DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 3. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya : a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah d. Analisis Isu-Isu Strategis e. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran f. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah h. Indikasi Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah i. Indikator Kinerja Daerah j. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan k. Penutup 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiaman dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421); SALINAN 2 2
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 3 3
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 4 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum daerah memperlihatkan kondisi terkini perkembangan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sesuai paradigma pembangunan yang dipakai yaitu pembangunan manusia, maka pencapaian tujuan pembangunan daerah seringkali direpresentaikan dengan indikator pembangunan manusia, meskipun bukan satu-satunya patokan. Aspek penting dalam pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah pada dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri. Berikut disajikan sistematika gambaran umum capaian pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

(1)RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5 5

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 10 Oktober 2016 BUPATI TASIKMALAYA, ttd. UU RUZHANUL ULUM Diundangkan di Singaparna pada tanggal 10 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, ttd. H. ABDUL KODIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5/212/2016 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMAYA Kepala Bagian Hukum, AZIZ PRIYADI, SH NIP. 19650505 199303 1 010 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 1 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2016 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2021. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara yaitu untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini dilaksanakan melalui pembangunan daerah secara bertahap dan terencana melalui tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Berdasarkan pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan pula bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 2 pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dan sekaligus sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, masa jabatan kepala daerah adalah selama lima (5) tahun terhitung sejak pelantikan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.32-996 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Maret 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.32-997 tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan pada 23 Maret 2016 dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bermaksud menyusun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 3 yang merupakan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap ketiga. Pula, ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, RPJMD fase ke-3 diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Ditandai dengan tercapainya IPM sebesar 78,25 point; LPE (laju pertumbuhan ekonomi) 5-6 persen, proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk sebesar 11 persen, dan jumlah penduduk sebesar 1.828.970 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,88 %/tahun. Guna pencapaian target yang ditetapkan RPJPD di atas, perlu dilakukan persiapan yang sungguh-sungguh dalam bentuk perencanaan yang lebih matang. Persiapan dalam bentuk analisa dan penghitungan ulang berdasarkan capaian historis dan proyeksi serta peramalan agar perencanaan yang ditetapkan akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pada Pasal 261 UU No. 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Secara teknokratis, RPJMD 2016-2021 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2011-2015, penelaahan terhadap RPJPD 2005-2025, maupun analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 4 dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Bahwa rencana pembangunan Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Semangat utama yang mendasari Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini adalah pemenuhan kewajiban yang dilandasi nilai-nilai religius/Islami demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan mengandung dua gagasan penting yaitu pertama kebutuhan; bahwa kebutuhan pokok manusia adalah untuk menopang hidup dan yang diprioritaskan adalah kaum miskin dan kedua keterbatasan yaitu kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencapaiannya dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik terhadap kondisi dan modal ekonomi; kekuatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; terwujudnya good and clean governance; pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dan kepemimpinan yang menggerakkan dan transformatif. Semangat lain yang juga mendasari penyusunan RPJMD ini adalah semangat menciptakan kebahagiaan. Spirit of Happiness. RPJMD ini disusun tidak hanya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tetapi juga kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, hubungan dan interaksisosial, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya menjadi manusia yang produktif dan dinamis. 1.2. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 5 mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1.menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah
2.menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Jawa Barat dan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. 1.3. Dasar Hukum Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2020, disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 6
6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 7
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017; RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 8
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
30.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 1.4. Hubungan Antar Dokumen Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang bermakna. Langkah perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diilustrasikan Gambar 1. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 9 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2.RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3.Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4.Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 10
5.RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 11 1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Hubungan Antar Dokumen 1.5. Sistematika RPJMD BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH Sebagai pelaksanaan pendekatan teknokratis, hasilnya dituangkan dalam Bab 2. Digunakan analisis deskriptif capaian pembangunan lima tahun sebelumnya untuk dijadikan kerangka dasar penilaian, proyeksi dan target capaian pembangunan lima tahun ke depan. Materi muatan bab 2 terdiri atas: 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan masa depan. Materi muatan bab 3 terdiri atas: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 12 3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 3.2. Neraca Daerah 3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015 3.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2016-2021 BAB IV. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Materi muatan bab 4 terdiri atas: 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Memuat rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Materi muatan bab 5 terdiri atas: 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Materi muatan bab 6 terdiri atas Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat kebijakan umum pembangunan daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan dan program prioritas lima tahun ke depan. Materi muatan bab 7 terdiri atas: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 I - 13 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah 7.2. Kebijakan Kewilayahan 7.3. Kebijakan Pendanaan 7.4. TASIK SIAP 7.5. Program Pembangunan Daerah BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dengan materi mutan Program Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan BAB IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator makro dan indikator kinerja setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Materi muatan BAB 9 terdiri atas: 9.1. Target Indikator Makro Daerah 9.2 Target Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bagian ini menjelaskan pedoman transisi, kaidah pelaksanan dan penutup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Materi muatan bab 10 terdiri atas: 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaidah Pelaksanaan BAB XI. PENUTUP Merupakan kesimpulan akhir berupa ringkasan dokumen RPJMD sekaligus kata-kata penutup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 1 Gambar 2.1. Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 2 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7º02’29’’ dan 7º49’08’’ Lintang Selatan serta 107º54’10’’ dan 108º25’42’’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya Sebelah Timur : Kabupaten Ciamis Sebelah Selatan : Samudra Indonesia Sebelah Barat : Kabupaten Garut Gambar 2.2. Peta Kabupaten Tasikmalaya Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000–2.500 meter dpl dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 3 bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Luas tanah Kabupaten Tasikmalaya setelah pemekaran dengan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 270.882 hektar dimana 245.412 hektar dipergunakan sebagai lahan pertanian dan 25.470 hektar merupakan lahan bukan pertanian. Kecamatan Cipatujah memiliki luas lahan paling besar yaitu 24.667 hektar dengan luas lahan pertanian 20.876 hektar dan bukan pertanian 3.791 hektar. Sedangkan kecamatan dengan luas lahan paling kecil ialah Kecamatan Sukaresik yaitu 1.780 hektar di mana 1.655 hektar lahan pertanian dan 125 hektar lahan bukan pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah dan selebihnya merupakan sawah. Kabupaten Tasikmalaya di wilayah dataran rendah umumnya bertemperatur 34°C dengan kelembaban 50%.Pada daerah dataran tinggi bertemperatur 18º - 22º C dengan kelembaban berkisar antara 61%-73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni- September. Berdasarkan peta kelerengan, diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem Vulkanik (Volcanik System). Sebagian besar daerah terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara, berbukit sampai bergunung. Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan. Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada gambar berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 4 Gambar 2.3. Kondisi Kemiringan Lahan Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya bersifat tropis dengan temperatur 34o C pada wilayah dataran rendah dengan kelembaban 50%. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperature 18o – 22o C dengan kelembaban udara berkisar antara 61% - 73%.Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm, dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Pasal 6 Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal/PKL dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi/PKLp. Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Perkotaan Singaparna dan Perkotaan Karangnunggal. Pusat Kegiatan Lokal Promosi adalah kawasan perkotaan yang ke depannya dipromosikan atau diajukan untuk ditetapkan sebagai PKL yang meliputi Perkotaan Manonjaya dan Perkotaan Ciawi. Selain PKL dan PKLp, rencana struktur ruang wilayah terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi; Perkotaan Rajapolah; Perkotaan Taraju; Perkotaan Cipatujah; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Mangunreja; Perkotaan Bantarkalong; Perkotaan Cikatomas; dan Perkotaan Cineam. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 5 Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dibagi pula dalam beberapa kawasan strategis. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang perlu disusun rencana detailnya yaitu: Tabel 2.1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Tasikmalaya No Kriteria Sub Kriteria Penetapan 1 Sudut kepentingan ekonomi
1.Potensi ekonomi cepat tumbuh;
2.Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3.Potensi ekspor;
4.Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5.Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6.Fungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
7.Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
8.Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten

a.Kawasan Perkotaan Singaparna
b.Kawasan Perkotaan Ciawi
c.Kawasan Perkotaaan Karangnunggal
d.Kawasan Perkotaan Manonjaya
e.Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah
f.Kawasan wisata Pantai Karangtawulan
g.Kawasan Wisata Alam Galunggung 2 Sudut kepentingan Sosial Budaya
1. 1.Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
2. 2.Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
3. 3.Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
4. 4.Tempat perlindungan peninggalan budaya;
5. 5.Tempat yang memberikan
a.Kawasan Budaya Kampung Naga
b.Kawasan wisata Ziarah : Pamijahan
c.Kawasan Pesantren Suryalaya
d.Kawasan Pesantren Miftahul Huda;
e.Kawasan Pesantren Cipasung RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 6 No Kriteria Sub Kriteria Penetapan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
1. 6.Tempat yang memiliki potensi pengembangan kualitas manusia (Akhlak, Iman dan takwa) 3 Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
2. 1.Potensi SDA energi panas bumi.
3. 2.Sumber daya alam strategis;
4. 3.Pengelolaan kelestarian lingkungsn pesisir.
a.Kawasan Geothermal Karaha Bodas di Kecamatan Kadipaten
b.Kawasan Batu Mulia Jasper di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah
c.Kawasan Plasma Nuftah Sirah Cimunjul di Kecamatan Cipatujah
d.Kawasan Pertambangan di Kecamatan Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal.
e.Kawasan Pesisir di Kecamatan Cipatujah, Cikalong dan Karangnunggal. Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya, 2012 KSK yang sudah disusun rencana rincinya adalah KSK Galunggung dan KSK Kawasan Pesisir, KSK pada sudut kepentingan ekonomi juga termasuk ke dalam RDTR Perkotaan yaitu Kawasan Perkotaan Singaparna, Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kawasan wilayah rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari: a) Kawasan rawan gempa bumi seluas kurang lebih 118.637 hektar meliputi : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 II - 7 1) Kecamatan Bantarkalong; 2) Kecamatan Bojongasih; 3) Kecamatan Bojonggambir; 4) Kecamatan Ciawi; 5) Kecamatan Cibalong; 6) Kecamatan Cigalontang; 7) Kecamatan Cikalong; 8) Kecamatan Cikatomas; 9) Kecamatan Cipatujah; 10) Kecamatan Cisayong; 11) Kecamatan Culamega; 12) Kecamatan Gunungtanjung; 13) Kecamatan Jatiwaras; 14) Kecamatan Kadipaten; 15) Kecamatan Karangjaya; 16) Kecamatan Karangnunggal; 17) Kecamatan Leuwisari; 18) Kecamatan Mangunreja; 19) Kecamatan Manojaya; 20) Kecamatan Padakembang; 21) Kecamatan Pagerageung; 22) Kecamatan Pancatengah; 23) Kecamatan Parungponteng; 24) Kecamatan Puspahiang; 25) Kacamatan Rajapolahg; 26) Kecamatan Salawu; 27) Kecamatan Salopa; 28) Kecamatan Sariwangi; 29) Kecamatan Singaparna; 30) Kecamatan Sodonghilir 31) Kecamatan Sukahening; 32) Kecamatan Sukaraja; 33) Kecamatan Tanjungjaya; dan 34) Kecamatan Taraju b) Kawasan rawan gunung berapi seluas kurang lebih 8.806 hektar meliputi : 1) Kecamatan Cibalong; 7) Kecamatan Padakembang; 2) Kecamatan Cigalontang; 8) Kecamatan Sariwangi; 3) Kecamatan Cisayong; 9) Kecamatan Singaparna; 4) Kecamatan Jatiwaras; 10) Kecamatan Sukaraja; 5) Kecamatan Leuwisari; 11) Kecamatan Sukaratu; dan 6) Kecamatan Mangunreja; 12) Kecamatan Tanjungjaya. c) Kawasan rawan tsunami seluas kurang lebih 5.525 hektar meliputi : 1) Kecamatan Cikalong; 2) Kecamatan Cipatujah; dan 3) Kecamatan Karangnunggal. 2.1.4. Demografi Perkembangan demografi berperan penting dalam pembangunan karena merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan. Perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 disajikan dalam gambar berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 8 Sumber : BPS Pusat (2015) Gambar 2.4. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Pada tabel berikut disajikan perkembangan rata-rata kepadatan penduduk per kilometer persegi dari tahun 2011-2014, di mana di Kabupaten Tasikmalaya kepadatan penduduk tidak merata. Kondisi ini penting diwaspadai karena berpotensi negatif dalam pembangunan. Pada daerah-daerah jarang penduduk, akan terjadi inefisiensi pembangunan terutama pembangunan fisik dan pemanfaatan sumberdaya alam. Sebaliknya pada daerah-daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, tekanan penduduk terhadap sumberdaya alam juga akan tinggi, yang dapat mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada. Tabel 2.2. Rata-Rata Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 1 Cipatujah 257 258 261 262 263 2 Karangnunggal 580 600 607 609 612 3 Cikalong 435 443 448 450 452 4 Pancatengah 223 224 227 227 228 5 Cikatomas 353 364 368 369 371 6 Cibalong 522 526 532 534 537 7 Parungponteng 664 716 724 727 730 8 Bantarkalong 571 579 585 588 590 9 Bojongasih 494 502 508 510 513 10 Culamega 366 339 343 344 346 11 Bojonggambir 255 229 232 232 234 12 Sodonghilir 631 679 686 690 693 13 Taraju 637 676 685 687 690 14 Salawu 943 1.151 1.163 1.169 1,175 15 Puspahiang 725 946 957 961 966 16 Tanjungjaya 1.109 1.166 1.18 1.185 1,190 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 9 No. Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 17 Sukaraja 1.04 1.144 1.166 1.163 1,168 18 Salopa 435 401 408 407 409 19 Jatiwaras 537 659 639 669 672 20 Cineam 421 427 431 434 436 21 Karangjaya 259 261 265 265 267 22 Manonjaya 1.348 1.545 1.563 1.569 1,577 23 Gunungtanjung 638 767 776 779 783 24 Singaparna 3.372 2.669 2.712 2.712 2,726 25 Sukarame 1.379 1.976 2.015 1.349 2,017 26 Mangunreja 1.595 1.253 1.284 1.894 1,279 27 Cigalontang 536 571 579 580 583 28 Leuwisari 818 692 700 703 707 29 Sariwangi 742 617 626 627 630 30 Padakembang 886 954 968 969 973 31 Sukaratu 988 776 784 788 792 32 Cisayong 1.091 897 905 911 916 33 Sukahening 915 1.044 1.055 1.061 1,066 34 Rajapolah 1.911 2.095 2.136 2.129 2,139 35 Jamanis 1.792 1.531 1.554 1.556 1,563 36 Ciawi 1.273 1.284 1.302 1.305 1,311 37 Kadipaten 691 723 734 734 738 38 Pagerageung 737 776 786 788 792 39 Sukaresik 1.896 1.882 1.916 1.913 1,923 Jumlah 618 625 633 635 638 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Terjadi penurunan sex ratio Kabupaten Tasikmalaya hingga mencapai 98,36 pada tahun 2015 yang artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Terkait dengan migrasi, kondisi ini diduga terjadi karena semakin banyak laki-laki yang memasuki Kabupaten Tasikmalaya. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 10 Sumber: BPS Pusat (2015) Gambar 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan. Manfaat tersebut harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.
a.Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini Laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 11 perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB ADHB, PDRB ADHK dan LPE dapat digambarkan sebagai berikut: Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Gambar 2.6. PDRB ADHB dan ADHK (Trilyun) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 23,42 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp 2,1 trilliun atau meningkat sebesar 9,92 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp 15,85 triliun dan meningkat hingga Rp 23,42 triliun di tahun 2014. Tabel 2.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 * 2014 ** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,827,815.2 7,347,901.7 7,661,147.1 8,455,685.1 9,201,769.7 B Pertambangan dan Penggalian 58,100.4 63,115.5 60,878.4 65,863.7 70,592.7 C Industri Pengolahan 1,073,449.9 1,165,128.7 1,320,993.1 1,518,298.3 1,768,882.1 D Pengadaan Listrik dan Gas 10,125.8 10,944.5 11,619.6 11,441.8 14,459.1 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,071.6 3,375.7 3,455.8 3,772.3 3,893.5 F Konstruksi 1,359,627.4 1,467,167.9 1,513,179.3 1,650,203.9 1,808,381.5 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 12 Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 * 2014 ** G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,897,178.9 3,420,567.2 3,896,285.7 4,460,339.7 4,823,071.7 H Transportasi dan Pergudangan 499,067.2 576,154.8 588,787.0 793,040.2 890,982.4 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 222,034.0 248,702.5 264,647.3 287,422.0 300,967.3 J Informasi dan Komunikasi 434,317.5 490,830.2 580,841.6 571,098.7 679,729.4 K Jasa Keuangan dan Asuransi 414,492.3 465,221.5 544,872.3 623,320.7 681,230.7 L Real Estate 240,885.4 262,615.1 290,711.7 288,449.1 310,154.6 M,N Jasa Perusahaan 60,201.4 64,059.6 68,940.2 77,799.0 89,197.9 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 824,309.5 934,067.3 1,024,384.9 1,086,153.5 1,141,808.5 P Jasa Pendidikan 642,549.9 728,650.1 835,549.7 1,016,935.2 1,191,095.2 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 75,110.7 79,330.7 92,152.7 101,264.4 124,884.4 R,S,T,U Jasa lainnya 211,024.5 231,080.3 271,645.1 294,278.1 317,245.5 PDRB 15,853,361.6 17,558,913.4 19,030,091.4 21,305,365.6 23,418,346.2 PDRB Tanpa Migas 15,853,361.6 17,558,913.4 19,030,091.4 21,305,365.6 23,418,346.2 Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 18,79 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,85 triliun atau meningkat sebesar 4,76 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 18,79 triliun di tahun 2014, pertumbuhan ini meskipun tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik. Tabel 2.4. PDRBAtas Dasar Harga Konstan MenurutLapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 * 2014 ** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,827,815.2 6,930,875.0 6,850,813.8 6,990,063.9 7,031,571.4 B Pertambangan dan Penggalian 58,100.4 61,771.0 58,996.2 59,933.5 58,083.9 C Industri Pengolahan 1,073,449.9 1,115,480.1 1,198,049.3 1,283,520.3 1,387,222.4 D Pengadaan Listrik dan Gas 10,125.8 10,819.8 11,487.5 13,205.7 16,226.1 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,071.6 3,221.1 3,296.9 3,421.4 3,511.2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 13 Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 * 2014 ** F Konstruksi 1,359,627.4 1,386,247.0 1,423,959.5 1,487,841.6 1,590,598.3 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,897,178.9 3,123,395.0 3,396,893.2 3,645,550.0 3,892,044.1 H Transportasi dan Pergudangan 499,067.2 549,968.9 586,551.9 582,761.3 586,910.1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 222,034.0 237,906.7 245,451.4 257,857.8 265,367.7 J Informasi dan Komunikasi 434,317.5 493,682.7 546,375.0 580,394.7 685,996.7 K Jasa Keuangan dan Asuransi 414,492.3 446,592.3 496,061.8 538,354.2 562,928.2 L Real Estate 240,885.4 255,589.0 277,925.0 268,704.2 274,629.1 M,N Jasa Perusahaan 60,201.4 63,156.3 66,269.5 70,312.8 76,376.9 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 824,309.5 835,825.7 873,808.4 885,449.9 909,266.3 P Jasa Pendidikan 642,549.9 705,396.1 800,434.3 898,448.0 1,050,383.0 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 75,110.7 76,612.4 86,343.7 94,139.3 113,069.9 R,S,T,U Jasa lainnya 211,024.5 230,027.9 269,035.6 281,334.2 290,422.0 PDRB 15,853,361.6 16,526,567.1 17,191,752.9 17,941,292.8 18,794,607. 1 PDRB Tanpa Migas 15,853,361.6 16,526,567.1 17,191,752.9 17,941,292.8 18,794,607. 1 Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok primer pada tahun 2014 mencapai Rp 9,27 triliun atau meningkat sebesar 8,81 persen dibanding tahun sebelumnya, walaupun mengalami peningkatan, namun nilai ini masih lebih rendah dibanding kenaikan pada tahun 2013 yang mencapai hingga 10,35 persen. Adapun kelompok sektor sekunder dan kelompok tertier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 3,60 triliun dan Rp 10,55 triliun, atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,94 persen dan 9,90 persen dibanding tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan kelompok primer, pada kelompok sekunder yang mampu tumbuh pesat pada tahun ini hingga jauh lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya, sedangkan pada kelompok tersier walaupun mengalami peningkatan, namun nilai ini masih lebih rendah dibanding kenaikan pada tahun 2013. Untuk nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, dimana faktor inflasi harga sudah ditiadakan, NTB kelompok primer mencapai Rp 7,09 triliun atau meningkat 1,39 persen dari tahun 2011, sedangkan kelompok sekunder dan tersier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 3 trilliun dan Rp 8,71 trilliun atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,52 persen dan 7,45 persen dibanding tahun sebelumnya. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 14 Tabel 2.5. PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Konstan 2013* 2014** 2013* 2014** I. Primer 8.52 9.27 7.05 7.09 A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan 8.46 9.20 6.99 7.03 B. Pertambangan dan Penggalian 0.07 0.07 0.06 0.06 II. Sekunder 3.18 3.60 2.79 3.00 C. Industri Pengolahan 1.52 1.77 1.28 1.39 D. Pengadaan Listrik & Gas 0.01 0.01 0.01 0.02 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0.00 0.00 0.00 0.00 F. Bangunan 1.65 1.81 1.49 1.59 III. Tersier 9.60 10.55 8.10 8.71 G. Perdagangan Besar dan Eceran 4.46 4.82 3.65 3.89 H. Transportasi dan Pergudangan 0.79 0.89 0.58 0.59 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.29 0.30 0.26 0.27 J. Informasi dan Komunikasi 0.57 0.68 0.58 0.69 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 0.62 0.68 0.54 0.56 L. Real Estate 0.29 0.31 0.27 0.27 M,N Jasa Perusahaan 0.08 0.09 0.07 0.08 O. Administrasi Pemerintahan 1.09 1.14 0.89 0.91 P. Jasa Pendidikan 1.02 1.19 0.90 1.05 Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0.10 0.12 0.09 0.11 R,S,T,U . Jasa Lainnya 0.29 0.32 0.28 0.29 KABUPATEN TASIKMALAYA 21.31 23.42 17.94 18.79 Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)
b.Struktur Ekonomi Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tasikmalaya adalah berbasis pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan Hal ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian terhadap penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya sebesar 39,29 persen. Meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan namun masih tetap menduduki rangking pertama dibanding kaktegori lainnya. Kategori lain yang tidak kalah pentingnya dalam penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang menduduki rangking ke-2 setelah pertanian. Tabel 2.6. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Kategori Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 43.07 41.85 40.26 39.69 39.29 B Pertambangan dan Penggalian 0.37 0.36 0.32 0.31 0.30 C Industri Pengolahan 6.77 6.64 6.94 7.13 7.55 D Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 15 Kategori Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014** E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 F Konstruksi 8.58 8.36 7.95 7.75 7.72 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18.27 19.48 20.47 20.94 20.60 H Transportasi dan Pergudangan 3.15 3.28 3.09 3.72 3.80 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.40 1.42 1.39 1.35 1.29 J Informasi dan Komunikasi 2.74 2.80 3.05 2.68 2.90 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.61 2.65 2.86 2.93 2.91 L Real Estat 1.52 1.50 1.53 1.35 1.32 M,N Jasa Perusahaan 0.38 0.36 0.36 0.37 0.38 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.20 5.32 5.38 5.10 4.88 P Jasa Pendidikan 4.05 4.15 4.39 4.77 5.09 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.47 0.45 0.48 0.48 0.53 R,S,T,U Jasa lainnya 1.33 1.32 1.43 1.38 1.35 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Catatan : *Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015)
c.PDRB per Kapita Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Gambar 2.7. PDRB / Kapita ADHB (Juta), Indeks Perkembangan, dan Pertumbuhan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 16 Pada tahun 2014, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tasikmalaya mencapai 13,55 juta rupiah meningkat 9,4 persen bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 12,39 juta Peningkatan tersebut, lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2011-2014 berturut-turut sebesar 10,01 persen, 7,74 persen, 11,32 persen dan 9,36 persen. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015)
d.Inflasi Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Angka inflasi Kabupaten Tasikmalaya mengikuti inflasi Kota Tasikmalaya, karena berada dalam satu radar perhitungan. Secara umum inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kriteria ringan karena kurang dari 10% setahun. Sumber : Bank Indonesia (berbagai tahun) Gambar 2.8. Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015
e.Gini Ratio Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 17 1) G < 0,3 = ketimpangan rendah 2) 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang dan 3) G > 0,5 = ketimpangan tinggi Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2014) Gambar 2.9. Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2014
f.Kemiskinan Dalam pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2015) Gambar 2.10. Jumlah Penduduk Miskin dan Proporsi terhadap Jumlah Penduduk Total Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Tinjauan Khusus: Kemiskinan Menurut Konsep RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 18 Multidimensional Poverty Index (MPI) Selain kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, terdapat kemiskinanberdasarkan konsep kemiskinan multidimensi. Dengan indikator yang disusun berdasarkan dimensi seperti tersaji pada gambar berikut. Gambar 2.11. Dimensi Kemiskinan Mutidimensi Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya dengan ukuran MPI lebih tinggi yaitu 946.922 jiwa dibandingkan dengan ukuran garis kemiskinan yaitu 211.598 jiwa. Begitu pula halnya pada tahun 2013, dimana jumlah penduduk miskin dengan ukuran MPI lebih tinggi dibanding ukuran garis kemiskinan. Gambar 2.12. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pendekatan Garis Kemiskinan dan Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013 Angka kemiskinan multidimensi menunjukkan persentase rumah tangga yang mengalami kemiskinan multidimensi dibandingkan dengan jumlah populasi daerah bersangkutan. Seiring dengan menurunnya jumlah rumah tangga miskin, maka angka kemiskinan dimensional di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dari 53,40% pada tahun 2012 menjadi 43,40% pada tahun 2013. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 19 Gambar 2.13. Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Angka Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013 Intensitas kemiskinan multidimensi menunjukan seberapa tinggi tingkat intesitas kemiskinan multidimensi yang terjadi. Menurut versi MPI, garis kemiskinan diukur dari penilaian rumah tangga. Rumah tangga dikategorikan miskin ketika nilainya ≤ 0.333. Dalam analisis intensitas ini akan terlihat seberapa parah kondisi kemiskinan di suatu daerah. Selain mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, intensitas kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan penurunan dari 41,60% pada tahun 2012 menjadi 40,70% pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukan bahwa dari 11 indikator kemiskinan yang terdeprivasi ada sebanyak 4-5 indikator, atau seseorang yang miskin di 4-5 dari 11 indikator.Semaikin tinggi nilai intensitas kemiskinan semakin parah kondisi kemiskinan. Gambar 2.14. Intensitas Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013 Pada prinsipnya MPI akan berhubungan lurus dengan angka kemiskinan multidimensi. Jika angka kemiskinan multidimensinya tinggi maka MPI daerah tersebut juga tinggi dan sebaliknya. MPI Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dari 0.222 (kategori sedang) pada tahun 2012 menjadi 0.1777 (kategori rendah) pada tahun 2013. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 20 Gambar 2.15. Indeks Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2013 Kemiskinan multidimensi dapat ditelaah lebih lanjut berdasarkan karakteristik yang dilihat dari distribusi menurut indikator. Tujuh indikator mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding 2012 yaitu sumber penerangan, air bersih, bahan bakar memasak, sanitasi, dan melek huruf. Terdapat 4 indikator yang mengalami peningkatan yaitu asupan gizi seimbang balita, akses pada layanan pendidikan pra sekolah, akses pada layanan persalinan, keberlanjutan pendidikan, dan status kepemilikan rumah. Gambar 2.16. Karakteristik Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2013 Selain berdasarkan proporsi menurut karakteristik, dapat pula diketahui jumlah rumah tangga menurut karakteristik kemiskinan multidimensi dan perkembangannya seperti tersaji pada gambar berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 21 Gambar 2.17. Jumlah Rumah Tangga Menurut Karakteristik Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2013 Berdasarakan uraian di atas, maka persoalan kemiskinan multidimensi di Kabupaten Tasikmalaya dengan detail sesuai dengan karakteristik kemiskinan multidimensi dapat teridentifikasi. Informasi ini menjadi sangat penting sebagai masukan perencanaan pembangunan terutama program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan multidimensi bisa memandu pengambil kebijakan dalam menetapkan akar persoalan utama dari kemiskinan, menyusun strategi, program prioritas dan perencanaan kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan. Penentuan akar masalah sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan dapat diketahui dari urutan terbesar kontribusi komponen terhadap jumlah rumah tangga sebagai berikut. Tabel 2.7. Kontribusi Karakteristik Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012-2013 No. Karakteristik 2012 2013 Jumlah RT Miskin % Jumlah RT Miskin % 1 Sanitasi 215,784 17.63 % 177,523 17.41% 2 Air Bersih 225,111 18.40 % 191,060 18.73% 3 Akses pada Layanan Kesehatan Maternal (Persalinan) 61,429 5.02% 50,091 4.91% 4 Asupan Gizi Seimbang Balita 101,194 8.27% 86,710 8.50% 5 Keberlanjutan Pendidikan 41,704 3.41% 31,895 3.13% 6 Melek Huruf 5,555 0.45% 3,619 0.35% 7 Akses pada layanan Pendidikan Pras Sekolah 58,670 4.79% 50,222 4.92% 8 Sumber Penerangan 240,234 19.63 % 199,732 19.59% 9 Bahan Bakar Memasak 220,637 18.03 % 176,306 17.29% 10 Kondisi Atap, Lantai & Dinding Rumah 21,907 1.79% 21,963 2.15% 11 Status Kepemilikan Rumah 31,506 2.57% 30,697 3.01% 100% 100%
