lsi dan urman RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba gian tak terpisahka n d a ri Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah in i m u lai berlaku pad a ta nggal diundangkan. Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in i d en gan penempatannya dalam Lemba ran Da erah Ka bupaten Tasikmalaya. Diundangkan di Singaparna pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, dUoIR NIP. 19611217 198305 1 001 Diteta pkan d i Sin ga parna pad a tanggal 31 Desember 2014 ALAYA, UU RUZHANUL ULUM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2 0 14 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT (277/20 14) : PERATURAN BUPATI : 1'1 T&b.un 2 14 LAMPIRAN NOMOR TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAl3UPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015. 1.1 Latar Belabng BADJ PENDAHULUAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada _ Pemerintah Daerah untuk Il!enyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun) , jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat arah kebijakan ~uangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Ketja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Da erah, dan program kewilayahan. Berdasarkan Undang-Undang Repu blik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasilanalaya mepyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabUpaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2015 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Penibangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Sampai saat ini, RPJMD telah memasuki periode pelaksanaan tahun ketiga. Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa hal perlu diubah sehingga mengharuskan dilakukannya Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Perubahan RPJMD dilakukan a~s dasar: (1) perubahan target indikator makro diantaranya target RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaIayq. Tahun 2011-201 S J- 1 IPM, angka kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk; (2) perubahan terhadap format dan substansi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan target pencapaian indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
1.Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalab proses penyusunan rencana, karen a rakyat pemilih menen tukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah; RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 J- 2 •
2.Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metode ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3.Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan me li b atkan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
4.Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
5.Sosio-Kultural, adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dalam kurun waktu tiga tahun yang dituangkan dalam Dokumen Review RPJMD, lalu dilakukan proyeksi dan anhlisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 dilakukan melalui serangkaian FGD yang melibatkan ,berbagai pemangku kepentingan dan terutama dengan OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 J- 3 1.2 Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan I , arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Adapun tuju·an penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah :
1.Menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah
2.Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) o rganisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu an tara perencanaan pembangunan nasional, provinsi Jawa Barat serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. 1.3 Dasar Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015, berpedoman pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 J- 4
5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R·epublik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor . 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 J- 5
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang o rganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ,
18.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19.Peratura.'1. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahim 2011-2015 J- 6
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 ten tang ~encana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 J- 7 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011 -2015 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang signifikan. Langkah perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan sub-sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. : Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra Pedoman... Renja - Pedoman RKA- Rincian, -" K/L '" K/L '" K/L -- APBN , 11\ II' 'I' c: en ::;, S <.) . ~ "1:> a<I> Q 'II RPJP Pedoma'!, RPJM Dijabarka~ Pedoman .... RKE , .... RAPRN APRI\I l~a~Ullal l~al:)IUlldl l' Diacu Diperhatikan ! : Diserasikan melalui Musrenbang 'V V V RPJP Pedoman.... RPJM Dijabarka~ Ped9man APBO Provinsi -- Provinsi ., RKPO ., RAPBO -- '[\ Jl ~g. :3 8Q) ::;, 'v \V " Renstra Pedoman Renja - Pedoman RKA- .... Rincian.... SKPO ., SKPO -- SKPO ./ APBO A Diacu Diperhatikan i Diserasikan melalui Musrenbang ~ V V RPJP Pedoma~ RPJM Dijabarka~ Pedoman .... RKPO .... RAPBO APBO Kabupaten .- Kabupaten .- : ., '" 'I' I:J ~ CJ Q ~ . Q) c: ::;, ,It ,II \ I, , Pedoman Pedbman Renstra .... Renja - . .... RKA- .... Rincian SKPO SKPO SKPO APBO RPJMD Perubahan Ka ..... kmaZaya 2015 < UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional > UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara J- 8 ""( -c Cll o 3 < ~ ~ . ~ -·111 ::::I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk: (a) menyeIaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah depgan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. 1.5 Sistematika RPJM Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Hukum 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 1.5 Sistematika Penulisan RPJMD BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saip.g Daerah BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKAPENDANAAN 3.1 Kinerja Keungan Tahun 2006-2010 dan Tahun 2011-2013 3.2 Kerangka Pendanaan RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 1- 9 BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.2 Isu Strategis BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Tujuan dan Sasaran BAB VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Kebijakan 6.2 Kebijakan Kewilayahan 6.3 Kebijakan Pendanaan Pembangunan BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum 7.2 Program Prioritas Bupati 7.3 Program Berdasarkan Misi BAB VIII. INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1 Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016 dan Target Indikator Makro Perubahan Tahun 2013-2016 8.2 Target Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian I Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan BAB IX. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
9.1 Pedoman Transisi 9.2 Kaidah Pelaksanaan BAB X. PENUTUP RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2015 J- 10 BAD II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Letak GeograllS Kabupaten Tasikrnalaya secara geografis terletak antara 07°2' 00" - 07°48' 00" Lintang Selatan dan 107°54' 00" - 108°26' 00" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Tasikrnalaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:
a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kab. Ciamis.
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
c.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.
d.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Luas wilayah Kabupaten Tasikrnalaya keseluruhan adalah 2.708,82 km2, dengan panjang garis pantai sekitar 54.5 km dan luas fishing ground sebesar 306 krn2. Secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan mempunyai wilayah pesisir dan lautan dengan luas total 200,72 km2 atau 7,41 % dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Luas setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabe12.1 berikut: Tabe12.1 Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Tasikrnalaya 1 Cipatujah 238,95 8,82 2 Karangn unggal 153,73 5,68 3 Cikalong 160,47 5,92 4 Pancatengah 160,73 5,93 5 Cikatomas 144,60 5,34 6 Cibalong 61,67 2,28 7 Parungponteng 50,72 1,87 8 Ban tarkalong 64,77 2,39 9 Bojongasih 49,83 1,84 10 Culamega 86,42 3,19 11 Bojonggambir 133,37 4,92 , 12 Sodonghilir 97,20 3,59 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II - 1 . 13 Taraju 64,10 2,37 14 Salawu 74,01 2 ,73 15 Puspahiang 57,37 2,12 16 Tanjungjaya 37,21 1,37 17 Sukaraja 47,42 1,75 I 18 Salopa 106,54 3,93 19 Jatiwaras 87,77 3 ,24 20 Cineam 72,18 2,66 21 Karangjaya 48,09 1,78 22 Manonjaya 42 ,81 1,58 23 Gunungtanjung 47,77 1,76 24 Singaparna 19,48 0,72 25 Mangunreja 28 ,08 1,04 26 Sukarame 16,47 0,61 27 Cigalontang 141 ,56 5,23 28 Leuwisari 30,03 1, 11 29 Padakembang 19,92 0,74 30 Sariwangi 4 0,15 1,48 31 Sukaratu 42 ,81 1,58 32 Cisayong 50,69 1,87 33 Sukahening 29,45 1,09 34 Rajapolah 15,22 0 ,56 35 Jamanis 17,52 0,65 36 Ciawi 46,65 1,72 37 Kadipaten 43, 18 1,59 38 Pagerageung 63,35 2,34 39 Sukaresik 16,55 0,61 Jumlah 2.708,82 100,00 Sumber. Bappeda Kabupaten TasikmaZaya, 2013 RP.!MD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2 011-2 015 II-2 2.1.2 Kondisi Topografis Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 - 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 100 meter dpl. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut Ta be l 2.2 Luas Wilayah dan Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 11 -2 015 II-3 Dilihat dari ketinggiannya maka Kecamatan Leuwisari, Cigalontang, Sukaratu, Kadipaten, Pagerageung, dan Taraju merupakan kecamatan yang mempunyai ketinggian wilayah 1.000 diatas permukaan air laut (dpl), dan Kecamatan Cipatujah, Cikalong, dan Karangnunggal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antaraO - 100 m di atas permukaan air laut (dpl). Sedangkan kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 0% - 8% sampai dengan kemiringan > 40 %, untuk luas wilayah kemiringan masing-masing kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel beriku t. Tabel2.3 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Per Kecamatan RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 II-4 Tabel 2.3 tersebut di atas, menunjukkan bahwa kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat Curam (>40%) sebesar 33,39% dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 25 %) sebesar 24,54 %, Curam (25 % - 40%) sebesar 20,54 %, Landai (8 % - 15 %) sebesar 14,36 %, dan Datar (0 % - 8 %) sebesar 7,17% dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu sebesar 78,47% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah. Sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan. 2.1.3. Fisiografi dan Bentuk WUayah Berdasarkan peta kelerengan dan pengecekkan ke lapangan dapat dilihat fisiografi dan bentuk wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System), dan Sistem Vulkanik (V; Volcanik System). Sebagian besar daerah penelitian terdiri dari fisiografi Vulkanik. Bentuk wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit, kecuali di Kecamatan-kecamatan bagian Utara bentuk wilayah berbukit sampai bergunung. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II-5 Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah dan selebihnyamerupakan sawah. Kabupaten Tasikmalaya di wilayah dataran rendah mempunyai temperatur umumnya 34°C det;lgan kelembaban 50 %. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18° - 22° C dengan kelembaban berkisar antara 61 % - 73 %. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi an tara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni-September. Pengelompokkan daerah hujan berdasarkan ketinggian curah hujan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
a.Wilayah dengan curah hujan an tara 2500-3000 mm/tahun meliputi Kecamatap Sukaraja, Cibalong, Salopa, Pagerageung, Ciawi, dan Jamanis.
b.Wilayah dengan curah hujan antara 3000-3500 mm/thn meliputi: Kecamatan Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Salopa, Sodonghilir, Cineam, dan Manonjaya.
c.Wilayah ctengan curah hujan antara 3500-4000 mm/thn meliputi Kecamatan Bojonggambir, Sodonghilir, Singaparna, Cisayong, Rajapolah, Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, sebagian Pagerageung.
d.Wilayah dengan curah hujan di atas 4000 mm/thn meliputi Kecamatan Taraju, Salawu, Cigalontang, Leuwisari, dan Cisayong. 2.1.4. Aspek Demografi Secara demografis Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah. Capaian pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun terakhir (tahun 2012-2013) mencapai 1,00 % dari 1.716.178 jiwa pada tahun 2012 menjadi 1.738.011 jiwa pada tahun 2013, sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 adalah sebesar 1,3%. Jika melihat struktur usia penduduk yang mayoritas usia produktif dan percepatan pembangunan ibukota diperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya akan lebih meningkat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.5 berikut ini: RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2 011-2015 II-6 2011 2012 2013 Tabel2.4 Penduduk Kabupate n Tasikrnalaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2013 1.692.432 855.179 860.999 1.716.178 866.058 871.953 1.738.011 Sumber: BPS Kabupaten TasikmaZaya 2013 1 00 9932 1 4 99.32 1 Dari hasH proyeksi penduduk di Kabupaten Tasikmalaya terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 sebanyak 1.738.011 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 866.058 orang atau sebesar 49;83 % dan penduduk perempuan sebanyak 871.953 orang atau sebesar 50,17 % . Secara total, sex ratio penduduk Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2013 adalah sebesar 99,32 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 0,68 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2013 0-4 80.848 5-~ 91.176 86.541 177.717 10-14 93.231 88.242 181.473 15-19 73.661 71.468 145.129 20-24 54. 176 59.192 113.368 25-29 61.665 67.276 128.941 30-34 59.649 63.570 123.219 35-39 65.903 69.777 135.680 40-44 63.292 63.081 126.373 45-49 58.597 56 .404 115.001 50-54 46.212 44.929 91.141 55-59 35.163 33.289 68.452 60+ 82.485 91.332 173.817 Jumlah 866.058 871.953 1.738.011 Sumber :BPS Kabupaten Tasikmala ya 2 013 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2 011-2 015 II-7 Dari gambaran diatas, dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (0-14) tahun sebanyak 29,74 persen, penduduk dengan usia 60 tahun ke atas sebanyak 10 persen dan penduduk usia (15-59) tahun sebanyak 60,26 Persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Salah satu penyebabnya a dalah meningkatnya jumlah mereka yang berusia produktif, oleh karena itu upaya-upaya untuk menciptakan lapangan keIja baru harus lebih ditingkatka n. Gambar 2 . 