DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2021

Nomor: 06
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Administrasi Kependudukan yang memuat Ketentuan Umum; Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pengumpulan Data Kependudukan; Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dasar Kependudukan; Pelaporan; Penghargaan; Fasilitas Pelayanan Khusus; Koordinasi dan Kerjasama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat kabupaten Tapin membutuhkan pembangunan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan tidak diskriminatif sehingga memenuhi standar pelayanan minimal dan standar teknologi informasi dengan memperhatikan perkembangan dinamis kependudukan;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); u4\
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TARN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin. A
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPI' Dinas adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapin.
8.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai that bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Dinas.
12.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
13.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti din yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Dinas.
14.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat MA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh) belas tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas atau UPT Dinas.

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

a.pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b.pengumpulan Data Kependudukan; dan
c.penyajian dan pemanfaatan data dasar kependudukan.

BAB II

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan UPT Dinas.
(3)UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. a.pencatatan biodata Penduduk;
2. b.penerbitan KK;
3. c.penerbitan KTP-el;
4. d.penerbitan MA;
5. e.penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
  1. 1.pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
(2)Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.langsung; dan
2. b.tidak langsung.
(3)Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pelayanan keliling oleh petugas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(4)Dinas dan UPT Dinas memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara masyarakat datang langsung ketempat pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 6

(1)Dinas dan UPT Dinas dalam memberikan pelayanan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat menerbitkan KK, KTP-el, MA, dan surat keterangan kependudukan.
(2)Pelayanan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke Desa dan tempat layanan lainnya.
(3)Pelayanan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mobil keliling.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan keliling Administrasi Kependudukan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
1. a.mobil keliling;
2. b.komputer; dan
3. c.alat penunjang lainnya.

Pasal 8

Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Pasal 9

(1)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, pemilik wajib melapor kepada Dinas atau UPT Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kerusakan atau kehilangan.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan penyebab KTP-el rusak atau hilang.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh pemilik KTP-el yang bersangkutan.
(5)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Jangka waktu pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
(2)Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…