g.Indeks Pembangunan Manusia Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam. Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Perkembangan capaian pembangunan manusia Kabupaten RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 22 Tasikmalaya dan variabel pembentuknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 disajikan dalam gambar berikut. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.18. Variabel Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Gambar 2.19. Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Variabel Pembentuk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 630.050 638.558 639.504 642.429 647.354 2011 2012 2013 2014 2015 72,1 72,16 72,36 72,56 72,81 2011 2012 2013 2014 2015 68,26 68,3 68,42 68,54 68,69 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup 7,17 7,24 7,31 7,4 7,5 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Lama Sekolah 99,15 99,22 99,23 99,24 99,25 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Melek Huruf Daya Beli 82,04 82,25 82,4 82,6 82,82 2011 2012 2013 2014 2015 72,18 72,93 73,12 73,48 74,01 2011 2012 2013 2014 2015 62,41 64,37 64,59 65,27 66,41 2011 2012 2013 2014 2015 Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Daya Beli Indeks Pembangunan Manusia 630.050 638.558 639.504 642.429 647.354 2011 2012 2013 2014 2015 72,1 72,16 72,36 72,56 72,81 2011 2012 2013 2014 2015 68,26 68,3 68,42 68,54 68,69 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup 7,17 7,24 7,31 7,4 7,5 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Lama Sekolah 99,15 99,22 99,23 99,24 99,25 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Melek Huruf Daya Beli 82,04 82,25 82,4 82,6 82,82 2011 2012 2013 2014 2015 72,18 72,93 73,12 73,48 74,01 2011 2012 2013 2014 2015 62,41 64,37 64,59 65,27 66,41 2011 2012 2013 2014 2015 Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Daya Beli Indeks Pembangunan Manusia RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 23 Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan menggunakan metode terbaru dengan mengadopsi teknik perhitungan IPM yang telah digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam penyusunan laporan tahunan pembangunan manusia (Human Development Report) sejak tahun 2010. Gambaran IPM di atas masih menggunakan metode lama sesuai dengan target RPJMD tahun 2011-2015. Jika menggunakan metode penghitungan IPM baru, maka IPM Kabupaten Tasikmalaya tergambarkan sebagai berikut. Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru dan Variabel Pembentuk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014
h.Indeks Pembangunan Gender Tinjauan Khusus : Indeks Pembangunan Gender Keterlibatan wanita di dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu isu besar sejak beberapa tahun belakangan ini karena Indonesia termasuk negara di dunia yang memberikan komitmen penuh terhadap pencapaian delapan bagian Millenium Development Goal’s yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) paling lambat pada tahun 2015, di mana salah satu diantaranya adalah pemberdayaan wanita. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki. IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator dan juga 67,54 67,67 67,79 67,90 67,96 2010 2011 2012 2013 2014 6,59 6,64 6,68 6,69 6,87 2010 2011 2012 2013 2014 10,76 11,38 11,83 12,29 12,41 2010 2011 2012 2013 2014 6.620 6.664 6.699 6.818 6.830 2010 2011 2012 2013 2014 60,21 61,05 61,69 62,40 62,79 2010 2011 2012 2013 2014 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Purcahasing Power Parity Indek Pembangunan Manusia Metode Baru RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 24 metodologi penghitungannya. Dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2) pengetahuan (knowledge); dan 3) standar hidup layak (decent standard of living) (BPS, 2014). Sumber : BPS Pusat, 2015, diolah Gambar 2.21. Perkembangan IPM Metode Baru dan IPG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2014 Peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2010-2014 terjadi karena meningkatnya komponen pembentuk IPG. Peningkatan IPG menunjukkan bahwa semakin terciptanya kondisi yang mendukung terciptanya kapabilitas perempuan di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut dapat berupa semakin berpihaknya kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pengarusutamaan gender. Berikut merupakan capaian komponen pembentuk IPG yang meliputi variabel kesehatan perempuan (AHH), variabel pengetahuan perempuan (AHLS dan RLS), dan variabel standar hidup layak perempuan (Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014. Gambar 2.22. Komponen Pembentuk IPG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 25 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
a.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK SD/MI /sederajat selama tahun 2011–2015 menunjukkan peningkatan di atas target 100% yaitu 100,4 % pada 2011 dan 100,12 % pada 2015. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.23. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 2) Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTS./Sederajat APK SMP/MTs/sederajat dari tahun 2011–2015 mengalami peningkatan sebesar 4,06 % yaitu dari sebesar 94,48% pada tahun 2011 menjadi sebesar 98,54% pada tahun 2015. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.24. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs./Sederajat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Capaian indikator untuk angka partisipasi kasar di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan diukur dari jumlah seluruh murid sekolah pada jenjang tertentu tanpa memandang usia, maka tercapainya target peningkatan tersebut diduga disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada usia RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 26 yang tepat, dan semakin meningkatnya kualitas pendidikan yang menyebabkan menurunnya angka mengulang sehingga siswa dapat menyelesaikan sekolah tepat waktu. Meskipun target APK SMP/MTs belum tercapai, namun APK seluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK)SLTA/MA/Sederajat Indikator APK SLTA/MA/Sederajat di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari capaian 2011 sebesar 46,1 % menjadi 68,88 % pada tahun 2015. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.25. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA/Sederajat Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 4) Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Sederajat APM adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7-12; 13-15 dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APM SD/MI stabil pada angka 100%, kalaupun lebih artinya bahwa ada siswa usia sekolah yang berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya yang sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.26. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 27 5) Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs./Sederajat Pencapaian APM SMP/MTs/sederajat mengalami peningkatan sebesar 4,79 % yaitu dari sebesar 92,89 % pada tahun 2011 menjadi sebesar 97,68 % pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata sebesar 0,96 % per tahun. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.27. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs./Sederajat Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA/Sederajat APM SMA/MA/SMK sepanjang tahun 2011–2015 mengalami peningkatan dari 43,89% pada tahun 2011 menjadi sebesar 57,64% pada tahun 2015. APM seluruh tingkatan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.28. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA/Sederajat Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015
b.Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan 1) Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (14 angka kematian bayi). AKB dihitung dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 28 jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.29. Penurunan Jumlah Kematian Bayi (Orang) dan Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 2) Angka Kematian Balita Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.30. Penurunan Jumlah Kematian Balita (Orang) dan Angka Kematian Balita (per 1000 Balita) Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 29 3) Angka Kematian Ibu Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. (Budi, Utomo. 1985). Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.31. Penurunan Jumlah Kematian Ibu (Orang) dan Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 4) Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 30 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.32. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015
c.Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambar 2.33. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Total (Employment to Pupulation Ratio-EPR) Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 31 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut: Tabel 2.8. Hasil Kinerja Bidang Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten TasikmalayaTahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 A Bidang Kebudayaan 1 Jumlah even seni dan budaya Penyelenggaraan even seni dan budaya Kegiatan 4 6 13 14 8 Pengiriman misi seni dan budaya Kegiatan 2 5 10 8 1 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya Sarana penyelenggaraan seni (panggung seni) Buah - 3 4 3 - Sarana pengembangan seni (alat seni) Set - 2 5 11 - B Bidang Olahraga 1 Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten Buah 31 31 35 37 29 2 Jumlah atlit yang dibina Orang 241 241 251 255 227 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
a.Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan 1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 32 Kondisi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 A. Ketercapaian Wajar Dikdas 9 Tahun 1 Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan dasar Jumlah SD/MI Unit 1.297 1.297 1.295 1.289 1.292 Jumlah SLTP/MTs Unit 383 391 441 436 416 Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SD/MI Ruang Kelas SD % 29,96 12,87 13,86 15,2 31,98 Ruang Kelas MI % 32 57,38 62,46 62,46 62,46 Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SLTP/MTs Ruang Kelas SMP % 16 19 12,88 18,15 16,64 Ruang Kelas MTs % 23 14 66,67 66,67 35,9 Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan ruang kelas baru SD/MI per tahun ruang 60 0 6 15 10 Pembangunan ruang kelas baru SLTP/MTs per tahun ruang 56 48 136 121 81 Persentase Ruang Perpustakaan SD/MI % 26,6 30,99 21,54 21,64 28,48 Persentase Ruang Perpustakaan SMP/MTs % 56,7 58,06 47,62 50,79 57,93 Persentase Lab IPA SLTP/MTs % 43,6 47,57 35,15 44,5 47,36 Persentase Lab Komputer SLTP/MTs % 33,9 33,76 39,44 39,44 39,44 2 Idealnya rasio siswa terhadap ruang kelas Jumlah Siswa SD/MI orang 215.903 215.476 211.131 200.47 196.043 SLTP/MTs orang 87.18 92.986 96.431 100.236 100.321 Jumlah Ruang Kelas SD/MI Buah 8.026 8.615 9.377 8.738 8.944 SLTP/MTs Buah 2.645 2.757 2.394 2.469 2.826 Ratio Siswa : Ruang KelasSD/MI % 26,9 25,01 22,52 22,94 21,92 SLTP/MTs % 32,96 33,73 40,28 40,6 35,5 3 Idealnya rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas Jumlah Rombongan BelajarSD/MI Buah 10.357 10.357 8.921 8.566 8.242 SLTP/MTs Buah 3.496 3.309 2.506 2.764 2.855 Ratio Rombel : RuangKelasSD/MI % 1,29 1,2 1,65 0,98 0,92 SLTP/MTs % 1,32 1,2 2,07 1,12 1,01 B. Rintisan Wajar 12 Tahun1 Meningkatnya daya tampung SMA, SMK dan MA Jumlah SMA Buah 41 41 45 48 52 Jumlah SMK Buah 77 94 95 97 108 Jumlah MA Buah 64 64 73 73 73 2 Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SMK % 9,06 5,43 14,26 9,45 6,48 3 Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SMA % 7,93 6,1 29,56 25 10,1 4 Pembangunan ruang kelas baru SMA per- tahun ruang 52 4 30 25 25 5 Pembangunan ruang kelas baru SMK per- tahun ruang 108 43 30 55 55 6 Pembangunan ruang kelas baru MA per- tahun ruang 0 0 14 - 14 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 33 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 7 Jumlah perguruan tinggi Buah 7 7 7 7 8 8 Meningkatnya sekolah yang berbasis TIK dalam proses pembelajaran pendidikan menengahSMA/MA/SMK Sekolah 30 40 89 102 102 SMA/MA/SMK % 16,5 20 42 58 43,78 C. Meningkatnya Lembaga Pendidikan Bagi Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia DiniJumlah TK Buah 271 302 271 311 311 Jumlah PAUD Buah 562 671 1.039 1.419 1.419 Jumlah TPA Buah 92 2 5 4 4 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Buah 92 105 104 104 109 3 Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus Buah 113 95 114 114 91 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) 2) Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Sebagai bentuk penjaminan mutu, guru dituntut memiliki kualifikasi minimum, kompetensi, dan tersertifikasi yang menjamin proses pembelajaran berkualitas. Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Pencapaian standar tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.10. Kondisi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 A. Ketercapaian Wajar Dikdas 9 Tahun 1 Idealnyarasio guru terhadaprombonganbelajar Jumlah Guru SD/MI Orang 10.93 11.864 12.498 9.459 12.163 SLTP/MTs Orang 7.902 7.902 7.911 7.066 8.066 Ratio Guru : Rombel SD/MI % 1,06 1,15 1,4 1,1 1,48 SLTP/MTs % 2,3 2,39 3,16 2,56 2,82 B. TerlaksananyaRintisanWajar 12 Tahun 2 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia SSN dan SBI SMA/SMK Guru S1 Orang 2.196 2.233 1.705 2.81 3.676 Guru S2 Orang 68 105 208 385 317 - SMA/MA/SMK % 16,5 20 42 58 43,78 C Meningkatnya Mutu Pendidikan pada semua Jenis dan Jenjang Pendidikan baik Pendidikan Formal maupun Non Formal 1 Terpenuhinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah guru SD Orang 9.63 11.864 10.533 7.43 10.134 Jumlah guru SMP Orang 4.445 6.673 4.194 2.406 5.008 Jumlah tenaga kependidikan SD / penjaga sekolah Orang 222 230 169 169 552 Jumlah tenaga kependidikan SMP Orang 783 845 1.005 1.005 1.005 2 Meningkatnya tingkat pendidikan guru Jumlah guru berkualifikasi S1 Orang 15.827 15.926 13.439 21.04 20.647 Jumlah guru berkualifikasi S2 Orang 386 386 784 1.467 1.311 3 Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi Guru TK % 13,3 15,2 23,69 42,26 42,26 Guru SD % 48,6 48 56,7 94,29 94,29 Guru SMP % 32,4 46,3 44,13 75,02 75,02 Guru SMA % 44,2 76,4 51,74 71,64 71,64 Guru SMK % 5,6 16,9 12,4 23,11 23,11 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 34
b.Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan 1) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sampai tahun 2015 pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baru memiliki satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medical Centre (SMC) berupa rumah sakit tipe B. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.11. Jumlah dan Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 1 Puskesmas Non Perawatan 25 25 25 25 2 Puskesmas Perawatan 15 15 15 15 3 Puskesmas Pembantu 16 19 27 27 4 Puskesmas Keliling 151 151 154 153 5 Jumlah Penduduk 1,692,432 1,716,178 1,720,124 1,728,618 6 Rasio per Satuan Penduduk Puskesmas Non Perawatan 1: 67,697 1: 68,647 1: 68,805 1: 69,145 Puskesmas Perawatan 1: 112,829 1: 114,412 1: 114,675 1: 115,241 Puskesmas Pembantu 1: 105,777 1: 90,325 1: 63,708 1: 64,023 Puskesmas Keliling 1: 11,208 1: 11,365 1: 11,170 1: 11,298 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) 2) Ketersediaan Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan disajikan pada tabel berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 35 Tabel 2.12. Tenaga Kesehatan di RSUD Singaparna Medical Center Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tenaga Dokter Spesialis RSUD Orang 2 2 5 15 14 2 Tenaga Dokter Umum RSUD Orang 9 10 10 12 11 3 Tenaga Dokter Gigi RSUD Orang 1 1 1 1 1 4 Tenaga Perawat RSUD Orang 31 31 31 127 135 5 Tenaga Bidan RSUD Orang 17 20 20 53 54 6 Tenaga Kefarmasian RSUD Orang 5 5 6 21 11 7 Tenaga Kesehatan Masyarakat RSUD Orang 3 8 4 3 5 8 Tenaga Sanitarian RSUD Orang 1 1 2 2 2 9 Tenaga Gizi RSUD Orang 2 2 2 15 3 10 Tenaga Non Kesehatan RSUD Orang 8 17 5 15 188 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
c.Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gambaran umum pembangunan bidang pekerjaan umum diantaranya dapat diketahui dari kondisi ajringan jalan, jembatan, dan irigasi. Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Tabel 2.13. Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Kondisi jalan kabupaten Km 1.303,323 1.303,323 1.303,323 1.303,323 1.303,323 Kondisi Baik Km 383,127 435,499 519,45 658.071 669,110 Kondisi sedang Km 260,756 283,513 288,5 293.145 356,906 Kondisi rusak ringan Km 266,477 264,701 259,71 195.498 152,486 Kondisi rusak berat Km 392,963 319,66 235,66 156.609 124,821 2 Panjang peningkatan jalan Km 30 104 134 150.533 93.461 3 Kondisi jembatan Buah 425 426 426 426 435 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 36 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 kabupaten Kondisi Baik Buah 339 342 345 357 367 Kondisi sedang Buah 10 10 10 21 21 Kondisi rusak ringan Buah 20 20 19 12 12 Kondisi rusak berat Buah 56 54 52 36 35 4 Jumlah Daerah Irigasi Buah 276 276 1479 1.494 1.494 5 Jumlah DI yang dikelola oleh Kabupaten (layanan luas areal s/d 1.000 ha) Buah 264 264 1467 1486 1486 6 Jumlah Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi Buah 30 30 99 216 195 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) Gambaran umum pembangunan bidang pentaan ruang diantaranya dapat diketahui dari ketersediaan ruang terbuka hijau dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Sementara itu izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 37 Tabel 2.14. Hasil Kinerja Urusan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum) Lokasi 4 3 3 1 8 2 Jumlah penerbitan permohonan perijinan (IMB) Pemohon 690 853 581 530 2999 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
d.Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gambaran umum pembangunan bidang perumahan diantaranya dapat diketahui dari kondisi rumah layak huni, kawasan kumuh, dan akses terhadap air bersih. Tabel 2.15. Hasil Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 1 Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah % 62 23 71,2 82 2 Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah % 28 25 38,8 35 3 Berkurangnya jumlah titik kawasan kumuh Titik Kawasan 3 - 1 3 4 Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih % 40 37 44,8 50,5 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
e.Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi sub bidang sebagai berikut: 1) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 2) Kewaspadaan Nasional; 3) Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; 4) Politik Dalam Negeri; dan 5) Ketahanan Ekonomi. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 38 Tabel 2.16. Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan Orang 1.5 1.6 300 100 1209 2 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama Orang 750 800 50 50 3 Jumlah peserta Bintek Ormas/LSM Orang 250 250 0 300 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
f.Urusan Pemerintah Bidang Sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Tabel 2.17. Hasil Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Anak Terlantar Orang 6.21 3.022 2.702 1.58 1.58 2 Jumlah Anak Terlantar yang ditangani Dalam Panti Orang 2.347 3.022 2.102 2.102 2.102 3 Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak yang mendapat bantuan Buah 87 90 90 86 91 4 Jumlah Panti Sosial Penyandang Cacat yang mendapat bantuan Buah 2 2 2 2 2 5 Jumlah Panti Sosial Jompo / Lansia Terlantar yang mendapat bantuan Buah 1 1 1 1 1 6 Jumlah Keluarga Fakir Miskin KK 97.008 97.008 17.495 17.089 17.089 7 Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang ditangani KK 11.564 17.495 17.089 680 21.235 8 Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Buah 91 101 93 93 93 9 Jumlah Lanjut Usia Terlantar Orang 14.143 14.143 148 - - RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 39 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 10 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani Luar Panti Orang 98 88 88 88 88 11 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ditangani Dalam Panti Orang - 60 60 55 - 12 Jumlah Penyandang Cacat Orang 9.917 5.562 5.562 - - 13 Jumlah Penyandang Cacat yang ditangani Orang 116 180 195 266 203 14 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA Orang 2.3 2300 158 - - 15 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani Orang 100 10 - 66 - 16 Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni Orang 18.372 601 601 - - 17 Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni yang ditangani Orang - 601 700 - 75 18 Orang dengan HIV/AIDS Orang 54 20 30 50 20 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
g.Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Capaian pembangunan bidang ketenagakerjaan dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.18. Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun Orang 240 780 576 576 160 2 Jumlah Tenaga Kerja bersertifikasi di Kabupaten Tasikmalaya Orang 240 780 400 780 160 3 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 74 76,06 75,72 75,73 72,54 4 Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan Orang 1.23 1.014 1.36 1.806 2,58 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 40 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 5 Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang tertangani Buah - 10 13 10 10 6 Meningkatnya Jumlah KepesertaanJamsostek Orang 2.34 2,21 2.254 2.254 2.254 7 Meningkatnya Upah Kerja Sesuai dengan Ketentuan % 87 96,55 95,4 95,4 89,6 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
h.Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tabel 2.19. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 50,9 50,42 50,43 50,45 49.9 2 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan % 4,1 4,2 4,3 4,3 3 Jumlah kasus yang dapat ditangani oleh P2TP2 % 67.5 73 78 83 88 4 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (Rumah Tangga dan Publik)* Kasus 28 11 12 18 Sumber : BAPPEDA Kab. Tasikmalaya (2016) *BPS Kab. Tasikmalaya (2016)
i.Urusan Pemerintah Bidang Pangan Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 41 Tabel 2.20. Hasil Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Ketersediaan Energi - - - 364,73 368,32 Energi Perkapita % - - - 2957 3457 Protein Perkapita % - - - 133 138 2 Penguatan cadangan pangan Ton - - - 22 48,3 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
j.Urusan Perencanaan Pembangunan Gambaran umum pembangunan bidang perencanaan pembangunan diantaranya dapat diketahui dari ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD. Tabel 2.21. Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ada/ tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yg telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Penjabaran Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) % 100 100 100 100 100 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 42
k.Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Gambaran umum pembangunan bidang lingkungan hidup diantaranya dapat diketahui dari cakupan pelayanan persampahan dan pelayanan air minum. Tabel 2.22. Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Prosentase produk sampah yang tertangani (wilayah perdesaan) % 29 30 34 36 41 2 Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan % 40 42 52,4 53,5 52,83 3 Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan % 42 43 46,1 50,5 55,6 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).
l.Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gambaran umum pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil diantaranya dapat diketahui dari kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran. Tabel 2.23. Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Meningkatnya Kepemilikan KK % - 77,52 87,99 90 92 2 Meningkatnya Kepemilikan KTP % 66.11 91,66 95,35 97 98.24 3 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk % 32.82 36 40.39 42.2 43.06 4 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK % 25 88,34 90,08 93 98.24 5 Jumlah Kecamatan SIAK ON LINE dalam wilayah administrasi Kabupaten Buah - 39 39 39 39 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 43 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 6 Data penduduk yang terkendali oleh sistem administrasi kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab.Tasikmalaya Orang 1.716.000 1.852.499 1.637.513 1.641.787 1.674.462 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
m.Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Gambaran umum pembangunan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui diantaranya dari indikator PKK dan Posyandu. Tabel 2.24. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan PKK Orang 20 20 20 20 20 2 Terbinanya posyandu pratama Posyandu 256 756 260 260 118 3 Terbinanya posyandu Madya Posyandu 13 1106 1365 1365 971 4 Terbinanya posyandu purnama Posyandu 847 331 549 549 928 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
n.Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gambaran umum pembangunan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diketahui dari indikator peserta KB dan pembinaan keluarga. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Kelurga Berencana (KB). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 44 Tabel 2.25. Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru Akseptor 100.011 77,339 71.185 74,428 46.967 2 Terbinanya Jumlah Peserta KB Aktif Akseptor 275.259 275.578 253.954 241.192 232.764 3 Meningkatnya Prosentase Peserta KB Mandiri % 30.41 28,26 29,3 36,72 38,2 4 Terbinanya Keluarga Prasejahtera dan KS1 KK 295.5 317.093 286.061 294.782 287.683 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
o.Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan Gambaran umum pembangunan bidang perhubungan diantaranya dapat diketahui dari ketersediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut. Tabel 2.26. Hasil Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 1 Tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Penerangan Jalan Umum buah 2063 2195 2330 2539 Rambu Rambu Lalu Lintas buah 300 656 889 982 Warning Light dan Traffic Light buah 4 14 19 25 Marka Jalan meter − 532 632 632 Traffic Cones buah 100 200 - 52 Guard Rail meter 100 120 220 428 Patok Pengaman buah − − - - Reapeter buah − 1 2 -
p.Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika Gambaran umum pembangunan daerah dapat diketahui diantaranya dari jumlah pemakai jasa telekomunikasi menurut jenis dan sumber. Tabel 2.27. Jumlah Pemakai Jasa Telekomunikasi Menurut Jenis Sumber Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah Pemakai Jasa Telekomunikasi Menurut Jenis Sumber Langganan Sst 14,700 16,292 7,450 46,982 Lokal/SLJJ Pulsa 629,778,704 470,567,885 370,097,184 296,566,288 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2016) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 45
q.Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Gambaran umum pembangunan bidang urusan Koperasi dan UKM dapat diketahui dari jumlah koperasi aktif dan jumlah UKM. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Tabel 2.28. Hasil Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif Buah 335 402 369 377 393 2 Meningkatnya Jumlah UKM Unit 29.138 31.207 32.125 33.731 33.731 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
r.Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal Penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran umum pembangunan bidang urusan penanaman modal dapat diketahui dari tabel berikut: Tabel 2.29. Hasil Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Nilai Investasi Industri Rp. 000 96.121.760 100.927.848 120.926.847 137.613.833 152.909.560 2 Jumlah promosi investasi (pameran investasi) per tahun Keg 0 6 5 4 3 3 LajuPertumbuhan Investasi % 11,47 15,63 14,27 7,62 11,45 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
s.Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Gambaran umum pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diketahui dari indikator sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 46 Tabel 2.30. Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Karang Taruna Buah 351 351 351 351 351 2 Jumlah organisasi kepemudaan Buah 45 45 45 45 45 3 Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten Buah 31 31 35 37 29 4 Jumlah atlit yang dibina Orang 241 241 251 255 227 5 Jumlah kompetisi yang digelar Buah 12 12 13 14 - Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
t.Urusan Pemerintah Bidang Statistik Gambaran umum pembangunan bidang statistik dapat diketahui diantaranya dari terbitnya buku kabupaten dalam angka dan buku PDRB. Buku Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka merupakan informasi data yang mendeskripsikan tentang perkembangan profil pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun dengan memotret karakteristik geografis, pemerintahan, kependudukan, sosial, pertanian, industri, listrik dan air minum, perhubungan, keuangan, harga-harga dan PDRB. Data yang tersusun merefleksikan informasi dalam tatanan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang melibatkan unsur terkait dalam proses menumbuh kembangkan potensi sebagai daerah otonom. Sementara itu Informasi yang disajikan dalam publikasi PDRB adalah tentang kinerja dan struktur ekonomi berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha. Tabel 2.31. Hasil Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).
u.Urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah Gambaran umum pembangunan bidang urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat diketahui dari indikator sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 47 Tabel 2.32. Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk % 0,0075 0,0075 0,0072 0,0078 0,0082 2 Jumlah satuan Linmas yang aktif dan terlatih Orang 140 10.219 429 0 78 3 Jumlah pos induk/pos kamling di desa Buah 2.832 2.91 2.91 2.91 2.91 4 Menurunnya Pelanggaran Perda / angka kriminalitas Pencurian Berat Kasus 40 40 61 11 32 Pencurian Biasa Kasus 7 7 3 11 22 Pencurian Kekerasan Kasus 2 2 9 3 1 Pencurian kendaraan bermotor Kasus 41 41 53 30 35 Penggelapan Kasus 1 1 0 7 14 Pembunuhan Kasus 0 0 2 2 1 Penipuan Kasus 24 24 34 18 40 Uang Palsu Kasus 0 0 0 0 1 Narkotika Kasus 13 13 0 27 13 WTS Kasus 0 0 8 0 0 Perkosaan Kasus 0 0 4 3 4 5 Meningkatnya Operasi Penegakan Perda (Perda Pajak dan Retribusi, Perda Miras, Perda Perijinan, Perda PSK/WTS) Keg 14 14 24 24 22 6 Koordinasi Ketertiban, Kemanan dan Kenyamanan Daerah Kali 4 4 6 0 6 7 Menurunnya tindakan anarkis dan konflik Kali 35 35 0 0 0 8 Patroli Wilayah Pengamanan dan Pengawalan Keg 35 35 120 120 120 9 Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran % 10 11 11 11,6 52,78 10 Tersedianya gedung/Kantor desa yang memadai Baik/kur ang/baik /rusak 126 136 baik 224 351 baik 351 baik 11 Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional
a.Media massasepertimajalah, radio dantelevisi Buah 13000 12 11.25 15.1 13.141
b.media luar ruang Media bulletin Exp. - 1.25 - - 4.992 Sticker Buah - 30 30 58.394 3 Baligho Buah - 50 60 60 60 Spanduk Buah - - 120 120 48 Pamplet Arkrilik Buah - - - 175 - RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 48 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Buku Saku Buah - 5 - - - Banner Buah - 125 - - - Leaflet Buah - - 1 - - Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).
v.Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan Gambaran umum pembangunan bidang urusan kebudayaan dapat diketahui dari indikator seni dan cagar budaya. Tabel 2.33. Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah even seni dan budaya Penyelenggaraan even seni dan budaya Kegiatan 4 6 13 14 8 Pengiriman misi seni dan budaya Kegiatan 2 5 10 8 1 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya Sarana penyelenggaraan seni (panggung seni) Buah - 3 4 3 - Sarana pengembangan seni (alat seni) Set - 2 5 11 - 3 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada Buah 41 41 41 41 41 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara Buah - 10 13 16 16 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
w.Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Gambaran umum pembangunan bidang perpustakaan dapat diketahui diantaranya dari indikator sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 49 Tabel 2.34. Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan Perpust. 20 7 7 18 189 2 Meningkatnya SDM Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Orang 20 7 7 18 189 3 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan Desa/Kelurahan Eksemplar 20 7 7 - 1.283 4 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum Eksemplar - 1.25 1.25 936 3.043 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
x.Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menjelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diantara berbagai kategori, arsip dapat dikategorikan menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Tabel 2.35. Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tingkat penerapan teknik informasi dalam administrasi kearsipan SKPD 1 3 2 1 6 2 Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Orang 21 30 25 10 111 3 Penyelamatan arsip in aktif SKPD 1 3 2 1 54 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 50 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a.Urusan Kelautan dan Perikanan Gambaran umum pembangunan bidang kelautan dan perikanan diketahui diantaranya dari produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, dan pemanfaatan potensi laut. Tabel 2.36. Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Produksi Perikanan Budidaya 1 Ikan Hasil Budidaya Ton 37.155,57 41.986,37 45.698,85 51.717,74 44.536,00 2 Benih Juta Ekor 2.035,75 3.105 4.445 4.729,53 3.866,57 Produksi Perikanan Tangkap 1 Perairan Umum Ton 680.3 668,55 703,39 705,44 460,00 2 Laut Ton 892.53 847,84 851,36 861,17 1.183,90 3 Perikanan tangkap Ton 1.572,83 1.516,37 1.554,75 1.566,61 1.643,9 Pemanfaatan Potensi Laut 1 Produksi Ton 892.53 847.84 851,36 861,17 1.183,47 2 Pemanfaatan % 13.44 12.77 12,82 12,97 17,82 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
b.Urusan Pariwisata Gambaran umum pembangunan bidang pariwisata dapat diketahui diantaranya dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Tabel 2.37. Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun Orang 675.587 716.709 698.515 881.21 927.974 2 Wisatawan Nusantara Orang 667.481 709.867 693.354 877.1 924.575 3 Wisatawan Mancanegara Orang 8.106 6.842 5.161 4.11 3.399 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016).
