DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019

Nomor: 08
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapin

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin ini Mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Anggaran Pendapatan dan Belartja Daerah Tatrun Anggaran 2O2O; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [.aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; /), (t 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5r Tambahan Lembaran Indonesia Nomor a355); Negara RePublik Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tartrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubatr beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. 5. 6. 7. 8. 3 Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 198, Tambahan Lembarart Indonesia Nomor 6alOl; Negara Republik
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badal Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor LT l, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 53aO); Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575li Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s533); 10. 11. t2. 15.
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tartbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61781; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62791; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); t6. 17. 18. t9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2Ol9 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 22Ol; Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Penrbatran Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ot2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 75al; : 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 5a7l; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OLT tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1067l; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ol8 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor l2L3l; Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655); Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OOB Nomor 05), sebagaimana telatt diubah beberapa kali, terakhir dengan Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubatran Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OLS Nomor O9); 28. 29. 30. 32. 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daeratr Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ot2 Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I*mbaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 Nomor O9); Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2OtZ tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol7 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O4 Tahun 2OL9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol8 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OI9 Nomor O4); 8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah Surplus / Pembiayaan Daerah: Rp 1 .092. L2 | .7 63.308,OO (Defisit) (Rp294.54O.137.430,00)

a.Penerimaan Rp297.790.137.430,00
b.Pengeluaran Rp3.25O.OOO.0OO,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan: Rp294.54O.137 .430,00 RpO,O0

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp72.838.553.830,00;
2. b.Dana Perimbangan sebesar Rp762.43L.O78.2OO,O0; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp256.852. 13 L .27 8,OO. (21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
4. a.Pendapatan Pajak Daeratr sebesar Rp I 9.260.000.000,00;
5. b.Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp3.271.791.000,00;
6. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar RpS.862.343.000,00; dan
7. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp44.444.419.830,00.
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagr Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp222 .OO I .026 .2OO ,OO;
2. b.Dana Alokasi Umum sebesar Rp48O.565.947.OO0,OO; dan
3. c.Dana Alokasi Khusus sebesar Rp59.864.105.000,00. ( ) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
4. a.Pendapatan Hibah sebesar Rp36.5O4 .623.278,00;
5. b.Dana Bag Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah l,ainnya sebesar Rp87.280.7 1 5.000,O0;
6. c.Dana Desa Yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 1 03. 566.057.000,00; dan
7. d.Dana Insentil Daeratr (DID) sebesar Rp29.5OO.736.OOO,OO.

Pasal 3

(t) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Belanja Tidak Langsung sebesar Rp668.154.739.688,OO; dan
b.Belanja Langsung sebesar Rp718.507. 161.050,00.

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sebesar Rp466.802.728.268,00;
2. b.Belanja Bunga sebesar Rp3.225.0OO.OOO,OO;
3. c.Belanja Hibah sebesar Rp13.753.812.0OO,00;
4. d.Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.704.496.000'00;
5. e.Belanja Bagr Hasit kepada Provinsi/KabupatenlKota dan Pemerintah Desa sebesar Rp2.253. 1 79. 100'00;
6. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp 1 74.9 15.524.320,O0; dan
7. g.Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.5OO.0O0.OOO,OO.
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sebesar Rp I 5.a93. 199.500,00;
2. b.Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp295.79O.565.432,0O; dan
3. c.Belanja Modal sebesar Rp4O7 .223.396.118,00.

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g digUnakan untuk pengeluaran Ernggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam:

a.keadaan darurat, dengan kriteria yang meliputi:
1. 1.bencana alam, bencana non-dam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasal
2. 2.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. 3.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
b.keperluan mendesak, dengan kriteria yang meliputi:
1. 1.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. 2.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. 3.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daeratr dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturart pemndang-undangan; dan/ atau
4. 4.pengeluaran daerah Lainnya yang apabila dihrnda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagr Daeralr dan / atau masyarakat. Pemerintah

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp297 .7 9O.L37 .43O,OO; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp3.25O.OO0.00O,OO.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan:
1. a.Sisa I€bih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp146.34O.137 -43O,OO; dan
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp15 1.45O.OOO.OOO,OO.
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 1 .80O.OOO.O0O,OO; dan
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.450.0OO.0OO,OO.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasd 1 tercantrrm dalam:

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menunrt Unrsan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belartja Daerah Menurut Urusan Pemerintatran Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; -t2-
d.L,ampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Umsan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negaral
f.Lampiran VI Daftar Jumlatr Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
g.La.mpiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.L,a,mpiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m.I"ampiran XIII Daftar Pinjaman Daeratr dan Obligasi Daerah. yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O diahrr dengan Peraturan Bupati. /t

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 30 Desember 2019 Diundangkan di Rantau pada tanggal 30 sember 2079 SEKRE-TARIS KABUPATEN TAPIN, LEMBARAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI9 NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8,142/2ol9l

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…