DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK;KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH;PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN;PEMBANGUNAN KELUARGA;DATA SISTEM INFORMASI KELUARGA;PEMANTAUAN DAN EVALUASI;KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI;PERAN SERTA MASYARAKAT;INSENTIF DAN PENGHARGAAN;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, usia ideal perkawinan dan pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Lampiran huruf N angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tapin.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
6.Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbungan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
9.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
10.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11.Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah jenis dan metode alat/obat kontrasepsi yang digunakan dalam pelayanan program kependudukan dan keluarga berencana.
12.Mobilitas Penduduk adalah gerak ruangan Penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah.
13.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14.Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
15.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16.Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marginal.
17.Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban penduduk;
b.kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
c.perkembangan kependudukan;
d.pembangunan keluarga;
e.data sistem informasi keluarga;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.komunikasi, informasi, dan edukasi;
h.peran serta masyarakat;
i.insentif dan penghargaan; dan
j.pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap Penduduk mempunyai hak:

a.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
g.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
h.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
i.menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
j.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan
t.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk rentan.

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib:

a.menghormati hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
e.memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
(3)Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi;
2. b.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan KB;
3. c.menyediakan pemutakhiran data keluarga;
4. d.membangun sistem informasi; dan
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan program KB.
(2)Penyelenggaraan program KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pengelolaan program KB;
2. b.pelaksanaan program KB; dan
3. c.pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling KB.

Pasal 8

Pengelolaan program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf a melalui pemenuhan kebutuhan Alokon.

Pasal 9

(1)Pemenuhan kebutuhan Alokon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui tahapan:
1. a.seleksi Alokon;
2. b.perencanaan kebutuhan Alokon;
3. c.penyediaan dan pengadaan Alokon;
4. d.penyaluran Alokon; dan
5. e.monitoring dan evaluasi.
(2)Pemenuhan kebutuhan Alokon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.promosi;
2. b.perlindungan; dan/atau
3. c.bantuan sesuai dengan hak reproduksi.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kegiatan KIE.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…