DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Keolahragaan dengan estimasi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tugas, Kewenangan, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Oalh Raga; Tenaga Keolahragaan; Cabang Olahraga Unggulam; Penghargaan, Insentif dan Dispensasi; Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha; Koordinasi Dan Kerja Sama; Pendanaan; Sistem Informasi Keolahragaan; Pengawasan Keolahragaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia;
c.bahwa keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional; SALINAN
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
17.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
18.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi Peolahraga, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
9.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
11.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12.Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13.Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
14.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
15.Pendamping Olahragawan Penyandang Disabilitas adalah orang perorang atau sekelompok orang yang berperan mendukung kebutuhan Olahragawan penyandang disabilitas dalam menjalani pelatihan dan perlombaan.
16.Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
19.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
21.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
25.Olahraga Tradisional adalah Olahraga oleh masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
26.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut KONI di Daerah adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi di Daerah.
27.Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin selanjutnya disebut KORMI di Daerah adalah lembaga yang menaungi berbagai induk Olahraga Rekreasi di Daerah.
28.National Paralympic Committee Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin yang selanjutnya disebut NPCI di Daerah adalah komite yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghimpun, membina , melatih dan membentuk atlet Olahraga disabilitas yang berkualitas dan bertaraf internasional serta mengkoordinasikan setiap kegiatan Olahraga disabilitas baik di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.
29.Special Olympics Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tapin selanjutnya disebut SOIna di Daerah adalah organisasi yang menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi Olahraga bagi warga tunagrahita di Daerah.
30.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
31.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
32.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
33.Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
34.Sarana Olahraga yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
35.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis Olahraga.
36.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
37.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
38.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
39.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

a.mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional;
b.membentuk karakter yang bermartabat, berjiwa saing, cinta tanah air, jujur, setia kawan, dan tidak mudah menyerah;
c.meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat Olahraga;
d.meningkatkan ilmu pengetahuan Masyarakat tentang manfaat berolahraga;
e.melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;
f.mendukung pertumbuhan industri Olahraga; dan
g.memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional dan internasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya terkait Keolahragaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
c.Tenaga Keolahragaan;
d.Organisasi Olahraga;
e.Kejuaraan Olahraga;
f.cabang Olahraga unggulan;
g.Penghargaan, insentif, dan dispensasi;
h.partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha;
i.koordinasi dan kerja sama;
j.pendanaan; dan
k.sistem informasi Keolahragaan.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
2. b.mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
3. c.menyediakan dan meningkatkan Sarana dan Prasarana serta fasilitas keolahragaan; dan
4. d.melaksanakan standarisasi Keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
2. b.mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
3. c.mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
2. b.menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah;
3. c.membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah;
4. d.membina dan mengembangkan Olahraga Masyarakat; dan
5. e.membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga di Daerah.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh:
1. a.KONI;
2. b.KORMI;
3. c.NPC;
4. d.Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah;
5. e.Induk Organisasi Olahraga Fungsional di Daerah;
6. f.Masyarakat; dan/atau
7. g.Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standarisasi Keolahragaan nasional;
3. c.pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
4. d.penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
5. e.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan; dan
6. f.penjaminan mutu dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.
(3)Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bersama Perangkat Daerah terkait.
(4)Penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d termasuk Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan Prasarana dan Sarana Olahraga berstandar regional, nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap:
1. a.Olahraga Pendidikan;
2. b.Olahraga Prestasi; dan
3. c.Olahraga Masyarakat.
(3)Selain terhadap Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga Penyandang Disabilitas dan Industri Olahraga.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan melalui tahapan:
1. a.pengenalan;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat; dan
5. e.peningkatan Prestasi.
(2)Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat.
(3)Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
(4)Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
(5)Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan.
(6)Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk:
1. a.meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
2. b.membangun karakter yang sportif;
3. c.menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat; dan
4. d.mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
(2)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…