1 Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Berd~sarkan Ha sil Proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013 Selanjutnya penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif juga erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun keatas dengan penduduk yang berusia 15-64 tahun. Dengan demikian rasio ketergantungan pada dasarnya menyatakan berapa banyak penduduk y ang dianggap sebagai tidak/belum produktif dibandingkan dengan penduduk yang berada pada usia produktif. Hasil proyeksi menunjukan bahwa ra sio ketergantungan anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 sebesar 49,35 persen, dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 16,60 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 65,95 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sebanyak 66 orang yang tidak/belum' produktif. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat dicerminkan derigan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . IPM menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menye1uruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan ekonomi (PDRB perkapita). Human Development Report mengelompokkan tingkat pembangunan manusia negara-negara menjadi tiga golongan, yaitu (1) rendah (0 sampai 49); (2) nn TJlln "_ .1- .... t.. _ _ T-'_ 1. .. . _ _ + _ _ '1" __.: 1___ _ 1 ..... . _ '7'\_1.. ... . _ f") ""'''"1 """"1 C"' TT Q menengah (50 sampai 79), dan (3) tinggi (80 dan lebih). Laporan Pembangunan Manusia Indonesia mengubah penggolongan untuk daerah di Indonesia menjadi: "tinggi" (65 ke atas), "menengah" (60 sampai 65) "rendah" (dibawah 60). Selain IPM, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dicerminkan oleh laju pertumbuhan penduduk, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan PDRB/PDRB per kapita. Sebagai gambaran, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada capaian indikator makro 3 (tiga) tahun pelaksanaan APBD 2011-2013 seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.6. Indikator Makro Pencapaian Visi dan Misi 2011 NO INDIKATOR MAKRO 2012 2013 1 Indeks Pembangunan Manusia 72,1 8 72,93 73,12 Angka Harapan Hidup (til) 68,26 68,30 68,42 Rata-Rata Lama Sekolah (th) 7 , 17 7,24 7,31 Angka Melek huruf (%) 99, 15 99,22 99,23 Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) 630.050 638,558 639.504 (Rp) Indeks Pendidikan 82,04 8 2,25 82,40 Indeks Kesehatan 72,10 72,16 72,36 Indeks Daya Beli 62,41 64,37 64,59 2 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.692.432 1.716. 178 1.738.011 3 Laju Pertumbuhan Penduduk (% ) 1,00 1,4 1,3 4 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) & % 222 .3 84 211.598 201.200 thd Penduduk Proporsinya thdp jumlah penduduk 13,14 12,36 11 ,6 total 5 PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun) 12,79 13,93 15,00 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 4,27 4,32 4,17 2000) 7 PDRB Per kapita (berlaku) (Rp .) 7 .376.696 8.211.479 8 .709.660,76 8 Jumlah Penduduk yang bekerja 677.453 899 .041 900 .177 (Jiwa) 9 Proporsi jumlah penduduk bekerja 40 ,0 3 52,51 51,79 terhadap jumlah penduduk total (%) ; 10 Pengangguran Terbuka (% ) 8 ,29 7 6,46 Sumber: LKPJ 2012-2014 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II-9 Jika dilihat dari pencapaian IPM tahun 2013 serta yang dijadikan perbandingannya adalah kabupaten/kota se-Indonesia, Kabupaten Tasikrnalaya terrnasuk dalam kategori tinggi (65 ke a tas). Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kineIja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi merupakan kineIja bersama an tara pemerintah propinsi, masyarakat, serta swasta. Hal ini terkait dengan paradigma baru Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nornor 32 tahun 2004. Adalah menjadi tugas peinerintah bagaimana rnernobilisasi peran-peran kornponen lain diluar pernerintah daerah, bagairnana rnernberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dan mandiri serta menarik investasi swasta. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh pencapaian IPM rnengalami peningkatan 0,19 poin dari 72,93 poin tahun 2012 menjadi 73,12 poin pada tahun 2013, dengan tingkat capaian 100,27% terrnasuk kategori sangat baik. Indeks Pendidikan dari rencana sebesar 82,24 poin realisasinya sebesar 82,40 pain, tingkat capaiannya sebesar 100,19% terrnasuk kategori sangat baik. Indeks Kesehatan dari rencana sebesar 72,43 poin realisasinya rnencapai 72,36 poin, tingkat capaiannya sebesar 99,90% terrnasuk kategori sangat baik. Indeks Daya Beli dari rencana sebesar 64,09 poin realisasinya sebesar 64,59 poin, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,78 % terrnasuk kategori sangat b~jk. Dari rumpun indikator kependudukan dan ketenagakeIjaan, tingkat capaian jumlah penduduk sebesar 98,85%, yaitu dari estimasi target sebesar 1.718.294 jiwa realisasinya sebesar 1.738.011 jiwa, terrnasuk kategori sangat baik. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk bel urn mencapai target dari rencana 0,8 % realisasinya mencapai 1,3% terrnasuk kategori kurang baik sehingga hal ini memerlukan penanganan dari berbagai pihak terutama dalam upaya untuk rnenurunkan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja tingkat capaiannya sebesar 115,65 %, yaitu dari rencana sebesar 778.387 jiwa realisasinya sebesar 900.177 jiwa, termasuk kategori sangat baik. Dernikian pula halnya dengan proporsinya terhadap jumlah penduduk tingkat capaiannya sebesar 114,32% yaitu darf rencana 45,30 % realisasinya sebesar 51,79 % terrnasuk kategori sangat baik. . Kebijakan strategi dalarn upaya rnendukung tujuan pembangunan perhitungannya berdasarkan capaian indikator - indikator indeks pembangunan rnanusia (IPM). Indikator kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), namun karena indikator ini sendiri rnemiliki keterkaitan dengan variabel kesehatan lainnya, seperti angka kesakitan (Morbiditas), angka kematian (Mortalitas), pelayanan dasar kesehatan, sanitasi perurnahan dan lingkungan serta variabel lainnya, maka analisis terhadap variabel-variabel kesehatan ini dapat menjadi bahan rnenunjang dalarn rnenggarnbarkan kondisi pembangunan rnanusia diwilayah tersebut. Demikian pula dengan variabel pendidikan, selain angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan penduduk, partisipasi penduduk dalam pendidikan juga akan mempertajam analisis terhadap hasil pernbangunan manusia. Pada variabel ekonorni, selain kemampuan daya beli masyarakat, tarnpaknya perlu pula mengungkapkan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dan pola konsumsi rumah tangga maupun individu. Disparitas pernbangunan manusia di Kabupaten Tasikrnalaya rnenurut kecamatan dapat dikelornpokkan ke dalarn wilayah-wilayah yang rnerniliki kesarnaan karakteristik sosial rnaupun ekonomi. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 II - 10 Aspek so sial yang dapat diamati dari masing-masing kelompok wilayah antara lain angka melek huruf (AMH). AMH dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan terutama pembangunan manusianya, karena melalui kemampuan membaca dan menulis diharapkan masyarakat dapat menyerap berbagai informasi penting dan mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Hal ini bermanfaat bagi pen ingkatan kemampuan dalam berusaha dan meningkatkan pengetahuan tentang cara berpikir kreatif, inovatif sehingga mempunyai peranan penting dalam berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Dengan demikian AMH secara eksplisit dapat · mencerminkan kualitas SDM di wilayah yang bersangkutan. Tinggi rendahnya AMH merupakan implikasi dari tingkat pendidikan masyarakat. Dengan pertimbangan program "WAJAR DIKDAS" 9 tahun, indikator keberhasilan bidang pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk yang mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SLTP-nya. Suatu wilayah dikatakan memiliki SDM dengan kualitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya dilihat dengan bekal pendidikan yang dimiliki penduduk wilayah inL Kondisi ini tampaknya terjadi dipengaruhi oleh ketersediaan sarana maupun prasarana fisik yang relatif lebih lengkap, termasuk akses terhadap kegiatan ekonomi ditambah pembangunan ekonomi yang lebih pesat. Kondisi ini memacu produktivitas tenaga kerja yang ada, implikasinya pendapatan masyarakat meningkat yang pada gilirannya mempermudah akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kebu tuhan sosiallainnya. Kondisi kesehatan masyarakat, yang juga digunakan untuk memantau hasH pembangunan manusia merupakan hasH interaksi dari banyak faktor. Faktor-faktor lain tersebut an tara lain, faktor lingkungan, keadaan sosial budaya (misalnya, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang berpegang teguh pada tradisi yang menghambat moderinisasi), kondisi ekonomi dan faktor genetik Faktor liqgkungan, antara lain dapat dilihat dari kualitas dan fasilitas fisik perumahan termasuk didalamnya sanitasi peru mahan dan lingkungannya , ketersediaan air bersih, tempat pembuangan hajat/tinja dan kondisi fisik perumahan (misalnya: jenis lantai, atap dan dinding) memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Banyak ~itemui di daerah-daerah dengan kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak memadai, penyakit diare serta ISPA menyerang penduduk, khususnya anak-anak. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, sehingga harapan untuk membentuk SDM yang tangguh dan handal di masa mendatang akan mengalami hambatan. Perbedaan status daerah perkotaan dan perdesaan tampaknya turut mempengaruhi kondisi umum sanitasi peru mahan dan lingkungan setempat. Kebutuhan akan usaha sanitasi di perkotaan akan berbeda dibanding pedesaan. Keadaan ekonomi dan tingkat penghasilan yang masih rendah merupakan hambatan utama terhadap berhasilnya usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan. Namun hal ini bukan berarti penduduk yang berpenghasilan relatif tinggi akan terlepas dari masalah inL Pendidikan yang relatif rendah mengakibatkan perilaku hidup sehat masih belum tertanam dalam kehidupan masyarakat. Begitupun tradisi atau kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuang hajat disembarang tempat, agaknya cukup sulit untuk diubah. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2 011-2015 II-II Kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak sehat secara umum akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Implikasinya angka morbiditas akan meningkat. Angka morbiditas yang tinggi memiliki kontribusi yang besar terhadap angka kematian. Indikator kematian yang dapat dipantau secara berkesinambungan adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Guna keperluan pemantauan hasil pembangunan manusia, AKB yang tinggi mencerminkan banyak hal. Rendahnya tingkat penggunaan maupun pelayanan kesehatan, kekurangan gizi, kontaminasi lingkungan serta rendahnya pendidikan penduduk merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi AKB. Oleh sebab itu, upaya untuk menurunkan AKB adalah melalui peningkatan pendidikan bagi penduduknya. Diharapkan budaya patrilineal, yang memprioritaskan pendidikan anak laki-Iaki di banding perempuan, yang masih dianut sebagian masyarakat dapat di hilangkan. Dengan demikian kesenjangan kualitas SDM antara wanita dan pria tidaklah terlalu lebar. Hubungan an tara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terdapat hubungan timbal balik. Pembangunan manusia memerlukan investasi di berbagai bidang, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan, investasi ini akan berdampak terhadap derajat kesehatan, keterampilan dan pengetahuan serta produktivitas penduduk. Kesemuanya itu pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara keduanya dapat bersifat kuat ataupun lemah. Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi manusia antara lain: pendapatan perkapita, jumlah penduduk miskin dan pola distribusi pendapatan an tar kelompok masyarakat. Apabila distribusi pendapatan timpang, maka banyak penduduk yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk membeli makanan, membiayai pendidikan dan kesehatan sehingga memperlambat pembangunan manusia. Menurut UNDP (1996) hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan kedalam 2 kriteria, yaitu seimbang (balanced) dan tidak seimbang (unbalanced). Seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, teIjadi hubungan kuat (strong link) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, bedangsung hubungan lemah (weak link) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan man usia. Kategori tidak seimbang (unbalanced) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya. Dari rumpun indikator ekonomi, tingkat capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB berlaku) sebesar 112,78 %, yaitu dari rencana sebesar Rp. 13,30 trilyun realisasinya sebesar Rp. 15 trilyun, termasuk kategori sangat baik. 2.2.2. Kesejahteraan Ekonomi Cerminan lain dari tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB per kapita. Meski tak mencerminkan kdndisi sebenarnya, secara statistik, LPE dan PDRB merupakan ukuran yang lazim dipakai. Salah satu dimensi sasaran pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi J awa Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II - 12 2010 2011 2012 2013 Tabel2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya, Dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010- 2013 4,15 4,27 4,32 4,17 Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013 4,29 6,20 6,48 6,21 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dalam peri ode tahun 2010-2013 berkisardiantara 4,00% lebih. Sedangkan tahun 2013 laju Pertumbuhan Ekonomi angka sementara sebesar 4,17 %. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami perlambatan di dalam perkembangan ekonomi terutama distribusi sektor pertanian, petemakan, perkebunan, kehutanan perikanan dan pertambangan serta penggalian . Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dirinci persektor dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi Jawa Barat, dapat melihat tabe! bawah ini: RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 II - 13 Tabe12.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat dirinci menurut sektor Tahun 2013 l.Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
2.Pertambangan dan
3.Industri Pengolahan
4.Listrik, Gas dan Air Minum
5.Bangunan
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran
7.Pengangkutan dan Komunikasi
8.Keuangan, Persewaan dan Jasa
9.Jasa-jasa -1,16 -3,14 9,70 4,77 4,17 9,81 1,26 7,50 8,74 Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013 -0,71 -7,18 3,94 7,85 13,61 11,55 12,00 10,22 8,14 Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan lajunya yang mencapai 9,81 %. Kemudian sektor Industri Pengolahan dengan laju 9,70 %, Jasa-jasa dengan laju 8,74 % dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa dengan nilai 7,50 %. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor dengan laju yang paling rendah -3,14 %. Di tingkat Propinsi Jawa Barat sektor Bangunan lajunya yang paling tinggi yaitu mencapai 13,61 % diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 12,00 %, lalu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 11,55 %. Laju ekonomi yang paling rendah ditunjukkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan lajunya sebesar -7, 18 %. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing- masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara kese1uruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II - 14 pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur Ekonomi secara kuantitatif bisa digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing- masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Untuk melihat struktur ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini. Tabe12.9 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat ADH Berlaku Tahun 2013
