DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Sekretariat, Hak Dan Kewajiban, Pengangkatan Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, Kartu Tanda Pengenal, Penyidikan, Penegakan Kode Etik, Tata Kerja, Pembinaan, Pakaian Seragam Dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyidik pegawai negeri sipil harus menjalankan tugas secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai tugas dan wewenangan yang diberikan guna terwujudnya penegakan Peraturan Daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah diperlukan pengaturan mengenai penyidik pegawai negeri sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 3
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjunya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional;
13.Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansi dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangangi perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 4
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

Sekretariat

Pasal 3

(1)Dalam rangka Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS dibentuk sekretariat PPNS.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

(1)PPNS selain memperoleh haknya sebagai PNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, dapat diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

a.melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Perda; 5
b.menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setelah melakukan kegiatan:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretariat PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon PPNS harus memenuhi persyaratan:

a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Pasal 7

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 8

(1)Pengangkatan calon PPNS diusulkan oleh Bupati dengan mengajukan surat permohonan pengangkatan calon PPNS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(2)Ketentuan mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Sebelum menjalankan tugasnya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya. 6
(2)ketentuan mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MUTASI

Pasal 10

(1)Mutasi PPNS dapat dilakukan jika terjadi:
1. a.perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
2. b.mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
3. c.mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
4. d.mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…