DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Kewajiban Dan Larangan, Perizinan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4739);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5234); 3
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5495);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 4
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23.Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
26.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/ 8/2013 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6.Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan perdagangan dan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
7.Kepala Dinas adalah Kepala dinas teknis yang berwenang di bidang penanganan perdagangan dan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
8.Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
10.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTRW yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, super mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
13.Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
14.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15.Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
16.Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang 6 diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;
17.Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
18.Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
19.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20.Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
21.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
22.Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
23.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
24.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
25.Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat.
26.Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
27.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
28.Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat. 7
29.Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan toko modern.
30.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
31.Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
32.Koperasi adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar;
33.Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
34.Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
35.Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama yang sudah berdiri.
36.Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi baru sesuai dengan tuntutan rencana pemanfaatan ruang.
37.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata–rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
38.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata–rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
39.Jalan Lokal adalah jumlah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata–rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata–rata rendah.
41.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
42.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 8

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencakup:

a.Pengelolaan dan pembinaan Pasar Tradisional;
b.Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB III

PASAR TRADISIONAL

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta.

Pasal 4

(1)Pengelolaan dan pembinaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendapatan Pasar Tradisional;
2. b.kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional;
3. c.pemberdayaan dan penataan pedagang.
(3)kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar Tradisional dengan kewajiban menyediakan lokasi pengganti/baru yang memadai.
(2)Pendirian, pemindahan, pemugaran dan penghapusan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada RTRW.
(2)Penyelengaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah;
2. b.menyediakan fasilitas dalam rangka menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; 9
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;
4. d.menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
5. e.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
6. f.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
7. g.kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
8. h.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan/ evakuasi;
9. i.ketersediaan sistem persampahan (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Pasal 7

(1)Pasar Tradisional diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
1. a.Pasar Tipe A;
2. b.Pasar Tipe B;
3. c.Pasar Tipe C;
4. d.Pasar Tipe D.
(2)Pasar Tradisional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit150 (seratus limapuluh) pedagang;
3. c.jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
4. d.kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan setiap hari.
(3)Pasar Tradisional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.luas lahan paling sedikit 1.500 m2 (seribu limaratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuhpuluh lima) pedagang;
3. c.jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
4. d.kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu.
(4)Pasar Tradisional tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.luas lahan paling sedikit 1.000 m2 (seribu persegi); 10
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
3. c.jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
4. d.kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
(5)Pasar Tradisional tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Pasar Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.luas lahan paling sedikit 500 m2 (limaratus persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
3. c.jalan menuju Pasar Tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
4. d.kegiatan/operasional Pasar Tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
(6)Pendirian Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta mengacu pada RTRW.

Pasal 8

(1)Bangunan Pasar Tradisional terdiri dari :
1. a.kios;
2. b.los;
3. c.pelataran.
(2)Fasilitas penunjang Pasar Tradisional terdiri dari :
1. a.kantor Pasar Tradisional;
2. b.pos keamanan;
3. c.bak tempat pembuangan sampah;
4. d.ruang terbuka hijau dan taman;
5. e.masjid / musholla;
6. f.tempat parkir kendaraan;
7. g.tempat bongkar muat;
8. h.jalan masuk dan jalan keluar;
9. i.penerangan lingkungan;
10. j.penyediaan sarana air bersih;
11. k.kamar mandi/wc;
12. l.selokan pembuangan air;
13. m.pemadam kebakaran;
14. n.hydran; dan
15. o.fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pengelolaan Pasar Tradisional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penempatan bangunan serta fasilitas Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 11

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 9

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR.

Pasal 10

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. b.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
3. c.menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.
(3)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, termasuk koperasi dan UMKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk kepentingan lingkungan masyarakat di sekitarnya dan pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Corporate Social Responsibility sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
1. a.lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya; 12
2. b.Iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan pemukiman baru.
(6)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(7)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
1. a.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
2. b.Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
3. c.Ijin Usaha Toko Modern (IUTM).
(8)Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…