c.Urusan Pertanian Gambaran umum pembangunan bidang pertanian dapat diketahui diantaranya dari produktivitas pertanian tanaman pangan dan holtikultura. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 51 Tabel 2.38. Hasil Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan danhortikultura Padi - Padi sawah Kw/Ha 64,53 66,62 66,78 66,94 67,95 - Padi gogo Kw/Ha 38,22 36,99 40,72 48,41 42,07 Palawija - Jagung Kw/Ha 60,77 62,59 63,66 64,5 67,43 - Kedelai Kw/Ha 12,85 14,69 13,69 14,92 18,09 - Kacang tanah Kw/Ha 16,1 16,16 16,87 17,86 17,9 - Ubi kayu Kw/Ha 199,69 201,73 202,72 239,99 255,5 Sayuran - Cabe merah Kw/Ha 139,87 184,86 172,54 130,49 136,85 - Ketimun Kw/Ha 122,3 121,08 98,64 84,78 99,72 - Tomat Kw/Ha 107,64 116,25 94,21 97,75 125,84 Buah-buahan - Manggis Kw/Ha 65,56 108,29 127,51 113,71 110,88 - Salak Kw/Ha 108,46 121,88 128,43 127,41 122,52 - Durian Kw/Ha 87,24 88,08 98,33 98,55 96,3 - Pisang Kw/Ha 358,37 271,41 289,38 284,34 295,88 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
d.Urusan Kehutanan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Tabel 2.39. Hasil Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Tersusunnya Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn- RHL) Dokumen 1 1 1 1 2 2 Berkurangnya lahan kritis Ha 8.772 6,135.50 4.775,00 4.676,00 1.359 Penanganan Lahan Kritis Ha 2.202 2,262.50 1.360,50 1.570,00 2.24 Rehabilitasi Sumber Mata Air Ha 0 88 100 0 30 Bertambahnya Potensi Komoditi Kehutanan : - Hutan Rakyat Ha 40.931 42.019 43.027.46 41.594,18 45.079,79 - JamurKayu Log 265.72 414.2 464.75 500.55 599.6 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 52 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 - LebahMadu Stup 751 1.113 1.751.00 1.799 1.654 - Bambu Ha 5.302,00 3.878.67 3.834,45 3.631,20 3.652,02 3 Terlaksananya kegiatan penyuluhan mengenai dampak kerusakan hutan Orang 44 60 85 85 85 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
e.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Gambaran umum pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral dapat dideskripsikan sebagai berikut. Tabel 2.40. Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Usaha Penambangan yang dibina Buah 94 95 44 34 44 2 Prosentase Jumlah Usaha Penambangan yang di bina % - 95 73,33 36,84 129,41 3 Tersedianya database potensi mineral dan batu bara Kec. 10 5 - - 4 Jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit Buah 24 84 61 22 _ Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
f.Urusan Perdagangan Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 53 Tabel 2.41. Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Volume dan Nilai ekspor Kab. Tasikmalaya US $ 5.736.147,75 6.351.510 4.729.987.28 6,037.911.88 9.672.501,69 2 Laju Pertumbuhan ekspor Kab. Tasikmalaya % 58,55 10,7 10,47 5.7 5.7 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
g.Urusan Perindustrian Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, sedangkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Tabel 2.42. Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB % 7,35 7,65 7,76* 7,76* 7,76* 2 Pertumbuhan Industri % 5 5,6 8,54 6.4 7.5 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016)
h.Urusan Ketransmigrasian Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Transmigrasi umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha, sedangkan transmigrasi swakarsa mandiri adalah TSM adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 54 Tabel 2.43. Hasil Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Transmigrasi Umum KK - 35 10 1 - 2 Transmigrasi Swakarsa Mandiri KK - 3 3 3 - 3 Jumlah Transmigran yang Mengikuti Program Transmigran KK - 89 55 10 9 4 Jumlah Naskah MoU Pelaksanaan Transmigran Buah - 3 1 - 2 5 Jumlah Warga di 2 UPT yang Terlatih Orang - - 40 30 60 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan efek ganda bagi peningkatan daya saing daerah. Pada bagian ini akan difokuskan pada analisa sektor ekonomi basis Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kurun 2011-2013 sektor pertanian masih menjadi sektor basis dengan nilai rata-rata 3.63, diikuti sektor jasa-jasa dan perdagangan. Kriteria ini menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2013 tidak terjadi pergeseran basis ekonomi sektoral. Sifat dari sumber daya ekonomi pertanian yang dapat diperbaharui dan akses pasar yang bisa diperluas, menunjukkan bahwan sektor pertanian dapat dijadikan sektor unggulan prioritas pertama. Nilai LQ untuk masing-masing subsektor terbagi kedalam dua kategori yaitu subsektor basis dan non basis, dan diurutkan dari nilai rata- rata terbesar sampai terkecil. Nilai LQ menunjukkan secara subsektoral semua subsektor pertanian termasuk kedalam subsektor basis dengan nilai LQ termasuk 6 besar. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 55 Tabel 2.44. Location Quotient Sub Sektoral PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2013 No Lapangan Usaha Location Quotient Rata-rata 2011 2013 Subsektor Basis 1 Kehutanan 31.72 31.77 31.74 2 Tanaman Perkebunan 9.24 8.89 9.06 3 Pemerintahan Umum 4.32 4.70 4.51 4 Perikanan 3.77 3.63 3.70 5 Tanaman Bahan Makanan 3.12 3.21 3.17 6 Peternakan dan Hasilnya 2.06 2.03 2.04 7 Lembaga Keuangan NonBank 1.46 1.59 1.52 8 Penggalian 1.58 1.45 1.52 9 Pengangkutan 1.29 1.08 1.19 10 Sewa Bangunan 1.29 1.25 1.27 11 Perdagangan Besar dan Eceran 1.05 1.06 1.06 Subsektor Non Basis 12 Bank 0.92 0.91 0.91 13 Jasa Perusahaan 0.86 0.87 0.87 14 Restoran 0.85 0.82 0.83 15 Komunikasi 0.51 0.60 0.55 16 Listrik 0.55 0.54 0.55 17 Swasta 0.51 0.54 0.52 18 Air Bersih 0.26 0.26 0.26 19 Pertambangan tanpa Migas 0.12 0.12 0.12 20 Industri Tanpa Migas 0.18 0.19 0.18 21 H o t e l 0.00 0.01 0.01 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, berbagai tahun (diolah) 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kondisi infrastruktur (jalan) digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.45. Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2013 Kelas Jalan 2010 2011 2012 2013 2014 I. Jalan Negara 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 Kelas I - - - - - Kelas II 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 Kelas III - - - - - Kelas IIIA - - - - - Kelas IIIB - - - - - Kelas IIIC - - - - - Kelas tidak dirinci - - - - - II. Jalan Propinsi 160.15 161.647 161.647 161.647 161.647 Kelas I - - - - - Kelas II - - - - - Kelas III - - - - - Kelas IIIA 160.15 161.647 161.647 161.647 161.647 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 56 Kelas Jalan 2010 2011 2012 2013 2014 Kelas IIIB - - - - - Kelas IIIC - - - - - Kelas tidak dirinci - - - - - III. Jalan Kabupaten 1.304.730 1.303.323 1.303.323 1.303.323 1.303.323 Kelas I - - - - - Kelas II - - - - - Kelas III - - - - - Kelas IIIA - - - - - Kelas IIIB - - - - - Kelas IIIC 1.304.730 1.303.323 1.303.323 1.303.323 1.303.323 Kelas tidak dirinci - - - - - Jumlah KeseluruhanKelas I - - - - - Kelas II 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 Kelas III - - - - - Kelas IIIA 160.15 160.15 160.15 160.15 160.15 Kelas IIIB - - - - - Kelas IIIC 1.304.730 1.303.323 1.303.323 1.303.323 1.303.323 Kelas tidak dirinci - - - - - Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Selanjutnya terkait dengan penataan ruang, ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Tabel 2.46. Luas Lahan Tanah Perkotaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 No. Kecamatan Lahan Pertanian Lahan Bukan Pertanian Jumlah 1 Cipatujah 20.874 3.793 24.667 2 Karangnunggal 12.685 948 13.633 Bantarkalong 5.630 353 5.983 3 Cikatomas 11.924 1.344 13.268 4 Taraju 3.711 1.874 5.585 5 Manonjaya 7.503 860 3.941 6 Singaparna 1.778 704 2.482 7 Rajapolah 1.725 420 2.145 8 Ciawi 3.467 1.065 4.532 Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2015) Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 57 perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Fasilitas bank dan non bank diukur salah satunya dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tabel 2.47. Beberapa Fasilitas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Hotel* Unit 11 13 17 22 - Kamar 223 271 318 368 - Tempat Tidur 425 509 509 553 - 2 Restoran** Unit 18 21 25 25 Lembaga Keuangan Bank Pemerintah Bank Swasta BPD 3 Bank** (Tahun 2015) Jaringan Bank Umum 4 13 1 Jumlah Kantor Bank 90 34 18 Sumber : *BPS Kabupaten Tasikmalaya (2016), **BPS Provinsi Barat (2016) 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi daerah yang baik mencerminkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan wilayah tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi investor untuk membuka usaha yang layak dari segi bisnis. Daya saing investasi daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 58 Tabel 2.48. Hasil Kinerja Pelayanan Perizinan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 1 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan % 100 100 100 100 100 2 Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan % 100 100 100 100 100 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya (2016) 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas SDM yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Tabel 2.49. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2015 No. Uraian Satuan 2013 2014 2015 1 Maksimum SD Jiwa 856,956 844,841 825,658 2 SMTP Jiwa 225,831 239,366 253,068 3 SMTA Umum Jiwa 84,581 95,076 109,711 4 SMTA Kejuruan Jiwa 26,059 23,684 34,789 5 Diploma Jiwa 12,666 11,474 14,288 6 Universitas Jiwa 32,679 36,895 26,379 Sumber : BPS Pusat (2015) Transisi struktur usia berdampak pada dependency ratio atau beban ketergantungan. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perhitungan BPS Pusat

(2015)menunjukkan dependency ratio Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 sebesar 32,45% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja dan dianggap produktif mempunyai tanggungan masing-masing sebanyak 32,45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 II - 59 Sumber : BPS Pusat (2015) Gambar 2.34. Dependency Ratio Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 1 Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah terutama neraca. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja baik kelompok belanja langsung maupun kelompok belanja tidak langsung, pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang disajikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 2 dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu laporan keuangan daerah lainnya yang berbasis akrual yaitu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dikemukakan sebgai berikut : 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya digunakan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, melihat realisasi pertumbuhan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015). Dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat dikemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada pelaksanaan anggaran tahun 2011, 2012, 2013 mendapat opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) sedangkan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun anggaran 2015 telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 yang telah berbasis akrual. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah gambaran kinerja pelaksanaan keuangan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 3 Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 dan 2015 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 PENDAPATAN 1.498.965.116.547,52 1.505.485.957.229,00 1.815.931.038.787,68 1.813.389.750.992,00 2.228.882.007.810,00 2.213.623.318.967,00 2.554.080.535.809,00 2.566.519.525.451,00 2.750.630.839.061,00 2.749.892.273.083,00 100,01 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.511.188.055,12 51.160.921.192,00 58.135.672.163,93 60.970.810.517,00 70.232.926.830,00 70.474.192.115,00 152.337.814.551,00 154.255.170.573,00 180.552.908.795,00 186.487.256.315,00 101,44 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 15.019.233.875,00 17.861.130.368,00 17.382.839.000,00 20.545.416.360,00 21.913.071.772,00 23.839.779.378,00 41.595.013.937,00 44.253.007.592,00 43.452.631.000,00 47.066.450.845,00 112,12 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.214.330.224,00 15.312.578.095,00 21.065.969.835,93 19.820.207.958,00 20.898.354.400,00 20.321.676.447,00 20.434.553.250,00 33.530.262.672,00 22.275.548.500,00 17.103.891.605,00 102,38 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.377.679.607,12 8.042.461.466,00 12.728.612.729,00 7.997.627.498,00 15.303.457.658,00 8.965.582.987,00 18.118.326.734,00 10.227.491.780,00 18.793.098.000,00 18.717.391.511,00 69,63 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.899.944.349,00 9.944.751.263,00 6.958.250.599,00 12.607.558.701,00 12.118.043.000,00 17.347.153.303,00 72.189.920.630,00 66.244.408.529,00 96.031.631.295,00 103.599.522.354,00 133,62 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.032.163.622.295,15 1.043.973.470.058,00 1.280.253.484.802,00 1.281.237.193.766,00 1.405.681.690.942,00 1.415.316.877.662,00 1.521.840.482.635,00 1.541.035.901.962,00 1.643.823.400.000,00 1.633.950.690.991,00 100,51 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 73.792.484.295,15 85.602.332.058,00 90.482.752.802,00 91.466.461.766,00 80.749.441.942,00 90.384.628.662,00 68.593.994.635,00 87.789.413.962,00 73.903.918.000,00 64.031.208.991,00 108,73 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 881.513.538.000,00 881.513.538.000,00 1.083.660.482.000,00 1.083.660.482.000,00 1.225.934.879.000,00 1.225.934.879.000,00 1.342.934.278.000,00 1.342.934.278.000,00 1.380.490.312.000,00 1.380.490.312.000,00 100,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 76.857.600.000,00 76.857.600.000,00 106.110.250.000,00 106.110.250.000,00 98.997.370.000,00 98.997.370.000,00 110.312.210.000,00 110.312.210.000,00 189.429.170.000,00 189.429.170.000,00 100,00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 414.290.306.197,25 410.351.565.979,00 477.541.881.821,75 471.181.746.709,00 752.967.390.038,00 727.832.249.190,00 879.902.238.623,00 871.228.452.916,00 926.254.530.266,00 929.454.325.777,00 98,75 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 34.368.688.037,25 32.630.263.344,00 39.641.639.461,75 36.681.426.959,00 49.818.388.638,00 48.623.930.526,00 82.513.372.623,00 90.983.601.513,00 88.568.143.466,00 120.290.259.291,00 106,23 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 157.890.367.160,00 157.890.367.160,00 232.477.213.000,00 232.477.213.000,00 340.098.291.000,00 340.098.291.000,00 411.137.653.000,00 411.137.653.000,00 441.888.744.000,00 441.888.744.000,00 100,00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 112.943.105.000,00 110.742.789.475,00 205.423.029.360,00 202.023.106.750,00 363.050.710.400,00 339.110.027.664,00 386.251.213.000,00 369.107.198.403,00 294.456.930.800,00 265.934.609.486,00 95,14 1 . 3 . 6 Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah 109.088.146.000,00 109.088.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 3 . 7 Pendapatan Kepada Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.340.712.000,00 101.340.713.000,00 2 BELANJA 1.608.911.733.302,52 1.508.879.721.149,00 1.925.294.175.147,68 1.829.410.194.201,00 2.318.155.621.192,00 2.165.004.333.289,00 2.690.310.110.913,00 2.416.942.284.557,00 3.055.974.143.960,00 2.736.269.299.639,00 92,31 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.130.022.437.442,52 1.099.326.548.615,00 1.270.190.867.119,68 1.218.212.658.480,00 1.509.152.806.773,50 1.415.967.383.050,00 1.775.566.702.261,80 1.573.709.384.898,00 2.097.400.701.277,00 1.892.577.747.429,00 93,18 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 978.617.868.705,32 952.170.060.491,00 1.138.266.558.967,58 1.090.185.266.816,00 1.300.114.330.981,18 1.213.201.315.838,00 1.514.346.764.619,20 1.322.037.197.036,00 1.566.955.879.092,60 1.371.237.597.553,00 92,24 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 4 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 39.350.281.000,00 37.823.326.750,00 63.718.374.750,00 60.915.012.500,00 108.277.400.000,00 105.121.150.000,00 143.561.790.000,00 141.725.000.000,00 273.373.885.000,00 270.152.692.000,00 97,27 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 57.385.816.037,20 56.638.491.000,00 7.063.090.500,00 6.986.590.500,00 9.265.413.000,00 6.878.040.113,00 13.260.500.000,00 8.963.200.000,00 9.146.603.167,00 5.388.000.000,00 79,67 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7.741.661.700,00 7.512.387.678,00 8.695.580.662,10 8.607.056.924,00 9.323.552.052,32 9.137.697.359,00 7.346.245.680,60 7.070.872.640,00 6.332.274.346,46 6.191.359.000,00 97,61 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 40.426.810.000,00 40.234.619.696,00 50.578.429.740,00 50.250.669.740,00 77.168.069.740,00 77.161.349.740,00 90.001.401.962,00 87.295.702.222,00 234.055.799.670,94 233.492.559.278,00 99,12 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 6.500.000.000,00 4.947.663.000,00 1.868.832.500,00 1.268.062.000,00 5.004.041.000,00 4.467.830.000,00 7.050.000.000,00 6.617.413.000,00 7.536.260.000,00 6.115.539.598,00 81,65 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 478.889.295.860,00 409.553.172.534,00 655.103.308.028,00 611.197.535.721,00 809.002.814.418,50 749.036.950.239,00 914.743.408.651,20 843.232.899.659,00 958.573.442.683,00 843.691.552.210,00 90,32 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.977.491.334,00 42.769.153.902,00 48.705.000.510,00 43.376.190.125,00 52.072.055.504,00 47.770.244.356,00 76.107.736.649,00 67.675.425.491,00 98.282.344.826,00 87.538.201.692,00 90,78 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.250.944.620,00 199.640.393.464,00 232.378.758.919,00 213.335.997.732,00 233.203.540.971,00 212.903.508.725,00 240.238.125.327,00 217.060.968.240,00 352.157.753.687,00 293.447.129.175,00 90,44 2 . 2 . 3 Belanja Modal 224.660.859.906,00 167.143.625.168,00 374.019.548.599,00 354.485.347.864,00 523.727.217.943,50 488.363.197.158,00 598.397.546.675,20 558.496.505.928,00 508.133.344.170,00 462.706.221.343,00 89,36 SURPLUS / (DEFISIT) (109.946.616.755,00) (3.393.763.920,00) (109.363.136.360,00) (16.020.443.209,00) (89.273.613.382,00) 48.618.985.678,00 (136.229.575.104,00) 149.577.240.894,00 (305.343.304.899,00) 13.622.973.444,00 (30,20) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 110.696.616.755,00 115.306.900.280,00 111.163.136.360,00 115.666.121.591,00 97.773.613.382,00 104.460.678.373,00 149.229.575.104,00 158.188.024.782,00 310.843.304.899,00 310.843.304.899,00 104,21 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 110.696.616.755,00 110.696.616.756,00 106.552.852.836,00 111.163.136.360,00 97.773.613.382,00 97.845.678.382,00 149.229.575.104,00 149.579.664.051,00 295.843.304.899,00 295.843.304.899,00 100,93 3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 3 . 1 . 10 Penerimaan Investasi 0,00 4.610.283.524,00 4.610.283.524,00 4.502.985.231,00 0,00 6.614.999.991,00 0,00 8.608.360.731,00 0,00 0,00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 750.000.000,00 750.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 8.500.000.000,00 3.500.000.000,00 13.000.000.000,00 11.849.895.777,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 86,47 2 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 750.000.000,00 750.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.000.000.000,00 1.849.895.777,00 500.000.000,00 500.000.000,00 92,33 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 (97.845.678.382,00) 0,00 (149.579.664.051,00) 0,00 (295.915.369.899,00) 0,00 0,00 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 5 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 3 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 0,00 0,00 (97.845.678.382,00) 0,00 (149.579.664.051,00) 0,00 (295.915.369.899,00) 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 109.946.616.755,00 114.556.900.280,00 109.363.136.360,00 113.866.121.591,00 89.273.613.382,00 100.960.678.373,00 136.229.575.104,00 146.338.129.005,00 305.343.304.899,00 305.343.304.899,00 105,76 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 111.163.136.360,00 0,00 97.845.678.382,00 0,00 149.579.664.051,00 0,00 295.915.369.899,00 0,00 318.966.278.343,00 Sumber : Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 s/d 2015,diolah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 6 Selanjutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan keuangan daerah, di awal dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan netto tumbuh sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2015 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata - Rata Pertumbu han Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 1 PENDAPATAN 1.498.965.116.547,52 1.815.931.038.787,68 2.228.882.007.810,00 2.554.080.535.809,00 2.750.630.839.061,00 16,54 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.511.188.055,12 58.135.672.163,93 70.232.926.830,00 152.337.814.551,00 180.552.908.795,00 41,74 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 15.019.233.875,00 17.382.839.000,00 21.913.071.772,00 41.595.013.937,00 43.452.631.000,00 34,02 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.214.330.224,00 21.065.969.835,93 20.898.354.400,00 20.434.553.250,00 22.275.548.500,00 3,91 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.377.679.607,12 12.728.612.729,00 15.303.457.658,00 18.118.326.734,00 18.793.098.000,00 13,56 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.899.944.349,00 6.958.250.599,00 12.118.043.000,00 72.189.920.630,00 96.031.631.295,00 150,94 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.032.163.622.295,15 1.280.253.484.802,00 1.405.681.690.942,00 1.521.840.482.635,00 1.643.823.400.000,00 12,53 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 73.792.484.295,15 90.482.752.802,00 80.749.441.942,00 68.593.994.635,00 73.903.918.000,00 1,14 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 881.513.538.000,00 1.083.660.482.000,00 1.225.934.879.000,00 1.342.934.278.000,00 1.380.490.312.000,00 12,10 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 76.857.600.000,00 106.110.250.000,00 98.997.370.000,00 110.312.210.000,00 189.429.170.000,00 28,63 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 414.290.306.197,25 477.541.881.821,75 752.967.390.038,00 879.902.238.623,00 926.254.530.266,00 23,77 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 34.368.688.037,25 39.641.639.461,75 49.818.388.638,00 82.513.372.623,00 88.568.143.466,00 28,50 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 157.890.367.160,00 232.477.213.000,00 340.098.291.000,00 411.137.653.000,00 441.888.744.000,00 30,48 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 112.943.105.000,00 205.423.029.360,00 363.050.710.400,00 386.251.213.000,00 294.456.930.800,00 35,31 1 . 3 . 6 Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah 109.088.146.000,00 0,00 0,00 0,00 1 . 3 . 7 Pendapatan Kepada Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 101.340.712.000,00 2 BELANJA 1.608.911.733.302,52 1.925.294.175.147,68 2.318.155.621.192,00 2.690.310.110.913,00 3.055.974.143.960,00 17,43 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.130.022.437.442,52 1.270.190.867.119,68 1.509.152.806.773,50 1.775.566.702.261,80 2.097.400.701.277,00 16,75 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 978.617.868.705,32 1.138.266.558.967,58 1.300.114.330.981,18 1.514.346.764.619,20 1.566.955.879.092,60 12,62 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 39.350.281.000,00 63.718.374.750,00 108.277.400.000,00 143.561.790.000,00 273.373.885.000,00 63,72 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 57.385.816.037,20 7.063.090.500,00 9.265.413.000,00 13.260.500.000,00 9.146.603.167,00 -11,10 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7.741.661.700,00 8.695.580.662,10 9.323.552.052,32 7.346.245.680,60 6.332.274.346,46 -3,87 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 40.426.810.000,00 50.578.429.740,00 77.168.069.740,00 90.001.401.962,00 234.055.799.670,94 63,59 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 6.500.000.000,00 1.868.832.500,00 5.004.041.000,00 7.050.000.000,00 7.536.260.000,00 36,07 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 478.889.295.860,00 655.103.308.028,00 809.002.814.418,50 914.743.408.651,20 958.573.442.683,00 19,54 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.977.491.334,00 48.705.000.510,00 52.072.055.504,00 76.107.736.649,00 98.282.344.826,00 22,62 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.250.944.620,00 232.378.758.919,00 233.203.540.971,00 240.238.125.327,00 352.157.753.687,00 15,25 2 . 2 . 3 Belanja Modal 224.660.859.906,00 374.019.548.599,00 523.727.217.943,50 598.397.546.675,20 508.133.344.170,00 26,42 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 7 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata - Rata Pertumbu han Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran SURPLUS / (DEFISIT) (109.946.616.755,00) (109.363.136.360,00) (89.273.613.382,00) (136.229.575.104,00) (305.343.304.899,00) 39,46 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 110.696.616.755,00 111.163.136.360,00 97.773.613.382,00 149.229.575.104,00 310.843.304.899,00 37,33 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 110.696.616.755,00 106.552.852.836,00 97.773.613.382,00 149.229.575.104,00 295.843.304.899,00 34,72 3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00 3 . 1 . 10 Penerimaan Investasi 0,00 4.610.283.524,00 0,00 0,00 0,00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 750.000.000,00 1.800.000.000,00 8.500.000.000,00 13.000.000.000,00 5.500.000.000,00 126,87 2 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 750.000.000,00 1.800.000.000,00 3.500.000.000,00 3.000.000.000,00 500.000.000,00 34,21 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 109.946.616.755,00 109.363.136.360,00 89.273.613.382,00 136.229.575.104,00 305.343.304.899,00 39,46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber : Perda APBD tahun 2011-2016, diolah Selanjutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan keuangan daerah, dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapatan, belanja dan pembiayaan netto tumbuh positif sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 8 Tabel 3.3 Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata - Rata Pertum buhan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 1 PENDAPATAN 1.505.485.957.229,00 1.813.389.750.992,00 2.213.623.318.967,00 2.566.519.525.451,00 2.749.892.273.083,00 16,40 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51.160.921.192,00 60.970.810.517,00 70.474.192.115,00 154.255.170.573,00 186.487.256.315,00 43,63 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 17.861.130.368,00 20.545.416.360,00 23.839.779.378,00 44.253.007.592,00 47.066.450.845,00 30,76 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.312.578.095,00 19.820.207.958,00 20.321.676.447,00 33.530.262.672,00 17.103.891.605,00 11,99 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.042.461.466,00 7.997.627.498,00 8.965.582.987,00 10.227.491.780,00 18.717.391.511,00 27,16 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.944.751.263,00 12.607.558.701,00 17.347.153.303,00 66.244.408.529,00 103.599.522.354,00 100,66 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.043.973.470.058,00 1.281.237.193.766,00 1.415.316.877.662,00 1.541.035.901.962,00 1.633.950.690.991,00 12,03 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 85.602.332.058,00 91.466.461.766,00 90.384.628.662,00 87.789.413.962,00 64.031.208.991,00 -6,07 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 881.513.538.000,00 1.083.660.482.000,00 1.225.934.879.000,00 1.342.934.278.000,00 1.380.490.312.000,00 12,10 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 76.857.600.000,00 106.110.250.000,00 98.997.370.000,00 110.312.210.000,00 189.429.170.000,00 28,63 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 410.351.565.979,00 471.181.746.709,00 727.832.249.190,00 871.228.452.916,00 929.454.325.777,00 23,92 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 32.630.263.344,00 36.681.426.959,00 48.623.930.526,00 90.983.601.513,00 120.290.259.291,00 41,08 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 157.890.367.160,00 232.477.213.000,00 340.098.291.000,00 411.137.653.000,00 441.888.744.000,00 30,48 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 110.742.789.475,00 202.023.106.750,00 339.110.027.664,00 369.107.198.403,00 265.934.609.486,00 32,79 1 . 3 . 6 Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah 109.088.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 3 . 7 Pendapatan Kepada Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 101.340.713.000,00 2 BELANJA 1.508.879.721.149,00 1.829.410.194.201,00 2.165.004.333.289,00 2.416.942.284.557,00 2.736.269.299.639,00 16,11 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.099.326.548.615,00 1.218.212.658.480,00 1.415.967.383.050,00 1.573.709.384.898,00 1.892.577.747.429,00 14,61 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 952.170.060.491,00 1.090.185.266.816,00 1.213.201.315.838,00 1.322.037.197.036,00 1.371.237.597.553,00 9,62 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 37.823.326.750,00 60.915.012.500,00 105.121.150.000,00 141.725.000.000,00 270.152.692.000,00 64,76 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 56.638.491.000,00 6.986.590.500,00 6.878.040.113,00 8.963.200.000,00 5.388.000.000,00 -24,70 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7.512.387.678,00 8.607.056.924,00 9.137.697.359,00 7.070.872.640,00 6.191.359.000,00 -3,58 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 40.234.619.696,00 50.250.669.740,00 77.161.349.740,00 87.295.702.222,00 233.492.559.278,00 64,76 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.947.663.000,00 1.268.062.000,00 4.467.830.000,00 6.617.413.000,00 6.115.539.598,00 54,62 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 409.553.172.534,00 611.197.535.721,00 749.036.950.239,00 843.232.899.659,00 843.691.552.210,00 21,10 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.769.153.902,00 43.376.190.125,00 47.770.244.356,00 67.675.425.491,00 87.538.201.692,00 20,64 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.640.393.464,00 213.335.997.732,00 212.903.508.725,00 217.060.968.240,00 293.447.129.175,00 10,95 2 . 2 . 3 Belanja Modal 167.143.625.168,00 354.485.347.864,00 488.363.197.158,00 558.496.505.928,00 462.706.221.343,00 36,77 SURPLUS / (DEFISIT) (3.393.763.920,00) (16.020.443.209,00) 48.618.985.678,00 149.577.240.894,00 13.622.973.444,00 21,33 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 115.306.900.280,00 115.666.121.591,00 104.460.678.373,00 158.188.024.782,00 310.843.304.899,00 34,64 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 9 NOMOR URUT Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata - Rata Pertum buhan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 110.696.616.756,00 111.163.136.360,00 97.845.678.382,00 149.579.664.051,00 295.843.304.899,00 34,77 3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00 3 . 1 . 10 Penerimaan Investasi 4.610.283.524,00 4.502.985.231,00 6.614.999.991,00 8.608.360.731,00 0,00 -6,32 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 750.000.000,00 1.800.000.000,00 3.500.000.000,00 11.849.895.777,00 5.500.000.000,00 104,86 2 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 750.000.000,00 1.800.000.000,00 3.500.000.000,00 1.849.895.777,00 500.000.000,00 28,58 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (97.845.678.382,00) (149.579.664.051,00) (295.915.369.899,00) 0,00 3 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (97.845.678.382,00) (149.579.664.051,00) (295.915.369.899,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 114.556.900.280,00 113.866.121.591,00 100.960.678.373,00 146.338.129.005,00 305.343.304.899,00 35,42 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 111.163.136.360,00 97.845.678.382,00 149.579.664.051,00 295.915.369.899,00 318.966.278.343,00 36,63 Kenaikan Realisasi Anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan telah optimalnya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya baik dalam bentuk kegiatan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah disamping adanya penerimaan yang merupakan kebijakan baru dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Kedepan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku. Ketergantungan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada pemerintah pusat dan provinsi masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhannya, berikut adalah gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 10 Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2015 Tahun Target Realisasi Rasio EfektivitasPAD Pertumbuhan PAD Pertumbuhan 2011 52,511,188,055.12 51,160,921,192.00 97.43 2012 58,135,672,163.93 10.71 60,970,810,517.00 19.17 104.88 2013 70,232,926,830.00 20.81 70,474,192,115.00 15.59 100.34 2014 152,337,814,551.00 116.90 154,255,170,573.00 118.88 101.26 2015 180,552,908,795.00 18.52 186,487,256,315.00 20.90 103.29 Rata-rata Per Tahun 41.74 104,669,670,142.40 43.63 101.44 Sumber : Laporan Keuangan Daerah,diolah Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kab. Tasikmalaya 2011 - 2015 Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 2011-2015, menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 41,74 %, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai di atas target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD rata rata sebesar 101,44 %, akan tetapi hal itu kontribusi lonjakan pertumbuhan terbesarnya terjadi pada tahun 2013 dengan kondisi yang telah digambarkan di atas akibat dari adanya kebijakan baru dalam sektor pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga hal ini dianggap bukan menjadi trend tetapi lebih cenderung kasuistik yang mungkin tidak akan berulang pada tahun-tahun berikutnya dan cenderung bisa diabaikan dari rata-rata. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berusaha maksimal dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya realisasi setiap tahun anggaran. Selain 0.00 20,000,000,000.00 40,000,000,000.00 60,000,000,000.00 80,000,000,000.00 100,000,000,000.00 120,000,000,000.00 140,000,000,000.00 160,000,000,000.00 180,000,000,000.00 200,000,000,000.00 2011 2012 2013 2014 2015 Target Realisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 11 itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. 3.1.2 Neraca Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing – masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang uang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah tahun terakhir (TA 2015) adalah sbb: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 12 Tabel 3.5 Neraca Daerah Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2015 URAIAN 2015 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 309,214,411,639.00 Kas di Bendahara Penerimaan 0.00 Kas di Bendahara Pengeluaran 59,542,996.00 Kas di BLUD 1,092,678,657.00 Kas Lainnya 11,219,577,466.00 Setara Kas 0.00 Kas di FKTP 8,599,651,345.00 Investasi Jangka Pendek 0.00 Piutang Pendapatan 7,078,627,820.00 Piutang Lainnya 166,322,990.00 Penyisihan Piutang (330,518,378.00) Beban Dibayar Dimuka 136,897,274.00 Persediaan 14,443,175,135.00 JUMLAH ASET LANCAR 351,680,366,944.00 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0.00 Investasi dalam Obligasi 0.00 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0.00 Dana Bergulir 0.00 Deposito Jangka Panjang 0.00 Investasi Non Permanen Lainnya 1,545,718,993.25 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 1,545,718,993.25 Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 122,860,163,017.46 Investasi Permanen Lainnya 0.00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 122,860,163,017.46 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 124,405,882,010.71 ASET TETAP Tanah 484,542,733,717.90 Peralatan dan Mesin 577,739,297,118.39 Gedung dan Bangunan 973,408,620,318.94 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1,308,251,301,242.00 Aset Tetap Lainnya 97,706,094,272.51 Konstruksi Dalam Pengerjaan 182,038,823,702.00 Akumulasi Penyusutan (781,126,263,180.72) JUMLAH ASET TETAP 2,842,560,607,191.02 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0.00 JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang 160,297,250.00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00 Aset Tidak Berwujud 270,682,952.00 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 13 URAIAN 2015 Aset Lain-lain 651,146,645,247.28 JUMLAH ASET LAINNYA 651,577,625,449.28 JUMLAH ASET 3,970,224,481,595.01 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00 Utang Bunga 0.00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 Pendapatan Diterima Dimuka 179,927,806.98 Utang Beban 13,871,842,018.00 Utang Jangka Pendek Lainnya 4,462,858,159.00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 18,514,627,983.98 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0.00 Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 JUMLAH KEWAJIBAN 18,514,627,983.98 EKUITAS EKUITAS 3,951,709,853,611.03 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3,970,224,481,595.01 Selanjutnya Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam dua tahun terakhir (2014-2015) seperti dapat terlihat pada Tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2014-2015 URAIAN 2014 2015 Rata - Rata Pertumbuhan ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 289.171.673.818,00 309.214.411.639,00 6,93 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 101.556.603,00 59.542.996,00 -41,37 Kas di BLUD 3.576.607.053,00 1.092.678.657,00 -69,45 Kas Lainnya 0,00 11.219.577.466,00 Setara Kas 0,00 0,00 Kas di FKTP 3.104.542.828,00 8.599.651.345,00 177,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang Pendapatan 40.454.542,00 7.078.627.820,00 17.397,73 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 14 URAIAN 2014 2015 Rata - Rata Pertumbuhan Piutang Lainnya 1.317.598.300,00 166.322.990,00 -87,38 Penyisihan Piutang 0,00 (330.518.378,00) Beban Dibayar Dimuka 155.006.337,96 136.897.274,00 -11,68 Persediaan 12.878.534.788,00 14.443.175.135,00 12,15 JUMLAH ASET LANCAR 310.345.974.269,96 351.680.366.944,00 13,32 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0,00 0,00 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 Dana Bergulir 0,00 0,00 Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya 1.198.071.521,51 1.545.718.993,25 29,02 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 1.198.071.521,51 1.545.718.993,25 29,02 Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 117.626.821.644,97 122.860.163.017,46 4,45 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 117.626.821.644,97 122.860.163.017,46 4,45 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 118.824.893.166,48 124.405.882.010,71 4,70 ASET TETAP Tanah 465.242.643.209,40 484.542.733.717,90 4,15 Peralatan dan Mesin 493.705.467.581,61 577.739.297.118,39 17,02 Gedung dan Bangunan 909.857.618.092,92 973.408.620.318,94 6,98 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.456.707.303.743,00 1.308.251.301.242,00 -10,19 Aset Tetap Lainnya 74.199.147.151,39 97.706.094.272,51 31,68 Konstruksi Dalam Pengerjaan 138.599.756.029,00 182.038.823.702,00 31,34 Akumulasi Penyusutan 0,00 (781.126.263.180,72) JUMLAH ASET TETAP 3.538.311.935.807,32 2.842.560.607.191,02 -19,66 DANA CADANGAN Dana Cadangan 10.000.000.000,00 0,00 -100,00 JUMLAH DANA CADANGAN 10.000.000.000,00 0,00 -100,00 ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang 57.852.250,00 160.297.250,00 177,08 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 Aset Tidak Berwujud 87.038.000,00 270.682.952,00 210,99 Aset Lain-lain 309.513.086.090,00 651.146.645.247,28 110,38 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 15 URAIAN 2014 2015 Rata - Rata Pertumbuhan JUMLAH ASET LAINNYA 309.657.976.340,00 651.577.625.449,28 110,42 JUMLAH ASET 4.287.140.779.583,76 3.970.224.481.595,01 -7,39 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 39.010.403,00 0,00 -100,00 Utang Bunga 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 179.927.806,98 Utang Beban 0,00 13.871.842.018,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 4.664.202.517,00 4.462.858.159,00 -4,32 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4.703.212.920,00 18.514.627.983,98 293,66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 4.703.212.920,00 18.514.627.983,98 293,66 EKUITAS EKUITAS 4.282.437.566.663,76 3.951.709.853.611,03 -7,72 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4.287.140.779.583,76 3.970.224.481.595,01 -7,39 Sumber: Laporan Keuangan daerah 3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 16 dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1.Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2.Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,dan OPD Penghasil.