1.Pertanian, Petemakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
2.Pertambangan dan Penggalian
3.Industri Pengolahan
4.Listri, Gas dan Air Minum
5.Bangunan
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran I
7.Pengangku tan dan Komunikasi
8.Keuangan: Persewaan dan Jasa
9.Jasa-jasa 38,47 0,21 8,71 0,86 1,65 27,92 6,25 4,05 11,88 Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013 11,52 1,86 35,79 2,51 4,29 23,90 7,79 2,95 9,40 Sektor pertanian masih merupakan "core bussines" di Kabupaten Tasikmalaya dengan peranan lebih dari 38,47%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai andil terbesar kedua dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2013 dengan andil sebesar 27,92 %. Sektor Jasa-jasa peranannya sebesar 11, 88% merupakan sektor ketiga terbesar setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. RPJMD Perubahan Kahupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II - 15 Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakrnuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertarnbah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) sarna dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (transfer in) maka pendapatan regional sarna besar dengan PORB perkapita. Asumsi ini digunakan karen a sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PORB per kapita diperoleh dengan cara membagi PORB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tabel 2.10 di bawah ini menunjukkan perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PORB perkapita di Kabupaten Tasikmalaya. Tabe12.10 PDRB Perkapita Kabupaten TasikrnalayaTahun 2011 - 2013
1.Kondisi Baik. Ian 370,855 410,855 450 ,855
2.Kondisi sedang Ian 160,958 130,958 100,958 3 . Kondisi rusak ringan Ian 369 ,635 379,635 389,635
4.Kondisi rusak berat Ian 401,875 381 ,875 361 ,875 2 Kondisi jembatan buah 435 435 435 kabupaten :
1.Kondisi Baik. buah 339 345 350 I
2.Kondisi sedang buah 10 9 8 I
3.Kondisi rusak ringan buah 20 17 15
4.Kondisi rusak berat buah 66 64 62 2.4.3. Iklim Berinvestasi Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tasikmalaya me1alui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pad a periode tahun 2011-2103 memperlihatkan kecenderungan stagnan. Salah satu faktornya adalah belum adanya perubahan kelembagaan pendorong iklim investasi seperti kemudahan proses perijinan. Sejak tahun 2008, KPPT masih sebatas kantor yang hanya menangani 15 perijinan. 2.4.4. Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk lumayan besar di wilayah Priangan Timur, sehingga merupakan aset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentmgan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-60 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia J5 tahun dan penduduk usia di atas 60 tahun, yaitu masing-masing sebesar 60,58%, 31,09%, dan 8,33%. Dari potensi tenaga kerja, kualitas tenaga kerja merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan mengingat tenaga kerja usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijasah SD RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 II - 23 sebesar 0,32 %, 'SMP sederajat sebesar 2,43%, SMA/SMK sebesar 23,85% I dan Perguruan Tinggi sebesar 23,40%. Dengan demikian, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai daya saing dalam bidang spmber daya manusia baik dari jumlah penduduk usia produktif maupun tingkat pendidikan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat sernakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 II - 24 3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerahdan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 4 tahun ·2008 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Semen tara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2 011 - 2015 III-I KineIja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, telah digunakan sebagai dasar dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Melalui revisi RPJMD ini, kinerja keuangan daerah telah dapatdapat dikemukakan dan dianalisa lebih lanjut dengan data anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan RPJMD yaitu pada tahun 2011 s.d 2013, yang sebelumnya masih berupa proyeksi. Sedangkan sisa tahun RPJMD hingga tahun transisi 2016 dapat diproyeksikan pada bagian akhir Bab inL 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya digunakan dengan melihat indikator pengalokasian anggaran dan realisasi anggaran pada tahun analisis terakhir (tahun 2013), pertumbuhan anggaran dan realisasi yang dalam analisa ini dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013), akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan dengan indikator opini Ba<;ian Pemeriksa Keuangan (BPK), pertumbuhan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2013 dianggarkan naik sebesar 21,90% dibandingkan dengan perubahan APBD Tahun 2012, pada perubahan Tahun 2012 sebesar Rp 1.815.931.038.787,68 dan pada perubahan tahun 2013 menjadi Rp. 2.213.623.318.967,00. Peningkatan secara signifikan tersebut bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 52,41% yaitu I sebesar Rp 477.541.881.821,75 pada Perubahan tahun 2012 menjadi Rp 727.832.249.190,00 pada Perubahan tahun 2013, sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus ,yang mengala,mi penurunan sebesar 6.70%, yaitu dari Rp 106.110.250.000,00 pada perubahan tahun 2012 menjadi Rp 98.997.370.000,00 pada perubahan tahun 2013. Sementara itu Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan 13,12% dari Rp 1.083.660.482.000,00 perubahan tahun 2012 menjadi Rp 1.225.934.879.000,00 pada perubahan tahun 2013. Dari sisi Belanja mengalami peningkatan alokasi sebesar 12.45% dari Rp 1.925.294.175.147,68 perubahan tahun '2012 menjadi Rp 2.165.004.333.289,00 perubahan tahun 2013. Dari pos Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan 11.47 % yaitu dari Rp 1.270.190.867.119,68dalam perubahan tahun 2012 menjadiRp 1.415.967.383.050,00pada tahun 2013, Belanja Langsung naik sebesar RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-2 14.33% dari Rp 655.103.308.028,00 dalam perubahan tahun 2012 menjadi Rp 749.036.950.239,00 pada perubahan tahun 2013. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, pada tahun angga ran 2013 nampak bahwa realisasi pendapatan asli daerah telah melampaui target anggaran (100 ,34%) , dana perimbangan pun realisasinya lebih besar dari target anggaran (100,69%) sedangkan lain-lain pendapatan daerah ya ng sa h tidak mencapai target (96 ,66%) yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan da na bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, sehingga total realisasi anggaran pendapatan tidak mencapai target (99,32%). Realis a si anggaran belanja belanja pada tahun anggaran 2013 secara total adalah sebesar 93,39 % yang terdiri dari penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 92,59 % dan penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar 93,83% . Dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dapat dikemukakan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhada p laporan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada pelaksanaan anggaran tahun 2010, 2011 dan 2012 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun anggaran 2013 masih dalam proses pemeriksaan. Berikut adalah gambaran kinerja pelaksanaan keuangan daerah tahun terakhir berupa anggaran dan realisasi anggaran tahun 2013; NO I 1.1 1.2 Tabel 3 .1 Anggaran dan Realisasi Pendapa t a n Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalay a Tahun Anggaran 2013 URAIAN AN GGARAN 201 3 REALISASI 2013 LEBIH f KURANG Rp PE NDAPATAN DAERAH 2.228.882.0 07.810,00 2 .2 13.623.3 18.967,00 (1 5.258.688.843 ,00) Pendapatan Asli Daerah 7 0 .232.926 .8 30,00 70.474. 192. 115,00 24 1. 265. 285,00 Pajak Daerah 21.9 13.07 1.772,00 23.839. 77 9. 378,00 1. 926. 707 .606,00 Retribusi Daerah 20.898.354.400,00 20 .321.676.447,00 (576. 6 77. 953,00 ) Hasil Pen gelolaan Kekayaan Daerah yan g dip isahkan 15 .303.457.658,00 8.965.582 .987,00 (6 .337 .874.67 1,00) Lain -lain Pendap atan As li Daerah yang sah 12 . 1 18.043 .000,00 17 .347. 153. 303,00 I 5 .229.110 .:-103,00 Dana Pelimban gan 1.405.68 1.690.9'12,00 1.415 .3 16.87 7 .662,00 9.635. 186 .720,00 - Dana Bagi Ha sil Pajakf Bagi Hasil Bukan Paj ak 80. 7 49.44 1.942,0 0 90.384.628.662,00 9.635.186.720,00 Dana Alokasi Ur.1u m 1.225.934 .8 7 9 .000 ,00 1. 225.934 .8 7 9.000,00 0,00 Dana Alokas i Khus u s 9 8 .997.370 .000,00 98.997.37 0 .000,00 0 ,00 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 % 99,32 100 ,34 108,7 9 97,24 58 , 5~~ 1'1 3 , 15 100 ,G9 111,9 3 100,00 100,00 III-3 NO URAIAN ANGGARAN 201 3 REALISASI2013 LEBtH /IillRANG Lain-lain Pendapatan Daerah 1.3. yang Sah 752.967.390.038,00 727.832.249. 190,00 (25 . 135. 140.848,00) 96,66 Dana Bagi Hasil Pajak dad Prop.dan Pernerintah daerah Lainnya 49.818.388.638,00 48.623.930.526,00 (L 19 4.4 58. 112,00) 97,60 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 340.098.291.000,00 340.098. 291 .000,00 100,00 Bantuan Keuangan dari Prop.atau pernerintah daerah lainnya 363.050.710.400,00 339. 110.027 .664,00 (23 .940.682.736,00) 93,41 BELANJA DAERAH 2 .318. 155.621.192,00 2.165.004.333.289,00 (15 3.151.287. 903,00) 93,39 . II Belanja Tidak Langsung 1.509.152.806.773 ,50 1.415.967.383.050,00 (93.185.423.723,50) 93,83 2.1 Belanja Pegawai 1.300.1 14.330.981,18 1.213.201.315.838,00 (86 .913.015.143, 18) 93,31 Belaqja Bantuan Sosial 9.265.413.000,00 6.878.040. 113,00 (2.387.372 .887,00) 74,23 Belanja Hibah 108.277.400.000,00 105. 12 L 150 .000,00 (3.156.250.000,00) 97,09 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 9 . 323.552.052 ,32 9. 137.697.359,00 (185.854 .693,32) 98,01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 77.168.069.7_'!.Q.,00. 77.161.349.740,00 (6 .720.000,00) 99,99 Belanja Tidak Terduga 5.004.041.000,00 4.467.830.000,00 (536.2 1 1.000,00) 89,28 Belanja Langsung 809.002.814.418,50 749.036.950.239,00 (59.965.864.1 79,50) 92,59 Belanja Pegawai 52.072.055.504,00 47.770.244.356,00 (4.301.81 L 148,00) 91,74 2.2 Belania BaTang & Jasa 233.203.540.971,00 212 .903.508.725,00 (20.300.032.246,00) 91,30 BelanJa Modal 523.727.217.94 3 ,50 488.363. 197.158,00 (35.364.020.785,50) 93,25 JumJah Belanja 2.318.155.621.192,00 2.165.004.333.289,00 (153.151.287.903,00) 93,39 Surplus/( Defisit ) -89.273.613.382,00 48.618.985.678,00 13 7 .892.599.060,00 (54,46) PEMBIAYAAN DAERAH 89.273.6 13.382,00 100.960.678.373,00 11.687.064.99 1,00 113,09 Penerimaan Pembiavaan 97.773.613.38200 104.460.678.373 00 6.687.064 .991,00 106,84 SiLPA Tahun Anggaran Sebelumya 97.773.613.382,00 9 7.845.678. 38200 72.065.000,00 100,07 1lI Pencairan Dana Cadangan Penerimaan dan Investasi Pemerintah Daerah Hasil Penjualan Kekayaan 3.1 Daerah Yang dipisahkan Penerirnaan Pinjaman Daerah Penrimaan Kern bali Pemberian Pinjarnan Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah 6.614.999.991,00 6.614.999.991,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 9 7 .773.613.382,00 104.460.678.373,00 6.687.064.99100 106,84 Pengeluaraan Pembiayaan 8.500.000.000,00 3.500.000.000,00 (5.000.000.000,00) 41,18 Pembentukan Dana Cadangan 5.000.000.000 ,00 - (5.000.000.000 ,00) 0,00 Penyertaan Modal (lnvestasi ) Daerah 3.500.000.000,00 3.500.000 .000,00 - 100,00 3 .2 Pembayaran Pokok Utang ; Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Daerah 8.500.000.000,00 3 .500.000.000 ,00 (5.000.000.000,00) 0 ,00 RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-4 Selanjutnya untuk melihat kineIja pelaksanaan keuangan daerah, di awal dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata a nggaran pendapatan dan belanja daerah dalam 5 tahun terakhir dimana pendapa tan bertumbuh positif, belanja juga tumbuh positif, sedangkan pembiayaan tumbuh negatif sebagaimana digambarkan dalam tabel beriku t: Tabe13 .2 Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pendap atan Daerah Dan Belanja Daerah ; a upaten as m ayaT u n -K b T ik a1 ah 2009 2 0 13 RATA - RATA NO URAIAN 2009 2010 20 1 1 2012 2013 PERTUMBUHAN (RjJ,~ % PENDAPATAN 1. 185.100.366. 1.342.089.983. 1. 199.397 . 190. 1.8 I 5.83 I. 038 . 2.228.882.007 .81 260.945.4 10.2 11,7 I DAERAH 999,00 270,74 893,82 787,68 0,00 02,75 1 Pendapatan 46 .873 .279.73 78.594.4 I 8.88 45.864 .108.80 59. 135.672. I 6 70.232.926.830,0 5.839.91 I. 773, J.J Asli Daerah 500 062 56? 3~3 0 75 832 10.936.636.4 5 12.6 19.4 13.49 13 .605.466.62 17.382.839.00 21.913.071.772,0 2.744 .. 108.830 12,5 Pa'ak Daerah 200 600 500 000 0 00 2 Ret ribusi 14. 135.548.65 15.212.464.49 14. 116.285.61 21.065.969.83 20.898.354.400,0 1.690.701.437. Daerah 000 400 400 5 ,93 0 50 809 Hasil Pengelolaan : Kekayaan Daerah yang 10.972.049.87 13.775. 190.75 13.735. 190.75 12.728.6 12.72 15 .:~03.457.658,O 1.082.85 1. 946. dioisah kan 300 662 662 900 0 25 708 Lain -lain Pendapatan Asli Daerah 11.009.044 .76 36.987.350. 13 4.407.165 .810, 6.958.250.599, 12. I 18.043 .000 ,0 277 .249.560 ,0 yam, sah 0,00 400 00 00 0 0 2,')9 Dana 936.590.768.5 1.056.722.200. 1.027.68 1.957. 1.280.253.484. 1.405.681. 690 .94 1 17.272.730 .5 1.2 PerimbanRan . 5700 43800 55635 80200 200 9625 I) 34 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan 57.341.325.55 74.772.59 I .23 56.630.265.08 90.482.752.80 80.749.441.942,0 5.852.029.096, Pa'ak 700 800 820 200 0 25 7 "5 Dana Alokasi 801.713.443.0 921.4C4.109.2 88 1.979.959.0 1.083.660.482. 1.225.934.879.00 106.055.359.0 Umunl 0000 0000 0000 00000 000 0000 865 Dana Alokasi 77.536 .000.00 60.545.500.00 76.880.600.00 106. I 10.250.0 98.997.370.000,0 5 .365.342.500 , Khusus 000 000 000 0000 0 00 542 Lain-lain Pendapatan 1.3 Daerah yang 201.636.318.7 206.773.363.9 138.042.258.0 477 .541.881.8 752.967.390.038 , 137 .832.767.8 18,3 Sah 0700 5212 0000 2175 00 3275 ) Pendapatran 274.471.000 ,0 146.724 .308,0 (274 .471.000,0 Hibah 0 0 - 0) - 33.834.220 .00 (33.834 .220.00 Dana Darurat 000 - - 000) Dana Bagi Hasil Pajak I dari Prop.dan I Pemerintah 26.470.317.57 29.572.300.55 28.954. I l2.00 I 39.641.639.46 49.818.388.638 ,0 5.837 .0 17.765 )1,7 daerah Lainnva 600 o l :l 000 175 0 50 2 Dana penyesuaian dan o to nomi 25. 123.55 1.53 28.523.685.09 232.477.2 13.0 340.098.291.000, 104.991.579.8 30,8 khusus 100 400 0000 00 2300 7 Bantuan Keuangan dari Prop.atau pemerintah 115.933.758 .6 148.530.654.0 109.088. I 46.0 205.423. 029.3 363.050.710.400, 61. 779.237.95 17,0 daerah Iainnya :1000 0000 QQ,Q!) 60,90 00 000 2 BELANJA 1.346.966.049. 1.482.266.669. 1.327.292.5 J7 . 1.925.294 . J75. 2.3 18. 155.621.19 242 .797.393.0 10,4 DAERAH 18400 0'21 74 9:~7 82 14768 200 0200 07 Belanja Tidak 985.208.638.7 1.475.450.894 . 966 .563.558.4 1.270 .190.867. 1.509. 152.806. 77 130.986.042.0 II Lan~sune 6800 02174 72 82 11968 350 0138 868 Belanja 674 .398.028.2 1.086.855.500. 842 .2 74 .053.7 J.J38 .266.558 . 1.300. 1 14 .330.98 J56.429.075.6 12,0 2 . 1 PCRawai 7000 77974 728'2 96758 1 18 77 80 3 "Belanja 192.091.652.4 870 .430.4 40.0 42.346.240.00 7 .063.090.500, (45.706.559.87 (493, Bantuan Sosial 98,00 7"324 0,00 00 9 .265.4 J 3.000,00 4501 30i
