DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pendirian BUM Desa 3. Pengurusan dan pengelolaan BUM Desa 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Ketentuan Peralihan 6. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Desa adalah desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 3 masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan kepala Desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13.Pengelolaan BUM Desa adalah serangkaian proses dan cara pendirian, pengurusan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BUM Desa.
14.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. 4
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumberdaya alam di Desa;
4. d.sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(3)Pemerintah Desa dapat bekerja sama atau meminta bantuan pihak ketiga untuk melakukan studi kelayakan pendirian BUM Desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 4

(1)Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandisterhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama. 5

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 5

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum meliputi:

a.perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang perseroan terbatas; dan
b.lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:
1. a.Penasihat;
2. b.Pelaksana Operasional; dan
3. c.Pengawas.
(2)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; 6
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

(1)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
(2)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3)Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Masa bakti pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…