DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Sistematika ; 3. Isi dan Uraian ; 4. Masa Berlaku ; 5. Perubahan; 6. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintatr oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menumt asas otonomi dan hrgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun L945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tapin. al

s.Dewan perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. 6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

BAB III

ISI DAN URAIAN

Pasal 3

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MASA BERLAKU RPJMD sebagaimana diatur selama 5 (lima) tahun masa 2023.

Pasal 4

dalam Peraturan Daerah ini berlalnr jabatan Bupati terpilih periode 2018 -

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumus€Ln tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara pen5rusuna.n Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar yang diakibatkan oleh keadaan darurat (force majorel; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Dalam rangka efektifitas, pembahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kr-uang dar.i 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Merugrkan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional'
(5)RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Dalam hal pelaksanaan RPJMD tedadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembalgunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 19 lvtaret ZO 19 Diundangkan di pada tanggal 19 Rantau l4aret 20 19 S N ARPAN4 RAH KABUPATEN TAPIN, LEMBARAN D KABUPATEN TAPIN TAHUN 2Ol9 NOMOR 64 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMAI.ITAN SET,ATAN : ( 418I2OL9I @2 8t r-l I "ts SE:iI],A

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…