79.184.640.00 47 .807.500.00 33.940.676.00 63.718.374.75 108.277.4 00.000, 7. 273 . 190.000, Belan'a Hibah 000 000 000 000 00 00 672 RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikma laya Tahun 2011 - 2 0 15 III-5 RATA - RATA NO URAIAN 2009 20 1\J 2011 20 12 20 13 PERTUMBUHAN ---1 Rp . ) % Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabu paten /Kota dan Pemerintah 6. 494 .618 .000, 6.815.775.000, 6.963.278 .700 , 8 .695.580.662, 707.233.513,0 Des8 00 00 00 10 9 .323.552.052 32 8 759 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabu paten/Kota dan Pemerintahan 21.434.700.00 34.501.000.00 36.039.310.00 50.578.429 .74 77.168 .069.740 ,0 13.933.342.43 18,0 Desa 000 000 000 000 0 500 6 Belanja Tidak 11.605.000.00 115.300.785.7 5 .000 .000.000, 1.868 .832.500 , (1. 650.239. 750 (32,9 Terdulla 000 0650 00 00 5.004 .041.000 00 (0) 8) Bela nja 361.757.410.4 6.815.775.000, 360.728 .959 .4 655. 103.308.0 809.002.814.4 18, 111.811.351.0 13 ,8 Lang.ung 1600 00 65 0 0 28 00 50 0063 2 Belanja 32.881.938.66 34.501.000.00 39.483 .071.80 48.705.000.51 52.072.055.504 ,0 4 .797 .529.211, P~l!-awai 000 000 000 000 0 00 92 1 Belanja Barang 106 .872.613.0 12.000.000.00 169.269.689. 3 232.378.758.9 233.203.540.971, 3 1. 582. 731.98 13,5 2.2 & Jasa 45,00 0,00 19,00 19,00 00 1,50 4 222.002.858.7 388.595 .393.2 151.976.1 98.3 374.0 19. 548.5 523.727.2 17.943, 75.431.089.80 14 ,4 Belan 'a Moda l 1100 4200 46 ,00 9900 50 8.13 0 Jum1ah 1.346.966.049. 26.567 .777.30 1.327.292.5 17 . 1.925.294 . 175. 2.318.155.621.19 242.797.393.0 10,4 BeJan'a 18400 000 93782 14768 200 0200 7 - - - Surplus/( 161.865.682. 1 120.207.952. 4 127.895.327 .0 109.363.1 36.3 89.273.613.382,0 18. 148.0 17.20 (20,3 Defisit) 8500 6800 4400 6000 0 07 5 3 ) -- ; PEMBIAYAAN 161.865.682. 1 241 .819.663.4 127.895.327 .0 109.363. 136.3 89.273.6 13.382,0 (18 . 148.017.20 (20 ,3 DAERAH 8500 7400 4400 6000 0 075) 3 ) Penerimaan 177. 150.286. 1 133.360.910.7 128.645.327 .0 111. 163. 136.3 97.773.613.382 ,0 (19.844 . 168.2 0 (20,3 Pembiavaan 8500 5100 4400 60 00 a 075) 0 ) SiLPATahun Anggaran 154 . 150.286.1 135.369. 499.9 128.645.327 .0 106.5 52.852 .8 97.773 .613 .382,0 (14 .094. 168.20 ( 14,4 Sebelumva 8500 5 100 ~ 36,00 0 0751 2) Pencairan I Dana 23.000.000.00 135.369.499.9 (23.000 .000.00 111 Cadanllan 000 5100 - 0 1 Penerimaan dari Investasi Pemerintah 4.6 10.283.524, Daerah 00 Hasi1 Penjualan Kekayaan Daerah Yang , 3.1 dipisahkan - - -.-----1-. --- - - - - .--- Penerimaan Pinjaman Daerah - - Penrimaan Kembali Pemberian Pin 'arnan - - - Penel"imaan . Piulang Daerah - - - - Jumlah Penerimaan 177. 150.286.1 135.369.499.9 128.645.:l27 .0 111.163. 136.3 97.773.613 .382,0 (79 .376.672.8 0 (81 , 1 Pembiayaan 8500 5100 4400 6000 0 300) 8 ) Pengeluaraan 15.284 .604 .00 2.008 .589.200, 750.000.000,0 1.800.000.000, (6.784 .604.000 (79,8 Pemi:>iayaan 000 00 0 00 8.500.000.00000 ,(0) 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 5.000.000.00000 - - Penyertaan Modal ( Investasi J 6 .500 .000.000, 2.000.000.000, 750 .000.000 ,0 1.800.000.000, (3 .000.000.000 (85,7 Daerah 00 00 0 00 3.500.000 .00000 ,00) 11 Pembayaran 8 .784.604 .000, (8.784 .604 .000 3 .2 Pokok Utang 00 8 .589.20000 - ,(0) Pemberian Pinjaman Daerah - - Jumlah 15.284. 604.00 1.342.089.98 3 . 750.000.000 ,0 1.800.000.000, (6 .78 4.604. 000 Penlteluaran 000 27074 0 00 8 .500.000 .00000 ,00) (79.8 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 III-6 · NO URAIAN 2009 2010 2011 Daerah Sumber: Percla APBD tahun 2009- 2013, cl.olah Selanjutnya selanjutnya dapat untuk dilihat melihat kineIja realisasidari 2012 20 13 pelaksanaan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah dalam 5 tahun terakhir bertumbuh positif, belanja juga tumbuh positif, sedangkan negatif sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Tabel3 .3 r~ATA - RATA PERTUMBUHAN J Rp. J % 2 ) keuangan daerah, rata-rata anggaran dimana pendapatan pembiayaan tumbuh Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kabupaten TasikmalayaTahun 2009-2013 Reali:sftsi Anggoran Pacia TallOn Ro.ta·rata PeJ1urnbuhlln NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rf:lalisasi PENDAPATAN DAERAH 1.227.079.796 .07000 1.309.528.239 .959.00 1.505.48 5 .957.229 .00 1.815.931.038.787,68 2 .213 .623 .318 ,967.0 0 246.6 35.880.7 2 4 25 1.1 Pendapatan AsH Oaerah 4 9 .657 .867.201.00 48.338.061.521.00 51.160.921.1 9'2,00 58.135.672 . 16 3.9 3 70.474.1 92. 11 5,00 5 .201 .081.228 ,50 -Huil Pajak Daerah 11.851.184 ,022,00 12.088.798.564,00 17 .861.1 30.36 8,00 17.382 ,839 .000.00 23.8J9 .779.378 ,oo 2.997 . 148.839.00 -Huil Retri:msi Dfterah 14.216 ,583.300.00 14 .3 1 ] .7 9 0 .523 00 l S.3 12.S78. m S 00 21.065.969 ,83593 2 0 .321 .676 .447 .00 1.5'26.273.286.7 5 -HoUil Penll"lo1aan Kekayaan Do.erahY8.11g Dipisahknn 10.545.049.873.00 13.750.890.325,00 8 .042.461.466.00 12 .728.6 12 .72900 8 .965.582.987 00 394·.866 .721.50 -Lain-lflin PAD YangSah 13.045.048.006.00 8 .8 16.582. 109 ,00 9 .9<14.751.263 ,00 6.958.250.599,00 17 .347.153 .303 ,00 1.075. 526.324 ,2;;_ r----- Dana PerintbWlgAn 948.170.972.648,00 1 .058.189.564.045,00 1.043 .9 7 3.'470 .058,00 1.280.253.484 .802,00 1.4 15 .316.8 77 .662.0 0 116.786.476 .253 ,50 1.2 -Bagi Hull Pajak/Bukan PAjak 68.921 .529.648,00 76.259.954.845,00 85.602.332.058.00 90.482.752.802,00 90.384.628.662 ,00 5.365.774.753,50 - Do.na Alokaai Umum 80 1.713.143 .000,00 921.384.109 .200,00 881.5 13.538 .000,00 1.083.660.482,00,00 1.225.934·1379 .000,00 106 .055 ,3 59 .000,00 - Dana Alokasi KhU9US 77.536.000.000.00 60.545.500.000,00 76.8 57.600.000 00 106 .110.250.000 00 98.997.370.000.00 5.365.342.500,00 Lain-lain Pcndapatan Daerah Ya.ng 1.3. Sah 229.250.956 .221,00 203.000.614.393,00 410.3 5 1 .565.979,00 477 .541.881.821 ,75 727.832.24 9. 190 ,00 124 .645.323 .242 ,2 5 - Pcndapatall Hibah 365.389.385.00 148.363.496.00 ra6 5 .389.385,OOI -Da.na. darumt 31 .334.220.00000 --Danabagi hasil pajak dan provinai dnn pemerintah daera.h lainnYR 28 .145.956.076 ,00 2 5 .830.9" .803 ,00 32 .6 3 0 .2 63.341 ,00 39.64 1 .639 .461 .75 48.623 .930. 52 6 ,0 0 5 . 1J 9 .4 9 3.612,~.l) · Do.na Penyusaian dan oton omi khU511S 52.792.395.160,00 28,523.685 .094,00 157.89 0.367 . '60,00 232.477.213.000,00 340.098.291 .000,00 71 .8 26.173 .960,00 -Banluan keuangan dari provinsi atau pemcrintah daerah Io.innya 116.612.995.600,00 148.497.054.000.00 110.742.789.475,00 205.423.029.360,00 339 ..110.((27.664,00 55 ,62 4 .258 .01 6 ,00 Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah l09 .0SS . 14 6.000 00 (1 09.088 . 146.000.001 BKlMIJA DAERIIH 1.253.770.095.37000 1.36"2.716.080.298,00 1.508.879.721 .149,00 1..925.294.175.147,68 2 . 165.004 .333.289 00 227 .800.559.179 ,75 IT Belanja'Ndak Langsung 967.572.649 .63400 1.048.124.150.442,00 1.099 .326 .548.615,00 1.270.190.867. 119,68 1.415.967.383.050,00 112.098 .683.35 4,00 2.1 RPJMD Perubahan K(~bupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 III-7 Renlisuai Anggo.rru\ Pado Tllhun Rl.itn-rn lll Pertu llv)uhttn NO TJraiAu 2009 20 10 2 011 20 12 201 3 Renlisas i -Belanja Pegawai 672.531.768 .955 00 838.564.402.989 00 952. 170.060.49 1,00 1.138.266.558.967.58 1.213.201.315.838.00 13 5.167.386.7 2075 --Belanja Hibah 76.715.470.CXX>.OO 47.239.846 .355.00 3 7 .823321).750.00 63.7 18.3 74 .750.00 105. 121.150.000,00 7 . 101.'120.000,00 -BeJanjo. Bantulln Sosial 185,745.655.357,00 109 .891.265.989,00 56.638.491.000.00 7.063.090.500.00 6.878.040.113 ,00 (44 .716.903.6 11 .001 -Belanja. bag; haailkepada Prov /kab/kota dan pemerintah d ..... 5.713.442 .246,00 6.556.689.0 95.00 7.512.387.6'78,00 8.695.580.662,1.0 9.137.697.359,00 856 .063 .77R.25 -Belanja Bankeu kepada Prov/kah/kota dan Pernetintab Dt-.M 21.013.499.076.00 34.1oo.0QU.014oo 40.23 '1.6J 9 .696,00 50.578.429 .740.00 77. 161.349.740.00 14 .006.962.666.00 -Belanja Tidak Tct'dugn 5 .8s.;714.000,OO 1 1.77 1 .938.(x)() ,OQ 4 .947 .663 .000.•00 1 .868.832.500,00 4.467.830.000.00 (346 .22 1.000.001 2.2 Belanja Langsung 286.197.445.7 36.00 3 14.59 1 .929.856 .00 4 09.553 . 172.;">,.1400 655.103 .308 .028.00 749.036.950.23900 115.709.876. 126.00 -Belanja Pegawai 27.757.086.930,00 23.275.365.004 00 42.769.15:3 .902 ,00 48.705.000. 5 10.00 47.770.244.356.00 5.003.289.356 ,50 -Belanja BamngJaaa 93.342.214.053 00 105.686.353.757.00 199.640.393.464 00 232.378.7 58.9 19 .00 2 12.903.508.;'25.00 29.890.323.668.00 .·Belanjll Modal 165.098.144 .753 ,00 185 .630.211.09500 167.14 3.625.168 ,00 374.0 19.548.599,00 488.363.197.158.00 80.816.263.101 ,25 m PEMBlAYAAN 162.059.799.251,00 163.884 .457.095,00 11 4.556.900.280,00 109.363 .136.300 00 100.960 .678.373,00 {1 5.274 .780.219.501 3 .1 Penerimaan Pembiayaan 177.303.956.05 1.00 165.893.046.295.00 1 15.306.900.28000 111.163 . 136 .360.00 104 .4 60.678.373 00 {1 8.21O.819.419.50) - SILPA Tabun Sebelumnya 154 . 150 .286 . 185 ~ 00 135.369 .499.951,00 1 10.696.616.756 .• 00 106.552.852.836,00 9 7.84 5.678.382,00 {14 .076. 151.950.751 -Pcncairan Dana Ca dangan 23.153.669.866 .00 30.523 .546 .31-4 ,00 -Hasil Penjua1o.n Keka.yaao D..,rahYang Dipisahlam -~nerin:Jaan Pinjaman Daerah • Penerimo.D.n Kcmbali Pemberian Pinja,mon -- - Penorimaan dari lnvestAsi Pemrintah Oael'ah 4.610.283.524.00 4.610.283.52400 6.6 14 .999 .99 1 .00 3 .2 PengeluaJ'aJl Pembiayao.n 15.244.156.800,00 2.008.589 .200.00 750.Q(Xl.Ooo.00 1.800.000.000,00 3.500.000.000.00 {1.686.039.2oo.00} -Plombentukall Dana Cadangan _._. -""nyertaan Modal £lnvestasij Daerah 6.500.000 .000.00 2.000.000.000 00 750.000.000.00 1.800.000.000 00 3.500.000.000.00 {Z50.oo0.ooo,.QQL - Pembayaran PokokUtang 8.744.156.800 00 8.589.200 00 -Pemberiau PinjanlO.ll Daerab Kenaikan Realisasi Anggaran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan telah optimalnya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya intensifikasi baik dalam bentuk kegiatan maupun secara tupoksi disamping adanya penerimaan yang bersifat bantuan dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2010 anggaran pendapatan tidak tercapai dan alasan ketidaktercapaian tersebut dikarenakan RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahu n 2011 - 2015 III-8 (65 (I 11 I' -- {I ~ adanya ketidakrelevansian pengakomodiran pencairan dana abadi yang semula diakomodir di kode rekening lain-lain PAD yang sah tetapi berdasarkan hasil audit BPK dinyatakan tidak reI evan dan harus dimasukkan ke kode rekening Pembiayaan, oleh karen a itu untuk kedepan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku. Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun w~ktu 2009-2013, menunjukkan kenaika n dengan rata-rata sebesar 38,51%. Namun demikian, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai di bawah target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD rata rata sebesar 95,5 %, akan tetapi hal itu kontribusi terbesarnya terjadi pada tahun 2010 dengan kondisi yang telah digambarkan di atas, sehingga hal ini dianggap bukan menjadi trend tetapi lebih cenderung kasuistik yang tidak akan berulang pada tahun-tahun berikutnya dan cenderung bisa . diabaikan dari rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berusaha maksimal dalam melakuka n penggalian sumber-sumber pendapatan daerah . Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber p.endanaan bagi pembangunan daerah. Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2013 Target Realisasi Rasio Tahun PAD Pertumbuhan PAD Pertumbuhan Efektivitw 2009 46.873.279.735,00 49.657.867.201,00 2010 78.594.418.880,62 67,67 48.338 .061.521,00 2011 45.864.108.805,62 41,64 51.160.921.192,00 2012 59.135.672.163,93 28,94 58.135.672.163 ,93 -- 2013 70.232.926.830,00 15,80 70.474.192.115,00 Rata-rata Per Tahun 38,51 Sumber : DPPKAD Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kab. Tasikmalaya 2009-2013 RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 105,94 (2,66) 61 ,50 - 5,84 111,55 13,63 98,31 17,51 100,34 9,91 95,53 III-9 3.1.2 Neraca Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rindan obyek. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peratu'ran perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai I dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah tahun terakhir (2013) adalah sbb: Tabel3.5 N eraca DaerahPemenntahK b T ·km 1a aS1 aaya T ha un 2013 , . Kode Uraian 2013
1.ASET 3.274.391.952.412,35 1.1. ASET LANCAR 181.389.641.594,00 1.1.1. Kas 149.583.7 17.032,00 RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-lO Kode Uraian 2013 1.1.3. Piutang lain-lain 1.943.043.925,00 . 1.1.4. Persediaan 29.862.880.637,00 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 117.768.577.870,03 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.489.914.063,21 1.2.2 Investasi Permanen 116.278.663 .806,82 1.3. ASETTETAP 2.975.174.407.398,32 1.3.1. Tanah 261.546.630.890,40 132.2. Peralatan dan rnesin 434 .951.960.309,00 1.3.3. Gedung dan bangunan 827.356.653.454,92 1.3.4. Jalan , irigasi, danjaringan 1.319.842 .274 . 192,00 1.3.5. Aset tetap lainnya 55.979.446.561,00 1.3.6. Konstruksi dalarn pengerjaan 75.497 .44 1. 99 1,00 1.4. Dana Cadangan 0 1.4.1 Dana Cadangan 0 1.5. ASET LAINNYA 59.325.550,00 1.5.1. Tagihan penjualan angsuran 1.5.2 . Tagman tuntutan ganti kerugian d aerah 59.325.550,00 JUMLAH ASET DAERAH 3.274.391.952.412,35
2.KEWAJIBAN 6.476.935.773,00 2.1. KEWAJIBANJANGKAPENDEK 6.476.935.773,00 2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 3.844 .605,00 2.1.2 . Utang Jangka Pendek Lainnya 6.473 .091.168,00
3.EKUITAS DANA 3.267.915.016.639,35 3.1. EKUITAS DANA LANCAR 174.912.705.821,00 3 . 1.1. SILPA 149.579.664.051 ,00 3.1.2. Cadangan piutang 1.943.043 .925,00 i 3.1.3. Cadangan persediaan 29.862.880.637,00 Dana yang Harus Disediakan untuk 3.1.5 Pernbayaran Utang Jangka Pendek (6.473.091. 168,00J 3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 3 .093.002.310.818,35 3.2.1. Diinvestasikan dalarn aset tetap 2.975.174.407.398,32 3.2.2. Diinvestasikan dalarn aset lainnya 59.325.550,00 Diinvestasikan dalanl Investasi Jangka 3.2.3. Panjang 117.768.577.870,03 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3 .3. DANA CADANGAN 0 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 III-II Kode Uraian 2013 3 .3.1 Diinvestasikan Dalam Dana cadangan 0 Jumlah Ekuitas Dana 3.267.915.016.639,35 Total Pasiva 3.274.391.952.412,35 Selanjutnya Kinerja Neraca Daerah pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya selama kurun waktu 2009-2013 seperti dapat terlihat pada Tabe13.6 berikut: Tabe13.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah PemerintahKab. Tasikmalaya I Tahun 2009-2013 Kode Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2 .098.727.550.554 2.233.021.999.504 2.432.303.828. 535 2.775.409.921.537 3.274. 391 .952.412
1.ASET . 46 46 39 96 35 143.393.328.366,0 123.353.354.711,0 110.575.079. 2:10,9 181.389.641.594,0 1.1. ABET LANCAR 0 12.057.392.565 0 0 0
1.1.1. Kas 135.390.207.4 9 7 00 110.663.383.08 1 00 11 1.171.52 1.72900 97.845,756.036 00 149.583.7 17.032 00
1.1.2, Piutang 69,033,00 0 35. 4 32. 1,4 600 59.667 .76100 0
1.1. 3. Piu ta nR: t ain~la in 14,451.97100 0 405.327 ,63200 621.290.85900 1. 943, 043. 92500
1.1.4, Persediaan 7.988,599.86500 9 .909.629.484 11.7 41.0 7 3.204 00 12.048.364.564 90 29.862.880.63700 INVEBTASI 108.470.904.867,7 117.768.577.870,0 1.2 JANGKA PANJANG 80.3:19.058.832 14 82.3:19.058.832 14 99.327.274. 73307 4 3 Inveatau Non
1.2 . 1 PermaneD 4 .620.088.00000 4.620.088.00000 3.532.44 1.20 1 47 3.736.604.96378 1.489.914 ,06:1,21 Inveatau 1.2. 2 Perm.Den 75. 7 0 8 .97 0.832 14 7 7,708 ,970.832 14 95.794.833.53 1 60 104.734.299.90396 116,278663.80682 1.844.426.716.462 2.030.056.927.557 2.209.563. B73. 541 2.556.304.611.899 2 . 975. 174.407.398 1.3. ABETTETAP 32 32 32 32 32
