DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 212

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043,dengan sistematika:Ketentuan umum;Ruang lingkup penataan ruang wilayah;Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;Rencana pola ruang wilayah kabupaten;Kawasan strategis;Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;Kelembagaan;Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;Penyelesaian sengketa;RDTR;Pendanaan;Ketentuan penyidikan;Ketentuan pidana;Ketentuan lain-lain;Ketentuan peralihan;Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
19.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
41.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
42.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
43.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
44.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
45.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
46.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024- 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Tapin.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tapin.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.
18.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20.Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
21.Kawasan Perkotaan adalah adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22.Kawasan Perdesaan adalah adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
24.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
26.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28.Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
29.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
30.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
31.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
33.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
34.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
37.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38.Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan Provinsi dan Jaringan Jalur Kereta Api dalam Provinsi.
39.Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
40.Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
41.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
42.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
43.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
44.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47.Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48.Gardu Induk adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
49.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51.Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
52.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
53.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
54.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
55.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
58.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61.Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
62.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat SPL B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
64.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
68.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
70.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
71.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
72.Kawasan Lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada Wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah kabupaten, dan kawasan- kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
73.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75.Kawasan Lindung Gambut adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
76.Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa RTH yang berada di area perkotaan di dalam Wilayah kabupaten.
77.Kawasan Budi Daya adalah kawasan di Wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
78.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
79.Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
80.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81.Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
82.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
83.Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
84.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
85.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
86.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi Tata Ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
87.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.
88.Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
89.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
91.Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
92.Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah kabupaten.
93.Wilayah lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan atau pemegang surat izin penambangan batuan.
94.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
95.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
96.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai RTR.
97.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR yang berlaku.
98.Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
99.Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
100.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
101.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
102.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
103.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
104.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tapin.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah, meliputi:

a.tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
b.rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
c.rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten;
d.KSK;
e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
f.ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
g.kelembagaan;
h.hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
i.penyelesaian sengketa;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana;
l.ketentuan lain-lain;
m.ketentuan peralihan; dan
n.ketentuan penutup.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan seluruh Wilayah perencanaan berupa posisi geografis Wilayah Daerah seluas 215.594 (dua ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare terletak antara 2°32'43" - 3°00'43" Lintang Selatan dan antara 114°46'13" - 115°30'33" Bujur Timur yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, meliputi:
1. a.Kecamatan Bakarangan;
2. b.Kecamatan Binuang;
3. c.Kecamatan Bungur;
4. d.Kecamatan Candi Laras Selatan;
5. e.Kecamatan Candi Laras Utara;
6. f.Kecamatan Hatungun;
7. g.Kecamatan Lokpaikat;
8. h.Kecamatan Piani;
9. i.Kecamatan Salam Babaris;
10. j.Kecamatan Tapin Selatan;
11. k.Kecamatan Tapin Tengah; dan
12. l.Kecamatan Tapin Utara.
(2)Batas Wilayah Daerah, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
(3)Wilayah Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Daerah adalah Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah secara merata dan berhierarki;
2. b.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah;
3. c.peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
4. d.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
5. e.pengendalian kegiatan pertambangan di WIUP/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat;
6. f.pengembangan wisata berbasis lingkungan;
7. g.pengembangan KSK;
8. h.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
9. i.pengembangan Wilayah daerah aliran Sungai dan pertanian pasang surut.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
(2)Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
2. b.menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar dapat berkembang sesuai potensinya;
3. c.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial;
4. d.meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
5. e.menjaga kerterkaitan antar kawasan perkotaan dengan Kawasan Perdesaan,dan antar kawasan perkotaan dengan Wilayah sekitarnya;
6. f.mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih mampu untuk bersaing dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan Wilayah sekitarnya;
7. g.menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
8. h.membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi Wilayah belakang; dan
9. i.meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya.
(3)Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf b terdiri dari:
1. a.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
2. b.melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar Wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
3. c.mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh Wilayah kabupaten.
4. d.mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang belum terlayani;
5. e.memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh Wilayah kabupaten terutama ke desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
6. f.memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
7. g.meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air;
8. h.meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
9. i.meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.
(4)Strategi untuk peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi Wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
2. b.meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
3. c.mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. d.mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
5. e.memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
6. f.menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
7. g.meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
8. h.mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
9. i.mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
(5)Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
2. b.memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Budi Daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
4. d.mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
5. e.melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
6. f.mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan berbasis masyarakat dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
7. g.meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
8. h.meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
9. i.mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
10. j.mewujudkan RTH dalam satu Wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
11. k.mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
12. l.meningkatkan kerjasama antar Wilayah dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
13. m.mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
14. n.memanfaatkan ruang Wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.
(6)Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di WIUP/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
2. b.memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
3. c.menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
4. d.mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
5. e.mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan
6. f.memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.
(7)Strategi untuk pengembangan wisata berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri dari:
1. a.mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
2. b.membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
3. c.meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
4. d.kerterkaitan antar Kawasan Pariwisata dan antar kawasan perkotaan dengan Wilayah sekitarnya;
5. e.melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
6. f.mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
7. g.mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
8. h.melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.
(8)Strategi untuk pengembangan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri dari:
1. a.menata dan mengembangkan KSK;
2. b.menetapkan KSK yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dan
3. c.mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.
(9)Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri dari:
1. a.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
4. d.turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.PKL;
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara.
(3)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Kecamatan Bakarangan;
2. b.Kecamatan Binuang;
3. c.Kecamatan Candi Laras Selatan;
4. d.Kecamatan Hatungun;
5. e.Kecamatan Lokpaikat;
6. f.Kecamatan Piani;
7. g.Kecamatan Salam Babaris;
8. h.Kecamatan Tapin Selatan; dan
9. i.Kecamatan Tapin Tengah.
(4)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari:
1. a.Kecamatan Bakarangan;
2. b.Kecamatan Bungur;
3. c.Kecamatan Candi Laras Selatan;
4. d.Kecamatan Candi Laras Utara;
5. e.Kecamatan Hatungun;
6. f.Kecamatan Piani;
7. g.Kecamatan Salam Babaris; dan
8. h.Kecamatan Tapin Selatan.
(5)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
(6)Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan kereta api;
3. c.sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
4. d.sistem jaringan transportasi laut.
(2)Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a terdiri dari:
1. a.jalan umum
2. b.Jalan Khusus; dan
3. c.terminal penumpang.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Jalan Arteri Primer;
2. b.Jalan Kolektor Primer;
3. c.Jalan Lokal Primer; dan
4. d.Jalan Lingkungan Primer .
(3)Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.Bts. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS);
2. b.Ds. Tungkap (Bts. Kab. Tapin) - Bts. Kota Rantau;
3. c.Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS) - Sp. Tiga Hamalau (Kandangan);
4. d.Jln. Ahmad Yani (Rantau);
5. e.Rantau By Pass I (Rantau); dan
6. f.Rantau By Pass II (Rantau).
(4)Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.Batu Ampar - Batung;
2. b.Binuang - Batu Hapu;
3. c.Bitahan - Miawa;
4. d.Bungur - Linuh;
5. e.Bungur - Padang Buntu;
6. f.By Pass - Binderang;
7. g.By Pass - Tarantang;
8. h.Harapan Masa - Pantai Cabe;
9. i.Jalan Akhmad Yani;
10. j.JL. Brigjend H. Hasan Basry;
11. k.Lingkar Binuang;
12. l.Lumpangi - Bts. Kab. Tanah Bumbu;
13. m.Ma. Muning - Balimau - Kandangan;
14. n.Marabahan - Margasari;
15. o.Margasari - Buas Buas;
16. p.Margasari - Ma. Muning;
17. q.Miawa - Batu Ampar;
18. r.Pandahan - Margasari;
19. s.Rantau - Bungur;
20. t.Rantau - Muara Muning;
21. u.Tambarangan - Hatungun;
22. v.Tambarangan - Serawi;
23. w.Tirik - Labung; dan
24. x.Walang - Gadung.
(5)Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di seluruh kecamatan.
(6)Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di seluruh kecamatan.
(8)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Jalan Khusus perkebunan terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara;
2. b.Jalan Khusus pertambangan terdapat di:
  1. 1.Kecamatan Binuang;
  2. 2.Kecamatan Candi Laras Selatan;
  3. 3.Kecamatan Candi Laras Utara;
  4. 4.Kecamatan Hatungun;
  5. 5.Kecamatan Salam Babaris;
  6. 6.Kecamatan Tapin Selatan; dan
  7. 7.Kecamatan Tapin Tengah.
(9)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C, yaitu Terminal Bypass di Kecamatan Tapin Utara.
(10)Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh kecamatan.
(11)Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IV.II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(12)Apabila terdapat perubahan jumlah, nama, dan status dalam sistem jaringan transportasi maka akan menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Jaringan Jalur Kereta Api umum; dan
2. b.stasiun kereta api.
(2)Jaringan Jalur Kereta Api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api antarkota berupa Tanjung - Paringin - Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melalui:
1. a.Kecamatan Binuang;
2. b.Kecamatan Bungur;
3. c.Kecamatan Lokpaikat;
4. d.Kecamatan Tapin Selatan; dan
5. e.Kecamatan Tapin Utara.
(3)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang terdapat di:
1. a.stasiun Pulau Pinang di Kecamatan Binuang;
2. b.stasiun Rantau di Kecamatan Tapin Utara; dan
3. c.stasiun Sungai Raya di Kecamatan Lokpaikat.

Isi peraturan

Teks212PDFHirarki

Memuat teks peraturan…