4.Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7.Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8.Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 17 pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2016 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.Mengimplementasikan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diberlakukan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2.Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3.Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (Public Private Partnership) dan swasta maupun corporate social responsibility (CSR). Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:

a.Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
b.Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui perjanjian yang disepakati.
c.Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
d.Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
e.Meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
f.Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 18 Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :
1. 1.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. 2.Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. 3.Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. 4.Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. 5.Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 19
6. 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. 7.Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
8. 8.Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
9. 9.Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan pada pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, optimalisasi kegiatan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 64,12%, mitigasi bencana dan pengendalian alih fungsi lahan.
10. 10.Kegiatan - kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years).
11. 11.Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
a.Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Mengalokasikan Alokasi Dana Desa;
c.Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d.Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 20 dan/atau jasa kepada pemerintah pusat, badan,lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang program kegiatan urusan wajib dan pilihan;
e.Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. 3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja daerah dikelompokan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 21 Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2011 sd 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Langsung (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Persentase 1 Tahun Anggaran 2011 478.889.295.860,00 1.609.661.733.302,52 29,75 2 Tahun Anggaran 2012 655.103.308.028,00 1.927.094.175.147,68 33,99 3 Tahun Anggaran 2013 809.002.814.418,50 2.326.655.621.192,00 34,77 4 Tahun Anggaran 2014 914.743.408.651,20 2.703.310.110.913,00 33,84 5 Tahun Anggaran 2015 958.573.442.683,00 3.061.474.143.960,00 31,31 Rata-rata Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 s.d 2015,diolah 3.1.5. Analisis Pembiayaan Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun Tahun 2011-2015 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini. Tabel 3.8 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2015 NO Uraian 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp)
1. 1.Realisasi Pendapatan Daerah 1.505.485.957.229,00 1.813.389.750.992,00 2.213.623.318.967,00 2.566.519.525.451,00 2.749.892.273.083,00
2. 2.Belanja Daerah 1.508.879.721.149,00 1.829.410.194.201,00 2.165.004.333.289,00 2.416.942.284.557,00 2.736.269.299.639,00 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 750.000.000,00 1.800.000.000,00 3.500.000.000,00 111.849.895.777,00 5.500.000.000,00 4. Defisit riil (3.393.763.920,00) (16.020.443.209,00) 48.618.985.678,00 149.577.240.894,00 13.622.973.444,00 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah daerah (diolah) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 22 Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama digambarkan komposisinya pada Tabel 3.9 berikut ini. Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 No. Uraian Proporsi dari total defisit riil 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 100,68 97,43 109,52 109,54 96,89
3. 2.Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 4,91 3. Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah 0 0 0 0 4,21 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah daerah (diolah) Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2014-2015) dapat terlihat pada Tabel 3.10: Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2014-2015 No. Uraian 2014 2015 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA
4. 1.Jumlah SiLPA 149.579.664.051,00 100.00 295.843.304.899,00 100.00 2. Pelampauan penerimaan PAD - - - - 3. Pelampauan penerimaan dana perimbangan - - - - 4. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah - - - - 5. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan - - - -
5. 7.Pembiayaan Netto 146.338.129.005,00 97,83 305.343.304.899,00 103,21
6. 8.Kegiatan lanjutan 45.961.194.612,00 30,73 1.732.712.500,00 0,59 Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah daerah (diolah) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 23 Dari Tabel di atas terlihat bahwa selama 2 tahun terakhir (2014-2015), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan kenaikan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja menunjukkan bahwa serapan anggaran berbanding lurus dengan output kegiatan, dengan kata lain pengelolaan keuangan yang baik relatif menyerap anggaran dengan optimal dan juga meminimalisir kegiatan dan juga anggaran yang tidak diserap. Output pelaksanaan anggaran dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dengan demikian semakin cepat menyerap anggaran semakin pula memberikan dampak yang baik, kegiatan dan penyerapan anggaran yang ditunda akan menunda pula pemanfaatan anggaran bagi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga dengan demikian kedepan SiLPA diproyeksikan menurun sebagai indikasi dari lebih berkualitasnya pengelolaan keuangan daerah. Tabel 3.11. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran No Uraian Data tahun dasar Tin gka t par tu mb uh an Proyeksi (Rp) (%) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1. Saldo kas neraca daerah 295.843.304.899,00 -10 266.258.974.409,10 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 8.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Dikurangi:
7. 1.Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0
8. 2.Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 295.843.304.899,00 R 266.258.974.409,10 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 8.000.000.000,00 7.000.000.000,00 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 24 3.2. Kerangka Pendanaan Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan lainnya. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. 3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Pengeluaran periodik yang bersifat wajib dan mengikat pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah tiga tahun terakhir pada tahun 2013-2015 dan pertumbuhannya, memperlihatkan kondisi seperti berikut : Tabel 3.12 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015 No Uraian 2013 2014 2015 Pertumbuhan (Rp) (Rp) (Rp) (%) A Belanja Tidak Langsung 1.313.931.483.033,50 1.526.191.360.299,80 1.577.449.253.439,06 16,15 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.300.114.330.981,18 1.514.346.764.619,20 1.566.955.879.092,60 16,48 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 4.493.600.000 4.498.350.000 4.161.100.000 0,00 3 Belanja Bunga 4 Belanja bagi hasil 9.323.552.052,32 7.346.245.680,60 6.332.274.346,46 34,02 Dst.. B Belanja Langsung 17.928.656.825 37.642.929.006 64.347.972.854 31,23 1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 8.213.874.683 28.134.542.636 40.910.046.868 31,23 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 25 No Uraian 2013 2014 2015 Pertumbuhan (Rp) (Rp) (Rp) (%) 2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 577.500.000 102.500.000 135.500.000 24,35 3 Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) 9.137.282.142 9.405.886.370 23.302.425.986 59,64 4 Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 0 0 0 0,00 5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 0 0 0 0,00 Dst … C Pembiayaan Pengeluaran 3.500.000.000,00 11.849.895.777,00 5.500.000.000,00 238,57 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 10.000.000.000 0 0,00 2 Penyertaan Modal Daerah 3.500.000.000,00 1.849.895.777 5.500.000.000 66,37 Dst… TOTAL (A+B+C) 1.335.360.139.858,50 1.575.684.185.082,80 1.647.297.226.293,06 285,95 Sumber : Perda APBD Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015,diolah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 26 3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2021 mendatang (Tabel 3.13). Trend tingkat pertumbuhan tidak dapat dipergunakan seutuhnya untuk memproyeksikan kebutuhan pendanaan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan besaran pertumbuhan kedepan, diantaranya kondisi belanja wajib mengikat saat ini, kebijakan belanja wajib mengikat yang diperkirakan kedepan, proyeksi kebijakan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru dan faktor-faktor lainnya. Asumsi belanja pegawai diproyeksikan tumbuh 6 % untuk memproyeksikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat pada kurun waktu 3 tahun terakhir, apabila kebijakan ini berubah maka perubahan signifikan akan terjadi pada pos belanja pegawai. Pada sisi pengeluaran pembiayaan pos penyertaan modal tidak menggunakan proyeksi pertumbuhan tetapi berdasarkan rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses penyusunan dan memperhatikan kemungkinan kebijakan penyertaan modal kedepan. Sehingga proyeksi belanja wajib mengikat diproyeksikan sebagai berikut : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 27 Tabel 3.13 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pada Kurun Tahun 2016-2021 No Uraian Data Tahun Dasar Anggaran Tingkat pertumbuhan Proyeksi (Rp) (%) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) A Belanja TidakLangsung 1.577.449.253.439,06 8% 1.671.973.188.132,34 1.771.672.108.598,44 1.877.860.356.771,34 1.990.430.906.847,18 2.109.767.577.501,14 2.236.277.286.973,78 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.566.955.879.092,60 6% 1.660.973.231.838,16 1.760.631.625.748,45 1.866.269.523.293,35 1.978.245.694.690,95 2.096.940.436.372,41 2.222.756.862.554,75 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 4.161.100.000,00 0% 4.161.100.000,00 4.161.100.000,00 4.161.100.000,00 4.161.100.000,00 4.161.100.000,00 4.161.100.000,00 3 Belanja Bunga 4 Belanja bagi hasil 6.332.274.346,46 8% 6.838.856.294,18 6.879.382.849,99 7.429.733.477,99 8.024.112.156,23 8.666.041.128,73 9.359.324.419,03 B Belanja Langsung 64.347.972.854,00 11% 74.167.927.046,62 77.556.794.377,69 89.577.481.764,25 103.758.407.790,15 120.514.569.672,89 140.342.771.658,21 1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 40.910.046.868,00 20% 49.092.056.241,60 50.728.458.116,32 60.874.149.739,58 73.048.979.687,50 87.658.775.625,00 105.190.530.750,00 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 28 No Uraian Data Tahun Dasar Anggaran Tingkat pertumbuhan Proyeksi (Rp) (%) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 135.500.000,00 5% 142.275.000,00 149.388.750,00 156.858.187,50 164.701.096,88 172.936.151,72 181.582.959,30 3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) 23.302.425.986,00 7% 24.933.595.805,02 26.678.947.511,37 28.546.473.837,17 30.544.727.005,77 32.682.857.896,17 34.970.657.948,91 C Pengeluaran Pembiayaan 5.500.000.000,00 0% 6.500.000.000,00 8.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 Pembentukan Dana Cadangan - 0% - - - - - 2 Penyertaan Modal 5.500.000.000,00 R 6.500.000.000,00 8.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA 1.647.297.226.293,06 - 1.752.641.115.178,96 1.857.228.902.976,13 1.972.437.838.535,60 2.099.189.314.637,33 2.235.282.147.174,03 2.381.620.058.631,99 Sumber : DPPKAD RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 29 Untuk memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, proyeksi pendapatan juga tidak dapat mempergunakan sepenuhnya trend pendapatan sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, banyak faktor yang mempengaruhi kondisi pendapatan terlebih bahwa komponen pendapatan Kabupaten Tasikmalaya didominasi pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi, fluktuasi pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi dan lain sebagainya, selanjutnya tabel 3.13 di atas dijadikan bahan untuk dapat memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pendanaan pembangunan daerah 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2016-2021, sebagai berikut : Tabel 3.14 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016 s.d 2021 No. Uraian Proyeksi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
9. 1.Pendapatan 3.200.874.605.869,00 3.328.909.590.103,76 3.462.065.973.707,91 3.600.548.612.656,23 3.744.570.557.162,48 3.894.353.379.448,97
10. 2.Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - -
11. 3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 266.258.974.409,10 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 Total penerimaan 3.467.133.580.278,10 3.348.909.590.103,76 3.487.065.973.707,91 3.625.548.612.656,23 3.769.570.557.162,48 3.919.353.379.448,97 Dikurangi:
12. 4.Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 1.752.641.115.178,96 1.857.228.902.976,13 1.972.437.838.535,60 2.099.189.314.637,33 2.235.282.147.174,03 2.381.620.058.631,99 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.714.492.465.099,14 1.491.680.687.127,63 1.514.628.135.172,31 1.526.359.298.018,89 1.534.288.409.988,44 1.537.733.320.816,98 Kapasitas kemampuan keuangan riil tumbuh positif dengan besaran bervariatif setiap tahun, perhitungan ini berdasarkan agregat dari proyeksi pendapatan yang tumbuh positif yang dikurangi dengan komponen belanja wajib mengikat yang diproyeksikan tidak bisa menurun, besaran belanja wajib mengikat dimaksud didominasi oleh belanja pegawai dengan asumsi terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan gaji pegawai dan asumsi jumlah pegawai tetap (zero growth), di sisi lain proyeksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran diproyeksikan semakin menurun sebagai indikator meningkatnya kualitas penyerapan anggaran dan matangnya perencanaan. Beberapa catatan dari proyeksi kapasitas kemampuan keuangan riil di atas adalah bahwa pendapatan yang tumbuh positif masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi sehingga tercapai atau tidaknya di masa yang akan datang sangat bergantung pada kebijakan para pihak dimaksud, di sisi lain besaran tersebut belum RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 30 memperhitungkan SiLPA untuk kegiatan lanjutan yang berkontribusi besar terhadap belanja daerah dengan menambah jumlah pengeluaran pembiayaan daerah untuk menunjang pembangunan. Kapasitas kemampuan keuangan riil Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat semakin besar dengan cara meningkatkan pendapatan yang berdasarkan analisis di atas masih sangat tergantung pada pemerintah pusat serta kebijakan pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia yang efektif dan efesien seperti dengan cara mengendalikan “populasi” pegawai. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :
a.Rencana alokasi prioritas utama, yakni yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan sebagai konsekuensi penganggaran dari pemerintah pusat dan/atau dana daerah urusan bersama. Contohnya pendamping DAK, pendamping bantuang keuangan yang dipersyaratkan dan lainnya
b.Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dari belanja daerah dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji serta Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
d.Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja- belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa. Pengalokasian dana pada prioritas RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 III - 31 III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu. Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut :
1. 1.Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas.
2. 2.Meningkatkan kemandirian dan kualitas desentralisasi fiskal khususnya desentralisasi pendapatan
3. 3.Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui kemitraan pemerintah dan sector swasta (public private partnership) maupun potensi corporate social responsibility (CSR). RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 1 Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu perhatian kepada kondisi masyarakat dan lingkungan, baik terkait peluang dan permasalahan yang terjadi secara internal dan eksternal merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya Analisa terhadap isu strategis merupakan proses pengayaan analisis lingkungan eksternal yang sangat menentukan dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah. Dengan Identifikasi atas dinamika eksternal yang tepat, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 2 diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam menghadapi permasalahan, potensi kegagalan, dan peluang dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, seringkali timbul “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya gap tersebut juga dikarenakan oleh adanya perbedaan atara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ini, tidak terlepas dari berbagai permasalahan di berbagai bidang. Permasalahan ini merupakan tantangan yang harus dikendalikan, diminimalkan dan diselesaikan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Permasalahan pendidikan mencakup: 1) Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 7,3 Tahun 2) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri 3) Belum dipenuhinya kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 3 4) Belum tersedianya BOS, BSM, Beasiswa berprestasi, Beasiswa transisi yang didanai dari APBD Kab Tasikmalaya 5) Tidak meratanya pendistribusian Guru 6) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar 7) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi. 4.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Permasalahan bidang kesehatan, antara lain: 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional 2) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat. 3) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidakmenular di masyarakat 4) Keterbatasan akses terhadap pelayanan rujukan (RS) bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya selatan 5) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat sekitar 1.400 TT 6) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 7) Rendahnya cakupan PHBS di tataran Rumah Tangga dan Tempat- tempat Umum 8) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya 9) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif 10) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B 4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Bidang Pekerjaan Umum 1) Kondisi rusak berat sepanjang 156,609 km (12 persen), kondisi rusak sedang sepanjang 293,145 km (22,5%0 dan kondisi rusak ringan sepanjang 195,498 km (15%) 2) Belum tuntasnya infrastruktur jalan Ciawi-Singaparna 3) Sempitnya jalan menuju kawasan pusat pemerintahan 4) Terbatasnya aksesibilitas/keterhubungan dengan kabupaten/kota lain 5) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang 6) Tidak memadainya kapasitas jalan menuju ibu kota Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna) 7) Rendahnya kualitas jalan perdesaan 8) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 4
b.Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 1) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang 2) Belum meningkatnya status status hierarki struktur ruang Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi dan (PKLp) Manonjaya menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta status PPK Rajapolah dan PPK Cikatomas menjadi PKLp 3) Belum terselesaikannya perwujudan ruang kawasan Ibu Kota dan kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya 4) Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% (persen) dari luas wilayah kota di Kabupaten Tasikmalaya 5) Belum terbangunnya pasar dan terminal di jalan Ciawi Singaparna 6) Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang 7) Belum adanya PPNS penataan ruang
c.Sub Bidang Air Bersih dan Air Minum 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM 2) Belum sesuainya kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada 3) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru 4) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak 5) Masih adanya wilayah rawan air bersih 6) Lemahnya perlindungan sumber mata air
d.Sub bidang Air Bawah Tanah 1) Masih besarnya potensi air bawah tanah yang belum diidentifikasi dan dimanfaatkan; 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang air bawah tanah; 3) Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah
e.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan penambangan pasir Galunggung 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat 4) Belum optimalnya cakupan layanan pengairan bendung Padawaras 4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Banyaknya permukiman di daerah rawan bencana 2) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 5 3) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian ketersediaan dan penyerahan PSU perumahan dan permukiman 4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara 4) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat 5) Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban makin menurun 6) Sosialisasi regulasi tentang ketentraman dan ketertiban belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah 7) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat 8) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS 9) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS 4.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2) Penanganan PMKS masih rendah karena terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan keberpihakan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial 3) Belum optimalnya pemberdayaan PSKS 4) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual 5) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah 6) Belum adaya regulasi pemanfaatan CSR bagi PMKS dan penanggulangan kemiskinan 7) Lemahnya kelembagaan penanggulangan kemiskinan 8) Makin tingginya angka penderita HIV/AIDS 4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan 1) Tingginya angka pengangguran terbuka, 6,5% 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha. 3) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru 4) Masih rendahnya keberpihakan APBD Kab untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif di pasar kerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 6 4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembnagunan 3) Belum ada data terpilah dan terpadu berbasis gender 4) Terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan bagi perempuan terutama perempuan kepala keluarga (PEKKA) 5) Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak 6) Belum tersedianya sekretariat P2TP2A dan rumah singgah untuk penanganan kasus 7) Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1) Harga pangan pokok strategis yang belum stabil terutama dalam masa paceklik dan panen raya 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin dan Masih banyaknya penduduk yang rawan pangan Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat, terdapat 31 Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal 5) Kurangnya keragaman pangan terlihat dari indikator Pola Pangan Harapan 61,5% dari nilai ideal 100% 6) Kurang maksimalnya kelembagaan ketahanan pangan karena keterbatasan kewenangan, tugas pokok dan fungsi 7) Rendahnya cadangan pangan pemerintah daerah 4.1.10. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan 1) Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan 2) Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan 3) Banyak tanah pemerintah daerah dan Desa yang belum tersertifikasi 4) Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan 4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1. 1.Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 dari total luas wilayah
2. 2.Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 7 kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove).
3. 3.Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
4. 4.Permasalahan Kawasan Pesisir dan Laut, degradasi lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh fenomena alam seperti abrasi selain itu akibat ulah manusia seperti eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan dan penambangan pasir besi yang dilakukan di pesisir pantai telah menyebabkan perubahan tataguna lahan di kawasan pesisir dan kerusakan lahan di kawasan pesisir
5. 5.Lemahnya fungsi pengendalian
6. 6.Masih rendanya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. 7.Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan lingkungan
8. 8.Belum optimalnya implementasi dokumen lingkungan hidup dalam usaha dan/atau kegiatan
9. 9.Meningkatnya kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan
10. 10.Rendahnya kepemilikan jamban keluarga
11. 11.Belum seimbangnya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik /rumah tangga dengan pertumbuhan penduduk;
12. 12.Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesanitasian
13. 13.Belum dimilikinya IPAL Komunal (system off site sanitation) dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Tasikmalaya, untuk dapat melayani wilayah pusat kota dan kawasan perkotaan;
14. 14.TPA Cinangsi sudah over kapasitas, dan masih menggunakan sistem open dumping
15. 15.Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
16. 16.Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
17. 17.Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan
18. 18.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
19. 19.Belum terbangunnya TPA Nangkaleah
20. 20.Belum adanya TPST di wilayah pusat kegiatan lokal (PKL Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya)
21. 21.Belum adanya TPS di tiap kecamatan 4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Adminisrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil 2) Lemahnya data kependudukan 3) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 8 4) Tidak terintegrasinya pengelolaan pengendalian kependudukan dengan administrasi kependudukan 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana mobilitas layanan kependudukan dan catatan sipil 4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa 2) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa 3) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa 4) Lemahnya lembaga ekonomi Desa 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa 6) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan 7) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa 8) Belum dikembangkannya sistem informasi desa 9) Belum baiknya tata kelola pemerintahan desa 10) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa 4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Laju pertumbuhan penduduk masih harus dikendalikan 2) Keterbatasan ketersediaan alat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin 3) Lemahnya data kependudukan 4) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB 5) Rendahnya usia perkawinan pertama 6) Tidak terintegrasinya pengelolaan pengendalian kependudukan dengan administrasi kependudukan 7) Lemahnya institusi KB 8) Terbatanya pembinanaan ketahanan keluarga 4.1.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1) Masih banyak daerah yang belum terlayani trayek angkutan umum 2) Masih banyaknya pelanggaran terhadap aturan pembatasan tonase muat barang 3) Belum terlaksananya pembangunan terminal baru tipe B 4) Belum optimalnya pengelolaan sub terminal; 5) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan; RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 9 6) Belum adanya trayek menuju lokasi-lokasi strategis seperti ke pusat pemerintahan; 7) Belum adanya perencanaan pengembangan perhubungan laut 8) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten. 4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 1) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel 3) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukun pelaksanaan E Goverment 4.1.17. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Koperasi 1) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi 2) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan tentang perkoperasian 3) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi 4) Terabatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainya 5) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan 6) Rendahnya pemahaman tentang pentingnya penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan USP-Koperasi. Bidang UKM 1) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha 2) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM 3) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk 4) Kurangnya Diversifikasi dan tingkat kreatifitas desain produk 5) Terbatasnya anggaran untuk pembangunan bidang UKM 6) Belum terbangunnya rumah kemasan 4.1.18. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal 1) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang kondusif 2) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu 3) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas. 4) Belum optimalnya kemitraan dengan KADIN 5) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi 6) Lemahnya data dan informasi penanaman modal 7) Rendahnya promosi investasi penanaman modal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 10 4.1.19. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1) Pembinaan olah raga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olah raga prestasi untuk kelompok atlit 2) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjaringan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang 3) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga 4) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional 5) Tingginya tingkat pengangguran pemuda dengan keterampilan rendah 6) Tidak berjalannya pelayanan kepemudaan 7) Ketidakjelasan pengelolaan urusan pelayanan kepemudaan dan olah raga 4.1.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik 2) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah 4.1.21. Urusan Persandian 1) Belum dilaksanakannya penyeleggaraan urusan persandian 2) Belum dimilikinya pola persandian antar perangkat daerah 4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global 2) Belum optimalnya proses regenerasidalam rangka pewarisan budaya daerah 3) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif 4) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan 4.1.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 1) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat 2) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan 3) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan) 4.1.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan 2) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis) 4.1.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Kurangnya armada penangkapan, alat tangkap serta alat bantu penangkapan 2) Rendahnya produksi hasil tangkap RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 11 3) Belum selesaianya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI) 4) Degradasi kualitas lingkungan pesisir yang mengakibatkan jumlah ikan di sekitar pesisir menurun drastis 5) Terbatasnya Kewenangan pengelolaan pesisir yang bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten akibat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6) Rendahnya kesadaran Nelayan akan keselamatan pada saat melaut 7) Kurangnya diversivikasi usaha nelayan selain penangkapan ikan. 8) Berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar 9) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, payau dan laut 10) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan 11) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan 4.1.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal 2) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata 3) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata 4) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata 4.1.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Bidang Pertanian 1) Keterbatasan Kepemilikan Lahan dengan rata-rata <0,25 Ha 2) Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian terutama untuk sawah produktif yang beririgasi teknis. 3) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian 4) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun 5) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier 6) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha 7) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas 8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen 9) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan 10) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri 11) Berkurangnya sumber daya manusia pertanian (penyuluh yang berkurang karena masa pensiun sedangkan penggantinya tidak sebanding dengan jumlah penyuluh yang berkurang) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 12 12) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (Integrated farming System)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik 13) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian 14) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar 15) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan lokal 16) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis) 17) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik 18) Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah (perhitungan NTP di BPS) 19) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah) 20) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertaanian organik Bidang Perkebunan 1) Masih rendahnya tingkat produktivitas perkebunan Harga jual komoditas perkebunan yang fluktuatif karena merupakan komoditas ekspor 2) Rendahnya nilai tambah komoditas perkebunan karena petani perkebunan rakyat sebagian besar menjual hasilnya dalam bentuk bahan mentah 3) Banyaknya lahan HGU yang habis izinnya tidak dimanfaatkan 4) Terbatasnya penggunaan bibit unggul/yang bersertifikat oleh masyarakat 5) Lemahnya pengendalian hama dan penyakit terpadu 6) Lemahnya pengawasan peredaran bibit tanaman dan mutu obat Bidang Peternakan 1) Belum optimalnya manajemen pemeliharaan ternak yang dilakukan peternak sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan populasi ternak. 2) Kondisi rumah potong hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai 3) Kurangnya sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan; 4) Terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (Penyuluh, Medis Veteriner, dan Paramedis Veteriner); 5) Terbatasnya akses peternak terhadap permodalan; 6) Tingkat penyediaan ternak besar (sapi dan kerbau) belum bisa memenuhi kebutuhan yang disebabkan permintaan pasar semakin meningkat dan belum diimbangi dengan penambahan populasi. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 13 7) Usaha ternak bersifat sambilan masih jauh dari skala ekonomi yang terlihat dari perbandingan kepemilikan ternak per peternak masih rendah; 8) Terbatasnya hijauan makanan ternak yang diakibatkan oleh terbatasnya lahan dan belum berjalanya teknologi pengawetan pakan ternak; 9) Masih rendahnya produk asal ternak yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal 4.1.28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan 2) Menurunnya sifat hidrologis tanah pada lahan kritis 3) Rendahnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan negara 4) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya 5) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah 4.1.29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Belum adanya peneysuaian Tugas Pokok dan Fungsi pengelola Sub- Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten 2) Tidak adanya kepastian hukum dan kepastian investasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten sehingga pemrosesan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat memberikan kejelasan dalam aspek persyaratan, prosedur, mekanisme dan waktu 3) Kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan akibat penambangan tanpa izin yang tidak terkendali 4) Belum adanya masterplan ataupun grand design arah pengelolaan kegiatan usaha pertambangan 5) Pengelolaan kegiatan pertambangan masih berorientasi terhadap penjualan raw material, sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah 6) Pengangkutan hasil tambang masih menggunakan fasilitas jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional yang berdampak terhadap kerusakan jalan 7) Belum adanya pelabuhan/terminal khusus pertambangan 8) Orientasi pelaku usaha pertambangan hanya pada penambangan bahan galian saja, tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang 9) Masih lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) 10) Pengelolaan data pertambangan belum terintegrasi secara optimal, baik data potensi pertambangan, pelaku usaha pertambangan dan data lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 14 11) Banyaknya lahan bekas penambangan yang belum dilakukan reklamasi 12) Cakupan elektrifikasi baru mencapai 71,38 % 13) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro dan biogas 14) Masih ada kampung yang belum terjangkau aliran listrik 15) Belum adanya data kebutuhan energi 4.1.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1) Belum terbentuknya lembaga kemetrologian 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem resi gudang (SRG) 3) Belum terbentuknya badan penyelesaian sengketa konsumen 4) Belum terbentuknya pasar terbib ukur 5) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing 6) Belum adanya pasar induk kabupaten 7) Kurangnya fasilitasi HAKI 8) Masih kurangnya fasilitas pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor 9) Kurangnya promosi dan misi dagang ke LN dalam rangka persaingan MEA 10) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL 4.1.31. Urusan Pemerintahan Bidang Industri 1) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sektor ekonomi daerah 2) Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging produk 3) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri 4) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku 5) Akses teknologi terbatas 4.1.32. Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan 1) Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dengan berbasis penelitian belum optimal. 2) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang. 3) Fasilitasi, sarana, dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan penelitian baik ilmu dasar maupun ilmu terapan sesusai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah masih belum optimal. 4) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 15 Bidang Kebencanaan 1) Belum adanya pemetaan resiko bencana 2) Masih sedikit desa menjadi desa tangguh bencana 3) Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana; 4) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana; 5) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontingensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya 6) Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana 7) Keterbatasan sarana dan prasarana serta personil kebakaran Bidang Keagamaan 1) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat 2) Belum optimalnya pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat profesi 3) Kecenderungan menurunnya pendidikan keagamaan terutama di lingkungan keluarga 4) Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah diniyah Bidang Politik 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik 2) Kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah 4) Belum optimalnya proses pendidikan politik kepada masyarakat 5) Keberpihakan anggaran pendidikan politik masih rendah 6) Proses politik makin mahal 7) Maraknya politik uang 8) Kurang berjalannya fungsi representasi lembaga perwakilan rakyat Bidang Hukum 1) Belum adanya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah 2) Belum ada integrasi antara kebijakan dan regulasi/regulasi kurang mendukung kebijakan 3) Kurang dan rendahnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum 4) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat 5) Rendahnya produk hukum daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 16 Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik 1) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fugsi dan tepat ukuran 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. 3) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan 4) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional 5) Reformasi birokrasi belum optimal 6) Masih rendahnya disiplin aparatur 7) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja 8) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja 9) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur 10) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun 11) Kekuarangan pegawai untuk formasi tertentu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran 2) Lemahnya data dan informasi pembangunan 3) Perencanaan pembangunan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi 4) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Bidang Keuangan Daerah 1) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi 2) Masih adanya aset yang belum tersertifikasi 3) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 5) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi 6) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal. 4.2. Isu Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 17 tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meiningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak seperti disebutkan di atas, untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Selanjutnya, sesuai perintah Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka dilakukan metode FGD dan pembobotan sekaligus skoring untuk beberapa isu strategis yang dipilih, sehingga diperoleh urutan isu strategis berdasarkan penghitungan tersebut. Adapun isu strategis yang terpilih secara berturut-turut adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Kerangka Keterkaitan Isu Strategis Isu Strategis Dinamika Global Dinamika Nasional Nawa Cita Dinamika Regional (Jawa Barat) Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya I. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):
22. 1.Menghapus kemiskinan.
23. 2.Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.
24. 3.Kesehatan untuk semua umur.
25. 4.Pendidikan yang berkualitas dan merata.
26. 5.Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan.
27. 6.Ketersedaiaan air minum dan sanitasi untuk
28. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
29. 2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
30. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (Common Goals) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat:
31. 1.Peningkatan Kualitas Pendidikan
32. 2.Peningkatan Kualitas Kesehatan
33. 3.Peningkatan Daya Beli Masyarakat
34. 4.Kemandirian Pangan
35. 5.Peningkatan Kinerja Aparatur
36. 6.Pengembangan Infrastruktur Wilayah
37. 7.Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku
38. 8.Penanganan Bencana dan Pengendalian
39. 1.Penanggulangan kemiskinan
40. 2.Mutu dan tata kelola pendidikan dasar
41. 3.Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
42. 4.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
43. 5.Perluasan tenaga kerja dan pengangguran
44. 6.Ketahanan Pangan
45. 7.Pertumbuhan dan persebaran penduduk
46. 8.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
47. 9.Pembangunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 18 Isu Strategis Dinamika Global Dinamika Nasional Nawa Cita Dinamika Regional (Jawa Barat) Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya semua.
48. 7.Energi untuk semua.
49. 8.Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak.
50. 9.Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan.
51. 10.Menurunkan ketimpangan.
52. 11.Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan.
53. 12.Pola konsumsi dan produksi yang Berkelanjutan.
54. 13.Melawan perubahan iklim dan dampaknya
55. 14.Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam.
56. 15.Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan.
57. 16.Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non– diskriminasi.
58. 17.Kerja sama internasional yang semakin kuat.
59. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
60. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
61. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
62. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
63. 8.Melakukan revolusi karakter/mental bangsa.
64. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Lingkungan Hidup
65. 9.Pembangunan Perdesaan
66. 10.Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan
67. 10.Penataan Ruang dan Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
68. 11.Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
69. 12.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
70. 13.Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif
71. 14.Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
72. 15.Pengembangan destinasi dan arus kunjungan wisatawan
73. 16.Alih fungsi lahan pertanian
74. 17.Nilai tambah dan daya saing produk pertanian
75. 18.Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IV - 19 Isu Strategis Dinamika Global Dinamika Nasional Nawa Cita Dinamika Regional (Jawa Barat) Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya II. Pemberlakuan ASEAN Economic Community, ditandai:
76. 1.arus bebas barang bagi negara-negara ASEAN;
77. 2.arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi;
78. 3.arus tenaga kerja terampil; dan
79. 4.arus bebas modal. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 1 Berdasarkan RPJPD, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proposi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk. 5.1. Visi Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016–2021 adalah: “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN” Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut: Religius/Islami Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkut-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 2 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal- usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ ( ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ ( ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ ( ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ ( ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin). Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, keseteraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga. Kalimat “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami” sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 3 Dinamis Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdaya Saing di bidang Agribisnis: Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi. Berbasis Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa Membangun yang diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis. Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 4 kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas. 5.2. Misi Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut. Misi Pertama, Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas. Hal ini untuk menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi. Misi Kedua, Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Misi Ketiga, Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Misi Keempat, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 5 5.3. Tujuan dan Sasaran Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut: Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 Visi: “Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan” Misi Tujuan Sasaran Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas. Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera.