1.3 . 1. Tanah 322.890.829.03240 324.904.900.99 1 40 325,039.954.867 40 309.222 .991.77140 261.546 ,6 3 0 ,890.40 132.2 Perala ta n dan nlesin J 70,08 1.462. 79300 19 1.045 .373 ,384 237 . J 76.341.83000 298,593.94 5.07900 434 ,95 1. 960.309 00 Gedung dan 1.3.3. bangllnan 538.354. 000. 11892 599, 42 1. 5 19.07892 633.256.220,92892 76 1.090.25 1. 6839':> 827.356.653.45492 J alan, iriga s i, dan 1. 103 .4 39,67 9.254, 1. 3 19.842 .274. 192 , 1.3.4, jaringa n 780. 8 0 1.098.73400 872.6 14,823.31 9 950.952.018.804 00 00 00 1.3.5. AscI tetap lainnva 32.299 .3 2 5. 7 84 00 32,368. 40 4.784 00 5 1. 0 19.389.1 11 00 51.699.880, 11 J 00 55,979.446.56 1 00 J{on atruksi d alam 1.3,6, pen gerjaan 0 9. 70 I. 906.000 00 12. 119.948,00000 32.257.864.00000 75.497 .441 .99100 1.4. Dana Cadanllan 30.523.546.344 00 0 0 0 1.4, 1 Dana Cadanlt/ill 30. 523.546.344 00 0 0 0 0 1.5. ABET LAiNNYA 54.900.55000 63.000.550 00 59.325.550 00 59.325.550 00 59 .325.550 00 Tagih a n penjualan 1.5.1. anas u ran 0 0 Ta giha n tu ntuta n ganti ke ru gian 1.5.2, dael"ah 54.900.550 00 63.000.55000 59.325.550 00 59.325.550 00 59.325.55000 RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2 0 11 - 2015 III-12 Kode Uraian ~009 2010 2011 2012 2013 Kemitraan dengan 1.5.3. pmak kcdua 0 0
1.5 .4 . A.et tak berwu'ud 0 0 1.5.5 . Aset Lain-Lain 0 0 JUMLAH ASET 2.09S.727.550.554 2.~3.021.999.504 2.432 . 303 . S~S .S3 5 2.77S.409.921.537 3 .274.391.952.412 DAERAH 46 46 39 96 35 ~ . KEWAJIBAN 29.296.74600 412.19200 1.745.934.743 00 1 .6S9.05S.060 00 6 .476.935.77300 KEWAJIBAN 2.1. JANGKA PENDEK 29.296.74600 4 12.19200 1.745.934. 743 00 1.6S9.055.060 :>0 6 .476.935.77300 Utang perhitungan 2.1.1. p ihak keliRa 20.707.54600 412. 19200 8.318.90900 0 3.844.60500 Ulang Jangka 2 .1.2. Pcndek Lainnya 8 .589.200,00 15 .724.360 .2 10 1.737.615.834,00 1.689.055.06000 6.473.09 1.168,00 2 .098 .698.253.S08 2 .217.297.227.102 2.430.557.893.792 2 . 773. 7~0 . S66 .47 7 3.267.915.016.639
3.EKUITAS DANA 46 46 39 96 35 EKUITAS DANA 143.364 . 031 . 6~O,O 121.607. 419.96S,O 108.886.024. 160,9 174.9 12.705.S21,O 3 . 1. LANCAR 0 104.848.240. 163 0 0 0 3.1.1. SILPA 135.369. 499.95 1 00 110.662.970.88 9 111 163. 136.360 00 97.845.678.382,00 149.579.664.05 1 00 3.1.2. Cadan l!a n piutanlZ 14.52 1.00400 440.759.778 ,00 680.958.62000 1.94 3 .043 .925 00 Cadangan 3 . 1.3. pCl'.cd iaan 7 .988.599.86500 9 .909.629.484 11.741.073.204 00 12.048.364 . 564 90 29. 862.880.63700 Pendapatan yang 3.1.4. Ditanl!l!Uhkan 0 0 Dana yang Harus Di.ediakan untuk Pembayaran Utang' 3.1.5 Jan"ka Pendek 18.589.200 001 11 5724 .360.21OL (1.737 .6 15 . 83~L ( 1.689 .0 5 5 .060,00 ) J6. 473 .0 9.L!2.1l.,QQL EKUITAS DANA 1. 924.810.675.844 2,l1~.448,986. 9 39 2.308.9S0.473.824 2 .664.834.842.317 3.093.002.310.818 3.2. INVESTASI 46 46 39 06 35 DHnves tasikan 1.844.426.716.462 , 2 .030.056.927.557 , 2.209.563.873.541, 2.556.304 .611.899, 2.975. 174 .407. 398 , 3.2.1. dalam aset teta p 32 32 32 32 32 Diinvestasikan . 3 .2.2. dalam aset lainnva 54 .900.550 00 63.000.55000 59.325.000 00 59.3'>5.55000 59.325.55000 Diinvestasikan dalam Investasi 3.2.3. ,/angka Pan'anR 80.329.058.832 J4 82.329.058.832 14 99.327.274.73307 108.470.904.86774 .117.768.577 .87003 JUMLAH KEWAJIBAN DAN BKUITAS DANA 3.3. CADANGAN 30.523.S46.344 00 0 0 0 Diinvestasikan Dalam Dana 3.3. 1 cadan""n 30 .523.54 6.344 00 0 0 Jumlah Ekuitas 2.09S.69S.253.S0S 2.217.297.227.102 2.430.557.893.792 2.773.720.S66.477 3 .267.915.016.639 Dana 46 46 39 96 35 2 .098.727.5S0.S54 2.233.021.999, 504 2.432.303.S28.S35 2 . 77S.409. 921.S37 3 .274. 391.952.412 Total Pa.iva 46 46 39 96 35 Sumber : DPPKAD 3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan an tara optimalisasi RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikma1aya Tahun 20 1.1 - 2015 III -13 pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisabkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil PajakjBagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sab meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi HasH Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerab Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan HasH Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerab; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pernerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerab, yaitu:
1.Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2.Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan in tensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatan yang memperhatikan a spek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. .
3.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerab dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,dan OPD Penghasil.
4.Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2 011 - 2015 III-14
5.Meningk~tkan pelayanan dan perlindungan masyarakat se bagai upaya meningkatkan kesadaran masyaraka t dalam membayar pajak dan re tribusi daerah.
6.Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7.Meningka.tkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8.Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata keIja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, sertapengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melal{sanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2016 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerahmeliputi berikut: hal-hal se bagai
1.Mengimplementasikan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diberlakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. 2 . Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3.Menerapkan kebijakan pendapatan daerahyang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (Public Private Partnership) dan swasta maupun corporate social responsibility (CSR). Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
a.Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
b.Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui peIjanjian yang disepakati.
c.Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat loka!. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 1 - 2 015 III-1 5 •
d.Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
e.Meningkatkan koordinasi Responsibility (CSR) program melalui Corporate Social
f.Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyaraka t lua s seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengangga ran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yan g direncanakan dengan memperhatikan pre stasi keIja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatka..'1 akuntabilitas . perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :
1.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan.
2.Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3.Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2 0 11 - 2015 III-16 urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4.Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5.Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan teIjangkau.
6.Peningkatan kualitas dan kUaJ}titas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak,serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7.Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebupan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
8.Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pemban~unan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
9.Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan pada pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, optimalisasi kegiatan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 64,12%, mitigasi bencana dan pengendalian alih fungsi lahan .
10.Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis KineIja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years). RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-17
11.Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang danjatau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
d.Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebe1umnya yang telah ditutup. Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk me1akukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, m engingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerin tah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential manage m.e nt), profesional, dantepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebu t agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. 3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran Selama periode tahun 2009-20 13, rata-rata presentase proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah 34,59%. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 III-I 8 NO 1. 2. 3 . program dan kegiatan yang terdiri da ri belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, be1anja barang dan j a sa serta belanja modal. Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung yaitu belanj a yang tidak terkait dengan pelaksanaan progra m dan kegiatan periode tahun 2009 -2013 adalah 65,41 %, be1anja tidak langsung terdiri dari be1anja pegawai,bunga,subsidi,hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Tabel3.7 Analisis Proporsi Be1anja Langsung emenn a upa en a SI m a ya a un -P tah K b t T 'k al T h 2009 2013 Total be1anja untuk pemenuhan Total pengeluaran No. Uraian kebutuhan Belanja (Belanja + Pembiayaan Persentase Langsung Pengeluaran) (Rp) (Rp) 1 Tah un Anggaran 2009 361.757.4 10.4 16, 00 1.3 62.250.653. 184,00 26,30 2 Tahun Anggaran 2010 388.595.393 .242,00 1.4 77.45 9.48 3.222, 7 4 27,16 3 Tah un Anggaran 2011 360.728.959.465,00 1 .328 .04 2 .51 7 .937,82 2 7, 16 4 Tahun Anggaran 2012 6 55.103.308.028,00 1.927.094.175 .1 47,68 33,90 5 Tahun Anggaran 2013 809.002 .81 4.418, 50 2 .3 26 .655.6 2 1. 19 2 ,00 34,70 Rata-rata 29,84 Sumber : DPPKAD 3.1.5. Analisis Pembiayaan Kondisi pembiayaan daerah da lam kurun Tahun 2009 -2013 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini. Ta bel3.8 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2009-2013 Uralan 2009 2010 2011 2012 2013 (Rpl (Rpl (Rpl (Rp) (Rp) Realisasi Pendapatan 1.227.079.796 .070 ,0 0 1.340. 118 .447 .55 2,00 1.505.48 5.957 .229,00 1.8 15 .93 1.038.787,68 2.213.623.3 18.967,( Daerah 8 elanja 1,253,770,095,370.00 1. 362.8 16 .387 .414,00 1. 508.8 79.72 1..149,00 1.925.294.175.147,68 2 . 165.004.333.289,( Dael'a h Pengeluaran Pembiayaan 15.244. 156.800,00 2.00fl .589.200,OO 750.000.000,00 1.800.000.000,00 3.500.000.000,( Daerah Defisit riil (41.934.456.100,00) (24.7 06. 5 29. 062 ,00) (4.143.763.92 0, 0 0) (111.163. 136.360,00) (45. 118.985.678,0 Sumber : DPPKAD RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-19 Untuk menutup defisit riiI anggaran pada kurun tahun yang sarna, dapat digarnbarkan komposisinya pada Tabe! 3.9 berikut ini. Tabel3 .9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran emennta a upaten aSI m aya a un -P h K b T·k al T h 2009 2013 No. Uraian Proporsi dari total defisit riil 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 201 2 (%) 2013 (%)
l.Sisa Lebih Perhitungan 367,60 547,91 2.671,40 95,85 100,00 Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebe1umnya -- ---
2.Pencairan Dana Cadangan 55,21 - - - -
3.Penerimaan dari Investasi - - - 4,14 - Pemerintah Daerah Sumber : DPPKAD Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun w'aktu yang sarna pada tahun 2012-2013, gambaran dua tahun terakhirdapat terlihat pada Tabel 3.10 No. 1. 2. 3. 4. 5 . 6. 7 . 8. Tabe13.10 • Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2012-2013 2012 2013 Uraian % dad Rp SiLPA Rp Jumlah SiLPA 106.552.852.836,00 100.00 97.845.678.382,00 Pelampauan - - - penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana - - - pedmbangan Pelampauan penerimaan lain-lain - - pendapatan daerah yangsah Sisa penghematan belanja atau akibat 51 . 141.420.216,00 48 89.403.432.571,50 lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun - - - belum terselesaikan Pembiayaan Netto 109.363.136.360,00 102,63 100.960.678.373,00 Kegiatan lanjutan 55.411.432.62000 52 8.442.245.810,50 Sumber : DPPKAD % dari SiLPA I 100.00 I - I I - I - 91,37 I - I 103,18 8,63 Dari Tabel di atas terlihat bahwa selarna 2tahun terakhir (2012-2013), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih HasiI Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 III-20 Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 3.2. Kerangka Pendanaan Pada bagian ini akan dijelaskan berkait'an dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketent.uan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya. 3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Pengeluaran periodik pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah pada tahun 2012-2013, memperlihatkan kondisi seperti berikut : No A 1 2 B 1 C 1 2 . 3 . Tabel 3.11 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2012-2013 201 2 2013 Uraian (Rp) (Rp) Be1anja Tidak Langsung 1.146.962.139.62 1.222.339.013.197, 9,68 00 Belanja Pegawai 1.138.266.558.967, 1.213.201.315.838,0 58 0 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintr.h Desa 8.695.580 .662,10 9 . 137.697 .359 ,00 Belanja Langsung 41.432.549.474,0 0 57.000.000.000,00 Belanja fasilitas Dasar dan Administrasi umum 41.432.549.474,00 57.000.000.000 ,00 (fixedcost) Pembiayaan Pengeluaran , 1.800.000.000,00 8.500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.800.000.000 ,00 3.500.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang - - Pembentukan Dana - 5.000.000.000 ,00 Cadangan RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 Rata-rata Pertumbuhan (% ) 6,57 6 ,58 5 ,08 27,31 27,31 78,82 48,57 - 100 III-21 2012 2013 Rata-rata No Uraian Pertumbuhan (Rp) (Rp) (%) TOTAL (A+B+C) 1.190.194.689.10 1.374.937.883.033, 13,43 3,68 50 Sumber: Dlolah dan Perda APBD Tahun 2012 dan Tahun 2013 3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakansampai dengan tahun 2013, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas Iiil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2016 mendatang (Tabe13.12). Tabe13.12 Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabuapaten Tasikmalaya Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2014-2016 No. Keterangan 2014 2015 2016 I I (Rp) (Rp) (Rp) Pendapatan 1,638,512,581,428.00
1.720.438.210.499,40 1.822.681 .3 95 .580,50 1 Pencairan dana cadangan 2 (sesuai Perdal - - - Sisa Lebih Rill 66,361,194,612.00 57.070.627 .366,32 49 .080 .739.535,03 I Perhitungan 3 Anggaran JumlahA 1. 704.873. 776.040,00 1.777.508.837.865,72 1.871.762.135.115,53 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan 1 Mengikat 1.169.174.162 .231,00 JUmlah B 1.169.174.162.281,00 1.239.324.612.017,86 1.313.684.088.738,93 Kapasitas rill kemampuan keuangan 535.699.613.759,OQ 538.184.225.847,86 558.078.046.376,6 Sumber: DPPKAD Dari tabel 3.13 di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pendanaan pembangunan daerah 3 Tahun ke depan hingga berakhirnya mas a berlaku RPJMD 2014-2016, yaitu-:
1.Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp . 535.699.613.759,00 atau sebesar 31 % dari total penerimaan . . RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-22
2.Proyeksi Tahun 2015sebesar Rp. 451.314.585.590,38 atau sebesar30,27 % dari total penerimaan.
