PENGAWASAN Pasall0

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wawasan di bidang organisasi PT. Bank Kalsel (Perseroda) dan usaha mikro, keeil, dan menengah yang seeara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Penganggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang APBD setiap tahunnya.
(3)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Bank Kalsel (Perseroda). - ... - ... _ ........ ;1 ,I 'I NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTAPIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN: ( 12-109/2024 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Diundangkan di Rantau pada tanggal 24 .ranuar-i 2025 \ MUHAMMAD Ditetapkan di Rantau pada tanggal 24 .ranu ~ri 2025 -iPj. BUPATITAP , "" BABVI KETENTUANPENUTUP

BAB III

TATACARAPENGANGGARANDAN PENGELOLAAN Pasal 9

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8), Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melakukan perubahan Bentuk Hukum dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).Dengan perubahan Bentuk Hukum tersebut diharapkan dimasa mendatang PT. Bank Kalsel (Perseroda) mampu menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya dibidang perbankan. Perubahan Bentuk Hukum dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah di era globalisasi, dan meningkatkan permodalan, kinerja dan daya saing, serta turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan pemenuhan kekurangan modal disetomya dengan melalui penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebesar Rp10.382.202.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, dengan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.441.548.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga nantinya jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah t:pada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sampai dengan tahun I. UMUM PERATURANDAERAHKABUPATENTAPIN NOMOR 01 TAHUN2025 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH KEPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNANDAERAH KALIMANTANSELATAN PENJELASAN ATAS • I • "" " TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENTAPINNOMOR 01 Pasall Cukup je1as.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);
6.Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); l~ \ ~ oj I
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
8.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
9.Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6779);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); L ~ , BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANGPENAMBAHAN PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTAPIN dan BUPATITAPIN
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06);

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda)dari tahun 200B sampai tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp5B.441.54B.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 4

Alokasi Penyertaan Modal Daerah dapat dipergunakan PT. Bank Kalsel(Perseroda)dengan asas proporsional untuk:

a.penguatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.pemberian kredit usaha rakyat dalam penciptaan lapangan kerja; dan
c.kegiatan pemberian kredit yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha menengah kebawah. BABII PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah mi Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel (Perseroda).

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PT.Bank Kalsel (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperolehmanfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.

7.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. B. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 .,!'.II..J \1 ~, .

Pasal 8

(1)Mekanisme, prosedur, pencairan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, pencairan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.382.202.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh duajuta dua ratus dua ribu rupiah).
(2)Pembiayaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDtahun anggaran 2025.
(3)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) menjadi sebesar Rp68.823.750.000,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terakhir dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06) dengan realisasi sebesar Rp15.999.219.061,00 (limabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam puluh satu rupiah). BABV PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wawasan di bidang organisasi PT. Bank Kalsel (Perseroda) dan usaha mikro, keeil, dan menengah yang seeara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Penganggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah ten tang APBD setiap tahunnya.
(3)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Bank Kalsel (Perseroda). - ... - ... _ ........ ;1 ,I 'I NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTAPIN PROVINSIKALIMANTANSELATAN: ( 12-109/2024 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN, Diundangkan di Rantau pada tanggal 24 .ranuar-i 2025 \ MUHAMMAD Ditetapkan di Rantau pada tanggal 24 .ranu ~ri 2025 -iPj. BUPATITAP , "" BABVI KETENTUANPENUTUP