DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022

Nomor: 03
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan; Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Anggota BPD. PNS. Dan Pengurus Partai Politik Sebagai Calon Kepala Desa; Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Pengamanan; Logo Dan Stempel; Pengawasan dan Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlen8kapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lalnnya kepada Panitia Pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesalan permasalahan Pemihihan Kepala Desa Tin8kat Kabupaten;
1. 9.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada hi:i::i:dgaevaluasidanpelaporanpelck±±Pemilihani\

(5)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagalmana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugashan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagajmana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
(2)Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berkedudukan di Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ILL

PELAKSANAAN

Pasal 7

( 1 ) Pemilihan Kepala Desa dilcksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

(2)Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 8

(1)Persiapan pemilihan di Desa sebagainana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( i) huruf a, terdiri atas kegiatan:
1. a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang althir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
2. b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan aJchir masajabatan;
3. c.Iaporan akhir nasa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka wami 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir nasa jabatan;
4. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalaln jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
5. e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jan8ka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemjlihan.
(2)Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan secara tertulis.

Pasal 9

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beljumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
1. a.unsur perangkat Desa;
2. b.unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
3. c.tokoh masyarakat Desa.
(3)Susunan Panitia Pemflihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.5 (lima) orang anggota.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Honor.arium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dihitung sesual dengan waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

a.merencanakan , mengkcordinasikan , menyelenggarakan , mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Carat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Deca;
e.menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
1. 9.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumhan hasil pemilihan;
k.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pernilihan.

Pasal 1

I Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

( 1 ) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih.

(2)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih'
(3)Pemilih sebagalmana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah pemah menihah ditetapkan sebagai Pemilih;
2. b.tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. d.berdomisili di Desa paling sin8kat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk atau kartu keluarga; dan
5. e.tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

(1)Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan:
1. a.data penduduk Desa terbaru; dan/atau
2. b.DPI` pemilihan umum sebelumnya.
(2)Panitia Pemilihan memutakhirkan DPS.

Pasal 14

(1)DPS sebagainana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarahat.
(2)Jan8ka waktu pengumuman sebagainana dimaksud pada ayat ( 1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 15

( 1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengey.ukan usul perbaikan mengenai penulisan nana dan/atau identitas lairmya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di Desa;
3. c.pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
4. d.pemflih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaihan dan informasi sebagaimana dimaksud pada yata (1) dan (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

(I) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporhan kepada Panitia Pemilihan.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…