3.Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 367.857.853.035,30 atau sebesar 29,81 % dari total penerimaan. Angka-angka kapasitas kemampuan keuangan riil yang terus menurun I diakibatkan oleh proyeksi peneriman pembiayaan yang semakin menurun sebagai indikator yang baik karena meningkatnya kualitas penyerapan anggaran dan matangnya perencanaan, meskipun proyeksi pendapatan mengalami tren kenaikan namun pengurangnya yaitu angka be1anja wajib mengikat diproyeksikan tidak bisa menurun sehingga memperkecil angka alokasi pendanaan pembangunan, hal tersebut diantaranya diproyeksikan meng~ntisipasi pemberlakukan UU Aparatur Sipil Negara yang memperpanjang batas usia pensiun serta melanjutkan trend kebijakan kenaikan gaji pns. Sehingga kisaran angka alokasi pembangunan ini bisa berkembang lebih besar apabila Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu menekan angka jumlah pegawai (moratorium rekruitment PNS) dan tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS oleh pemerintah pusat. Di sisi lain angka tersebut belum memperhitungkan SILPA untuk kegiatan lanjutan yang berkontribusi besar terhadap komponen angka alokasi pembangunan. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :
a.Rencana alokasi prioritas utama, yakni yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dialokasikan se bagai konsekuensi penganggarabn dari pemerintah pusat danl atau dana daerah urusan bersama. Contohnya pendamping DAK, DDUB PNPM, PAMSIMAS, P2KP dan lainnya.
b.Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinanserta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana; seperti prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 III-23 memberikan dampak iuas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dati analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
d.Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tam bah an penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatandan pemerintahan desa. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu. Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tabel 3.2.2.1 diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu se bagai beriku t : •
1.Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas.
2.Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik meIaIui kemitraan pemerintah dan sector swasta (public private partnership) maupun potensi corporate social responsibility (CSR). RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 III-24 BABIV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis dalam RPJMD ini dirumuskan dengan terlebih dahulu menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan lalu dikaitkan dengan isu nasional, regional dan lokal. Permasalahan pembangunan dijadikan patokan pemilihan isu strategis pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan pad a isu strategis yang dipilih dan ditetapkan dijadikan dasar penentuan prioritas program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.1.1. Sosia! Budaya dan Kehidupan Beragama
a.Bidang Kependudukan Dalam bidang kependudukan, beberapa permasalahan yang masih perlu ditangani antara lain; 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk; 2) Penataan administrasi kependudukan; 3) Penguatan kelembagaan kependudukan; dan 4) Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta-akta pencatatan sipil.
b.Bidang PencJidikan . Di bidang pendidikan beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: 1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi; 2) Masih rendahnya akuntabilitas pengelolaan pendidikan 3) Belum adanya SPM Pendidikan. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 1
c.Bidang Kesehatan Permasalaha:n bidang kesehatan, an tara lain: 1) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, dan jaminan pembiayaan kesehatan; 2) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya Angka kematian bayi {AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) , serta masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular; 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS). 4) Belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah yang memadai.
d.Bidang Ketenagakerjaan : Permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial antara lain: 1) Tingginya angka pengangguran terbuka; 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.
e.Bidang Olah Raga dan Kepemudaan : Pennasalahan pembangunan keolahragaan saat ini antara lain: 1) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlit; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011 - 2015 IV - 2
f.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1) Terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan. 2) Makin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
g.Bidang Kebudayaan : Permasalahan dalam pengembangan bidang ke budayaan antara lain: 1) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global. 2) Pemahaman masyarakat tentang arti penting kebudayaan dalam kehidupan belum berkembang dengan baik 3) Proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah masih rendah 4) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif.
h.Bidang Sosial : Permasalahan bidang sosial adalah : 1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2) Perselisihan akibat dari konflik antar / inter pemeluk agama; 3) Terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial.
i.Bidang Keagamaan : Dalam bidang keaganlaan, permasalahan yang masih dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya antara lain : RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 3 1) Perlu adanya kurikulum dan mata pelajaran agama yang proporsional dalam pendidikan dasar dan menengah. 2) Belum optimalnya peran lembaga-Iembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. 4.1.2. Ekonomi
a.Bidang Investasi dan Penanaman Modal : Permasalahan dalam bidang invetasi dan penanaman modal anatara lain: 1) Kondisi infrastruktur yang ada dirasakan masih terbatas. 2) Prosedur perizinan masih berbelit-belit. 3) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas. 4) Belum optimalnya peran KADIN.
h.Bidang Pertanian : Kendala dalam pengembangan pertanian secara umum mencakup, antara lain: • 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang diakibatkan : - pada umumnya petani sebagai buruh tani - tingkat kepemilikan lahan petani relatif terbatas (kurang dari 0,5 Ha) - Skala usaha pertanian relatif terbatas. 2) Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian; 3) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan fmansial untuk pengembangan usaha. 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 4 5) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas diakibatkan oleh terbatasnya sarana prasarana, rendahnya SDM petani, terbatasnya penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya. 6) Alih fungsi lahan pertanian yang mengurangi produksi dan produktivitas hasil pertanian. 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen 8) Masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan 9) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri 10) Nilai Tambah hasil pertanian yang masih rendah disebabkan produk yang dijual masih berupa bahan mentah belum melalui proses pengolahan dan pengemasan. 11) Rendahnya nilai tukar petani (NTP). 12) Masih lemahnya akses permodalan sehingga mengakibatkan sistem ijon di petani 13) Belum konsistennya pelaksanaan Sistem Pertanian Oganik. 14) Masih lemahnya penelitian untuk menghasilkan bibit dan produk unggulan Permasalahan dalam Sub-Bidang Pertanian Tanaman Pangan : 1) masih belum adanya kawasan tanaman hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan, 2) belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik, 3) Belum disertiflkasinya produksi buah-buahan lokal Permasalahan dalam Sub-Bidang Peternakan: 1) masih terbatasnya produksi daging. 2) masih terbatasnya populasi hewan . . 3) Dalam hal prasarana dan sarana, kondisi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai. 4) Terbatasnya j\lmlah tenaga teknis lapangan (penyuluh, paramedic veteriner dan dokter hewan). RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 5 5) Terbata~nya akses peternak terhadap pendanaan. Permasalahan dalam Sub-bidang Perikanan yaitu : 1) Berkur~.ngnya kualitas, kuantitas, dan debit arr di sentra perikanan air tawar. 2) Masih rendahnya produksi budidaya perikanan aIr tawar, khususnya ikan gurame, ikan nilem dan udang galah. 3) Belum adanya pusat pembenihan ikan nilem. Permasalahan dalam Sub-Bidang Kehutanan yaitu : 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan . . 2) Tidak terkendalinya peneba ngan hutan yang dilakukan oleh pemilik 3) Masih lemahnya penegakan aturan dalam tata usaha hasil hutan Dalam Sub-Bidang Perkebunan yaitu : I} Masih rendahnya tingkat produktifitas 2) Harga jual yang fluktuatif. Sub-Bidang Ketahanan Pangan : 1) Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan khususnya beras dan jagung pada saat musim paceklik. 2) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin. 3) Masih terbatasnya fasilitasi lumbung pangan perdesaan.
c.Bidang Kelautan : 1) Belum terpadunya pengelolaan kegiatan wilayah peSIsrr pantai selatan Tasikmalaya . 2) Terbatasnya sarana dan prasarana tangkapan ikan. 3} Pemasalahan pengembangan komoditas kelautan berkaitan dengan investasi yang memerlukan dana sangat besar. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahu n 2 011 - 2015 IV - 6
d.Bidang Pertambangan : Permasalahan yang dihadapai dalam bidang pertambangan adalah: 1) Pemanfaatan potensi pertambangan belum memberikan nilai tambah. 2) Eksploitasi bahan tambang yang tidak terkendali 3) Belum adanya peta se baran pote~si pertambangan 4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian eksploitasi pertambangan
e.Bidang Pariwisata : Kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain : 1) Fasilitas dan pelayanan wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya belum cukup memadai. 2) Masih rendahnya minat swasta untuk mengelola potensi pariwisata. 3) Belum optimalnya penyebaran informasi dan promosi pariwisata
f.Bidang Koperasi, Industri Keeil dan Menengah : Tasikmalaya sebagai tempat lahirnya koperasi di Indonesia masih mempunyai permasalahan dalam pengembangan koperasi antara lain: 1) rendahnya manajemen usaha koperasi, 2) terbatasnya permodalan koperasi, 3) rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi Pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Tasikmalaya di arahkan untuk pengembangan industri kreatif yaitu kerajinan dan bordir. Meskipun demikian, dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan antara lain : 1) Masih rendahnya manajemen pengelolaan usaha. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2011 - 2015 IV - 7 2) Kontinuitas produk kurang terjamin, terutama berkaitan dengan pasokan bahan baku. 3) Terbatasnya akses permodalan 4) Jaringan informasi dan akses pasar ke tingkat nasional maupun internasional masih lemah. 5) Kurangnya diversifikasi dan tingkat kreativitas desain produk.
g.Bidang Perdagangan : Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang perdagangan, yaitu: 1) Masih kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam perdagangan ekspor 2) Masih lemahnya tata niaga perdagangan antar daerah dan ekspor 3) Terbatasnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar). 4) Terbatasnya sarana promosi 4.1.3. Infrastr':lktur Wilayah
a.Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tasikmalaya memiliki jaringan jalan sepanjang 1.303,323 km, dari pa}Jjangjalan terse but terdapat sepanjang 340,855 km dalam kondisi baik, 270,958 km dalam kondisi sedang, 269 ,635 km dalam kondisi rusak, dan 421,875 Km dalam kondisi rusak berat. Permasalahan mendasar pada infrastruktur transportasi antara lain : 1) Masih banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan 2) Rendahnya kemantapan jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya 3) Rendahnya optimalisasi fasilitas terminal angkutan penumpang 4) Cakupan pelayanan jaringan jalan belum bisa optimal melayani masyarakat RPJMD Perubaha:n Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 11 - 2 01 5 IV - 8 5) Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang Adapun permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya aIr dan irigasi, antara lain: 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya aIr dan Irlgasl yang disebabkan oleh terjadinya bene ana alam; 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada; dan 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya aIr dan Ingasl dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
b.Bidang Energi dan Kelistrikan : Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah: 1) Cakupan elektriflkasi di Kabupaten Tasikmalaya baru meneapai 59,250/0 yang bersumber dari PLN dan Non PLN 2) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, biogas, tenaga surya, dan tenaga angin.
c.; Bidang Telekomunkasi : Pada bidang telekomunikasi, permasalahan yang dihadapi adalah : 1) Masih terbatasnya eakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel. 2) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layan~ telekomunikasi nirkabel.
