DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH;PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH;PERLINDUNGAN TKD;PENGAWASAN DAN EVALUASI;PARTISIPASI MASYARAKAT;PENDANAAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa angkatan kerja di daerah harus dioptimalkan melalui pemberdayaan dan pelindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui pelindungan dan pemberdayaan tenaga kerja daerah perlu dilandaskan pada kebijakan yang menjamin kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapin.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8.Tenaga Kerja Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang berasal dari Kabupaten Tapin dan/atau yang berdomisili di Kabupaten Tapin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
9.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10.Lembaga Pelatihan Kerja adalah yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
11.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
13.Bantuan TKD adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa insentif dan/atau hibah.
14.Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15.Pemutusan Hubungan Kerja Sementara yang selanjutnya disebut PHK Sementara adalah pengakhiran hubungan kerja dalam batas waktu dan kondisi tertentu yang tidak mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pemberi Kerja dan TKD.

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelindungan TKD ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.keterbukaan;
d.anti diskriminasi;
e.kemanfaatan; dan
f.keterpaduan.

Pasal 3

Pemberdayaan dan pelindungan TKD diselenggarakan dengan tujuan:

a.memberdayakan dan mendayagunakan TKD secara optimal;
b.meningkatkan kualitas dan daya saing TKD sesuai dengan potensi yang dimiliki;
c.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TKD sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan
d.memberikan perlindungan kepada TKD dalam mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial TKD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan dan pelindungan TKD meliputi:

a.perencanaan TKD;
b.pendidikan dan pelatihan TKD;
c.Penempatan TKD;
d.bantuan TKD;
e.pelindungan keselamatan dan kesehatan TKD;
f.pelindungan TKD Penyandang Disabilitas;
g.alih teknologi dan alih keahlian Tenaga Kerja asing;
h.pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan
i.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan perencanaan TKD sesuai dengan perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
(2)Perencanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun sistem informasi dan inventarisasi TKD.
(2)Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemberi Kerja; dan
3. c.LPK.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembaharuan data paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan TKD.
(2)Sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data:
1. a.penduduk dan TKD;
2. b.lapangan dan kesempatan kerja;
3. c.Pelatihan Kerja;
4. d.kompetensi dan keahlian TKD;
5. e.Pemagangan;
6. f.produktivitas TKD;
7. g.kondisi lingkungan kerja;
8. h.kesejahteraan TKD;
9. i.jaminan sosial; dan
10. j.pengaduan Ketenagakerjaan.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi antar unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan TKD.
(2)Pemberdayaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan dan pelatihan TKD;
2. b.Penempatan TKD;
3. c.Bantuan TKD; dan
4. d.pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas.
(3)Dalam melaksanakan pemberdayaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
1. a.Pemberi Kerja;
2. b.LPK; dan/atau
3. c.sekolah kejuruan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan TKD.
(2)Pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha; dan/atau
2. b.minat, bakat dan kemampuan.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan produktivitas.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…