DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PEMBERANTASAN BUTA AKSARA,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;GERAKAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA;AKSARA;SASARAN DAN RUANG LINGKUP;SATUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN NON FORMAL;PENDANAAN;PENDATAAN WARGA BUTA AKSARA;TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA;PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH;POLA PEMBELAJARAN AKSARA;HAK DAN KEWAJIBAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;PELESTARIAN MELEK AKSARA;TAMAN BACAAN MASYARAKAT;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;EVALUASI;KETENTUAN LAINNYA;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Tapin saat ini, masih diperlukan kegiatan pemberantasan buta aksara;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu adanya pengaturan hukum di daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberantasan buta aksara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia 143);
12.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bebas Buta Aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Tapin yang dapat membaca dan menulis aksara.
7.Aksara Hijjaiyah adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an.
8.Aksara Latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemberantasan Buta Aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan wilayah Kabupaten Tapin dari kondisi keberadaan sebagian masyarakat yang masih menyandang sebagai buta aksara.
10.Pendidikan Keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
11.Penduduk adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapin.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Tapin adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Surat Keterangan adalah bentuk pengakuan hasil belajar bagi warga belajar yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberantasan Buta Aksara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjadikan masyarakat di Daerah memiliki kemampuan keaksaraan dasar;
b.mendukung program pendidikan;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah; dan
d.meningkatkan kemampuan dan minat masyarakat di Daerah untuk membaca dan menulis.

BAB III

GERAKAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan Pemberantasan Buta Aksara secara intensif, integratif dan berkesinambungan.
(2)Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menggalang kemitraan untuk pemberantasan buta aksara.
(2)Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.kelompok masyarakat yang berperan atau berfungsi sosial;
2. b.Institusi perguruan tinggi dengan akademisi dan mahasiswanya;
3. c.instansi vertikal; dan/atau
4. d.pihak swasta.
(3)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam nota kesepahaman.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pemberantasan Buta Aksara.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan
2. b.Perangkat Daerah lain yang relevan dengan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pemberantasan Buta Aksara.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pembelajaran keterampilan yang bersifat praktis dan fungsional.
(4)Keterampilan praktis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.keterampilan dasar dan kelompok belajar usaha; dan
2. b.kemampuan berbahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan penggunaan bahasa komunitas komunal atau bahasa daerah sebagai pengantar utama.
(5)Penyelenggaraan kegiatan wajib dilakukan secara bertahap meliputi:
1. a.tahap pemberantasan;
2. b.tahap pembinaan; dan
3. c.tahap pelestarian.
(6)Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengentasan Buta Aksara Hijjaiyah bagi penduduk yang beragama Islam dalam wilayah Daerah dilakukan dengan pengembangan Taman Pendidikan Al’Quran atau lewat majelis taklim dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Taman Pendidikan Al’Quran (TPA) dengan melakukan koordinasi terhadap instansi pemerintah yang berada di Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurusi bidang agama.
(2)Dalam hal tidak terdapat pihak yang bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan non formal, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim kerja yang direkrut dari guru formal atau non formal dalam batas waktu tertentu dengan sistem tunjangan dan/atau insentif yang sesuai dengan beban kinerjanya dan didukung sarana prasarana yang dibutuhkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengangkatan tim kerja sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

AKSARA

Pasal 9

Bentuk aksara yang diajarkan untuk penyandang buta aksara di Daerah adalah Aksara Latin.

Pasal 10

(1)Selain Aksara Latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi umat Islam di Daerah diajarkan Aksara Hijjaiyah.
(2)Ketentuan mengenai Pemberantasan Buta Aksara Hijjaiyah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006