d.Bidang Permukiman dan Perumahan : • Permasalahan mendasar di sektor infrastruktur aIr mlnum dan aIr bersih meliputi : RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 9 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM 2) Masih tingginya tingkat kebocoran air minum PDAM. 3) Belum ~esuainya kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada; 4) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru. 5) Masih rendahnya cakupan air bersih khususnya untuk masyarakat perdesaan. Permasalahan yang ada pada infrastruktur pengolahan limbah domestik meliputi: 1) Belum seimbangnya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan aIr limbah domestik dengan pertumbuhan penduduk; 2) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swastaj dunia usaha terhadap bidang kesanitasian; 3) Belum adanya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) U ntuk aspek perumahan, permasalahan yang mendasar adalah : 1) masih adanya ketimpangan antara ketersediaan perumahan dengan ke butuhan perumahan (backlog). 2) masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan. 4.1.4. Tata Ruang dan Pengembangan WUayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan dasar dalam kerangka pengembangan wilayah. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang berkenaan dengan : 1) Pengaturan • Keterbatasan sumber daya manUSla dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang; RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 10 • Belum adanya dokumen RDTR untuk semua kawasan strategis dan kawasan eepat tumbuh serta kawasan potensial 2) Pembinaan • Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rene ana tata ruang. • Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi mengenai pereneanaan tata ruang 3) Pelaksanaan • Masih tingginya peta konflik antara peta struktur ruang dan pola ruang • Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daenih rawan beneana secara tidak langsung membatasi peruntukan kawasan budidaya; • Masih ditemuinya pengembangan wilayah sektoral yang tidak mengaeu pada dokumen tata ruang yang ada; 4) Pengawasan: adanya a1ih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang; Adapun permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah: 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap identitas kepemilikan tanah 2) Masih banyaknya lahan tidur 3) Masih adanya konflik pemilikan tanah diantara masyarakat 4.1.5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tasikmalaya terakhir kurang r.aenggambarkan keseimbangan lingkungan hidup yang baik, antara lingkungan ekosistem alami dengan lingkungan ekosistem budidaya/buatan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam disebabkan beberapa faktor, diantaranya : RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 11 1) kegiatan pertambangan yang tidak seSUal dengan peraturan perundang-undangan; 2) pembangunan yang tidak sesuai tata ruang; 3) kerusakan hutan atau deforestasi akibat penebangan yang tidak terkendali Permasalahan yang dihadapi dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain : 1) Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 0/0 dari totalluas wilayah. 2) Adanya degradasi pantai yang disebabkan abrasi baik oleh faktor alam maupun manusia. Adapun permasalahan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain : 1) Belum ada Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan persampahan 2) Kurangnya sarana dan prasarana operasional persampahan 3) Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan I persampahan 5) Pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan cara-cara open dumping. 4.1.6. Politik Perkembangan kehidupan demokrasi perlu ditunjang dengan penguatan institusi politik dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi belum berperan secara maksimal. Permasalahan lain yang dihadapi ·dalam bidang politik antara lain : 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga- lembaga politik RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 12 2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah. 3) Lembaga politik belum memberikan secara maksimal proses peningkatan kesadaran politik warga (pendidikan politik). 4.1.7. Hukum Permasalahan Pembangunan Bidang Hukum antara lain : 1) Belum adanya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah 2) Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum 3) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat. 4.1.8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketertiban urn um dan ketentraman masyarakat antara lain : 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. 4) Adanya tindakan-tindakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. 5) Masih tingginya tingkat krimi,nalitas di masyarakat. 4.1.9. Aparatu~ dan Pelayanan Publik Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur dan pelayanan puhlik an tara lain: • RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 13 1) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi kurang proporsional 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang I adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. 3) Sistem dan prosedur kerja serta pelayanan publik di lingkungan aparatur daerah masih perlu ditingkatkan sejalan dengan . tuntutan dan harapan masyarakat melalui peningkatan nilai- nilai etika dan budaya kerja, disiplin kerja, etos kerja, serta produktivitas kerja. 4) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan 5) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai 4.1.10. Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan asas-asas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang Keuangan daerah dan Pengelolaan asset daerah antara lain : 1) Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi. 3) Masih adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang dalam pembagiannya tidak proporsional dan cenderung disamaratakan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. 4) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2011 - 20 15 IV - 14 4.1.11. Pemerintahan dan Pembangunan Desa Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan desa antara lain : 1) masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa. 2) terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa. 3) belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa 4) masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun permasalahan .. yang dihadapi dalam bidang pembangunan desa antara lain : 1) Masih te~batasnya infrastruktur dasar perdesaaan 2) menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam gerakan pembangunan desa. 4.1.12. Penanggulangan Bencana Berdasarkan Indeks Rawan Beneana Nasional, Kabupaten Tasikmalaya menempati ranking kedua nasional sebagai daerah rawan bene ana. Permasalahan yang dihadapi adalah; 1) Masyarakat belum sadar bene ana dan lemah menghadapi beneana. 2) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan BPBD. 3) Belum tersosialisasikannya peta rawan bene ana 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan beneana 4.2. Isu Strategis
1.Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan.
2.Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
3.Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 15
4.Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5.Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan
6.Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
7.Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa.
8.Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Berkelanjutan.
9.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ Perkotaan Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman. Yang dan
10.Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Proses Produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir.
11.Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
12.Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.
13.Penanggulangan Bencana Daerah.
14.Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan peningkatan peran lembaga .keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. 4.3. Isu Strategis KewUayahan Berdasarkan tinjauan kewilayahan dari potensi ekonomi dan sosial, terdapat indikasi bahwa perkembangan wilayah dan kota- kota di bagian Utara dan Tengah lebih cepat dibandingkan dengan wilayah dan kota-kota di bagian Selatan Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakmerataan terutama karena : 1) B€lum termanfaatkannya secara optimal potensi produksi yang berada di bagian Selatan. 2) Keadaan geografis wilayah bagian Selatan yang menyebabkan belum berkembangnya bagian wilayah Selatan. 3) Kondisi fisik dasar yang tidak menunjang untuk pengembangan pertanian. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015 IV - 16 Hasil pe,mbangunan yang telah dicapai selama ini merupakan modal dasar dan sebagai kekuatan serta peluang untuk meningkatkan pembangunan selanjutnya. Tasikmalaya memiliki potensi sumberdaya alam yang sudah banyak dimanfaatkan, namun demikian potensinya belum secara optimal dapat dikembangkan termasuk di dalamnya sumberdaya pertanian, pertambangan, perindustrian dan pariwisata. Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada, perlu didukung pembangunan infrastruktur dasar yang memadai, diantaranya j alan , jembatan, sumber daya air dan energi listrik. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Talum 2011 - 2015 IV - 17 BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah: "Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025". :yang dijabarkan ke dalam 4 misi yaitu :
1.Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri
2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis •
3.Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
4.Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari Sebagai penjabaran RPJPD di atas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015, maka visi dan misi RPJMD akan mengacu kepada visi dan misi RPJPD. 5.1. Visi Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 20011-2015 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, listrik, air dan irigasi), keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, dan mitigasi bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah serta penguatan kepemimpinan yang didukung oleh masyarakat dan dukungan politik. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 V-I Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, perkotaan dan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perintisan wajib belajar 'pendidikan dasar 12 tahun, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa, pemanfaatan as~t Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintah Kota. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 adalah: "KABUPATEN TASIKMALAYA YANG REUGWS ISLAlVlI, MANDIRI, UNGGUL DI BIIJANG AGRIBISNIS, DAN BERBASIS PERDESAAN" I Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya terse but adalah sebagai berikut : Religius Islami.: Religius sesungguhnya merupakan pencermman ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, jadi makna religius disini mencakup seluruh umat agama. Religius mengarah kepada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, lebih menekankan kepada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan tidak terjebak dalambentuk ritual keagamaan. Islami adalah kata sifat dari Islam. Islam secara etimologi berarti kepasrahan dan ketundukan kepada "Sang Khaliq". Islam secara semantik berarti selamat, Islami memberikan pengertian menebarkan keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat dengan dilandasi oleh prinsip keadilan dan persamaan didepan sang Khaliq. RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 V -2 Religius Islami merupakan sikap keberagamaan yang lapang (hanif) dicerminkan dalam perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang menJunJung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan (equal), menghargai kemajemukan (pluralitas). Pengkalimatan "Kabupaten TasikmaZaya yang reZigius IsZami ... " sebagaimana terumuskan dalam visi dimaksud adalah menjadikan spirit keagamaan Islanl menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasayarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Mandiri : Mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keadaan dapat berdiri sendjri, tidak bergantung pada pada orang lain. Mandiri sebagaimana terumuskan dalam visi menunjukkan kepada situasi dan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tingginya kualitas pendidikan pehduduk ditandai dengan makin tingginya tingkat I pendidikan serta meningkatnya partisipasi pendidikan. Dalam bidang kesehatan ditandai dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali serta kualitas pelayanan sosial . yang lebih baik. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin dari tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya pendapatan dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 V-3 Unggul di bidang Agribisnis : Unggul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet) daripada yang lain . . Agribisnis adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan sumberdaya hayati pertanian. Sistem agribisnis terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu: Pertama, subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan saran a produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pup uk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benihjbibit), Kedua, subsistem usaha tani (on-farm agribusiness) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan. Ketiga, subsistem agibisnis hilir (down-stream agribusiness) yang berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agibisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa 'boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya. Disamping ketiga subsistem di atas, diperlukan subsistem keempat sebagai bagian dari pembangunan sistem agribisnis. Subsistem keempat ini dikenal sebagai subsistem penunjang. Subsistem penunjang adalah seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan RPJMD Perubahan Ka'bupaten Tasikmalaya Tahun 2 0 1 1-20 15 V - 4 I pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya). Unggul di bidang Agribisnis sebagaimana tertuang dalam Visi mengandung makna bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan komparatif dalam bidang pertanian dan akan ditingkatkan melalui pengembangan industri hulu pertanian dan industri pengolahan produk pertanian sehingga menjadikan keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Berbasis Perdesaan : Mengingat sebagian besar wilayah dan penduduk kabupaten Tasikmalaya ada di perdesaan, maka perencanaan pembangunan disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di perdesaan. Penggalian potensi desa tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sumberdaya masyarakat desa, agar masyarakat desa tidak menjadi penonton terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di desa. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa orientasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa. Dengan orientasi pem.bangunan ke desa, diharapkan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas warga desa dan akan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan. 5.2. Misi Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :
1.Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, berkualitas dan mandiri
2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis RPJMD Pero.bahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 V-5
3.Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
4.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. 5.3. Tujuan dan Sasaran Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan terse but di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut: RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2015 V-6 Tabe15.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2011-2105 Visi: "Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan" Misi Tujuan Sasaran -- I. Mewujudkan Masyarakat
1.Mewujudkan kesalehan sosial 1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang yang Beriman, Bertaqwa, dalam kehidupan berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai Berakhlaqul-karimah, bermasyarakat dan tata kelola landasan moral dan spiritual. Berkualitas dan Mandiri pemerintahan
2.Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
2.Meningkatkan taraf pendidikan 1. Tuntas wajar dikdas 9 tahun masyarakat me1alui perluasan akses, peningkatan mutu dan
2.Terlaksananya rintisan wajar 12 tahun perbaikan tata kelola
3.Meningkatnyajumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
4.Meningkatnya mu tu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal
5.Tersedianya bantu an beasiswa/ keringanan RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2 011-2015 V-7 Misi Tujuan
3.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Sasaran biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu
6.Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan
7.Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat •
1.Meningkatnya kesehatan lingkungan dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2.Meningkatknya upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3.Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
4.Meningkatnya sarana, prasarana, perbekalan dan pelayanan kesehatan
5.Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/ spesialis yang bermutu 6 . Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu V-8 Misi
2.Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Tujuan Sasaran bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi
4.Meningkatkan Sumberdaya 1. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan Manusia yang berkualitas, lapangan kerja. mandiri dan berbudaya
2.Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan • penyebaran penduduk 3 . Tersedianya Data Kependudukan yang akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan.
4.Meningkatnya kualitas dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
5.Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga
6.Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
1.Meningkatkan taraf hidup 1. Meningkatnya daya saing, produksi usaha masyarakat melalui perluasan pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang berbasis upaya meningkatkan pendapataan RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2 015 V-9 Misi Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis
3.Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Tujuan potensi desa
2.Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.
3.Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas ekonomi, sosial, dan budaya serta merupakan basis data pengambilan kebijakan
1.Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 Sasaran petanij masyarakat 1 .. Meningkatnya kemarnpuan dan peran koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah
2.Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif
1.Terbentuknya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)
2.Berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan
3.Memperkuat budaya gotong royong dalam pembangunan desa
1.Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan pu blik
2.Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
3.Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang V-lO Misi Tujuan Sasaran akuntabel
4.Terwujudnya keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya 5 .Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
6.Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai
7.Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan ke depan, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
8.Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 2 . Meningkatkan profesionalisme 1. Terpenuhinya kualitas dan kompetensi sumber aparatur pemerintahan melalui daya aparatur Pemerintah Kabupaten kompetensi personil berbasis Tasikmalaya kinerja
2.Terwujudnya pelayanan prima dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 V-ll Misi
4.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Inrrastruktur Wilayah Berbasis Tata Tujuan
3.Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
4.Tegaknya peraturan daerah, terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
5.Mewujudkan kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan Sasaran pengelolaan administrasi kepegawaian serta terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kineIja pegawai yang objektif
1.Mencegah teIjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat
1.Meningkatnya penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
1.Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkart nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan
1.Meningkatkan penyelenggaraan 1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang penataan ruang yang berkelanju tan partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang yang RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 V-12 Misi Tujuan Sasaran Ruang yang dilakukan oleh pemerintah berkelanjutan maupun masyarakat.
2.Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten
3.Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah • yang baik
4.Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
2.Meningkatkan kualitas dan 1. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang kuantitas infrastruktur wilayah memadai untuk memajukan perekonomian di dengan memperhatikan wilayah perdesaan. pembangunan perdesaan.
2.Meningkatnya prasarana dan saran a permukiman perdesaan dan perkotaan yang tertib, aman dan nyaman. 3 . Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat 4 . Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi dan perhubungan an tar wilayah RPJMD Perubahan Kabupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 V-13 Misi Tujuan Sasaran - - 0
5.Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengalran. 0 -
3.Optimalisasi pengelolaan 1. Meningkatnya produktivitas sumber daya alam, sumber daya alam terpeliharanya kualitas lingkungan serta berkelanjutan dan berwawasan pencegahan dan penanggulangan • lingkungan. kerusakan / pencemaran lingkungan.
4.Meningkatkan Ketersediaan 1. Meningkatnya ketersediaan energi terutama Energi untuk daerah perdesaan.
s.Mitigasi dan Penanggulangan 1. Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan Bencana terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpad u. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahu l1 2 011-2 01 5 V-14 BABVI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. Strategi dan Kebijakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dan dirumuskan lebih konkrit dengan upaya untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan merupakan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai saran a melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kineIja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapaidan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sa saran yang te1ah ditetapkan, akan dijadikan pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan. Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dipilih dan ditetapkan sebagai berikut di bawah inL Tabe16.1 Strategi dan Kebijakan RPJMD 2011-2015 Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri Strategi Kebijakan
1.Meningkatkan pembangunan 1. Bidang SosialKeagamaan. sarana dan prasarana lembaga a. Peningkatan pemberdayaan keagamaan serta kesadaran masyarakat miskin dan anak kehidupan beragama. terlantar
2.Meningkatkan APK dan APM di b. Peningkatan pemahaman nilai -nilai RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 VI-l 3. 4. ; jenjang pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan kuantitas dan kualitas saran a prasarana pendidikan Meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal agama dan kebangsaan.
c.Penyelenggaraan peringatan hari- hari besar keagamaan d . Mengikutsertakan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional
e.Meningkatkan pendidikan keagamaan secara proporsional
f.Peningkatan kapasitas kelembagaan
5.Meningkatkan mutu pendidikan Bazda pada semua jenis dan jenjang 2. Bidang Pendidikan. pendidikan a. Peningkatan kesempatan
6.Meningkatkan dukungan memperoleh pendidikan dasar dan anggaran dan fasilitasi untuk pemberian beasiswa di semua jenjang pendidikan
7.Meningkatkan kreativitas siswa melalui berbagai event perlombaan
8.Mengembangkan budaya baca dan perpustakaan terutama di perdesaan
9.Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat menengah.
b.Peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
c.Peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.
d.Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu secara selektif dan proporsional serta beasiswa bagi siswa berprestasi.
