DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup; Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Renstra SKPD; RKPD; Renja SKPD; Data dan Informasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan; Sistematika Rencana Pembangunan Daerah; Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Jadwal Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan; Perubahan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 4741); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 4 Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 19);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
27.Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Jawa Barat.
2.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5.Komisi DPRD adalah Komisi-komisi Kerja yang terdapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung- jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
11.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
13.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Kepala BAPPEDA, Kepala DPPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat.
16.Tatacara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
17.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 6
19.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
24.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun.
25.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJPD.
27.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJMD.
28.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
29.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
30.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
34.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau 7 kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
35.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
36.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37.Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang berupa penambahan program/outcome/kegiatan/output baru/ penambahan volume target atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran ke depan.
38.Dimensi Kewilayahan adalah pengelompokan program/kegiatan berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus.
39.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dapat disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
42.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dapat disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
43.Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan untuk menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan hasil Musrengbang Kecamatan.
44.Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak untuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan baik sebagai nasarumber, fasilitator, delegasi wilayah, delegasi sektoral dan pemangku kepentingan lainnya.
45.Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
46.Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan untuk mewakili masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
47.Forum SKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten. 8
48.Forum Gabungan SKPD merupakan tindak-lanjut dari Forum SKPD Kabupaten yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan Negara;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah adalah sebagai pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.menciptakan sistem perencanaan pembangunan daerah;
b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
c.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
d.menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menserasikan rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.RENSTRA SKPD;
d.RKPD; dan
e.RENJA SKPD. 9

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkesinambungan;
i.berkeadilan; dan
j.berwawasan lingkungan.

Pasal 9

(1)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
(2)Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara dan yang paling optimal.
(5)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus 10 dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dan atau dampak pembangunan.
(6)Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarjinalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
(7)Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
(8)Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
(9)Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 10

(1)Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1. a.teknokratis;
2. b.partisipatif;
3. c.politis; dan
4. d.top-down dan bottom-up.
(2)Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat/semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan:
1. a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. c.adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk keterwakilan gender;
5. e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan 11 pembangunan daerah; dan
6. f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
1. a.penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
(5)Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 11

RPJPD disusun dengan tahapan :

a.penyusunan rancangan awal;
b.pelaksanaan Musrenbang;
c.perumusan rancangan akhir; dan
d.penetapan rencana.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021