DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Retribusi Tempat Ktrusus Parkir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Tempat Ktrusus Parkir; Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [.aut, Daeratr Tingkat II Tapin dan Daeralr Tingkat II Tabalong (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561; Undang-Und{ne Nomor 28 Tahun 1999 tentang I Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembarart Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. C/ 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kd, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OlO Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 4. 5. 6. 7. 8. Peraturan Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Peraturan Pemerintah Nomor 7+ Tahun 2Ot4 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559a);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OtT tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 604Il; 1 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun t993 tentang Fasilitasi Parkir Unhrk Umum;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
13.Keputrrsan Direkhrr Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272 IIJK. I 105/DRJD 196 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
14.Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perang!<at Daerah (I*mbaran Daeratr Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 Nomor O9); 9.
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor L4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9); Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN : MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah addah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembanhr Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Umsan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kendaraan adalah suatu sar€tna angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraErn tidak bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatart lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara perrnanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalart urnum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merrpakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentrr. 9. lo. 11. t2. 13. 14. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang seca.ra khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya. Penyelenggtra Parkir adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Tapin. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bentugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izrn @raentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daeratr untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentrr yang merupakan batas waktu bagr wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir. Pemungutan adalatr suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penenttran besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daeratr berupa usatra dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikrnati oleh orang pribadi atau Badan.
22.Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. / ,.1 L 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2r. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah ditakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan ReEibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi ytrLgterutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan danlatau bukti yang dilaksanakan seca-ra obyektif, profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perrrndang-undangan retribusi daerah. Penyidikan adalah serangkain tindakan yang dilakukan pejabat penytdik sesuai dengan cara yartg diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itrr membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalatr serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yarrg terjadi serta menemukan tersangkarrya. rli 31. 30. 32. 33. 34. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Perattrran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu studi khusus yang menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi di sekitarnya. Potensi Parkir adalah nilai rata-rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari Junr Parkir pada periode tertenhr berdasarkan pengamatan petugas. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintatr Kabupaten Tapin.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan tempat khusus parkir; dan
b.retribusi tempat khusus parkir.

BAB III

PEI{YELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. d

Pasal 4

Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dikelola oleh SKPD yang bersangkutan, yang dalam pelaksana€rnnya harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 5

(1)Pembangunan tempat khusus parkir hams memenuhi persyaratan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.analisis dampak lalu lintas yarg dapat menjamin keselamatan dan kelancaran ldu lintas di dalam dan di luar gedung/area parkir;
3. c.mudah diiangkau oleh pengguna jasa parkir;
4. d.konstruksi sesuai perattrran perundang-undangan apabila berupa gedung;
5. e.memiliki batas-batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan
6. f.rambu lalu lintas atau marka jalan yang mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan, apabila berada dalam gedung/area parkir atau taman parkir.
(2)Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi kamar mandi/toilet serta dapat juga dilengkapi dengan bangunan penunjang lain yang berrrpa tempat peristirahatan pengemudi dan arrak kendaraan, tempat ibadah, kios los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.
(3)Penetapan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputtrsan Bupati.

Pasal 6

Pengelola tempat khusus parkir dapat mempekerjakan petugas parkir. t

Pasal 7

Petugas parkir wajib:

a.menggunakan pakaian seragtrm, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanart kendaraan dan perlengkapannya;
c.menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
d.menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir sesuai ketentuan; dan
e.menata dengan tertib kendaraan yang diparkir pada waktu datang dan pergi.

Pasal 8

Pengelola tempat khusus parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perrndang-undangan. Bagran Kedua Pertanggungiawaban Penyelenggara Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

(1)Tanggung jawab penyelenggaraan tempat khusus parkir pada Dinas.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penJrusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat khusus parkir;
2. b.pengordinasikan dengan instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya; dan
3. c.pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan tempat khusus parkir. Bagran Ketiga Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa Parkir

Pasal 10

Kewajiban pengguna jasa parkir adalah:

a.membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berhubungan dengan parkir.

Pasal 11

Hak pengguna jasa parkir adalah:

a.mendapatkan karcis parkir dari pehrgas parkir;
b.mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir; dan
c.mendapatkan ganti rlgi apabila terjadi kehilangan kendaraan. Bagran Keempat Pendapatan Parkir

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…