DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan efektifitas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan RSUD dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 4 September 2014 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/ III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyeleng- garakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 4
7.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8.Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama selanjutnya disingkat RS-SMC adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
9.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
10.Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
11.Pelayanan Medik Spesialistik adalah bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang dilaksanakan oleh dokter spesialis yag berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga, meliputi uapaya penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
12.Pelayanan Medik Spesialistik Penunjang adalah pelayanan medik spesialistik radiologi, patologi, anestesi dan reaminasi, gizi, farmasi, dan rehabilitasi medik.
13.Pelayanan Medik Subspesialistik adalah pelayanan medik subspesialistik di setiap spesialisasi yang ada.
14.Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.
15.Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan medis yang terdiri dari pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, pelayanan mediko legal, pelayanan jenazah, ambulance dan pelayanan lainnya.
16.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas membantu Direktur untuk melaksanakan pengawasan intern Rumah Sakit.
17.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
18.Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional.
19.Komite Etik dan Hukum adalah kelompok tenaga ahli atau profesi dengan kehlian di bidang etik dan hukum kesehatan yang keanggotaannya dipilih dari staf fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
20.Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat dan atau bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan atau bidan.
21.Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
22.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 5
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dengan nama Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama.
(2)Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi RS-SMC terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha;
3. c.Bidang Kemedikan;
4. d.Bidang Keperawatan;
5. e.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
6. f.Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Pendidikan dan Pelatihan
7. g.Sub Bagian Keuangan dan Asset;
8. h.Seksi Pelayanan Medik;
9. i.Seksi Pelayanan Penunjang Klinik;
10. j.Seksi Pelayanan Penunjang non-Klinik;
11. k.Seksi Rawat Inap;
12. l.Seksi Rawat Jalan;
13. m.Seksi Sarana dan Prasarana;
14. n.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi RS-SMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pembinaan kepegawaian di lingkungan RS-SMC dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undanan.
(2)Direktur RS-SMC merupakan Jabatan Struktural Eselon III.A.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RS-SMC merupakan Jabatan Struktural Eselon III.B.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RS-SMC merupakan Jabatan Struktural IV.A.

5.Di antara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yaitu BAB VIIIA PERATURAN PERALIHAN dan Pasal 26a yang berbunyi: BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26a Sepanjang belum dilakukan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka jabatan yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 6 Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten masih tetap berlaku. Pasal 26b Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku efektif setelah terbitnya Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit.
6.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
7.Frase Rumah Sakit Umum Daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya diubah menjadi Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 4 September 2014 BUPATI TASIKMALAYA, ttd. UU RUZHANUL ULUM Diundangkan di Singaparna pada tanggal 4 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, ttd. H. ABDUL KODIR NIP. 19611217 198305 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 162/2014 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMAYA Kepala Bagian Hukum, AZIZ PRIYADI, SH NIP. 19650505 199303 1 010 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2014 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT SMC KELAS C BUPATI TASIKMALAYA ttd. UU RUZHANUL ULUM DIREKTUR KASUBAG KEUANGAN DAN ASSET

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…