DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH;KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;PELAYANAN PENANAMAN MODAL;HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL;PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO;PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL;PERAN SERTA MASYARAKAT;SANKSI ADMINISTRATIF;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;

d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 7.Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. 11.Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. 16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
18. 19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tapin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal baik Penanam Modal dalam negeri atau Penanam Modal asing.
11.Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
12.Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
13.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Penanam Modal dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pendapatan Daerah;
d.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
f.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
i.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal;
c.pelayanan Penanaman Modal;
d.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
e.pengembangan Penanaman Modal bagi koperasi dan usaha mikro;
f.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
g.sistem informasi Penanaman Modal;
h.peran serta masyarakat; dan
i.sanksi administratif.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
1. a.pembuatan peta potensi investasi;
2. b.promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Penanaman Modal;
4. d.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Kebijakan perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk RUPMD.
(3)RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.asas dan tujuan;
3. c.visi dan misi;
4. d.arah kebijakan Penanaman Modal;
5. e.peta panduan implementasi RUPMD; dan
6. f.pelaksanaan.
(4)RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
1. a.rencana umum Penanaman Modal nasional;
2. b.rencana umum Penanaman Modal daerah provinsi; dan
3. c.prioritas pengembangan potensi Daerah.
(5)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RUPMD disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan iklim penyelenggaraan Penanaman Modal.
(2)Pengembangan iklim penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam peta potensi investasi.
(3)Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melihat perkembangan peluang investasi di Daerah.

Pasal 9

(1)Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian potensi dan peluang investasi unggulan.
(2)Kajian potensi dan peluang investasi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun anggaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kajian potensi dan peluang investasi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi.
(2)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…