DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2021

Nomor: 04
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin diubah yaitu Ketentuan Pasal 6 terkait pengukuran tentang tingkat penggunaan jasa, Ketentuan Pasal 8 ayat (1)dan ayat (2) terkait Struktur dan tarif retribusi; Ketentuan Pasal 19 terkait sanksi administrasi; Ketentuan Pasal 21 ayat (1) terkait ancaman pidana.

Isi peraturan

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, jenis, luas, dan lamanya pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin. 4

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelas, jenis, luas, dan lamanya pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. di Kabupaten Tapin.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: KELAS PASAR MAMA PASAR TARIF RETRIBLISI HUNAN (BERDASARKAN JENIS DAN WAS HANGMAN) (Rp.) TARIF RETRIDDS1 HUNAN (BERLIASARKAN WAS LAHAN 4/BRAN) (Rp.) TARIF RETRINSI HARIAN (Rp.) BARRAN PERMANEN /M2/811LAN BANGLINAN SEMI PERMANEN /M 2 /011LAN BARMAN NONPERMANEN /M 2 /1311LAN A Pasar Raya Rantau Lantai I 20.000 15.000 10.000 15.000 2.000 Pasar Raya Rantau lantai II 15.000 10.000 7.11110 15.000 2.000 Pasar Raya Keraton 20.000 15.000 10.000 15.000 2.000 Pasar Binuang 20.000 15.000 10.000 15.000 2.000 B Pasar Tambarangan 10.000 7.500 5.000 15.000 2.000 Pasar Margasari 10.000 7.5011 5.000 15.000 2.000 Pasar Piani 10.000 7.500 5.000 15.000 2.000 Pasar Salem Babaris 10.000 7.500 5.000 15.000 2.000 C Pasal lainnya 10.000 7.500 5.000 15.000 2.000

3.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. - S

4.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal "eret 202 4 tUPATI Diundangkan di Rantau \ M. ARIFIN ARPAN t c . pada tanggal n4 Maret 202'+ SEKRETARIS DAE KABUPATEN TAPIN, MASYRANIANSYAH LEMBARAN DAERI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 04- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 4-1 - /2021) r •

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…