80. 1.Meningkatnya nilai-nilai empati dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial
81. 2.Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan
82. 3.Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 6 Misi Tujuan Sasaran
83. 4.Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan
84. 5.Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
85. 6.Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
86. 7.Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu
87. 8.Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif
88. 9.Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan
89. 10.Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat
90. 11.Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
91. 12.Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan
92. 13.Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
93. 14.Meningkatnya pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat miskin
94. 15.Meningkatnya pemenuhan ketersediaan dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan serta sistema informasi kesehatan
95. 16.Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi
96. 17.Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
97. 18.Terkendalinya persebaran penduduk RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 7 Misi Tujuan Sasaran
98. 19.Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta, KK, KTP)
99. 20.Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak
100. 21.Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
101. 22.Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja
102. 23.Meningkatnya daya saing dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah
103. 24.Meningkatnya prestasi bidang olah raga
104. 25.Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
105. 26.Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia
106. 27.Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis integrasi keunggulan agribisnis daya saing agribisnis dan pariwisata
107. 1.Meningkatnya Kesejahteraan Petani
108. 2.Meningkatknya produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan
109. 3.Meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha
110. 4.Meningkatnya kemitraan, peran dan kontribusi lembaga perekonomian
111. 5.Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah
112. 6.Meningkatnya jumlah dan peran UMKM dan koperasi
113. 7.Meningkatnya ketersediaan sarana dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 8 Misi Tujuan Sasaran prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau
114. 8.Meningkatnya industri produk pertanian
115. 9.Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat
116. 10.Berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian
117. 11.Berkembanganya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian
118. 12.Meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) Meningkatnya efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
119. 1.Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik
120. 2.Tersedianya produk hukum daerah yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan
121. 3.Meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada DPRD
122. 4.Terwujudnya keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya
123. 5.Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
124. 6.Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang memadai RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 9 Misi Tujuan Sasaran
125. 7.Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik
126. 8.Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan
127. 9.Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan
128. 10.Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
129. 11.Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan
130. 12.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
131. 13.Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
132. 14.Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partsipasi masyarakat
133. 15.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera
134. 16.Tersedianya data informasi pembangunan daerah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan dan penataan ruang terpadu
135. 1.Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar
136. 2.Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan
137. 3.Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 V - 10 Misi Tujuan Sasaran
138. 4.Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.
139. 5.Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan No. Indikator Kinerja Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD 1 Jumlah Penduduk jiwa 1,742,942 1,749,914 1,756,913 1,763,941 1,770,997 1,778,081 1,778,081 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2 Indeks Pembangunan Manusia Poin 63.75 64.38 64.99 65.60 66.21 66.81 66.81 3 Angka Harapan Sekolah Tahun 12.78 13.19 13.60 14.01 14.42 14.83 14.83 4 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6.94 7.01 7.08 7.15 7.22 7.28 7.28 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat % 100 100 100 100 100 100 100 6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK- MA Paket C % 70.88 72.88 74.88 76.88 78.88 80.88 80.88 7 Angka Harapan Hidup Tahun 68.52 68.63 68.73 68.83 68.94 69.04 69.04 8 Jumlah Penduduk Miskin jiwa 202,181 197,740 193,260 188,742 184,184 179,586 179,586 Proporsi thd Jumlah Penduduk % 12 11 11 11 10 10 10.19 9 Pengangguran Terbuka % 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 10 Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 54 58 64 80 85 87 86.92 11 Indeks Pembangunan Gender Poin 89.25 90.6 91.95 93.3 94.65 96 96 12 Pembangunan RSUD Type D Baru Buah 0 0 1 1 0 2 4 13 Pembangunan Taman dan Perpustakaan Terpadu Buah 0 1 1 1 1 0 4 1 Nilai Tukar Petani (NTP) % 104-105 104-105 104-105 104-105 104-105 104-105 104-105 2 Skor Pola Pangan Harapan poin 69.4 71.7 74 76.3 78.6 80.9 80.90 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 70 72.5 76.52 70 75.67 75.89 75.89 4 Indeks Pengeluaran Poin 59.22 59.45 59.68 59.9 60.13 60.35 60.35 5 PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 15,720 16,973 18,337 19,815 21,411 23,007 23,007 6 Inflasi Persen 3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 8 Gini Ratio Poin 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 9 Jumlah Daya Tarik Wisata Lokasi 12 14 17 20 23 23 23 10 Jumlah Event Tahunan Event 12 14 17 20 23 23 109 11 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 992,864 1,082,114 1,200,996 1,356,923 1,560,199 1,560,199 1,560,199 12 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) ribuan Rp. 183,013,950 192,164,648 201,772,880 211,861,524 222,454,600 233,577,330 1,244,844,932 13 Jumlah industri kecil dan menengah Buah 15,277 15,433 15,590 15,759 15,909 16,071 16,701 14 Pembangunan Pasar Induk dan Kecamatan Buah - 1 1 1 1 1 5 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval IKM 2.51-3.25 2.51-3.25 2.51-3.25 2.51-3.25 2.51-3.25 2.51-3.25 2.51-3.25 2 Opini Laporan Keuangan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 3 Proses Penerbitan Perijinan Hari 14 14 10 10 10 7 7 4 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 67 74 61 - 5 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah % 5 5 5 5 5 5 5 6 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran % 100 100 100 100 100 100 100.00 7 Persentase temuan APIP yang berindikasi merugikan kuangan daerah di SKPD % 37.30 32.80 28.30 23.80 19.40 19.4 19.40 8 Persentase jumlah pengaduan masya/skp yang berindikasi kkn di yang dapat terselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 9 Nilai LPPD Kabupaten Tasikmalaya Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 10 Nilai SKIP Kabupaten Tasikmalaya CC CC B B B B B 1 Jalan Kabupaten Kondisi Baik Persen 57% 62% 68% 73% 79% 84% 84% 2 Jembatan Kabupaten dalam kondisi Persen 86% 88% 89% 91% 92% 94% 94% 3 Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan % 10 20 40 60 70 90 90 4 Luas Irigasi Kabupaetn dalam Kondisi Baik Persen 42 42 44 46 47 48 48 5 Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 74.66 83.99 89.33 95.00 100 100 100 6 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Persen 0 0 1 1 1 1 4 7 Cakupan Pelayanan Air Minum Persen 4.38 4.86 5.47 6.16 7.14 7.7 7.70 8 Desa Tangguh Bencana Desa 3 3 3 3 3 3 25 9 Pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Persen 0 20 20 20 20 20 100 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persen 55.5 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 1 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan secara sistematis strategi dan arah kebijakan. Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun periode RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 2 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2016-2021 Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas. No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan
140. 1.Meningkatnya nilai- nilai empati dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial Melakukan integrasi dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan semua jenjang pendidikan formal, pengembangan kapasitas BAZDA dan lembga ekonomi sosial keagamaan, meningkatkan kesadaran zakat profesi dan pemberdayaan fakir miskin, mualaf. 2 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan keagamaan Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; bantuan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan; bantuan kesejahteraan ajengan, guru diniyah, amil, serta membangun Islamic Center. 3 Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun Penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas pendidikan dasar, menengah dan pesantren; 4 Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi dan nilai akreditasi sekolah Melakukan peningkatan pemenuhan SPM dan fasilitasi terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah jenjang SD dan SMP 5 Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat Penyelenggaraan PAUD dan PLS Membantu peningkatan ketersediaan PAUD dan lembaga penyelenggara PLS di setiap Desa 6 Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Menyelenggarakan pengembangan kompetensi, fasilitasi penyelenggaraan UKG, fasilitasi pengelolaan sertifikasi guru RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 3 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 7 Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu Penyediaan bantuan anggaran untuk peserta didik kurang mampu dan berprestasi Melakukan pendataan peserta didik kurang mampu yang rawan drop out dan pemberiaan beasiswa bagi peserta didik miskin dan berprestasi 8 Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif Pengingterasian dan pengembangan pendidikan inklusif Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, pemerataan dan peningkatan mutu PLB dan berkebutuhan khusus 9 Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan Penyelenggaraan event dan pengeiriman delegasi siswa dalam setiap kompetisi Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bantuan keikutsertaan serta pemberian penghargaan. 10 Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat Penyediaan perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis Tekonologi Informasi Menyediakan buku/bahan bacaan yang sesuai minat dan kebutuhan baca masyarakat; membangun perpustakaan yang terintegrasi dengan taman bermain di setiap wilayah. 11 Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Peningkatan pola hidup sehat dan kesadaran terhadap pemenuhan gizi Melakukan sosialiasi dan pendidikan gizi bagi masyarakat, pengembangan dokter keluarga. 12 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan Melakukan pelatihan, sosialiasasi dan partisipasi masyarakat, dalam penyehatan lingkungan 13 Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, tenaga medis dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Melakukan peningkatan status RSUD/Puskesmas, pemenuhan SPM; pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gizi masyarakat 14 Meningkatnya pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat miskin Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan Meningkatkan peran dan fungsi UPCPK, menyediakan bantuan pembiayaan, peningkatan cakupan jaminan kesehatan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 4 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 15 Meningkatnya pemenuhan ketersediaan dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan serta sistema informasi kesehatan Peningkatan mutu manajemen pelayanan, regulasi dan Teknologi Informasi kesehatan Melakukan peningkatan kapasitas manajemen pelayanan, survey mutu layanan, dan pemanfaatan TI Kesehatan 16 Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, mendekatkan jarak layanan, peningkatan kesadaran ibu hamil, melahirkan dan msayarakat resiko tinggi. Meningkatkan kapasitas tenaga medis, menambah sarana prasarana, melakukan sosialisasi dan pendampingan. 17 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Peningkatan kepesertaan KB dan kualitas Peserta KB Menyediakan KB gratis bagi warga miskin, sosialisasi dan pendidikan KB bagi PUS 18 Terkendalinya persebaran penduduk Pemerataan wilayah pertumbuhan pembangunan, pengendalian urbanisasi dan pendidikan transmigrasi. Mengembangkan wilayah pertumbuhan baru, peningkatan minat, kemampuan dan kemandirian calon transmigran 19 Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta, KK, KTP) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Tekonologi Informasi Meningkatkan pemanfaatan TI, sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan dan melakukan pelayanan prima 20 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan lembaga publik, peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak Meningkatkan pendidikan politik perempuan, partisipasi dan akses perampuan dalam pembangunan dan terlindunginya anak RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 5 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 21 Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Peningkatan pemberdayaan dan cakupan penanganan PMKS Melakukan pelatihan, pendampingan dan kemampuan penanganan PMKS 22 Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja Peningkatan kompetensi dan daya saing, informasi dan akses ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan ketenagkerjaan dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas inforasi dan akses ketenagakerjaan, pendampingan penempatan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, pengawasan ketenagakerjaan 23 Meningkatnya daya saing dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah Peningkatan keterlibatan pemuda, kompetensi pemuda dan pemberdayaan OKP Melakukan peningkatan kompetensi kewirausahaan, membuka akses keterlibatan, memfasilitasi kegiatan OKP 24 Meningkatnya prestasi bidang olah raga Peningkatan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan prestasi olah raga Menyelenggarakan event kompetisi, membangun SOR, memberikan penghargaan atlet dan pembina olah raga berprestasi. 25 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Pengembangan event kebudayaan yang terintegrasi dengan wisata, pengembangan nilai dan pelestarian budaya lokal Mendata dan menetapkan status cagar budaya, menyelenggarakan event budaya dan tradisi 26 Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia Meningkatkan kompetensi, mewujudkan kabupaten ramah anak, disabilitas dan lansia 27 Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan akses permodalan bagi RTS Menyediakan program perlindungan sosial, pemberdayaan peningkatan efektivitas kelembagaan TKPK dan modal sosial masyarakat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 6 Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peningkatan akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, kompetensi petani Meningkatkan kemampuan modal, keterampilan dan sarana prasarana pertanian 2 Meningkatknya produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan Meningkatkan keterampilan, efisiensi produksi, produktivitas dan daya saing produk usaha pertanian dan pertanian 3 Meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku ekonomi serta kemitraan antar pelaku usaha Meningkatkan daya saing pelaku usaha, kewirausahaan dan profesionalisme pelaku ekonomi. 4 Meningkatnya kemitraan, peran dan kontribusi lembaga perekonomian Penguatan jejaring antara pelaku dan lembaga perekonomian Melakukan fasilitasi kerja sama dan kemitraan antar pelaku perkonomian 5 Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah Peningkatan daya saing daerah Meningkatkan pelayanan perijinan investasi, pengembangan infrastruktur, penyesuaian penataan ruang, penataan regulasi 6 Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM Peningkatan profesionalisme pengeloaan koperasi dan UMKM. Menyediakan fasililatasi pelatihan dan pendampingan, kemudahan perijinan dan akses fasilitasi permodalan 7 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau Peningkatan jumlah dan kualiats sarana dan prasarana perdagangan Membangun sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan profesionalisme pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang. 8 Meningkatnya industri produk pertanian Peningkatan peran sektor industri yang mendukung pertanian Menata ruang untuk pengembangan industri, meningkatkan kemampuan, mutu manajemen industri yang mendukung pertanian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 7 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 9 Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD Meningkatkan kemampuan permodalan, mutu manajemen, pembinana dan pengawasan terhadap BUMD 10 Berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan perekonomian baru Pengembangan wilayah/kawasan pertumbuhan perekonomian 11 Berkembanganya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan perdesaan Meningkatkan jumlah tujuan wisata, mengembangkan destinasi wisata yang ada, meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan mengembangkan desa wisata 12 Meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keamanan pangan Menambah stok, mengembangkan keragaman konsumsi dan menjaga keamanan pangan masyarakat. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 8 Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance) No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik Penataan kelembagaan OPD berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah Menyusun dan menetapkan urusan, kewenangan, SOTK, standar pelayanan 2 Tersedianya produk hukum daerah yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Penataan prosedur dan produk hukum daerah Meningkatkan kompetensi penyusun, kualitas proses penyusunan, kualitas, penyebarluasan produk hukum daerah, pendayagunaan TI untuk dalam pembentukan produk hukum daerah 3 Meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada DPRD Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD Meningkatkan intensitas hubungan DPRD dan konstituen, membuka ruang kosnultasi publik dan meningkatkan kompetensi anggota DPRD. 4 Terwujudnya keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya Penguatan kerjasama, kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta pengembangan daerah otonom baru Mengadakan kerjasama peningkatan wilayah perbatasan, penguatan koordinasi dan konsultasi 5 Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah Mendayagunakan teknologi untuk penyelamatan arsip daerah, meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan. 6 Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang memadai Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan Menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, merehablitasi kantor kecamatan dan desa 7 Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik Pendayagunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Memanfaatkan sistem informasi, dan membuka informasi dan mempermudah pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 8 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Menjajaki kebutuhan, mengembangkan kebijakan berbasis penelitian menunjang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 9 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan penelitian dan pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan IPTEK sebagai bahan masukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 9 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan Peningkatan proses pratisipasi dan kualitas perencanaan daerah serta publikasi perencanaan daerah Membuka ruang partisipasi formal, informal dan berbasis TI, menjaga efektivitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah. 10 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel Peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan aset daerah Memperbesar belanja layanan publik strategis, mempertahankan WTP, meningkatkan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD 11 Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan etika aparatur pemerintahan Mewujudkan aparatur yang profesional, melayani dan dipercaya publik 12 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Pencegahan KKN melalui efektivitas pengawasan internal, penguatan sistem dan kultur aparatur Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik kepada pemerintah 13 Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelibatan LINMAS, peningkatan deteksi dini, menjalin kemitraan dengan APH dan masyarakat 14 Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partsipasi masyarakat Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat serta wawasan kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan dan budaya Menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik 15 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera Perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan desa Meningkatkan kompetensi, kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat 16 Tersedianya data informasi pembangunan daerah Penyelenggaraan Kabupaten Tasikmalaya Satu Data Melakukan integrasi data informasi pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VI - 10 Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar Peningkatan jaringan irigasi, sumber daya air, dan perhubungan serta penerangan Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur yang memadai dan aman untuk menunjang pertanian, lalu lintas orang dan barang 2 Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan Peningkatan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan Terpenuhinya standar perumahan dan permukiman yang layak, aman dan nyaman 3 Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu Terciptanya ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan daerah 4 Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu. Peningkatan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana Berkurangnya resiko bencana dan meningkatnya daya tahan masyarakat menghadapi bencana 5 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Terjaganya kelestarian lingkungan hidup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 1 Perumusan kebijakan umum dan program-program prioritas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Merumuskan kebijakan umum yang akan dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, secara garis besar terdapat empat hal yang diperhatikan, yaitu (1) Kebijakan dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan; (2) Operasionalisasi aparatur dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai; (3) Upaya-upaya yang mengungkit/mendorong kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan sumber daya manusia, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah; dan (4) upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan Daerah. Lebih spesifik, kebijakan umum Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 diarahkan untuk:
141. 1.Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (dedicated) pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021;
142. 2.Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target Nasional (SDGs, dan Nawacita serta Common Goal Jawa Barat); RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 2
143. 3.Penanganan bencana secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengutamakan mitigasi bencana serta peningkatan kerjasama lintas SKPD;
144. 4.Melaksanakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
145. 5.Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta Desa Wisata
146. 6.Fasilitasi pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan; dan
147. 7.Mewujudkan desa yang maju, sejahtera dan demokratis melalui paradigma Desa membangun dan membangun Desa (Gerbang Desa). 7.2. Kebijakan Kewilayahan Kebijakan kewilayahan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:
148. 1.pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
149. 2.pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
150. 3.pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
151. 4.pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
152. 5.pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
153. 6.optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
154. 7.pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
155. 8.peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 3 Kebijakan kewilayahan untuk 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah melalui kebijakan:
156. 1.melakukan revisi terhadap dokumen RTRTW untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan masyarakat.
157. 2.peningatkan konektivitas antar wilayah dan antar daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten dan Kota lain.
158. 3.meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur di wilayah perbatasan. Khusus untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota, direncanakan beberapa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 meliputi kegiatan :
159. 1.Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan
160. 2.Penuntasan Pembangunan Gedung Kantor
161. 3.Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman
162. 4.Pembangunan Utilitas
a.Jaringan Air Bersih
b.Jaringan Listrik
c.Jaringan Telepon
d.Jaringan drainase perkotaan
e.Jaringan teknologi komunikasi dan informasi 7.3. Kebijakan Pendanaan Pembangunan Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. 1.Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji serta belanja tetap. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 4
2. 2.Mengimplementasikan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) secara bertahap.
3. 3.Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk program Tasik SIAP.
4. 4.Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja langsung untuk bidang agribisnis dan pariwisata
5. 5.Pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis, maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada sentra-sentra produksi di perdesaan. Proporsi belanja langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar minimal 18 % dari total belanja langsung.
6. 6.Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang mempunyai nilai IPM terendah untuk memperoleh prioritas pendanaan atau program pembangunan. 7.4. Program Prioritas Bupati: TASIK SIAP Pada fase ketiga pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 yang sasarannya menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang berdaya saing, maka Bupati dan Wakil Bupati mengusung program prioritas yang dikemas dalam jargon TASIK SIAP. TASIK SIAP mengandung spirit kesiapan kepemimpinan dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat dan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. TASIK SIAP terdiri atas:
7. 1.SIAP 1: Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
8. 2.SIAP 2: Menjadikan sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas.
9. 3.SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
10. 4.SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
11. 5.SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 5 7.5. Program Pembangunan Daerah Selain program prioritas TASIK SIAP, secara lebih detail untuk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, mengusung beberapa program pembangunan daerah berdasarkan urusan daerah yang dikelompokkan berdasarkan misi. Program pembangunan daerah tersebut sebagaimana dilihat pada Tabel 7.1. Tabel 7.1. Program Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas. No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 1 Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial
12. 1.Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
13. 2.Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan 2 Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan keagamaan
14. 1.Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan
15. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan 3 Penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Urusan Pendidikan 4 Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi dan nilai akreditasi sekolah Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 5 Penyelenggaraan PAUD dan PLS Program pendidikan anak usia dini 6 Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 7 Penyediaan bantuan anggaran untuk peserta didik kurang mampu dan berprestasi Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 6 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 8 Pengingterasian dan pengembangan pendidikan inklusif
16. 1.Program pendidikan inklusif
17. 2.Program pendidikan luar biasa Urusan Pendidikan 9 Penyelenggaraan event dan pengeiriman delegasi siswa dalam setiap kompetisi Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 10 Penyediaan perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis Tekonologi Informasi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Urusan Perpustakaan 11 Peningkatan pola hidup sehat dan kesadaran terhadap pemenuhan gizi Program perbaikan gizi masyarakat Urusan Kesehatan 12 Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13 Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, tenaga medis dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
18. 1.Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
19. 2.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
20. 3.Program obat dan perbekalan kesehatan
21. 4.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesma s pembantu dan jaringannya
22. 5.Program Upaya Kesehatan Masyarakat
23. 6.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan masyarakat miskin Program pelayanan kesehatan penduduk miskin RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 7 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 15 Peningkatan mutu manajemen pelayanan, regulasi dan Teknologi Informasi kesehatan
24. 1.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Urusan Kesehatan
25. 2.Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 16 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, mendekatkan jarak layanan, peningkatan kesadaran ibu hamil, melahirkan dan msayarakat resiko tinggi.
26. 1.Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
27. 2.Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
28. 3.Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
29. 4.Program pelayanan kesehatan lanjut usia 17 Peningkatan kepesertaan KB dan kualitas Peserta KB
30. 1.Program KB Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
31. 2.Program pelayanan kontrasepsi
32. 3.Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 18 Pemerataan wilayah pertumbuhan pembangunan, pengendalian urbanisasi dan pendidikan transmigrasi.
33. 1.Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
34. 2.Program Transmigrasi Lokal
35. 3.Program Transmigrasi Regional Urusan Transmigrasi 19 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Tekonologi Informasi Program penataan administrasi kependudukan Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20 Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan lembaga publik, peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak
36. 1.Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
37. 2.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
38. 3.Program peningkatan kualitas hidup dan Urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 8 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan perlindungan perempuan
39. 4.Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
40. 5.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 21 Peningkatan pemberdayaan dan cakupan penanganan PMKS
41. 1.Program pemberdayana fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan PMKS Urusan sosial
42. 2.Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial
43. 3.Program pembinaan anak terlantar
44. 4.Program pembinaan eks penyakit sosial
45. 5.Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
46. 6.Program Keluarga Harapan 22 Peningkatan kompetensi dan daya saing, informasi dan akses ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan ketenagkerjaan dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan
47. 1.Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Urusan tenaga kerja
48. 2.Program peningkatan kesempatan kerja
49. 3.Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 23 Peningkatan keterlibatan pemuda, kompetensi pemuda dan pemberdayaan OKP
50. 1.Program peningkatan peran serta kepemudaan
51. 2.Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Urusan pemuda dan olahraga RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 9 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 24 Peningkatan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan prestasi olah raga
52. 1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
53. 2.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 25 Pengembangan event kebudayaan yang terintegrasi dengan wisata, pengembangan nilai dan pelestarian budaya lokal
54. 1.Program pengembangan nilai budaya Urusan kebudayaan
55. 2.Program pengelolaan kekayaan budaya
56. 3.Program pengelolaan keragaman budaya
57. 4.Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya 26 Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia
58. 1.Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Urusan sosial
59. 2.Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 27 Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan akses permodalan bagi RTS Program koordinasi penanggulangan kemiskinan Urusan Sosial Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 1 Peningkatan akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, kompetensi petani
60. 1.Program peningkatan kesejahteraan petani Urusan pertanian
61. 2.Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
62. 3.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 2 Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan, perkebunan
63. 1.Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Urusan pertanian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 10 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan
64. 2.Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
65. 3.Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
66. 4.Program peningkatan produksi hasil peternakan
67. 5.Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
68. 6.Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
69. 7.Program pengembangan budidaya perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan
70. 8.Program pengembangan perikanan tangkap 3 Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku ekonomi serta kemitraan antar pelaku usaha
71. 1.Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
72. 2.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Urusan Koperasi dan KUKM 4 Penguatan jejaring antara pelaku dan lembaga perekonomian Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan KUKM 5 Peningkatan daya saing dan investasi daerah
73. 1.Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Urusan penanaman modal
74. 2.Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6 Peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM.
