DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2019

Nomor: 104
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
5.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam pengelolaan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang laboratorium kesehatan.
(2)UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 4

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang pelayanan laboratorium yang meliputi pelayanan dan pemeriksaan spesimen dan pemeriksaan parameter lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai wilayah kerja pada seluruh aspek pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang laboratorium kesehatan;
b.pelaksanaan pelayanan laboratorium yang meliputi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk menunjang diagnose penyakit;
c.pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 5
(2)Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 9

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan dalam kegiatan pelayanan dan pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi :
1. a.melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan;
2. b.melaksanakan pembinaan aparatur, pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
3. c.melaksanakan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan dan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan;
4. d.melaksanakan kegiatan tugas di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing;
5. e.melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan laboratorium kesehatan;
6. f.melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan;
7. g.melaksanakan pengusulan kebutuhan peralatan dan perlengkapan laboratorium kesehatan;
8. h.melaksanakan pengusulan kebutuhan sarana dan parasarana UPTD Laboratorium Kesehatan; 6
9. i.melaksanakan pencatatan setiap kegiatan laboratorium kesehatan, mengenai pelayanan pemeriksaan spesimen secara bakteriologi, parasitologi, virologi, kimiawi, serologi dan patologi klinis dan pemeriksaan parameter lingkungan secara kimiawi dan bakteriologi dan fisik;
10. j.melaksanakan pengembangan dan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
11. k.melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan;
12. l.melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan;
13. m.melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
14. n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
15. o.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
1. a.menyusun rencana kerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
2. b.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan;
5. e.melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
6. f.melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
7. g.melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
8. h.melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Laboratorium Kesehatan;
9. i.melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan;
10. j.melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Laboratorium Kesehatan;
11. k.melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; 7
12. l.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…