DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENETAPAN DESA,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP;PENETAPAN DESA;PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapin.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan
7.Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah.
8.Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Desa; dan
b.penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa.

BAB III

PENETAPAN DESA

Pasal 3

Dengan peraturan Daerah ini ditetapkan 126 (seratus dua puluh enam) Desa dengan nama dan kode wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai data administrasi dan/atau produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penetapan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. Ditetapkan di Rantau pada tanggal 16 Juli 2024 Pj. BUPATI TAPIN, ttd MUHAMMAD SYARIFUDDIN Diundangkan di Rantau pada tanggal 16 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, Ttd ttd SUFIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7-34/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 08 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk dan keluarga sebagai salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan berkelanjutan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Indonesia memberikan otonomi yang luas kepada Daerah diarahkan yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemajuan kesejahteraan dilakukan, antara lain melalui peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diwujudkan salah satunya melalui tertib administrasi. Hal ini dilakukan mulai dari pemerintahan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota hingga kecamatan, kelurahan, dan Desa. Tertib administrasi perlu diupayakan secara maksimal oleh seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan. Termasuk di antaranya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tertib administrasi dapat dilihat dari kesesuaian data antara kondisi lapangan dengan data secara administrasi. Terdapat ketidaksesuaian data Desa di Daerah antara kondisi lapangan dengan administrasi dalam pemerintahan. Ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan administrasi dapat menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik terhadap masyarakat Desa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah diperintahkan untuk melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Desa di Daerah telah mendapatkan kode wilayah yang valid dan mutakhir. Terhadap kode wilayah tersebut, Pemerintah Daerah diperintahkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Daerah. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok tentang penetapan Desa, dan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa. Selain materi pokok diatas juga dimuat Lampiran tentang Penetapan Kode Wilayah Desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…