75. 1.Program penciptaan iklim usaha kecil yang kondusif Urusan Koperasi dan KUKM
76. 2.Program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 11 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan
77. 3.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
78. 4.Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 7 Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan pembinaan pedagang
79. 1.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Urusan perdagangan
80. 2.Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 8 Peningkatan peran sektor industri yang mendukung pertanian
81. 1.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Urusan industri
82. 2.Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi
83. 3.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
84. 4.Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 9 Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD
85. 1.Program penyertaan modal Urusan penanaman modal
86. 2.Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 10 Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan perekonomian baru Pengembangan wilayah/kawasan pertumbuhan perekonomian Aspek Perencanaan 11 Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan perdesaan
87. 1.Program pengembangan Desa Wisata Urusan pariwisata
88. 2.Program pengembangan destinasi pariwisata
89. 3.Program pengembangan kemitraan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 12 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan
90. 4.Program pengembangan pemasaran pariwisata 12 Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keamanan pangan Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Urusan pangan Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance). No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 1 Penataan kelembagaan OPD berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah
91. 1.Program penataan OPD SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
92. 2.Program penataan ketatalaksanaan
93. 3.Program peningkatan pelayanan publik
94. 4.Program peningkatan kinerja perangkat daerah
95. 5.Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
96. 6.Pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan pembangunan daerah
97. 7.Program peningkatan sistem pelaporan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 Penataan prosedur dan produk hukum daerah Program Penataan Peraturan Perundang- undangan SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah 3 Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD
98. 1.Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
99. 2.Program pengawasan 4 Penguatan kerjasama, kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta pengembangan daerah otonom baru
100. 1.Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
101. 2.Program penataan daerah otonom baru RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 13 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 5 Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah
102. 1.Program peneraparan e-digitalisasi arsip
103. 2.Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
104. 3.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
105. 4.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
106. 5.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Urusan kearsipan 6 Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan
107. 1.Program pembangunan kantor pemerintah SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
108. 2.Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah 7 Pendayagunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
109. 1.Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Urusan Komunikasi Dan Informatika
110. 2.Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
111. 3.Program kerjasama informasi dan media massa
112. 4.Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
113. 5.Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 8 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai bahan masukan kebijakan Program Pengkajian Penggalian Pembangunan Khazanah Potensi Daerah SKPD yang menangani Penelitian dan Pengembangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 14 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 9 Peningkatan proses pratisipasi dan kualitas perencanaan daerah serta publikasi perencanaan daerah
114. 1.Program perencanaan pembangunan daerah Aspek perencanaan
115. 2.Program Kerjasama Pembangunan 10 Peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan aset daerah
116. 1.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang menangani Keuangan
117. 2.Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
118. 3.Program optimalisasi pengelolaan aset daerah
119. 4.Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 11 Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan etika aparatur pemerintahan
120. 1.Program penyelenggaran pendidikan dan pelatihan SKPD yang menangani Kepegawaian
121. 2.Program Pendidikan Kedinasan
122. 3.Program pembinaan aparatur
123. 4.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
124. 5.Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12 Pencegahan KKN melalui efektivitas pengawasan internal, penguatan sistem dan kultur aparatur
125. 1.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SKPD yang menangani Pengawasan
126. 2.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
127. 3.Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
128. 4.Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 15 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan
129. 5.Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
130. 6.Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 13 Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
131. 1.Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
132. 2.Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14 Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat serta wawasan kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan dan budaya
133. 1.Program pengembangan wawasan kebangsaan
134. 2.Program pendidikan politik masyarakat 15 Perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan desa
135. 1.Program pengembangan ekonomi perdesaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
136. 3.Program peningkatan kapasitas aparatur desa
137. 4.Program peningkatan kerjasama antar desa dan pemberdyaan BKAD
138. 5.Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
139. 6.Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
140. 7.Program peningkatan kerjasama antar desa dan pemberdyaan BKAD RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 16 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 16 Penyelenggaraan Kabupaten Tasikmalaya Satu Data Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Urusan statistik Misi Keempat : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 1 Peningkatan jaringan irigasi, sumber daya air, dan perhubungan serta penerangan
141. 1.Program pembangunan jalan dan jembatan Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
142. 2.Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
143. 3.Program pengembangan&pengelola an jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
144. 4.Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
145. 5.Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
146. 6.Program pembangunan infrastruktur perdesaan
147. 7.Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2 Peningkatan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
148. 1.Program pengembangan perumahan Urusan perumahan rakyat dan permukiman
149. 2.Program lingkungan sehat perumahan 3 Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu
150. 1.Program perencanaan tata ruang Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
151. 2.Program pemanfaatan tata ruang
152. 3.Program pengendalian pemanfaatan ruang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 17 No. Strategi Program Prioritas SKPD Penanggungjawab Urusan 4 Peningkatan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana Program tanggap dan penanggulangan bencana Urusan sosial 5 Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
153. 1.Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Urusan Lingkungan Hidup
154. 2.Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
155. 3.Program perlindungan dan konservasi SDA
156. 4.Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
157. 5.Program peningkatan pengendalian polusi
158. 6.Program pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VIII - 1 Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan kepentingan untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Sehingga adanya suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan. Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) A Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1 Pendidikan - Program Pendidikan Anak Usia Dini Misi 1 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 59.25 62 7,695,475,000 65 7,695,475,000 68 7,867,975,000 71 7,917,975,000 75 8,080,475,000 80 8,130,475,000 80.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108,305,590,000 109,783,976,300 112,900,683,626 116,646,982,299 119,053,390,944 119,266,241,503 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Sederajat % 100.12 100 100 100 100 100 100 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Sederajat % 100.02 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat % 98.54 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs Sederajat % 97.68 99 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Ketersedianan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12 - 150.27 165 - 182 - 200 - 220 - 242 - 266 - 266.21 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Ketersedianan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 - 191.31 210 - 231 - 255 - 280 - 308 - 339 - 338.92 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI - 16.65 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 29 - 29.50 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs - 12.58 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 22.29 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Rombel/Guru SDMI - 1.48 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik % 69.27 79 - 81 - 83 - 85 - 87 - 89 - 89.27 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik Baik % 84.22 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94.27 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Putus Sekolah (DO) SD- MI % 0.000080 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.000020 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Putus Sekolah (DO) SMP- MTs % 0.000140 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.000050 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Lulusan (AL) SDMI % 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Lulusan (AL) SMP-MTs % 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs % 98,65 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 56.11 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 81.59 85 - 90 - 95 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 15.70 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 29.29 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % 19.10 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % 26.78 30 - 47 - 64 - 81 - 98 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi % 31.80 40 - 60 - 80 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 85.86 87 - 90 - 93 - 96 - 99 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang memiliki 6 orang guru % 51.06 55 - 63 - 71 - 79 - 87 - 95 - 95.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 47.28 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 75.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 97.34 98 - 99 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 96.42 98 - 99 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 1 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 97.91 98 - 99 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 81.59 83 - 88 - 93 - 98 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat % 93.76 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan % 65.69 70 - 80 - 90 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Pendidikan Menengah 23,125,250,000 27,166,930,000 26,982,303,600 26,908,384,672 24,147,187,365 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA-SMK-MAPaket C % 65.19 67 69 26,557,250,000 71 73 75 77 77.19 Misi 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK-MA Paket C % 68.88 71 - 73 - 75 - 77 - 79 - 81 - 82.88 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Ketersediaan SMA-SMK- MA terhadap Penduduk Usia 16- 18 Tahun % 28.51 30 - 31 - 33 - 35 - 36 - 38 - 38.21 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rasio Guru SMA-SMKMA/ Murid SMA-SMKMA % 13.34 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 20 - 20.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Sekolah Pendidikan SMA-SMK Kondisi Bangunan Baik % 91.71 94 - 96 - 98 - 99 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Putus Sekolah (DO) SMA- SMK-MA % 1.18 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.03 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Lulusan (AL) SMA-SMK- MA % 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMASMK-MA % 80.00 82 - 84 - 86 - 88 - 90 - 92 - 92.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Pendidikan Non Formal Misi 1 6,837,800,000 6,837,800,000 6,837,800,000 6,837,800,000 6,837,800,000 6,837,800,000 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Angka Melek Huruf (AMH) % 99.25 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99.32 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7.25 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7.37 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Jumlah PKBM Aktif PKBM 109 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 115 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Jumlah Warga Belajar Paket A PKBM 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1000 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Jumlah Warga Belajar Paket B Wb 2200 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3,000 - 3000 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Jumlah Warga Belajar Paket C Wb 2010 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3500 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Jumlah Lembaga Kursus Lembaga 91 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Pendidikan Inklusif Misi 1 Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif Sekolah 4 39 410,000,000 39 663,500,000 78 663,500,000 78 917,000,000 117 917,000,000 117 1,151,000,000 117 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Misi 1 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 82.13 85 623,900,000 87 623,900,000 89 623,900,000 91 623,900,000 93 623,900,000 95 623,900,000 95.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan ( PKB ) bagi tenaga Pendidik % 5.27 7 - 37 - 67 - 97 - 100 - 100 - 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Guru yang Memenuhi Sertifikasi Jabatan Guru % 49.59 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 80.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Nilai Uji Kompetensi Guru ( UKG ) % 40.1 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 75.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Nilai Rata - Rata Ujian Nasional ( US/ UM ) : - - - - - - SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 SD - MI 7.69 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 SMP - MTs 5.75 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 SMA - SMK/ MA 6.18 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7.38 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Misi 1 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pendidikan Dok 1 1 623,900,000 1 623,900,000 1 623,900,000 1 623,900,000 1 623,900,000 1 623,900,000 1 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Prosentase SD/MI yang menerapkan prinsip - prinsip MBS ( Managemen Berbasis Sekolah ) % 90.46 92 - 94 - 96 98 99 100 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Prosentase SMP/MTs yang menerapkan prinsip - prinsip MBS ( Managemen Berbasis Sekolah ) % 83.37 85 - 87 - 89 91 92 100 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 1 Prosentase SMA/SMK/MA/MAK yang menerapkan prinsip - prinsip MBS ( Managemen Berbasis Sekolah ) % 90.20 92 - 94 - 96 98 99 100 100.00 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Pelayanan Pendidikan bagi Keluarga Miskin Misi 1 Jumlah penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) Siswa 65,658 66,971 - 69,676 - 71,071 72,491 73,947 74,968 74,968 SKPD yang menangani urusan pendidikan Misi 1 Jumlah penerima bantuan siswa miskin daerah jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) Siswa 0 - - 1,366 - 1,394 1,421 1,450 1,470 1,470 SKPD yang menangani urusan pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Misi 1 Jumlah perpustakaan sekolah Buah 573 50 - 50 - 60 60 60 60 340 SKPD yang menangani urusan pendidikan 2 Kesehatan Misi 1 - Program Pelayanan Kesehatan Ibu Misi 1 Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar % 87.20 100 2,000,000,000.00 100 2,000,000,000.00 100 2,000,000,000.00 100 2,000,000,000.00 100 2,000,000,000.00 100 2,000,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar % 91.22 100 1,500,000,000.00 100 1,500,000,000.00 100 1,500,000,000.00 100 1,500,000,000.00 100 1,500,000,000.00 100 1,500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 50.83 63 200,000,000.00 67 250,000,000.00 71 300,000,000.00 75 350,000,000.00 80 400,000,000.00 80 400,000,000.00 80 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita Misi 1 Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 97.96 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Angka kelangsungan hidup bayi o/oo 991 991 1,000,000,000.00 992 1,000,000,000.00 993 1,000,000,000.00 994 1,000,000,000.00 995 1,000,000,000.00 995 1,000,000,000.00 995 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. % 75.58 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar Misi 1 Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. % 100 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Misi 1 Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. % 100 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Misi 1 Angka usia harapan hidup th 68.69 69 500,000,000.00 69 500,000,000.00 69 500,000,000.00 69 500,000,000.00 69 500,000,000.00 69 500,000,000.00 69.1 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 24.25 100 350,000,000.00 100 350,000,000.00 100 350,000,000.00 100 350,000,000.00 100 350,000,000.00 100 350,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Tidak Menular Misi 1 Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar. % 7 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. % 5 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Pada Penyakit Menular Misi 1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA % 54.41 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. % 10 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 91.74 92 150,000,000.00 94 200,000,000.00 96 250,000,000.00 98 300,000,000.00 100 350,000,000.00 100 350,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 500,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Misi 1 Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. % 100 100 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100 300,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Higiene Sanitasi Pangan Misi 1 Cakupan anak di satuan pendidikan dasar mendapatkan pangan yang aman dan sehat. % 70 100 400,000,000.00 100 400,000,000.00 100 400,000,000.00 100 400,000,000.00 100 400,000,000.00 100 400,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Misi 1 Persentase Balita Gizi Buruk % 0.07 0.07 500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0 500,000,000 0.02 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan % 100 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Misi 1 Cakupan kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50% % 50 50 300,000,000.00 65 400,000,000.00 70 500,000,000.00 75 600,000,000.00 80 700,000,000.00 80 700,000,000.00 80 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan kecamatan mempunyai cakupan Desa Siaga Aktif mencapai 50% % 35 35 300,000,000.00 45 400,000,000.00 55 500,000,000.00 65 600,000,000.00 80 700,000,000.00 80 700,000,000.00 80 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Serta Jaringannya Misi 1 Cakupan Puskesmas % 102 102 300,000,000.00 102 300,000,000.00 102 300,000,000.00 102 300,000,000.00 102 300,000,000.00 102 300,000,000.00 102 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan Puskesmas Pembantu % 43.5 43.5 600,000,000.00 43.8 600,000,000.00 44.1 600,000,000.00 44.4 600,000,000.00 44.7 600,000,000.00 44.7 600,000,000.00 44.7 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1:30.000) 1/30,000 1/43,340 1/42,341 3,000,000,000.00 1/42,341 - 1/41,333 3,000,000,000.00 1/40,372 3,000,000,000.00 1/39,454 3,000,000,000.00 1/39,454 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk 1/10,000 1/11,346 1/11,346 - 1/11,000 1,200,000,000 1/11,000 1/10,849 1,200,000,000.00 1/10,849 1/10,849 1/10,849 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Misi 1 Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Cikatomas buah 0 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000.00 1 15,000,000,000.00 1 5,000,000,000.00 1 5,000,000,000.00 1 5,000,000,000.00 1 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjya, Karangnunggal buah 0 - - 3 1,500,000,000.00 3 9,000,000,000.00 3 2,100,000,000.00 3 3,000,000,000.00 3 3,000,000,000.00 3 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk % 0.17 0.17 240,000,000 0.18 240,000,000.00 0.19 240,000,000.00 0.2 240,000,000.00 0.21 240,000,000.00 0.21 240,000,000.00 0.21 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Misi 1 Cakupan Puskesmas Dengan Pendampingan Tim Akreditasi Propvinsi % 5 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000.00 2 1,000,000,000.00 2 1,000,000,000.00 2 1,000,000,000.00 2 1,000,000,000.00 2 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Rasio dokter per satuan penduduk % 0.17 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.21 0.21 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 0.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.7 0.7 0.7 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Misi 1 Cakupan ketersediaan obat essential di Puskesmas % 80 80 15,000,000,000.00 85 16,000,000,000.00 90 17,000,000,000.00 95 18,000,000,000.00 100 19,000,000,000.00 100 19,000,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Misi 1 Cakupan penduduk miskin dengan jaminan kesehatan % 40 60 20,000,000,000.00 70 25,000,000,000.00 80 30,000,000,000.00 90 35,000,000,000.00 100 40,000,000,000.00 100 40,000,000,000.00 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan Misi 1 Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin % 31 30 1,150,000,000 30 1,150,000,000 30 1,150,000,000 30 1,150,000,000 30 1,150,000,000 30 1,150,000,000 30 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Misi 1 Cakupan Puskesmas yang tersedia perangkat Sistem Informasi Kesehatan untuk akses pelayanan e-health % 5 15 300,000,000 35 400,000,000 55 500,000,000 75 600,000,000 95 700,000,000 95 700,000,000 95 SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Misi 1 Peningkatan Kelas RS SMC menjadi Kelas B Kelas C C 500,000,000 C 500,000,000 B 1,000,000,000 B 500,000,000 B 500,000,000 B 500,000,000 B SKPD yang menangani urusan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Misi 1 Program Akreditasi RSUD SMC Status Akreditas Belum terakreditasi Akreditasi Penuh 500,000,000 Akreditasi Penuh Akreditasi Penuh Akreditasi Penuh 500,000,000 Madya Madya Madya SKPD yang menangani urusan kesehatan Program BLUD RS SMC Misi 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS SMC % 30,000,000,000 100 36,000,000,000 100 45,000,000,000 100 50,000,000,000 100 70,000,000,000 100 75,000,000,000 100 80,000,000,000 100 SKPD yang menangani urusan kesehatan 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya Proram pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Misi 4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat persen 39.16 41 1,431,000,000 43 1,750,000,000 45 2,000,000,000 48 2,250,000,000 50 2,500,000,000 52 2,750,000,000 55 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Misi 4 Terbangunnya gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya unit 18 1 15,000,000,000 3 24,000,000,000 3 25,500,000,000 3 27,000,000,000 3 28,500,000,000 - - 31 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 4 Terehabilitasinya kantor kecamatan buah 20 3 1,600,000,000 4 2,000,000,000 4 2,000,000,000 4 2,000,000,000 4 2,000,000,000 - - 39 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Misi 4 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota titik genangan 0 - - - - 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 8 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Misi 4 Persentase pembangunan jalan lingkar 4 wilayah dan perbatasan % 78,313,968,219 10 117,470,952,328 23 133,133,745,972 23 148,796,539,616 23 164,459,333,260 23 140,965,142,794 100 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Persentase pembangunan jembatan di wilayah perbatasan 10 23 23 23 23 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Misi 4 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 51.34 59 67 76 87 99 100 100 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Persentase jembatan dalam kondisi baik % 84.37 87 89 92 95 97 100 100 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Misi 4 Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan % 20 40 60 80 100 100 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Misi 4 Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi Buah 195 309 423 537 651 765 879 879 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program Perencanaan Tata Ruang Misi 4 Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang buah 1 0 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 6 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang buah 0 - 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 5 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah wilayah/ kawasan yang memiliki peta dasar dan penggunaan lahan skala 1: 5000 buah 6 - 1,200,000,000 2 1,200,000,000 2 1,200,000,000 2 1,200,000,000 2 1,200,000,000 2 1,200,000,000 16 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah dokumen rencana tata ruang buah 2 5 320,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 17 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah dokumen kajian bidang penataan ruang buah 0 - 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 5 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program Pemanfaatan Ruang Misi 4 Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang buah 0 - 250,000,000 - 250,000,000 1 250,000,000 - 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 3 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pengendalian pemanfaatan ruang buah 0 - 250,000,000 - 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 4 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kegiatan 1 3 75,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 24 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang buah 0 - - 1 500,000,000 - - - - - - - - 1 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah dokumen kajian perwujudan program pemanfaatan ruang buah 0 - - 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 5 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang buah 1 - - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 6 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 4 Persentase Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan persen 0 - - 1 3,000,000,000 1 3,500,000,000 1 4,000,000,000 1 4,500,000,000 1 4,500,000,000 5 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Misi 4 Rekomendasi IMB yang dikeluarkan unit 500 100,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000 500 100,000,000 3,000 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang buah 0 - - 1 100,000,000 - - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 4 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Misi 4 Jumlah instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang kegiatan 0 - - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Misi 4 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU persen 6.56 3 400,000,000 3 450,000,000 3 500,000,000 3 550,000,000 3 600,000,000 3 6,500,000,000 25.00 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi unit 6783 400 7,000,000,000 500 7,500,000,000 500 7,500,000,000 500 7,500,000,000 500 7,500,000,000 500 7,500,000,000 9,683 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan ha 115.3 1 100,000,000 1 200,000,000 1 300,000,000 1 400,000,000 1 500,000,000 1 600,000,000 109 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan Misi 4 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman persen 55.4 2 2,000,000,000 2 3,000,000,000 2 4,000,000,000 2 5,000,000 2 6,000,000,000 2 7,000,000,000 67 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat persen 39.16 2 1,431,000,000 2 1,750,000,000 2 2,000,000,000 2 2,250,000,000 2 2,500,000,000 2 2,750,000,000 51 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 Persentase luas jalan lingkungan terhadap luas wilayah kabupaten persen 35.51 1 6,000,000,000 1 6,000,000,000 1 6,000,000,000 1 6,000,000,000 1 6,000,000,000 1 6,000,000,000 42 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran persen 52.78 53 50,000,000 55 6,000,000,000 57 200,000,000 59 200,000,000 61 200,000,000 63 200,000,000 63 SKPD yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Misi 3 Terlaksananya pertemuan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Frekuensi 0 6 200,000,000 7 225,000,000 8 250,000,000 8 250,000,000 8 250,000,000 8 250,000,000 45 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat % 100 100 1,091,950,000 100 2,650,000,000 100 2,275,000,000 100 4,525,000,000 100 3,085,000,000 100 3,485,000,000 100 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Cakupan patroli petugas Satpol PP orang 0.23 48 225,000,000 60 300,000,000 100 480,000,000 150 550,000,000 200 600,000,000 250 630,000,000 6 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Jumlah Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kali 46 40 691,950,000 37 1,700,000,000 34 1,400,000,000 30 3,175,000,000 25 1,930,000,000 20 1,930,000,000 146 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Jumlah unjuk rasa yang diamankan Kali 15 14 100,000,000 13 110,000,000 12 120,000,000 11 130,000,000 10 140,000,000 9 140,000,000 55 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Misi 3 Terlaksananya siskamswakarsa di daerah orang 0 78 50,000,000 100 100,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 778 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program pengembangan wawasan kebangsaan Misi 3 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan orang 0 500 500,000,000 500 500,000,000 550 550,000,000 550 550,000,000 550 550,000,000 550 550,000,000 3,200 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Misi 3 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan orang 0 200 200,000,000 200 200,000,000 250 250,000,000 250 250,000,000 250 250,000,000 250 250,000,000 1,400 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Misi 3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk % 52.55 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten % 0.525 0 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 1 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Misi 3 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba orang 100 100 100,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 850 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyaarakat % 0 - - 100 750,000,000 100 750,000,000 100 900,000,000 100 1,050,000,000 100 1,050,000,000 100 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program pendidikan politik masyarakat Misi 3 Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati % 60.33 61 1,500,000,000 - 61 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Partisipasi Pemilhan Gubernur/Wakil Gubernur % 65.94 67 1,500,000,000 - 67 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Partisipasi Pemilihan Legislatif % 73.54 75 1,500,000,000 - 75 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Partisipasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden % 68.61 70 1,500,000,000 - 70 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP orang 350 100,000,000 350 100,000,000 350 100,000,000 350 100,000,000 350 100,000,000 1,750 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Misi 3 Penegakan PERDA % 100 100 464,000,000 100 1,200,000,000 100 1,045,000,000 100 1,200,000,000 100 1,400,000,000 100 1,525,000,000 100 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertban Umum dan Ketentraman masyarakat Kali 4 200,000,000 4 250,000,000 4 300,000,000 4 300,000,000 4 300,000,000 20 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada Lainnya Kali 0 1 228,000,000 1 2,600,000,000 1 2,040,000,000 1 2,400,000,000 1 2,800,000,000 1 2,800,000,000 5 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Misi 3 Meningkatnya Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal merk hasil tembakau 18 10 233,417,921 11 250,000,000 12 250,000,000 13 250,000,000 14 250,000,000 15 250,000,000 15 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk % 0.0082 0 1 1 1 1 1 1 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Misi 3 Jumlah PPNS per Perda yang ada % 14 16 18 20 22 24 26 26 SKPD yang menangani Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6 Sosial Program pembinaan anak terlantar Jumlah anak terlantar yang tertangani orang 20 20 150,000,000 20 200,000,000 20 250,000,000 40 300,000,000 40 300,000,000 40 300,000,000 40 Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar yang dilatih orang 95 100,000,000 148 150,000,000 60 200,000,000 60 250,000,000 60 250,000,000 60 300,000,000 100 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Terlatihnya keterampilan penghuni panti asuhan/jompo % 100 100 50,000,000 100 50,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keterampilan orang 70 75 200,000,000 80 225,000,000 85 250,000,000 90 275,000,000 90 275,000,000 95 300,000,000 100 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Terlaksananya kerjasama yang baik antara masyarakat dan dunia usaha % 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 120,000,000 100 125,000,000 100 125,000,000 100 150,000,000 100 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah orang yang tertangani orang 200 250 875,000,000 275 900,000,000 300 950,000,000 300 950,000,000 300 950,000,000 300 1,000,000,000 300 Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Misi 1 Cakupan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % - 50 1,000,000,000 60 1,225,000,000 70 2,250,000,000 80 2,750,000,000 90 300,000,000 100 325,000,000 100 SKPD yang menangani Sosial Program pembinaan penyandang cacat dan trauma Misi 1 Peningkatan Kapasitas Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) % 0 16 500,000,000 16 500,000,000 16 500,000,000 16 500,000,000 16 500,000,000 20 600,000,000 100 SKPD yang menangani Sosial Tanggap dan Penanggulangan Bencana Misi 4 Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana orang 3900 500 250,000,000 500 250,000,000 500 250,000,000 500 250,000,000 500 250,000,000 500 250,000,000 6900 SKPD yang menangani Kebencanaan Misi 4 Jumlah Desa Tangguh bencana Desa 7 3 750,000,000 3 750,000,000 3 750,000,000 3 750,000,000 3 750,000,000 3 750,000,000 25 SKPD yang menangani Kebencanaan Misi 4 Tersedianya dokumen mitigasi bencana Dokumen 7 5 300,000 5 300,000,000 3 180,000,000 20 SKPD yang menangani Kebencanaan Misi 4 Tersedianya sarana Penanggulangan Bencana Paket 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 7 SKPD yang menangani Kebencanaan Misi 4 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana % 90 90 7,000,000,000 90 7,000,000,000 90 7,000,000,000 90 7,000,000,000 90 7,000,000,000 90 7,000,000,000 90 SKPD yang menangani Kebencanaan Misi 4 Persentase Penanganan Rehab/rekonstruksi % 0 60 500,000,000 65 500,000,000 70 1,000,000,000 75 1,000,000,000 80 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 SKPD yang menangani Kebencanaan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Misi 3 Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bagi Satlinmas orang 0 78 50,000,000 100 100,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 150 150,000,000 778 SKPD yang menangani Kebencanaan B 1 Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Misi 1 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 0 12,52 300,000,000 14,15 390,000,000 20,22 450,000,000 33,81 500,000,000 45,15 5,750,000,000 46,33 575,000,000 46,33 SKPD yang menangani Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Misi 1 Jumlah Wirausaha Baru Wirausaha 0 200 5,000,000,000 200 5,000,000,000 200 5,000,000,000 200 5,000,000,000 200 5,000,000,000 200 5,000,000,000 1200 SKPD yang menangani Tenaga Kerja Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Misi 1 Cakupan Penanganan Perselisihan buruh dan pengusaha % 0 100 25,000,000 100 30,000,000 100 35,000,000 100 40,000,000 100 45,000,000 100 48,000,000 100 SKPD yang menangani Tenaga Kerja 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Misi 1 Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan &pelatihan tataboga, tata, tata busana Orang 40 100 50,000,000.00 100 250,000,000.00 100 350,000,000.00 100 450,000,000.00 100 550,000,000.00 100 650,000,000.00 600 SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Misi 1 Cakupan Peningkatan Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) % 0 20 300,000,000 40 450,000,000 60 600,000,000 80 750,000,000 100 950,000,000 100 950,000,000 100 SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Misi 1 Meningkatnya melek hurup perempuan usia 15 Tahun % 99.16 100 800,000,000.00 100 1,000,000,000.00 100 1,200,000,000.00 100 1,400,000,000.00 100 1,600,000,000.00 100 1,600,000,000 100 SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Misi 1 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 88 100 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Misi 1 Terwujudnya Pembinaan Peran Serta dan Kesetraan Gender dalam Pembangunan Jenis Kegiatan 0 2 400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 3 600,000,000 3 600,000,000 3 600,000,000 3 SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Misi 1 Tercapaianya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender % 0 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 SKPD yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Pangan Misi 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Misi 2 Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat Kelompok 20 30 700,000,000 159 725,000,000 164 750,000,000 169 800,000,000 169 850,000,000 169 850,000,000 860 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Ton 62 70 1,000,000,000 80 1,100,000,000 90 1,200,000,000 100 1,300,000,000 110 1,400,000,000 110 1,400,000,000 110 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 0 50 1,450,000,000 60 1,750,000,000 70 2,000,000,000 80 2,250,000,000 90 2,500,000,000 90 2,500,000,000 90 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Panel Harga Laporan 12 12 45,000,000 12 50,000,000 12 55,000,000 12 60,000,000 12 65,000,000 12 65,000,000 72 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Lembaga Akses Pangan masyarakat (LAPM) LAPM 0 2 200,000,000 3 300,000,000 4 400,000,000 5 500,000,000 6 600,000,000 6 600,000,000 6 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari Desa 24 80 880,000,000 82 890,000,000 84 900,000,000 86 910,000,000 88 920,000,000 88 920,000,000 88 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Fasilitasi Pameran pangan lokal tingkat provinsi dan pusat Frekuensi 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 12 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Pendampingan Mandiri Pangan Desa 26 20 300,000,000 23 400,000,000 26 450,000,000 29 560,000,000 29 560,000,000 29 560,000,000 29 SKPD yang menangani Pangan Misi 2 Pemutakhiran data kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA) Peta 0 1 150,000,000 1 175,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 SKPD yang menangani Pangan 4 Pertanahan; Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah Misi 3 Penataan Penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah % 0 20 300,000,000 30 300,000,000 40 300,000,000 45 300,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 SKPD yang menangani Pertanahan Penyuluhan hukum pertanahan % 0 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 SKPD yang menangani Pertanahan Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan Misi 3 Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan % 0 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 SKPD yang menangani Pertanahan Program Pengembangan sistim informasi pertanahan Misi 3 Penyusunan Sistem Informsi Pertanahan % 0 100 500,000,000 SKPD yang menangani Pertanahan 5 Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Misi 4 Persentase pengurangan sampah di perkotaan persen 38.77 2 1,500,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 3 2,000,000,000 50.77 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Jumlah TPA/ TPAS/ TPAST yang terbangun unit 1 1 1,750,000,000 1 27,600,000,000 1 18,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 7 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Misi 4 Persentase penanganan sampah % 0.5 3,000,000,000 0.5 3,000,000,000 0.5 3,000,000,000 0.5 3,000,000,000 0.5 3,000,000,000 0.5 3,000,000,000 3 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk paket 1 500,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 2 1,000,000,000 3 1,500,000,000 12 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) paket 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 12 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 4 Ketersediaan motor angkut sampah unit 59 1,475,000,000 59 1,475,000,000 59 1,475,000,000 58 1,450,000,000 58 1,450,000,000 58 1,450,000,000 351 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Misi 4 Penegakan hukum lingkungan dokumen 3 3 600,000,000 8 1,450,000,000 7 850,000,000 5 800,000,000 5 800,000,000 5 800,000,000 33 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. perusahaan 64 17 150,000,000 18 360,000,000 18 360,000,000 18 410,000,000 18 460,000,000 18 460,000,000 107 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah unit 5 5 3,300,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 1 1,600,000,000 1 1,600,000,000 13 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Meningkatnya jumlah ruang khusus merokok di OPD Kab. Tasikmalaya unit 8 2 80,000,000 2 80,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 12 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Meningkatnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah unit 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 6 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Misi 4 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air ha 30 30 1,000,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 110 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi buah 33 5 500,000,000 5 500,000,000 5 500,000,000 5 500,000,000 5 500,000,000 25 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Meningkatnya jumlah taman keanekaragaman hayati buah 2 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 7 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Misi 4 Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup orang 400 400 300,000,000 400 300,000,000 400 300,000,000 400 300,000,000 400 300,000,000 400 300,000,000 2400 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Kerjasama kemitraan pengelolaan lingkungan hidup sekolah/ pesantren 20 10 1,000,000,000 5 900,000,000 5 900,000,000 5 1,000,000,000 5 1,000,000,000 5 1,000,000,000 35 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Misi 4 Publikasi lingkungan hidup kali 4 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 24 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Misi 4 Cakupan Penanganan Pencemaran status mutu air % 35 35 250,000,000 45 300,000,000 55 360,000,000 60 420,000,000 65 313,000,000 65 313,000,000 65 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Misi 4 Luas kawasan yang dikonservasi paket 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 2 2,000,000,000 12 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Misi 4 Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan dokumen 1 3 650,000,000 3 550,000,000 3 600,000,000 3 650,000,000 3 650,000,000 3 650,000,000 18 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah Misi 4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat persen 39.16 1 1,431,000,000 2 1,750,000,000 2 2,000,000,000 2 2,250,000,000 2 2,500,000,000 2 2,750,000,000 50.16 SKPD yang menangani Lingkungan Hidup 6 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Program Penataan Administrasi Kependudukan Misi 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk rasio 0.98 0.98 1,000,000,000 0.98 1,100,000,000 0.98 1,200,000,000 1.00 1,300,000,000 1.00 1,500,000,000 1.00 1,750,000,000 1.00 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Rasio bayi berakte kelahiran rasio 0.43 0.44 300,000,000 0.45 400,000,000 0.46 500,000,000 0.47 600,000,000 0.48 700,000,000 0.49 800,000,000 0.48 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Cakupan Penerbitan KTP el % 98 98.25 500,000,000 98.50 600,000,000 98.75 700,000,000 99.00 800,000,000 99.25 900,000,000 99.50 1,000,000,000 99.25 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk % 43.06 43.50 500,000,000 44.00 600,000,000 44.50 700,000,000 45.00 800,000,000 45.50 900,000,000 46.00 1,000,000,000 45.50 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Ketersediaan database kependudukan ada/tidak ada ada 200,000,000 ada 300,000,000 ada 400,000,000 ada 500,000,000 ada 600,000,000 ada 700,000,000 ada SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/ belum sudah sudah 1,000,000,000 sudah 1,100,000,000 sudah 1,200,000,000 sudah 1,300,000,000 sudah 1,400,000,000 sudah 1,500,000,000 sudah SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 1 Cakupan Penerbitan KK % 92 93 1,000,000,000 94 1,100,000,000 95 1,200,000,000 96 1,300,000,000 97 1,400,000,000 98 1,500,000,000 97 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran % 43 44 500,000,000 45 600,000,000 46 600,000,000 47 700,000,000 48 800,000,000 49 900,000,000 48 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Misi 1 Cakupan Penerbitan Akte Kematian % 0.33 8.33 200,000,000 8.55 300,000,000 9.00 400,000,000 9.50 500,000,000 10 600,000,000 10.50 700,000,000 10 SKPD yang menangani Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100 100 1,000,000,000 100 2,000,000,000 100 2,500,000,000 100 3,000,000,000 100 3,500,000,000 100 4,500,000,000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Misi 2 Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) % 0 100 2,500,000,000 100 3,000,000,000 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 100 4,500,000,000 100 5,000,000,000 5,000,000,000 SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Misi 2 Cakupan Pembinaan BumDes % 0 100 100,000,000 100 500,000,000 100 1,000,000,000 100 1,500,000,000 100 2,000,000,000 100 2,500,000,000 2,500,000,000 SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Misi 2 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 0 100 1,000,000,000 100 2,000,000,000 100 2,500,000,000 100 3,000,000,000 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 4,000,000,000 SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Misi 2 Cakupan pembinaan PKK % 0 100 100,000,000 100 200,000,000 100 300,000,000 100 400,000,000 100 500,000,000 100 600,000,000 600,000,000 SKPD yang menangani Pemberdayaan Msy dan Desa 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Misi 1 Program Kesehatan reproduksi remaja % 100 100 50,000,000 100 250,000,000 100 350,000,000 100 450,000,000 100 550,000,000 100 750,000,000 100 Program Keluarga Berencana Misi 1 Meningkatnya Prevalensi peserta KB % 65.9 80 250,000,000 90 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB Program pelayanan kontrasepsi Misi 1 Tersedianya Alat Kontrasepsi % 0 80 1,000,000,000 100 1,200,000,000 100 1,200,000,000 100 1,200,000,000 100 1,200,000,000 100 1,200,000,000 100 SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Misi 1 Cakupan Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 % 287,683 KK 60 500,000,000 70 750,000,000 80 1,000,000,000 90 1,250,000,000 100 1,500,000,000 100 1,750,000,000 100 SKPD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB 9 Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Misi 4 Persentase pembangunan terminal di 5 kecamatan % 10 5,243,975,478 10 7,865,963,218 13 8,914,758,313 23 9,963,553,409 23 11,012,348,505 23 9,439,155,861 23 SKPD yang menangani Perhubungan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Misi 4 Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan % 10 20 40 60 70 100 290 SKPD yang menangani Perhubungan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Misi 4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 50 75 100 100 100 100 SKPD yang menangani Perhubungan 10 Komunikasi Dan Informatika; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Misi 3 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bidang kominfo paket - 1 200,000,000 1 300,000,000 2 400,000,000 2 500,000,000 2 600,000,000 2 600,000,000 10 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program kerjasama informasi dan media massa Misi 3 Jumlah surat kabar nasional/lokal buah 64 64 1,500,000,000 70 2,300,000,000 75 2,700,000,000 80 3,100,000,000 85 3,300,000,000 90 2,900,000,000 90 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal buah 26 26 30 32 34 36 38 38 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 3 Jumlah media online buah 13 13 15 20 25 30 35 35 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Jumlah media luar ruang kali 3 3 150,000,000 4 250,000,000 6 300,000,000 8 350,000,000 10 400,000,000 12 450,000,000 43 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Jumlah pelayanan Informasi & dokumentasi buah 6 4 50,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 24 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Cakupan wilayah yang memperoleh akses informasi (KIM) % - - 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 26 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Misi 3 Jumlah Website Milik SKPD dan Kecamatan sebagai layanan akses informasi publik Website 28 35 500,000,000.00 63 SKPD yang menangani Kominfo Misi 3 Jumlah SKPD dan Kecamatan yang terhubung melalui infrastruktur jaringan data pemda SKPD dan Kecamatan 12 1,500,000,000.00 12 1,500,000,000.00 12 1,500,000,000.00 12 1,500,000,000.00 15 1,500,000,000.00 63 SKPD yang menangani Kominfo Misi 3 Jumlah Hotspot Publik Milik Pemda Titik 10 250,000.000.00 10 250,000.000.00 10 250,000.000.00 10 250,000.000.00 10 250,000.000.00 50 SKPD yang menangani Kominfo Misi 3 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi SIM 2 500,000,000.00 1 500,000,000.00 1 500,000,000.00 2 500,000,000.00 2 500,000,000.00 8 SKPD yang menangani Kominfo 11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Misi 2 Tersedianya KUKM Centre Unit 0 1 2,000,000,000 1 SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Misi 2 Meningkatnya koperasi aktif Koperasi 393 413 150,000,000 433 157,500,000 455 165,375,000 478 173,643,750 502 182,325,938 527 191,442,234 527 SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Misi 2 Meningkatnya Jumlah UMKM UMKM 33731 33,931 34,131 34,331 34,531 34,731 34,931 35,131 SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Misi 2 Jumlah Fasilitasi Merek Produk UKM Teregistrasi HAKI Merek 0 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 500 SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Misi 2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi % 0 10 350,000,000 10 350,000,000 10 350,000,000 10 350,000,000 10 350,000,000 10 350,000,000 60 SKPD yang menangani Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 12 Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Misi 2 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina Pelaku Usaha 50 25 50,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 275 SKPD yang menangani Penanaman Modal Misi 2 Jumlah Promosi Investasi Promosi 5 5 750,000,000 5 750,000,000 5 750,000,000 5 750,000,000 5 750,000,000 5 750,000,000 30 SKPD yang menangani Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Misi 2 Jumlah investor (PMDN/PMA) Investor 684 718 - 754 500,000,000 792 600,000,000 831 50,000,000 873 50,000,000 917 150,000,000 4,885 SKPD yang menangani Penanaman Modal Misi 2 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Rp. 174,299,000,000 183,013,950,000 192,164,648,000 201,772,880,000 211,861,524,000 222,454,600,000 233,577,330,000 1,244,844,932,000 SKPD yang menangani Penanaman Modal Misi 2 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Rp. 17,910,000,000 8,714,950,000 9,150,698,000 9,608,232,000 10,088,644,000 20,681,720,000 21,715,806,000 79,960,050,000 SKPD yang menangani Penanaman Modal Misi 2 Tenaga kerja Orang 1,933 2,030 2,131 2,238 2,350 2,467 2,590 13,806 SKPD yang menangani Penanaman Modal Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Misi 2 SKPD yang menangani Penanaman Modal Program Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan Misi 2 Cakupan Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan % 200,000,000 100 765,000,000 100 803,250,000 100 843,412,500 100 885,583,125 100 929,862,281 100 976,355,395 976,355,395 SKPD yang menangani Penanaman Modal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Misi 2 Terlaksananya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 0 100 600,000,000 100 630,000,000 100 661,500,000 100 694,575,000 100 729,303,750 100 765,768,938 765,768,938 SKPD yang menangani Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Misi 2 Terlaksananya Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah % 0 100 25,000,000 100 26,250,000 100 27,562,500 100 28,940,625 100 30,387,656 100 31,907,039 31,907,039 SKPD yang menangani Penanaman Modal 13 Kepemudaan dan Olahraga Program Pendidikan Pemuda dan Olah raga Misi 1 Jumlah prestasi tingkat propinsi Siswa 26 27 500,000,000 28 500,000,000 29 500,000,000 30 500,000,000 31 500,000,000 32 500,000,000 177 SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga Misi 1 Jumlah prestasi tingkat Nasional Siswa 1 2 500,000,000 4 500,000,000 5 500,000,000 7 500,000,000 8 500,000,000 8 500,000,000 34 SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Misi 1 Persentase ketersediaan komplek pengembangan olahraga % 0 10 500,000,000 10 500,000,000 13 500,000,000 23 500,000,000 23 500,000,000 23 500,000,000 23 SKPD yang menangani Kepemudaan dan Olahraga 14 Statistik; Program Penyediaan Data Pembangunan Misi 3 Tersedianya Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka % 100 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 SKPD yang menangani Statistik Misi 3 Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya % 100 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 100 SKPD yang menangani Statistik Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Misi 3 Meningkatnya Kapasitas Basis Data Perencanaan Pembangunan % Tersedia Sistem Basis Data 10 500,000,000 20 1,000,000,000 20 1,000,000,000 20 1,000,000,000 20 1,000,000,000 10 500,000,000 100 SKPD yang menangani statistik 15 Persandian Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Misi 3 Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. SKPD yang menangani Persandian Program Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota Misi 3 Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota SKPD yang menangani Persandian 16 Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Misi 1 Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan Orang 0 4 200,000,000 4 200,000,000 6 300,000,000 6 300,000,000 6 350,000,000 6 350,000,000 32 SKPD yang menangani Kebudayaan Misi 1 Jumlah grup kesenian grup 50 73 100,000,000 85 150,000,000 100 200,000,000 150 300,000,000 150 300,000,000 150 SKPD yang menangani Kebudayaan Misi 1 Tersedianya Gedung Kesenian unit 1 3,000,000,000 1 10,000,000,000 2 SKPD yang menangani Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Misi 1 Perlindungan bangunan cagar budaya buah 9 9 150,000,000 9 150,000,000 9 200,000,000 9 200,000,000 9 300,000,000 9 300,000,000 9 SKPD yang menangani Kebudayaan Misi 1 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3 1 500,000,000 1 750,000,000 1 900,000,000 6 6 SKPD yang menangani Kebudayaan Misi 1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan buah 41 41 100,000,000 41 100,000,000 53 150,000,000 57 200,000,000 57 200,000,000 57 SKPD yang menangani Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Misi 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kegiatan 8 8 405,000,000 10 450,000,000 12 500,000,000 15 750,000,000 18 850,000,000 53 850,000,000 53 SKPD yang menangani Kebudayaan 17 Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Misi 1 Jumlah perpustakaan Buah 1 - 500,000,000 - 500,000,000 - 500,000,000 - 500,000,000 1 500,000,000 - 500,000,000 1 SKPD yang menangani Perpustakaan Misi 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 9883 10,000 10,000 11,000 11,000 12,000 12,000 98596 SKPD yang menangani Perpustakaan Misi 1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 14713 2,000 100,000,000 3,000 120,000,000 4,000 140,000,000 5,000 160,000,000 6,000 180,000,000 6,000 180,000,000 34713 SKPD yang menangani Perpustakaan 18 Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Misi 1 E-Filling penyelenggaraan kearsipan Paket 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 3 SKPD yang menangani Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Misi 1 Pengelolaan arsip secara baku Arsip (boks) 758 20 80,000,000 20 80,000,000 20 80,000,000 20 80,000,000 20 80,000,000 20 80,000,000 20 SKPD yang menangani Kearsipan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Misi 1 Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan % 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 SKPD yang menangani Kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Misi 1 Meningkatnya kualitas pelayanan informasi % 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 SKPD yang menangani Kearsipan C Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Misi 2 Produksi perikanan Ton 56,890 48,989 12,750,000,000 51,438 13,900,000,000 54,010 18,050,000,000 56,711 16,050,000,000 59,546 14,350,000,000 61,630 14,500,000,000 59,546 SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Misi 2 Produksi perikanan tangkap Ton 1,183.86 1,347 61,450,000,000 1,388 5,050,000,000 1,429 5,050,000,000 1,472 5,650,000,000 1,516 5,050,000,000 1,539 5,000,000,000 1,516 SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan Misi 2 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok - 3 5 5 5 5 5 5 SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan Misi 2 Produksi perikanan kelompok nelayan SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Usaha Perikanan Misi 2 Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 800,000,000 800,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan Misi 2 Produksi Hasil Olahan Ton 108,560 113,988 119,687 125,672 131,955 138,553 144,000 138,553 SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan Misi 2 Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Unit 123.00 149 164 180 198 218 240 218 SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan 2 Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Misi 2 Kunjungan wisata 924,974 992,864 375,000,000 1,082,114 600,000,000 1,200,996 900,000,000 1,356,923 1,200,000,000 1,560,199 1,500,000,000 1,560,199 8,649,568 SKPD yang menangani Pariwisata Misi 2 - Wisatawan Nusantara orang 921,575 989,295 1,078,331 1,196,948 1,352,551 1,555,434 1,555,434 8,649,568 SKPD yang menangani Pariwisata Misi 2 - Wisatawan Mancanegara orang 3,399 3,569 3,783 4,048 4,372 4,765 4,765 28,701 SKPD yang menangani Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Misi 2 Jumlah obyek wisata/daya tarik wisata (DTW) yang siap kunjung 740,000,000 6,000,000,000 6,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 SKPD yang menangani Pariwisata Misi 2 - Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) DTW 11 1 2 3 3 3 23 46 SKPD yang menangani Pariwisata Misi 2 - Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang telah direhabilitasi dan siap kunjung DTW 6 1 1 1 1 1 11 22 SKPD yang menangani Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Misi 2 Partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan 220,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 700,000,000 SKPD yang menangani Pariwisata Misi 2 - Pembinaan usaha jasa wisata Keg. 1 2 4 4 4 15 30 SKPD yang menangani Pariwisata Misi 2 - Jumlah masyarakat yg berperan aktif dalam kepariwisataan (kompepar) Orang 200 250 300 400 450 450 2,050 SKPD yang menangani Pariwisata 3 Pertanian 27 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Misi 2 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 2,215 2,215 200,000,000 2,215 300,000,000 2,215 400,000,000 2,215 400,000,000 2,215 500,000,000 2,215 600,000,000 2,215 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 3 90,000,000 6 180,000,000 9 270,000,000 12 360,000,000 15 450,000,000 45 SKPD yang menangani Pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Misi 2 Frekuensi Gelar Produk dan Pameran Hasil Pertanian Kali 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 6 SKPD yang menangani Pertanian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 2 Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan Keg 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 5 SKPD yang menangani Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Misi 2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Produksi padi Ton 813,064 843,709 4,500,000,000 844,975 4,725,000,000 846,242 4,961,250,000 847,511 5,209,312,500 848,783 5,469,778,125 857,271 5,527,210,795 865,759 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Produksi Palawija Ton 458,366 463,760 4,500,000,000 463,760 4,725,000,000 464,455 4,961,250,000 465,152 5,209,312,500 465,850 5,469,778,125 470,509 5,527,210,795 475,168 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Produksi Sayuran Ton 19,624 14,649 1,000,000,000 14,838 1,100,000,000 14,974 1,200,000,000 15,138 1,300,000,000 15,275 1,400,000,000 15,428 1,500,000,000 15,581 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Produksi Buah-Buahan Ton 334,179 337,317 6,250,000,000 340,559 6,562,500,000 343,833 6,890,625,000 347,139 7,235,156,250 350,479 7,596,914,063 353,984 7,676,681,661 357,489 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka kg 6,899 9,139 200,000,000 9,231 210,000,000 9,323 220,500,000 9,416 231,525,000 9,511 243,101,250 9,606 245,653,813 9,701 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan % 1 1,330,000,000 1 1,330,000,000 1 1,330,000,000 1 1,330,000,000 1 1,330,000,000 5 SKPD yang menangani Pertanian Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Misi 2 Luas Pertanian Ramah Lingkungan Ha 8,828 8,500 15,000,000,000 8,500 15,000,000,000 8,500 15,000,000,000 8,500 15,000,000,000 8,500 15,000,000,000 8,585 15,000,000,000 8,585 SKPD yang menangani Pertanian Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Misi 2 Luas Irigasi Tersier Ha 15,112 1,500 6,000,000,000 1,500 6,300,000,000 2,000 6,615,000,000 2,000 6,945,750,000 2,000 7,293,037,500 2,000 7,369,614,394 11,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 JUT (Jalan Usaha Tani) Km 19 3 675,000,000 3 708,750,000 3 744,187,500 3 781,396,875 3 820,466,719 3 829,081,620 3 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Perluasan areal lahan pertanian melalui cetak sawah Ha 50 100 1,100,000,000 100 1,155,000,000 100 1,212,750,000 100 1,273,387,500 100 1,337,056,875 100 1,351,095,972 600 SKPD yang menangani Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Misi 2 Luas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Ha 6,500 5,000 13,000,000,000 5,100 13,100,000,000 5,200 13,200,000,000 5,300 13,300,000,000 5,400 13,400,000,000 5,500 13,500,000,000 5,500 SKPD yang menangani Pertanian Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Misi 2 Luas Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Ha 0 50 3,000,000,000 55 3,200,000,000 60 3,500,000,000 65 3,700,000,000 65 4,000,000,000 65 4,500,000,000 65 SKPD yang menangani Pertanian Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Misi 2 Tersedianya fasilitas penerapan teknologi pertanian/perkebunan Unit 4 970,500,000 6 950,000,000 9 2,460,000,000 10 2,420,000,000 10 2,420,000,000 39 SKPD yang menangani Pertanian Program Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Ternak Misi 2 Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular 1,600,000,000 1,350,000,000 1,200,000,000 1,450,000,000 1,450,000,000 1,450,000,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Vaksinasi AI Ekor 200,000 200,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 290,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Vaksinasi Rabies Ekor 6,000 6,000 6,000 5,800 5,700 5,600 550,000 5,600 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Eliminasi HPR Ekor 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 9,000 9,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Meningkatnya Pelayanan Pengobatan Penyakit Hewan SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Pelayanan Pengobatan Ekor 15,400 16,000 16,350 16,500 16,650 16,800 16,850 16,800 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Meningkatnya Pelayanan Kesmavet 1,050,000,000 2,350,000,000 950,000,000 450,000,000 450,000,000 500,000,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Pemeriksaan Hewan Qurban Ekor 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Fasilitasi Penerbitan NKV Dokumen - 5 10 15 20 25 30 25 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Monitoring dan Survailance Residu Kimia dan Cemaran Mikroba Produk Asal Ternak Sampel 20 50 75 100 125 150 160 150 SKPD yang menangani Pertanian Program peningkatan produksi hasil peternakan Misi 2 Meningkatnya Produksi 9,800,000,000 10,950,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 12,000,000,000 SKPD yang menangani Pertanian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 2 Daging Ton 62,456.41 64,255 66,183 68,168 70,213 72,320 73,405 72,320 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Telur Ton 12,138.00 12,714 13,096 13,489 13,893 14,310 14,525 14,310 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Susu Ton 3,428.00 3,395 3,496 3,601 3,709 3,821 3,878 3,821 SKPD yang menangani Pertanian Program Peningkatan Usaha Peternakan Misi 2 Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan 1,250,000,000 1,550,000,000 1,950,000,000 1,950,000,000 1,950,000,000 1,950,000,000 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Produksi Hasil Olahan Ton 946,708.00 965,642 984,955 1,004,654 1,024,747 1,045,242 1,057,785 1,045,242 SKPD yang menangani Pertanian Misi 2 Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Unit 130.00 133 136 139 142 145 148 145 SKPD yang menangani Pertanian 4 Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Misi 2 Tingkat Capaian Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (%) % 40 45 180,000,000 48 233,000,000 50 333,000,000 52 385,000,000 55 438,000,000 55 491,000,000 55 SKPD yang menangani Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan Misi 2 Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 30 15 1,941,380,000 15 1,941,380,000 15 1,941,380,000 10 1,941,380,000 10 1,941,380,000 5 1,941,380,000 100 SKPD yang menangani Kehutanan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Misi 2 Rehabilitasi Sumber Mata Air Mata Air 10 372,000,000 15 345,000,000 20 345,000,000 25 345,000,000 30 345,000,000 30 345,000,000 30 SKPD yang menangani Kehutanan Program perencanaan dan pengembangan hutan Misi 2 Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 3 SKPD yang menangani Kehutanan 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Misi 4 Pendataan Hasil Produksi Pertambangan Kec 7 50,000,000 7 50,000,000 8 50,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 12 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Program Bidang Air Bawah Tanah Misi 4 Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah Kec. 20 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Misi 4 Pembuatan Sumur Pantek Unit 7 3 200,000,000 5 350,000,000 5 350,000,000 5 350,000,000 5 350,000,000 5 350,000,000 23 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Misi 4 Inventarisasi Potensi Air Tanah Dengan Metode Pengukuran Geolistrik Kec. 6 5 50,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 61 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Misi 4 Pembuatan Sumur Bor Dalam Unit 3 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 3 1,000,000,000 15 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Misi 4 Pemasangan Sambungan Rumah- Instalasi Rumah (SR-IR) bagi Keluarga Miskin Kec 39 39 350,000,000 39 350,000,000 39 350,000,000 39 350,000,000 39 350,000,000 39 350,000,000 39 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Misi 4 Pemasangan SR-IR bagi Sarana Keagamaan Kec 39 39 100,000,000 39 150,000,000 39 150,000,000 39 150,000,000 39 200,000,000 39 200,000,000 39 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral Misi 4 Ratio Elektrifikasi % 73.32 75 84 89 95 100 100 100 SKPD yang menangani Energi dan Sumber Daya Mineral 6 Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Misi 2 Jumlah Kasus Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan % 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 SKPD yang menangani Perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Misi 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 10 1,000,000,000 20 2,000,000,000 20 2,000,000,000 20 2,000,000,000 20 2,000,000,000 10 2,000,000,000 100 SKPD yang menangani Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Misi 2 Persentase pembangunan/revitalisasi pasar di 5 kecamatan % 10 10 13 23 23 23 100 SKPD yang menangani Perdagangan 7 Perindustrian Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Misi 2 Peningkatan Pembinaan IKM % 10 1,000,000,000 10 1,000,000,000 10 1,000,000,000 10 1,000,000,000 10 1,000,000,000 10 1,000,000,000 60 SKPD yang menangani Perindustrian Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial Misi 2 Terwujudnya Sentra Industri Potensial Sentra - - 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 5 SKPD yang menangani Perindustrian 8 Transmigrasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Misi 1 Bertambahnya Wilayah Tranmigrasi Lokasi 1 400,000,000 2 800,000,000 2 825,000,000 2 850,000,000 2 875,000,000 2 875,000,000 2 SKPD yang menangani Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Misi 1 Jumlah Transmigran Lokal KK 40 30,000,000 50 40,000,000 60 50,000,000 70 60,000,000 80 70,000,000 80 70,000,000 80 SKPD yang menangani Transmigrasi Program Transmigrasi Regional Misi 1 Jumlah Transmigran swakarsa KK 11 50,000,000 15 75,000,000 15 75,000,000 15 50,000,000 20 75,000,000 20 50,000,000 20 SKPD yang menangani Transmigrasi D. Aspek Perencanaan, Pengawasan Serta Aspek Penunjang Lainnya 1 Perencanaan Program kerjasama pembangunan Misi 3 Jumlah kerjasama buah 3 3 350,000,000 4 400,000,000 5 425,000,000 5 425,000,000 5 450,000,000 5 450,000,000 5 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD jumlah dokumen perencanaan SKPD buah 3 3 350,000,000 3 400,000,000 3 425,000,000 3 425,000,000 3 450,000,000 3 450,000,000 3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Jumlah dokumen perencanaan bidang sosbud buah - 5 500,000,000 5 500,000,000 6 800,000,000 6 800,000,000 7 850,000,000 7 850,000,000 7 Program perencanaan pembangunan daerah Misi 3 Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dokumen 1 1 SKPD yang menangani Perencanaan Misi 3 Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen 1 1 500,000,000 1 500,000,000 1 SKPD yang menangani Perencanaan Misi 3 Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn Dokumen 1 1 250,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 350,000,000 6 SKPD yang menangani Perencanaan 2 Keuangan Program optimalisasi pengelolaan aset daerah Misi 3 Peningkatan Aset Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah Bidang Tanah 213 25 6,808,200,000 15 550,000,000 15 1,300,000,000 15 400,000,000 15 670,000,000 15 510,000,000 15 SKPD yang menangani Keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Misi 3 Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK WDP/WTP WTP WTP 377,000,000 WTP 370,000,000 WTP 420,000,000 WTP 324,000,000 WTP 490,000,000 WTP 505,000,000 WTP SKPD yang menangani Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Misi 3 Penyusunan APBD yang tepat waktu Ketepatan Wakti Tepat waktu Tepat waktu 260,200,000 Tepat waktu 2,489,000,000 Tepat waktu 2,421,000,000 Tepat waktu 2,503,000,000 Tepat waktu 2,585,000,000 Tepat waktu 2,663,000,000 Tepat waktu SKPD yang menangani Keuangan Misi 3 Kesesuaian pengalokasian anggaran terhadap peraturan perundangan dalam hal : SKPD yang menangani Keuangan Misi 3 1. Pendidikan Kesesuaian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai SKPD yang menangani Keuangan Misi 3 2. Kesehatan Kesesuaian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai SKPD yang menangani Keuangan Misi 3 3. ADD Kesesuaian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai SKPD yang menangani Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah Misi 3 Pertumbuhan PAD % - 5 5,497,600,000 5 5,489,000,000 5 5,691,000 5 5,973,000,000 5 5,451,000,000 5 4,879,000,000 5 SKPD yang menangani Keuangan 3 Kepegawaian; Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rasio pegawai yang berkompeten sesuai dengan bidangnya % 100 100 550,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Misi 3 Persentase keterlaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur % 100 3,500,000,000 100 4,930,000,000 100 5,050,000,000 100 5,200,000,000 100 5,739,230,000 100 5,525,000,000 100 SKPD yang menangani Kepegawaian 4 Pendidikan dan pelatihan; Program Pendidikan dan Pelatihan Misi 3 Persentase keterlaksanaan program peningkatan keterampilan dan profesionalisme jumlah ASN % 100 4,427,336,700 100 8,132,500,000 100 19,093,550,000 100 19,959,930,000 100 23,685,223,000 100 8,749,300,000 100 SKPD yang menangani Pendidikan dan Pelatihan 5 Penelitian dan pengembangan; RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Program Pengkajian Penggalian Pembangunan Khazanah Potensi Daerah Misi 3 Jumlah Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Konprehensif dan Ilmiah Kali 19 4 700,000,000.00 4 1,100,000,00.00 5 1,300,000,000.00 4 1,500,000,000 5 1,500,000,000 3 600,000,000 44 SKPD yang menangani Penelitian dan Pengembangan 6 fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a Pengawasan; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Misi 3 Prosentase cakupan obrik yang diperiksa % 47 1,744,229,000 47 2,018,651,900 47 2,215,516,200 47 2,437,067,850 47 2,675,275,445 47 11,090,740,395 47 SKPD yang menangani Pengawasan Misi 3 Prosentase jumlah SKPD yang menerapkan SPIP % 2 100,000,000 110,000,000 3 231,000,000 5 254,000,000 5 279,500,000 9 1,000,000,000 24 SKPD yang menangani Pengawasan Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Misi 3 Prosentase Laporan yg dikerjakan % 100 304,080,000 100 611,488,000 100 672,636,800 100 739,900,480 100 813,890,528 100 3,141,995,808 100 SKPD yang menangani Pengawasan b Sekretariat Daerah; Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan Misi 1 Meningkatnya jumlah zakat, infaq dan sodaqoh Misi 1 Zakat Fitrah Rp 966,755,925 990,924,823 1,015,697,944 1,041,090,392 1,067,117,652 1,093,795,593 1,121,140,483 6,329,766,888 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Zakat Profesi Rp 1,700,613,819 1,743,129,164 1,786,707,394 1,831,375,078 1,877,159,455 1,924,088,442 1,972,190,653 11,134,650,186 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Meningkatnya jumlah muzaki SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Zakat Fitrah Muzaki 1,080,123 1,107,126 1,134,804 1,163,174 1,192,254 1,222,060 1,252,612 1,252,612 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Zakat Profesi Muzaki 2,635 2,701 2,768 2,838 2,909 2,981 3,056 3,056 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Peningkatan Pemahaman Nilai Keagamaan Misi 1 Cakupan penanganan konflik sosial berlatar belakang agama % 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Cakupan Ajengan Masuk Sekolah (AMS) % 15 15 15 15 15 15 90 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Magrib Mengaji % 10 20 30 40 50 60 60 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Persentase masyarakat yang mampu baca tulis huruf arab (Usia 15 tahun ke atas) % 40 50 60 70 80 90 90 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Jumlah sarana keagamaan yang mendapat bantuan Mesjid Kecamatan 8 8 8 8 7 39 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Meningkatnya prestasi pada kegiatan keagamaan SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 MTQ Ranking 1 1 1 1 1 1 1 1 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 1 STQ Ranking 5 3 3 2 2 1 1 1 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Mufakat Ranking 1 1 1 1 1 1 1 1 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidikan Keagamaan Misi 1 Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah Rp/Bulan 0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Jumlah Guru Madrasah Diniyah 21,375 21,425 21,475 21,525 21,575 21,625 21,675 21,725 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Jumlah Insentif Ajengan 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Jumlah Insentif Amil Desa 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Misi 1 Terbangunnya Islamic Center % 0 10 30 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Madrasah Madrasah 4530 4,575 4,621 4,667 4,714 4,761 4,809 4857 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Pondok Pesantren Pondok Pesantren 750 758 765 773 780 788 796 804 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Masjid Masjid 4650 4,673 4,697 4,720 4,744 4,767 4,791 4815 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Cakupan Pondok Pesantren Mendapat Bantuan Operasional % 0 10 15 20 25 30 35 35 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Programa Pelayanan Kegiatan Keagamaan Misi 1 Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji % 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 1 Cakupan Fasilitasi Kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten dan Kecamatan % 0 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Misi 3 Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah MoU 0 7 30,000,000 8 30,000,000 9 30,000,000 10 30,000,000 11 30,000,000 12 30,000,000 57 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Misi 3 1,400,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,300,000,000 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Rancangan produk hukum yg terfasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Produk hukum yg tersosialisasikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Produk hukum yg dipublikasikan secara on line % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Misi 3 Prosentase Fasilitasi Persiapan Daerah Otonomi Baru % 100 100 187,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 10,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Misi 3 Cakupan Pelayanan Administrasi Kecamatan Kecamatan 39 1 50,000,000 39 150,000,000 1 60,000,000 39 175,000,000 1 65,000,000 39 200,000,000 39 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan 0 10 1,500,000,000 10 1,500,000,000 10 1,500,000,000 9 1,350,000,000 39 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Penataan Kelembagaan Misi 3 1,400,000,000 1,850,000,000 475,000,000 350,000,000 500,000,000 600,000,000 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Kesesuaian SKPD berdasarkan PP % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 SKPD yang memiliki UTU % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 SKPD yang memiliki informasi jabatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp) 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD SKPD Penanggungjawab No. Bidang Urusan Pemerintahan Keterkaitan dengan Misi Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 2016 2017 2018 2019 Misi 3 SKPD yang telah dianjab % 37 37 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 SKPD yang telah diatur Tahubja buah 1 - 2 1 1 1 1 6 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Penataan Ketatalaksanaan Misi 3 80,000,000 450,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Jumlah Pedoman dan Metoda Kerja yang disusun buah 4 1 1 1 1 1 1 10 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Penerapan SPM Lap/draf urusan 1/15 1 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Peningkatan Pelayanan Publik Misi 3 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kategori Baik % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Misi 3 Ketersediaan dokumen perencanaan(Renstra,Renja,DPA ) % 100 100 155,000,000 100 125,000,000 100 125,000,000 100 125,000,000 100 125,000,000 100 125,000,000 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Pemantauan, Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan daerah Misi 3 Ketersediaan E-procurement % 100 947,750,000 100 3,372,750,000 100 3,400,000,000 100 3,900,000,000 100 3,900,000,000 100 3,900,000,000 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Pengadaan barjas melalui ULP paket 574 574 574 574 574 574 574 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Peningkatan Sistem Pelaporan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Misi 3 Ketepatan waktu penyerahan laporan kinerja dan keuangan % 100 100 385,000,000 100 430,000,000 100 430,000,000 100 430,000,000 100 430,000,000 100 430,000,000 100 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Misi 3 Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa jumlah orang 903 535,000,000 861 2,600,000,000 861 2,600,000,000 861 2,600,000,000 861 2,600,000,000 861 2,600,000,000 861 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah Misi 3 Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kali 1 50,000,000 66 300,000,000 1 50,000,000 198 2,500,000,000 4 500,000,000 63 3,400,000,000 333 SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah c Sekretariat Dewan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Misi 3 Terfasilitasinya pembahasan Ranperda Frekuensi 10 29 433,333,300 29 533,333,300 29 533,333,300 29 533,333,300 29 533,333,300 10 533,333,300 155 SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD Misi 3 Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyerapan aspirasi (Reses) Frekuensi 3 3 3,807,240,000 3 6,347,010,000 3 6,347,010,000 3 6,347,010,000 3 6,347,010,000 3 6,347,010,000 18 SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD Misi 3 Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Frekuensi 8 8 2,084,770,000 8 5,656,930,000 8 5,656,930,000 