DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Badan Permusyawaratan Desa, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan BPD; 3. Kelembagaan BPD; 4. Fungsi dan Tugas BPD; 5. Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; 6. Peraturan Tata Tertib BPD; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); -2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Ne:ara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Kalimantan Selatan.
2.Daerah adalah Kabupaten Tapin. 4
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 64A 5
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW atau RT.

Pasal 3

(1)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan jumlah gasal/ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. 6
(2)Penentuan alokasi jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk Desa kurang dari 2.000 (dua ribu) jiwa;
2. b.jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, apabila jumlah penduduk Desa antara 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan. 3.000 (tiga ribu) jiwa; dan
3. c.jumlah anggota BPD paling banyak 9 (sembilan) orang. apabila jumlah penduduk Desa lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.tidak rangkap jabatan, balk sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala BUM Desa atau RW/RT/LPM;
f.tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa sampai derajat ketiga;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
i.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
j.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
k.berkelakuan balk, jujur dan adil; 7
1. 1.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
m.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
n.tidak berstatus sebagi tenaga pendidik yang mendapatkan tunjangan profesi guru/ bersertifikasi.

Pasal 5

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

a.pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah lingkup wilayah RW atau RT atau Dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dalam keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian.
(4)Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan menggunakan formulasi sebagai berikut: JKW = JTA - (minimal 1 orang JKP) Keterangan : JKW : jumlah keterwakilan wilayah JTA : jumlah total anggota BPD JKP : jumlah keterwakilan perempuan

Pasal 7

(1)Jumlah anggota. BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(2)Dalam hal jumlah wilayah RT lebih banyak dari jumlah anggota BPD yang boleh diisi, maka 2 (dua) RT atau lebih dapat digabung untuk diwakili 1 (satu) orang anggota BPD.
(3)Pengabungan dan penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih paling sedikit 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. -9
(2)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri atas:
1. a.unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiger) orang; dan
2. b.unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan wakil dari unsur perempuan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris; dan
3. c.anggota.
(5)Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

Pasal 10

(1)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
2. b.menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
3. c.melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
4. d.menetapkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
5. e.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
6. f.dalam hal melaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia Pengisian bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempest pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
7. g.menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikari kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…