8 5,656,930,000 8 5,656,930,000 8 5,656,930,000 48 SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD Misi 3 Terfasilitasinya penyelenggaraan Fungsi Frekuensi 120 120 1,383,200,000 120 1,800,000,000 120 1,800,000,000 120 1,800,000,000 120 1,800,000,000 120 1,800,000,000 720 SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IX - 1 Skenario dan asumsi hasil pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005- 2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai tahun 2015, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021. Indikator kinerja daerah yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Indikator makro serta indikator kinerja daerah lainnya yang disusun berdasarkan bidang urusan. Target indikator makro Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 9.1 Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 No Indikator Makro Kondisi Awal Tahun 2015 Target 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Indeks Pembangunan Manusia* 63.17 63.75 64.38 64.99 65.60 66.21 66.81 Angka Harapan Hidup (th) 68.36 68.52 68.63 68.73 68.83 68.94 69.04 Angka Harapan Sekolah (AHS) 12.44 12.78 13.19 13.60 14.01 14.42 14.83 Rata-rata Lama Sekolah (th) 6.88 6.94 7.01 7.08 7.15 7.22 7.28 Pengeluaran (Ribuan Rp) 6,934.28 6,997.09 7,049.55 7,102.02 7,154.49 7,206.96 7,259.42 Indeks Kesehatan 74.40 74.65 74.81 74.97 75.13 75.29 75.45 Indeks Pendidikan 57.49 58.61 59.99 61.36 62.74 64.11 65.49 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 IX - 2 No Indikator Makro Kondisi Awal Tahun 2015 Target 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks Harapan Sekolah 69.11 70.97 73.26 75.55 77.84 80.12 82.41 Indeks Rata- Rata Lama Sekolah 45.87 46.26 46.72 47.18 47.64 48.10 48.57 Indeks Pengeluaran 58.95 59.22 59.45 59.68 59.90 60.13 60.35 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,735,998 1,742,942 1,749,914 1,756,913 1,763,941 1,770,997 1,778,081 3 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 4 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 208,120 202,181 197,740 193,260 188,742 184,184 179,586 Proporsinya terhadap jumlah penduduk total 11.99 11.69 11.39 11.09 10.79 10.49 10.19 5 PDRB (berlaku) (Rp Trilyun) 25,309 27,389 29,657 32,113 34,758 37,591 40,424 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 2000) 4.76 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 7 PDRB Per Kapita (Berlaku Juta) 13,550 15,720 16,973 18,337 19,815 21,411 23,007 8 Jumlah Penduduk yang Berkerja (Jiwa) 952,610 958,618 964,202 969,816 975,459 981,132 986,835 9 Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%) 54.87 55.00 55.10 55.20 55.30 55.40 55.50 10 Pengangguran Terbuka (%) 5.70 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 Ket : *) Perhitungan IPM dengan metode baru Adapun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan misi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah sebagaimana tercantum pada tabel 9.2. berikut: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A Indikator Makro 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 63.17 63.75 64.38 64.99 65.60 66.21 66.81 66.81 Angka Harapan Hidup Tahun 68.36 68.52 68.63 68.73 68.83 68.94 69.04 69.04 Angka Harapan Sekolah (AHS) Tahun 12.44 12.78 13.19 13.60 14.01 14.42 14.83 14.83 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6.88 6.94 7.01 7.08 7.15 7.22 7.28 7.28 Indeks Pendidikan - 57.49 58.61 59.99 61.36 62.74 64.11 65.49 65.49 Indeks Harapan Sekolah - 69.11 70.97 73.26 75.55 77.84 80.12 82.41 82.41 Indeks Rata-Rata Lama Sekolah - 45.87 46.26 46.72 47.18 47.64 48.10 48.57 48.57 Indeks Kesehatan - 74.40 74.65 74.81 74.97 75.13 75.29 75.45 75.45 Indeks Pengeluaran - 58.95 59.22 59.45 59.68 59.90 60.13 60.35 60.35 2 Jumlah Penduduk Jiwa 1,735,998 1,742,942 1,749,914 1,756,913 1,763,941 1,770,997 1,778,081 1,778,081 3 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 4 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 208,120 202,181 197,740 193,260 188,742 184,184 179,586 179,586 5 Proposrsinya terhadap jumlah penduduk total % 11.99 11.69 11.39 11.09 10.79 10.49 10.19 10.19 6 PDRB (berlaku) Rp Trilyun 25,309 27,389 29,657 32,113 34,758 37,591 40,424 40,424 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 2000) % 4.76 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 8 PDRB Per Kapita Rp Juta 13,550 15,720 16,973 18,337 19,815 21,411 23,007 23,007 9 Jumlah Penduduk yang Berkerja Jiwa 952,610 958,618 964,202 969,816 975,459 981,132 986,835 986,835 10 Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total % 54.87 55.00 55.10 55.20 55.30 55.40 55.50 55.50 11 Pengangguran Terbuka % 5.70 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 B Urusan Wajib 1 Pendidikan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 59.25 62 65 68 71 75 80 80.00 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Sederajat % 100.12 100 100 100 100 100 100 100.00 Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Sederajat % 100.02 100 100 100 100 100 100 100.00 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs Sederajat % 98.54 100 100 100 100 100 100 100.00 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs Sederajat % 97.68 99 100 100 100 100 100 100.00 Rasio Ketersedianan SD/MI terhadap Penduduk Usia 7 -12 - 150.27 165 182 200 220 242 266 266.21 Rasio Ketersedianan SMP/MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 - 191.31 210 231 255 280 308 339 338.92 Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI - 16.65 18 20 22 24 27 29 29.50 Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs - 12.58 14 15 17 18 20 22 22.29 Rasio Rombel/Guru SDMI - 1.48 1 1 1 1 1 1 1.00 Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik % 69.27 79 81 83 85 87 89 89.27 Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik Baik % 84.22 94 94 94 94 94 94 94.27 Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI % 0.000080 0 0 0 0 0 0 0.000020 Angka Putus Sekolah (DO) SMP- MTs % 0.000140 0 0 0 0 0 0 0.000050 Angka Lulusan (AL) SDMI % 100.00 100 100 100 100 100 100 100.00 Angka Lulusan (AL) SMP-MTs % 100.00 100 100 100 100 100 100 100.00 Angka Melanjutkan (AM) dari SD- MI ke SMP-MTs % 98,65 100 100 100 100 100 100 100.00 % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 56.11 60 70 80 90 100 100 100.00 % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 81.59 85 90 95 100 100 100 100.00 % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 15.70 30 45 60 75 90 100 100.00 % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 29.29 40 55 70 85 100 100 100.00 % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % 19.10 30 45 60 75 90 100 100.00 % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % 26.78 30 47 64 81 98 100 100.00 % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi % 31.80 40 60 80 100 100 100 100.00 % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 85.86 87 90 93 96 99 100 100.00 % SD yang memiliki 6 orang guru % 51.06 55 63 71 79 87 95 95.00 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 47.28 50 55 60 65 70 75 75.00 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 97.34 98 99 100 100 100 100 100.00 % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 96.42 98 99 100 100 100 100 100.00 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 97.91 98 99 100 100 100 100 100.00 Tabel 9.2 Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Misi dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 81.59 83 88 93 98 100 100 100.00 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 93.76 95 96 97 98 100 100 100.00 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan % 65.69 70 80 90 100 100 100 100.00 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA-SMK-MAPaket C % 65.19 67 69 71 73 75 77 77.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA-SMK-MA Paket C % 68.88 70.88 72.88 74.88 76.88 78.88 80.88 80.88 Rasio Ketersediaan SMA-SMK- MA terhadap Penduduk Usia 16- 18 Tahun % 28.51 30 31 33 35 36 38 38.21 Rasio Guru SMA-SMKMA/ Murid SMA-SMKMA % 13.34 15 16 18 20 21 20 20.00 Sekolah Pendidikan SMA-SMK Kondisi Bangunan Baik % 91.71 94 96 98 99 100 100 100.00 Angka Putus Sekolah (DO) SMA- SMK-MA % 1.18 1 1 0 0 0 0 0.03 Angka Lulusan (AL) SMA-SMK- MA % 100.00 100 100 100 100 100 100 100.00 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMASMK-MA % 80.00 82 84 86 88 90 92 92.00 Angka Melek Huruf (AMH) % 99.25 99 99 99 99 99 99 99.32 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7.25 7 7 7 7 7 7 7.37 Jumlah PKBM Aktif PKBM 109 110 111 112 113 114 115 115 Jumlah Warga Belajar Paket A PKBM 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1000 Jumlah Warga Belajar Paket B Wb 2200 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3000 Jumlah Warga Belajar Paket C Wb 2010 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3500 Jumlah Lembaga Kursus Lembaga 91 95 96 97 98 99 100 100.00 Jumlah sekolah yang menerapkan program inklusif Sekolah 4 39 39 78 78 117 117 117 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 82.13 85 87 89 91 93 95 95.00 Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan ( PKB ) bagi tenaga Pendidik % 5.27 7 37 67 97 100 100 100.00 Guru yang Memenuhi Sertifikasi Jabatan Guru % 49.59 55 60 65 70 75 80 80.00 Nilai Uji Kompetensi Guru ( UKG ) % 40.1 50 55 60 65 70 75 75.00 Nilai Rata - Rata Ujian Nasional ( US/ UM ) : SD - MI 7.69 8 8 8 8 8 8 8.00 SMP - MTs 5.75 6 6 6 7 7 7 7.00 SMA - SMK/ MA 6.18 6 7 7 7 7 7 7.38 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pendidikan Dok 1 1 1 1 1 1 1 1 Prosentase SD/MI yang menerapkan prinsip - prinsip MBS ( Managemen Berbasis Sekolah ) % 90.46 92 94 96 98 99 100 100.00 Prosentase SMP/MTs yang menerapkan prinsip - prinsip MBS ( Managemen Berbasis Sekolah ) % 83.37 85 87 89 91 92 100 100.00 Prosentase SMA/SMK/MA/MAK yang menerapkan prinsip - prinsip MBS ( Managemen Berbasis Sekolah ) % 90.20 92 94 96 98 99 100 100.00 Jumlah penerima beasiswa jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) Siswa 65,658 66,971 69,676 71,071 72,491 73,947 74,968 74,968 Jumlah penerima bantuan siswa miskin daerah jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) Siswa 0 - 1,366 1,394 1,421 1,450 1,470 1,470 Jumlah perpustakaan sekolah Buah 573 50 50 60 60 60 60 340 2 Kesehatan Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar % 87.20 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar % 91.22 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 50.83 63 67 71 75 80 80 80 Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 97.96 100 100 100 100 100 100 100 Angka kelangsungan hidup bayi o/oo 991 991 992 993 994 995 995 995 Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. % 75.58 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. % 100 100 100 100 100 100 100 Angka usia harapan hidup th 68.69 69 69 69 69 69 69 69.1 Cakupan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 24.25 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan secondary prevention sesuai standar. % 7 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. % 5 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA % 54.41 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. % 10 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 91.74 92 94 96 98 100 100 100 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan anak di satuan pendidikan dasar mendapatkan pangan yang aman dan sehat. % 70 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Balita Gizi Buruk % 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0.02 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan kecamatan mempunyai cakupan PHBS Rumah tangga mencapai 50% % 50 50 65 70 75 80 80 80 Cakupan kecamatan mempunyai cakupan Desa Siaga Aktif mencapai 50% % 35 35 45 55 65 80 80 80 Cakupan Puskesmas % 102 102 102 102 102 102 Cakupan Puskesmas Pembantu % 43.5 43.5 43.8 44.1 44.4 44.7 44.7 44.7 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (1:30.000) 1/30,000 1/43,340 1/42,341 1/42,341 1/41,333 1/40,372 1/39,454 1/39,454 Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk 1/10,000 1/11,346 1/11,346 1/11,000 1/11,000 1/10,849 1/10,849 1/10,849 1/10,849 Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Cikatomas buah 0 - 1 1 1 1 1 1 Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D / RS Pratama Ciawi, Manonjya, Karangnunggal buah 0 - 3 3 3 3 3 3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk % 0.17 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.21 0.21 Cakupan Puskesmas Dengan Pendampingan Tim Akreditasi Propvinsi % 5 2 2 2 2 2 2 2 Rasio dokter per satuan penduduk % 0.17 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.21 0.21 Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 0.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.7 0.7 0.7 Cakupan ketersediaan obat essential di Puskesmas % 80 80 85 90 95 100 100 100 Cakupan penduduk miskin dengan jaminan kesehatan % 40 60 70 80 90 100 100 100 Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin % 31 30 30 30 30 30 30 30 Cakupan Puskesmas yang tersedia perangkat Sistem Informasi Kesehatan untuk akses pelayanan e-health % 5 15 35 55 75 95 95 95 Peningkatan Kelas RS SMC menjadi Kelas B Kelas C C C B B B B B Program Akreditasi RSUD SMC Status Akreditas Belum terakreditasi Akreditasi Penuh Akreditasi Penuh Akreditasi Penuh Akreditasi Penuh Madya Madya Madya Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS SMC % 30,000,000,000.00 100 100 100 100 100 100 100 3 Pekerjaan Umum Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat persen 39.16 41 43 45 48 50 52 55 Terbangunnya gedung kantor pemerintahan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya unit 18 1 3 3 3 3 - 31 Terehabilitasinya kantor kecamatan buah 20 22 24 27 29 32 35 35 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota persen 0 5 10 15 15 15 75 75 Persentase pembangunan jalan lingkar 4 wilayah dan % 10 23 23 23 23 100 Persentase pembangunan jembatan di wilayah perbatasan 10 23 23 23 23 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 51.34 59 67 76 87 99 100 100 Persentase jembatan dalam kondisi baik % 84.37 87 89 92 95 97 100 100 Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan % 20 40 60 80 100 100 Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi Buah 195 309 423 537 651 765 879 879 Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi dan pelatihan Penanggulangan Bencana orang 3900 500 500 500 500 500 500 6900 Jumlah Desa Tangguh bencana Desa 7 3 3 3 3 3 3 25 Tersedianya dokumen mitigasi bencana Dokumen 7 5 5 3 20 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD Tersedianya sarana Penanggulangan Bencana Paket 1 1 1 1 1 1 7 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana % 90 90 90 90 90 90 90 90 Persentase Penanganan Rehab/rekonstruksi % 0 60 65 70 75 80 90 90 Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai perencanaan tata ruang buah 1 - 1 1 1 1 1 6 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang buah 0 - 1 1 1 1 1 5 Jumlah wilayah/ kawasan yang memiliki peta dasar dan penggunaan lahan skala 1: 5000 buah 6 - 2 2 2 2 2 16 Jumlah dokumen rencana tata ruang buah 2 5 2 2 2 2 2 17 Jumlah dokumen kajian bidang penataan ruang buah 0 - 1 1 1 1 1 5 Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pemanfaatan ruang buah 0 - - 1 - 1 1 3 Jumlah rancangan produk hukum daerah mengenai pengendalian pemanfaatan buah 0 - - 1 1 1 1 4 Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kegiatan 1 3 4 4 4 4 4 24 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang buah 0 - - - - - - - Jumlah dokumen kajian perwujudan program pemanfaatan ruang buah 0 - 1 1 1 1 1 5 Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan buah 1 - 1 1 1 1 1 6 Persentase Penyediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan persen 0 10 20 20 20 20 10 100 Rekomendasi IMB yang dikeluarkan unit 500 500 500 500 500 500 3,000 Jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan buah 0 - 1 - 1 1 1 4 Jumlah instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang kegiatan 0 - 1 1 1 1 1 5 4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU persen 6.56 8 9 11 14 16 20 19.59 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi unit 0 500 500 500 500 500 500 3,000 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan persen 0 10 20 20 20 20 10 100 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman persen 55.4 58 61 64 67 71 74 451 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat persen 39.16 41 43 45 48 50 52 51 Persentase luas jalan lingkungan terhadap luas wilayah persen 35.51 37 39 41 43 45 48 51 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Terlaksananya pertemuan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Frekuensi 0 6 7 8 8 8 8 45 Terlaksananya siskamswakarsa di daerah orang 0 78 100 150 150 150 150 778 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan orang 0 500 500 550 550 550 550 3,200 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan orang 0 200 200 250 250 250 250 1,400 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk % 52.55 1 1 1 1 1 5 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten % 0.525 0 0 0 0 0 1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba orang 100 100 150 150 150 150 150 850 Kegiatan pembinaan politik daerah : Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati % 60.33 61 61 Partisipasi Pemilhan Gubernur/Wakil Gubernur % 65.94 67 67 Partisipasi Pemilihan Legislatif % 73.54 75 75 Partisipasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden % 68.61 70 70 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP orang 350 350 350 350 350 1,750 Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bagi Satlinmas orang 0 78 100 150 150 150 150 778 6 Sosial Cakupan Penanganan penyandang masalah % - 54 58 64 80 85 87 86.92 Peningkatan Kapasitas Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) % 0 16 16 16 16 16 20 100 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD 7 Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3 % 0 12,52 14,15 20,22 33,81 45,15 46,33 46,33 Jumlah Wirausaha Baru Wirausaha 0 200 200 200 200 200 200 1200 Cakupan Penanganan Perselisihan buruh dan % 0 100 100 100 100 100 100 100 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan &pelatihan tataboga, tata, tata Orang 40 100 100 100 100 100 100 600 Cakupan Peningkatan Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) % 0 20 40 60 80 100 100 100 Meningkatnya melek hurup perempuan usia 15 Tahun % 99.16 100 100 100 100 100 100 100 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 88 100 100 100 100 100 100 100 Terwujudnya Pembinaan Peran Serta dan Kesetraan Gender dalam Pembangunan Jenis Kegiatan 0 2 2 2 3 3 3 3 Tercapaianya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender % 0 100 100 100 100 100 100 100 9 Pangan Pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat Kelompok 20 30 159 164 169 169 169 860 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Ton 62 70 80 90 100 110 110 110 Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 0 50 60 70 80 90 90 90 Panel Harga Laporan 12 12 12 12 12 12 12 72 Lembaga Akses Pangan masyarakat (LAPM) LAPM 0 2 3 4 5 6 6 6 Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari Desa 24 80 82 84 86 88 88 88 Fasilitasi Pameran pangan lokal tingkat provinsi dan pusat Frekuensi 2 2 2 2 2 2 12 Pendampingan Mandiri Pangan Desa 26 20 23 26 29 29 29 29 Pemutakhiran data kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA) Peta 0 1 1 1 1 1 1 1 10 Pertanahan; Peningkatan Aset Daerah yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah Bidang Tanah 213 25 15 15 15 15 15 15 11 Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk paket 1 2 2 2 2 3 12 Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) paket 2 2 2 2 2 2 12 Ketersediaan motor angkut sampah unit 59 59 59 58 58 58 351 Penegakan hukum lingkungan dokumen 3 3 8 7 5 5 5 33 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. perusahaa n 64 17 18 18 18 18 18 107 Peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah unit 5 5 2 2 2 1 1 13 Meningkatnya jumlah ruang khusus merokok di OPD Kab. Tasikmalaya unit 8 2 2 2 2 2 2 12 Meningkatnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah unit 1 1 1 1 1 1 6 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air ha 30 30 10 10 10 10 10 110 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi buah 33 5 5 5 5 5 25 Meningkatnya jumlah taman keanekaragaman hayati buah 2 1 1 1 1 1 7 Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup orang 400 400 400 400 400 400 400 2400 Kerjasama kemitraan pengelolaan lingkungan hidup sekolah/ pesantren 20 10 5 5 5 5 5 35 Publikasi lingkungan hidup kali 4 4 4 4 4 4 4 24 Cakupan Penanganan Pencemaran status mutu air % 35 35 45 55 60 65 65 65 Luas kawasan yang dikonservasi paket 2 2 2 2 2 2 12 Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan dokumen 1 3 3 3 3 3 3 18 Prosentase produk sampah yang tertangani persen 38.77 41 43 45 47 49 52 52 Jumlah TPA/ TPAS/ TPAST yang terbangun unit 1 1 1 1 1 1 1 7 12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk rasio 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 Rasio bayi berakte kelahiran rasio 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.48 Cakupan Penerbitan KTP el % 98 98.25 98.50 98.75 99.00 99.25 99.50 99.25 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk % 43.06 43.50 44.00 44.50 45.00 45.50 46.00 45.50 Ketersediaan database kependudukan ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada ada Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/ belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah Cakupan Penerbitan KK % 92 93 94 95 96 97 98 97 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran % 43 44 45 46 47 48 49 48 Cakupan Penerbitan Akte Kematian % 0.33 8.33 8.55 9.00 9.50 10 10.50 10 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) % 0 100 100 100 100 100 100 5,000,000,000.00 Cakupan Pembinaan BumDes % 0 100 100 100 100 100 100 2,500,000,000.00 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 0 100 100 100 100 100 100 4,000,000,000.00 Cakupan pembinaan PKK % 0 100 100 100 100 100 100 600,000,000.00 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Prevalensi peserta KB % 65.9 80 90 100 100 100 100 100 Tersedianya Alat Kontrasepsi % 0 80 100 100 100 100 100 100 Cakupan Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 % 287,683 KK 60 70 80 90 100 100 100 15 Perhubungan Persentase pembangunan terminal di 5 kecamatan % 10 10 13 23 23 23 100 Cakupan kelengkapan perlengkapan jalan % 10 20 40 60 70 100 290 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 50 75 100 100 100 100 16 Komunikasi Dan Informatika; Jumlah Website Milik SKPD dan Kecamatan sebagai layanan akses informasi publik Website 28 35 63 Jumlah SKPD dan Kecamatan yang terhubung melalui infrastruktur jaringan data SKPD dan Kecamatan 12 12 12 12 15 63 Jumlah Hotspot Publik Milik Pemda Titik 10 10 10 10 10 50 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang terintegrasi SIM 2 1 1 2 2 8 17 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tersedianya KUKM Centre Unit 0 1 1 Meningkatnya koperasi aktif Koperasi 393 413 433 455 478 502 527 527 Meningkatnya Jumlah UMKM UMKM 33731 33,931 34,131 34,331 34,531 34,731 34,931 35,131 Jumlah Fasilitasi Merek Produk UKM Teregistrasi HAKI Merek 0 100 100 100 100 100 500 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi % 0 10 10 10 10 10 10 60 18 Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang dibina Pelaku Usaha 50 25 50 50 50 50 50 275 Jumlah Promosi Investasi Promosi 5 5 5 5 5 5 5 30 Jumlah investor (PMDN/PMA) Investor 684 718 754 792 831 873 917 4,885 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Rp. 174,299,000,000 183,013,950,000 192,164,648,000 201,772,880,000 211,861,524,000 222,454,600,000 233,577,330,000 1,244,844,932,000 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Rp. 17,910,000,000 8,714,950,000 9,150,698,000 9,608,232,000 10,088,644,000 20,681,720,000 21,715,806,000 79,960,050,000 Tenaga kerja Orang 1,933 2,030 2,131 2,238 2,350 2,467 2,590 13,806 Cakupan Pelayanan Kebijakan Teknis Perijinan % 200,000,000 100 100 100 100 100 100 #REF! Terlaksananya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 0 100 100 100 100 100 100 #REF! Terlaksananya Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah % 0 100 100 100 100 100 100 #REF! 19 Kepemudaan dan Olahraga Jumlah prestasi tingkat propinsi Siswa 26 27 28 29 30 31 32 177 Jumlah prestasi tingkat Nasional Siswa 1 2 4 5 7 8 8 34 Persentase ketersediaan komplek pengembangan % 0 10 10 13 23 23 23 100 20 Statistik; Tersedianya Buku Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka % 100 100 100 100 100 100 100 100 Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Tasikmalaya % 100 100 100 100 100 100 100 100 21 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Meningkatnya Kapasitas Basis Data Perencanaan % Tersedia Sistem Basis Data 10 20 20 20 20 10 100 Tersedianya dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Dokumen 1 1 Tersedianya Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Dokumen 1 1 1 Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 6 Meningkatnya jumlah zakat, infaq dan sodaqoh Zakat Fitrah Rp 966,755,925 990,924,823 1,015,697,944 1,041,090,392 1,067,117,652 1,093,795,593 1,121,140,483 6,329,766,888 Zakat Profesi Rp 1,700,613,819 1,743,129,164 1,786,707,394 1,831,375,078 1,877,159,455 1,924,088,442 1,972,190,653 11,134,650,186 Meningkatnya jumlah muzaki RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD Zakat Fitrah Muzaki 1,080,123 1,107,126 1,134,804 1,163,174 1,192,254 1,222,060 1,252,612 1,252,612 Zakat Profesi Muzaki 2,635 2,701 2,768 2,838 2,909 2,981 3,056 3,056 Cakupan penanganan konflik sosial berlatar belakang agama % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Ajengan Masuk Sekolah (AMS) % 15 15 15 15 15 15 90 Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Magrib Mengaji % 10 20 30 40 50 60 60 Persentase masyarakat yang mampu baca tulis huruf arab (Usia 15 tahun ke atas) % 40 50 60 70 80 90 90 Jumlah sarana keagamaan yang mendapat bantuan Mesjid Kecamatan 8 8 8 8 7 39 Meningkatnya prestasi pada kegiatan keagamaan MTQ Ranking 1 1 1 1 1 1 1 1 STQ Ranking 5 3 3 2 2 1 1 1 Mufakat Ranking 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah Rp/Bulan 0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 Jumlah Guru Madrasah Diniyah 21,375 21,425 21,475 21,525 21,575 21,625 21,675 21,725 Jumlah Insentif Ajengan 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Jumlah Insentif Amil Desa 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Terbangunnya Islamic Center % 0 10 30 100 100 Madrasah Madrasah 4530 4,575 4,621 4,667 4,714 4,761 4,809 4857 Pondok Pesantren Pondok Pesantren 750 758 765 773 780 788 796 804 Masjid Masjid 4650 4,673 4,697 4,720 4,744 4,767 4,791 4815 Cakupan Pondok Pesantren Mendapat Bantuan Operasional % 0 10 15 20 25 30 35 35 Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Fasilitasi Kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten dan Kecamatan % 0 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah MoU 0 7 8 9 10 11 12 57 Rancangan produk hukum yg terfasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 Produk hukum yg tersosialisasikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Produk hukum yg dipublikasikan secara on line % 100 100 100 100 100 100 100 100 Prosentase Fasilitasi Persiapan Daerah Otonomi Baru % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Pelayanan Administrasi Kecamatan Kecamatan 39 1 39 1 39 1 39 39 Cakupan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan 0 10 10 10 9 39 Kesesuaian SKPD berdasarkan PP % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang memiliki UTU % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang memiliki informasi jabatan % 100 100 100 100 100 100 100 100 SKPD yang telah dianjab % 37 37 100 100 100 100 100 100 SKPD yang telah diatur Tahubja buah 1 - 2 1 1 1 1 6 Jumlah Pedoman dan Metoda Kerja yang disusun buah 4 1 1 1 1 1 1 10 Penerapan SPM Lap/draf urusan 1/15 1 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kategori Baik % 100 100 100 100 100 100 100 100 Ketersediaan dokumen perencanaan(Renstra,Renja,DPA % 100 100 100 100 100 100 100 100 Ketersediaan E-procurement % 100 100 100 100 100 100 100 Pengadaan barjas melalui ULP paket 574 574 574 574 574 574 574 Ketepatan waktu penyerahan laporan kinerja dan keuangan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa jumlah orang 903 861 861 861 861 861 861 Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kali 1 66 1 198 4 63 333 Terfasilitasinya pembahasan Ranperda Frekuensi 10 29 29 29 29 29 10 155 Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyerapan aspirasi (Reses) Frekuensi 3 3 3 3 3 3 3 18 Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Frekuensi 8 8 8 8 8 8 8 48 Terfasilitasinya penyelenggaraan Fungsi Frekuensi 120 120 120 120 120 120 120 720 Meningkatnya Pelanggaran Peraturan Daerah yang di % 100 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertban Umum dan Ketentraman masyarakat Kali 4 4 4 4 4 20 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan patroli petugas Satpol PP orang 0.23 48 60 100 150 200 250 6 Jumlah Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kali 46 40 37 34 30 25 20 146 Jumlah unjuk rasa yang diamankan Kali 15 14 13 12 11 10 9 55 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyaarakat % 0 - 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal merk hasil tembakau 18 10 11 12 13 14 15 15 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk % 0.0082 0 1 1 1 1 1 1 Jumlah PPNS per Perda yang ada % 14 16 18 20 22 24 26 26 Penegakan PERDA % 60 70 75 85 90 95 100 100 Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada Lainnya Kali 0 1 1 1 1 1 1 5 Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK WDP/WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Penyusunan APBD yang tepat waktu Ketepatan Wakti Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Kesesuaian pengalokasian anggaran terhadap peraturan perundangan dalam hal :
159. 1.Pendidikan Kesesuaian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
160. 2.Kesehatan Kesesuaian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
161. 3.ADD Kesesuaian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Pertumbuhan PAD % - 5 5 5 5 5 5 5 Jumlah Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Konprehensif dan Ilmiah Kali 19 4 4 5 4 5 3 44 Prosentase cakupan obrik yang diperiksa % 47 47 47 47 47 47 47 Prosentase Laporan yg dikerjakan % 100 100 100 100 100 100 Prosentase jumlah SKPD yang menerapkan SPIP % 2 3 5 5 9 24 Persentase keterlaksanaan program peningkatan keterampilan dan profesionalisme jumlah ASN % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase keterlaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana bidang kominfo paket - 1 1 2 2 2 2 10 Jumlah surat kabar nasional/lokal buah 64 64 70 75 80 85 90 90 Jumlah penyiaran radio/TV lokal buah 26 26 30 32 34 36 38 38 Jumlah media online buah 13 13 15 20 25 30 35 35 Jumlah media luar ruang kali 3 3 4 6 8 10 12 43 Jumlah pelayanan Informasi & dokumentasi buah 6 4 4 4 4 4 4 24 Cakupan wilayah yang memperoleh akses informasi (KIM) % - - 5 5 5 5 5 26 22 Kebudayaan Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan Orang 0 4 4 6 6 6 6 32 Jumlah grup kesenian grup 50 73 85 100 150 150 150 Tersedianya Gedung Kesenian unit 1 1 2 Perlindungan bangunan cagar budaya buah 9 9 9 9 9 9 9 9 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3 1 1 1 6 6 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan buah 41 41 41 53 57 57 57 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kegiatan 8 8 10 12 15 18 53 53 23 Perpustakaan Jumlah perpustakaan Buah 1 - - - - 1 - 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 9883 10,000 10,000 11,000 11,000 12,000 12,000 98596 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 14713 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 6,000 34713 24 Kearsipan E-Filling penyelenggaraan kearsipan Paket 1 1 1 1 3 Pengelolaan arsip secara baku Arsip (boks) 758 20 20 20 20 20 20 20 Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya kualitas pelayanan informasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 C Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Ton 56,890 48,989 51,438 54,010 56,711 59,546 61,630 59,546 Produksi perikanan tangkap Ton 1,183.86 1,347 1,388 1,429 1,472 1,516 1,539 1,516 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok - 3 5 5 5 5 5 5 Produksi perikanan kelompok nelayan Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Produksi Hasil Olahan Ton 108,560 113,988 119,687 125,672 131,955 138,553 144,000 138,553 Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Unit 123.00 149 164 180 198 218 240 218 2 Pariwisata Kunjungan wisata 924,974 992,864 1,082,114 1,200,996 1,356,923 1,560,199 1,560,199 #REF! - Wisatawan Nusantara orang 921,575 989,295 1,078,331 1,196,948 1,352,551 1,555,434 1,555,434 8,649,568 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD - Wisatawan Mancanegara orang 3,399 3,569 3,783 4,048 4,372 4,765 4,765 28,701 Jumlah obyek wisata/daya tarik wisata (DTW) yang siap kunjung - Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) DTW 11 1 2 3 3 3 23 46 - Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang telah direhabilitasi dan siap kunjung DTW 6 1 1 1 1 1 11 22 Partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan - Pembinaan usaha jasa wisata Keg. 1 2 4 4 4 15 30 - Jumlah masyarakat yg berperan aktif dalam kepariwisataan (kompepar) Orang 200 250 300 400 450 450 2,050 3 Pertanian Cakupan bina kelompok petani Kelompok 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215 Frekuensi Gelar Produk dan Pameran Hasil Pertanian Kali 1 1 1 1 1 1 6 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produksi padi Ton 813,064 843,709 844,975 846,242 847,511 848,783 857,271 865,759 Produksi Palawija Ton 458,366 463,760 463,760 464,455 465,152 465,850 470,509 475,168 Produksi Sayuran Ton 19,624 14,649 14,838 14,974 15,138 15,275 15,428 15,581 Produksi Buah-Buahan Ton 334,179 337,317 340,559 343,833 347,139 350,479 353,984 357,489 Produksi Tanaman Obat/Biofarmaka kg 6,899 9,139 9,231 9,323 9,416 9,511 9,606 9,701 Luas Pertanian Ramah Lingkungan Ha 8,828 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,585 8,585 Luas Irigasi Tersier Ha 15,112 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 11,000 JUT (Jalan Usaha Tani) Km 19 3 3 3 3 3 3 3 Perluasan areal lahan pertanian melalui cetak sawah Ha 50 100 100 100 100 100 100 600 Luas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Ha 6,500 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500 5,500 Luas Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Ha 0 50 55 60 65 65 65 65 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 3 6 9 12 15 45 Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan Keg 1 1 1 1 1 5 Tersedianya fasilitas penerapan teknologi pertanian/perkebunan Unit 4 6 9 10 10 39 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan % 1 1 1 1 1 5 Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Vaksinasi AI Ekor 200,000 200,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 290,000 Vaksinasi Rabies Ekor 6,000 6,000 6,000 5,800 5,700 5,600 550,000 5,600 Eliminasi HPR Ekor 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 9,000 9,000 Meningkatnya Pelayanan Pengobatan Penyakit Hewan Pelayanan Pengobatan Ekor 15,400 16,000 16,350 16,500 16,650 16,800 16,850 16,800 Meningkatnya Pelayanan Kesmavet Pemeriksaan Hewan Qurban Ekor 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,000 Fasilitasi Penerbitan NKV Dokumen - 5 10 15 20 25 30 25 Monitoring dan Survailance Residu Kimia dan Cemaran Mikroba Produk Asal Ternak Sampel 20 50 75 100 125 150 160 150 Meningkatnya Produksi Daging Ton 62,456.41 64,255 66,183 68,168 70,213 72,320 73,405 72,320 Telur Ton 12,138.00 12,714 13,096 13,489 13,893 14,310 14,525 14,310 Susu Ton 3,428.00 3,395 3,496 3,601 3,709 3,821 3,878 3,821 Meningkatnya Produksi dan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Produksi Hasil Olahan Ton 946,708.00 965,642 984,955 1,004,654 1,024,747 1,045,242 1,057,785 1,045,242 Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Unit 130.00 133 136 139 142 145 148 145 4 Kehutanan Tingkat Capaian Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (%) % 40 45 48 50 52 55 55 55 Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 30 15 15 15 10 10 5 100 Rehabilitasi Sumber Mata Air Mata Air 10 15 20 25 30 30 30 Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen 2 2 2 2 3 3 3 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pendataan Hasil Produksi Pertambangan Kec 7 7 8 12 12 12 12 Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah Kec. 20 20 20 20 20 20 20 20 Pembuatan Sumur Pantek Unit 7 3 5 5 5 5 5 23 Inventarisasi Potensi Air Tanah Dengan Metode Pengukuran Geolistrik Kec. 6 5 10 10 10 10 10 61 Pembuatan Sumur Bor Dalam Unit 3 3 3 3 3 3 3 15 Pemasangan Sambungan Rumah- Instalasi Rumah (SR-IR) bagi Keluarga Miskin Kec 39 39 39 39 39 39 39 39 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Akhir RPJMD Target Capaian Indikator Kinerja No. Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi Awal RPJMD Pemasangan SR-IR bagi Sarana Keagamaan Kec 39 39 39 39 39 39 39 39 Ratio Elektrifikasi % 73.32 75 84 89 95 100 100 100 6 Perdagangan Jumlah Kasus Pengaduan Konsumen yang Diselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 10 20 20 20 20 10 100 Persentase pembangunan/revitalisasi pasar di 5 kecamatan % 10 10 13 23 23 23 100 7 Perindustrian Peningkatan Pembinaan IKM % 10 10 10 10 10 10 60 Terwujudnya Sentra Industri Potensial Sentra - 1 1 1 1 1 5 8 Ketransmigrasian Bertambahnya Wilayah Tranmigrasi Lokasi 1 2 2 2 2 2 2 Jumlah Transmigran Lokal KK 40 50 60 70 80 80 80 Jumlah Transmigran swakarsa KK 11 15 15 15 20 20 20 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 X - 1 Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (2) huruf j, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru. Berdasarkan klausula tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana sampai dengan tahun 2022. Hal demikian dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2022. Selain itu, Penyusunan perencanaan pembangunan pada masa transisi mengacu pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005- 2025. Berkenaan dengan perubahan RPJMD, hanya bisa dilakukan jika terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 X - 2 10.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan agar tercipta koordinasi, sinergi, konsistensi serta keberlanjutan program, sehingga efektif dan efisien baik dalam pembiayaan maupun waktu. Lebih jauh, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan sebagai berikut :
162. 1.Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan sebaik- baiknya, serta menjamin konsistensi antara RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan RPJMD 2016-2021, Renstra SKPD, dan RKPD
163. 2.Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program dalam RPJMDKabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
164. 3.Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD, sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2021 dapat dicapai. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 X - 3
165. 4.RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
166. 5.Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui prosesMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
167. 6.RKPD Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
168. 7.RKPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
169. 8.Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
170. 9.Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 setiap SKPD perlu memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
171. 10.RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 XI - 1 Dokumen RPJMD 2016-2021 ini merupakan pelaksanaan pembangunan jangka panjang fase ketiga untuk mewujudkan "KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025". Tentu merupakan fase sangat penting yang menjadi tolakan untuk lepas-landas pada pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya 2025. Oleh karena itu, ikhtiar sungguh- sungguh harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kewajiban. Pencapaian visi di atas diupayakan dengan penetapan visi pembangunan tahun 2016-2021 yaitu: “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”. Untuk pencapaian misi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu:
172. 1.Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan berkualitas.
173. 2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata.
174. 3.Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
175. 4.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Selain visi dan misi di atas, sebagai pelaksanaan janji politik pada kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini dilengkapi dengan program prioritas Bupati yang dikemas dalam jargon TASIK SIAP yang isinya sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 XI - 2
176. 1.SIAP 1: Memastikan pemenuhan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar
177. 2.SIAP 2: Menjadikan Sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas.
178. 3.SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
179. 4.SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
180. 5.SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi. Betapapun baiknya sebuah RPJMD, tidak akan memiliki makna yang berarti bila tidak diimplementasikan dengan konsisten dan baik. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. BUPATI TASIKMALAYA UU RUZHANUL ULUM ttd.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2021