10.Meningkatkan pelayanan 3. Bidang Perpustakaan
a.Peningkatan min at dan budaya baca masyarakat pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 4. Bidang Kesehatan
11.Meningkatkan gizi masyarakat dan keluarga sadar gizi
12.Meningkatkan cakupan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat
13.Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin RPJMD Perubahan Kabupaten Tasi1cmalaya 2011-2015
a.Peningkatan kemandirian masyarakat dalam kesehatan lingkungan dan pol a hidup sehat.
b.Peningkatan upaya penemuan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular VI- 2 secara cuma-cuma di Puskesmas danjaringannya
14.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata, teIjangkau dan berkualitas
15.Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata, teIjangkau dan berkualitas
c.Peningkatan gizi keluarga
d.Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
e.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu
f.Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.
g.Peningkatan pelayanan kesehatan16. Menurunkan angka kematian ; ibu, bayi dan balita bagi ibu, bayi, anak dan lansia pelayanan, 5. Bidang Sosial17. Meningkatkan perlindungan, santunan dan a. Mewujudkan kemandirian fakir ketrampilan bagi penyandang miskin dan penyandang masalah masalah kesejahteraan so sial kesejahteraan sosial (PMKS) dan
18.Meningkatkan kualitas dan potensi sumber kesejahteraan sosial produktivitas I tenaga keIja, (PSKS) meningkatkan kesempatan keIja 6. Bidang Kependudukan danCatatan serta fasilitasi perlindungan bagi Sipil tenaga keIja a. Menciptakan administrasi .
19.Mengendalikan laju kependudukan yang akuntabel pertumbuhan penduduk dan meningkatan upaya penyebaran penduduk
20.Meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi kependudukan
21.Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
22.Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah
23.Meningkatkan kualitas dan
7.Bidang Transmigrasi
a.Peningkatan penyebaran penduduk 8 . Bidang KetenagakeIjaan :
a.Mengembangkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
9.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
b.Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diperdesaan dalam pembangunan kuantitas saran a dan prasarana desa. olah raga serta olahragawan 10. Bidang Keluarga Berencana dan RPJMD Perubahan. Kabupaten Tasi1analaya 2011-2015 VI- 3 berprestasi secara berke1anjutan
24.Mengembangkan nilai dan pengelolaan budaya lokal Keluarga Sejahtera
a.Mengendalikan laju pcrtumbuhan penduduk
11.Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a.Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan
b.Peningkatan pembinaan olahraga me1alui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olahraga
12.Bidang Kebudayaan
a.Peningkatan pe1estarian dan pengembangan seni dan budaya daerah. Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis
1.Meningkatkan produksi, nilai 1. Bidang Pertanian dan Petemakan tambah produk pertanian dan a. Meningkatkan produksipertanian peternakan
2.f'Aeningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
3.Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata lokal
4.Meningkatkan rehabilitasi lahan dan fungsinya yang berkelanjutan (ekonomi, ekologi, sosial)
5.Meningkatkan ' sistem usaha agribisnis unggulan berbasis komoditas dengan dukungan permodalan •
6.Menciptakan BUMD yang sehat
7.Mengembangkan tradisional pasar-pasar
8.Meningkatkan kemandirian desa dan peran serta masyarakat tanaman pangan dan hortikultura b . Meningkatkan produksi peternakan
c.Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis
2.Bidang Kelautan dan Perikanan
a.Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan dan kelautan. b . Pengembangan sentra unggulan kawasan dengan 3 . Bidang Pariwisata komoditas pendekatan
a.Mengembangkan kawasan wisata dan budaya daerah
4.Bidang Industri
a.Mewujudkan sentra-sentra industri kecil dan menengah khususnya RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 VI-4 dalam pembangunan perdesaan • dalam bidang industri (Batik, bordir, golok Manonjaya, anyaman bambu)
5.Bidang Kehutanan dan Perkebunan
a.Mengembangkan penanganan rehabilitasi hutan, lahan kebun dan DAS b . Peningkatan fungsi hutan, lahan dan kebun meliputi fungsi produksi (ekonomi) konservasi (ekologi) dan so sial (kesejahteraan) 6 . Bidang Koperasi dan U saha Kedl dan Menengah
a.Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri
7.Bidang Penanaman Modal
a.Mewujudkan BUMD yang berdaya saing dan sehat
8.Bidang Perdagangan
a.Menciptakan kelancaran Peneraan UTIP dan BDKT
b.Menciptakan sarana perdagangan yang memadai memperlancar perdagangan untuk aktifitas
9.Bidang Otonomi Daerah' Pemerintahanan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a.Mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu
10.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Mengembangkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam RPJMD Perubahan. Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 VI-5 pembangunan desa
b.Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa c . Pengembangan profil desa yang a kurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
11.Bidang Ketahanan Pangan a.Distribusi dan Akses Pangan
b.Ketersediaan dan Cadangan Pangan
c.Penanganan Kerawanan Pangan Misi 3: Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
1.Meningkatkan kapasitas 1. Bidang Otonomi daerah, 2 . 3. 4. 5 . 6. Organisasi Perangkat Daerah Menyediakan regulasi/ produk hukum daerah yang yang mengakomodasi nilai -nilai agama, kearifan lokal, dan nilai- nilai hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelengaraan pemerintahan Meningkatkan kapasitas DPRD Meningkatkan koordinasi, keselarasan, dan efektivitas H u bungan An tara Pemerin tah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya Meningkatkan penge101aan dan penyelamatan daerah Meningkatkan dokumen/arsip sarana prasarana pemerintahan dan di RPJMD Perubahan Kabupaten Tasilonalaya 2011-2015 Pemerintahanan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
a.Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
b.Penataan sistem hukum Daerah
c.Peningkatan kapasitas,fungsidan peran DPRD
d.Peningkatan koordinasi antara pemerin tah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
e.Pemenuhan biaya rutin kebutuhan dasar operasional kerja SKPD
f.Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
g.Penyelenggaraan pengembangan terapan penelitian, dan analisis penye1enggaraan VI-6 tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
7.Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangandalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
8.Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
9.Meningkatkan kinerja pelaporan sertaasset pengelolaan dan ; keuangan daerah daerah
10.Meningkatkan mengembangkan dan sumber- sumber pendapatan daerah
11.Meningkatkankualitas dankompetensi Sumber Daya I Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa
12.Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier aparatur berbasis kompetensi
13.Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian
14.Meningkatkan sistem pengawasan in ternal un tuk mencegah terjadinya praktek KKN
15.Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik
16.Meningkatkan Penegakkan Perda, Ketertiban Penyelenggaraan Umum dan RPJMD Peru.bahan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 pemerin tahan
h.Peningkatan kualitas penge10laan keuangan dan asset daerah
i.Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah
j.Peningkatan kinerja aparatur pemerin tahan desa
k.Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perencanaan dan pengembangan karier.
l.Penetapan stan dar pel ayan an minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian dan kinerjasistem manajemen kepegawaian. m.Peningkatan sistem pengawasan internal
n.Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan KKN
o.Penerapan pengadaan prinsip-prinsip barang dan jasa pemerintah sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku p . Bidang Kearsipan
q.Peningkatan kearsipan daerah administrasi
r.Bidang Perencanaan Pembangunan s . Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
t.Bidang Kesatuan Bangsa dan VI-7 Ketentraman serta perlind ungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
17.Meningkatkan pendidikan politik masyarakat mengembangkan kebangsaaan serta wawasan Politik Dalam Negeri
n.Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
o.Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan wawasan ke bangsaan bagi masyarakat.
2.Bidang Komunikasi dan Informatika
a.Peningkatan teknologi, informasi dan komunikasi pemerintah Misi 4: Meningkatkan Ketersediaan dan KualitasInfrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan
1.Menyusun Landasan Hukum 1. Bidang Penataan Ruang pengaturan rencana tata ruang
2.Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang
3.Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi penguasaan dan pemanfaatan tanah
4.Meningkatkan ketersediaan
a.Menye1enggarakan penataan ruang dengan peran aktif masyarakat
b.Pembentukan landasan hukum bagi pemerin tah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang
c.Meningkatkan kinerja penataan infrastruktur perdesaan ruang yang diselenggarakan oleh
5.Meningkatkan kualitas dan pemerintah daerah dan kuantitas prasarana dan sarana masyarakat peru mahan dan permukiman 2. Bidang Pertanahan perdesaan dan perkotaan a. Meningkatkan penyelenggaraan
6.Meningkatkan kuantitas dan catur tertib pertanahan kualitas sarana dan prasarana 3. BidangPerumahan transportasi antar wilayah a. Meningkatkan ketersediaan
7.Meningkatkan kuantitas dan prasarana permukiman perdesaan ; kualitassarana dan prasarana dan perkotaan sehingga kualitas RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 VI-B pengairan
8.Meningkatkan kualitassarana perhubungan kuantitas dan dan prasarana lingkungan aman dan nyaman
b.Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan agar aman dan nyaman
9.Meningkatkan sumberdaya berkelanjutan lingkungan pemanfaatan 4. Bidang PekeIjaan Umum alam yang a. Peningkatan partisipasi dan ramah masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan 10., Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berke1anjutan
11.Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan energi ketenagalistrikan masyarakat ' I serta bagi
12.Menyusun mitigasi bencana dan fasilitasi serta koordinasi penanggulangan bencana alamo b . Peningkatan aksesibilitasjkemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah
c.Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk m endukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersedian air bagi kehidupan masyarakat. 5 . Bidang Perhubungan
a.Peningkatan aksesibilitas j kemudahan pergerakan kegiatan an tar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah. 6 . Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
a.Pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan
b.Peningkatan cakupan pe1ayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
7.Bidang Lingkungan Hidup
a.Peningkatan kualitas lingkungan RPJMD Pe1Ubahan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 VI-9 6.2. Kebijakan Kewllayahan hidup dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencernaran lingkungan b . Peningkatan upaya penanggulangan bencana alarn
8.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Peningkatan partisipasi rnasyarakat dalarn pernbangunan infrastruktur perdesaan. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pernanfaatan ruang wilayah,oleh karena itu kebijakan pernbangunan kewilayahan Kabupaten Tasikrnalaya da larn Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2011-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten rneliputi:
a.pernantapan lahan sawah beririgasi serta rneningkatkan produkti vitas pertanian;
b.pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
c.penge~olaan wilayah pesisir dan lau t dengan pendeka tan keterpaduan eko~istern, surnberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
d.pengembangan sistem perkotaan - perdesaan; .
e.pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
f.pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah bel urn berkembang;
g.pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 VI-IO
h.peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamooan. Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Reneana struktur ruang wilayah terdiri atas:
1.Reneana sistem pusat kegiatan
a.sistem perkotaan; dan
b.sistem perdesaan.
2.Reneana sistemjaringan prasarana wilayah
a.rene ana sistem prasarana utama yaitu:
1.Men1r"'9<atlkcn 1,1 Menir"'9<alnta 1 TerSUSUYlya Dokumen R1RW Bcppeda penyelengga-acn pelaksanacn penataan penataan r1.J/rIg ruarQ ycng .llmlah Rencana Tata Rucng Buah 1 - - - - 1 1 yang partislpatlf berkelanj...i:an Wilayah sebagal acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendallan pemanfaatan ruang ycng dllakukan oleh pemerinta'"l mat.pLl1 masyarakat 2 .llmlah RDTR Kawascn KSK 0 - 2 6 10 13 13 13 Dlnas Tata strategis Kabupaten Ruang dan Permuklman 3 .llmlct. RTRK dan atau R1Bl RTR 1 1 2 3 4 5 5 5 Kawasan Strategls, Kawasan Cepat b.Jmbli1, potensial 4 .llmlct. RDTR Kawascn KP 1 4 5 6 7 8 8 8 Perkotaan 5 .llmlah Zoning Regulation ZR 3 3 5 7 9 11 11 11 ycng dapat disusun 6 .llmlah peran serta masyarakat dalam penataan ruang 1,2 Meningkatny a 1 .llm lah Perda rencana tata Buah 2 - 1 1 1 1 6 6 pengab..ran renccna ruang Perda tata ruang wllayah yang konslsten 2 .llmlah lliak tentang &1ah 1 1 1 3 5 7 7 7 rencana tata ruang . PerbLp 3 .llmlah Pedomcn Operaslonal Buah - - 1 2 3 3 3 tentang pemanfaatan dan ~alian tata Ruanq 1,3 Meningkatny a pengawasan pengendallan pemanfaatan rucng wllayah uy:;: , uat _ _ EEZ&S ill AE -- 2& =£4'-. . - Ell -- - EM g _SLG RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 1-201 5 VI/l -25 1 Tersedianya ~m monitorirg Tim 1 1 1 1 1 1 1 1 ycng bertugas mergawasi D=manfaatan ruang di Icpangcn 2 Tersedianya tim ycng Tim 1 1 1 1 1 1 1 1 l:ertugas mergamankan kegiatan pembarQ..r<n ycng Wak sesuai dergan perencanaan pemanfaaat ruang
2.MenIr"9<atkan 2,1 Tersedianya 1 lImlitl Alokasl Dana Des Desa 351 351 351 351 351 351 351 351 Dinas Tarklm, kualltas dan infrastruktrur perdesaan Dlnas Blna kuantitas yang memadai unluk Marga dan InfrastrU<tur memaj.kan Pengairan, wllayitl dengan perekonomian dl BPMKB memperhatlkan wllayah perdesaan D=mbang...rgan perdesaan 2 PanJang jalan desa yang km 107 257 407 557 707 857 857 1007 BPMKB dbangJn I direhctJllltasl 3 lim litl cakupan sar ana dan % 10 20 30 40 50 60 60 70 p-asar ana air berslh perdesaan 4 Panjing saluran Irlgasl meter 750 1500 2000 2500 3000 3000 3000 1000 perdesaan yang dlbangun I clrehctJllltasi 5 Prosentase cakupan % 20 25 30 35 40 45 45 50 D=layanan irigasl perdesaan 6 lImlah saluran Irigasl buah 50 52 54 56 58 60 60 62 perdesaan yang dlbangun I drehabllitasl 2, 2 Menlngkatrl,ta prasarana 1 lim litl dokumen perencanaan Dokumen 0 1 5 9 13 17 17 17 Dlnas Tata dan sarana permllklman ~rasar ana perdesaan Rliang dan D=rdesaan yang tertlb, (RPIJvI : Jarlngan Jalan, Air Permi..klman aman dan nyaman Umbah, Drainase, Persampahan) 2 Prosentase cakt.pan % 35 40 45 50 55 60 60 65 pelayanan air berslh 3 Prosentase cakupar1 pendl.d.Jk % 5 10 15 20 25 30 30 35 yang terlayani prasarana pen;jelolaan air limb1tl 4 Prosentase prodJ< sampah % 26 29 32 35 38 41 41 44 yang tertangani 2,3 Meningkatrl,ta prasarana 1 JJmlah dokumen perencanaan Dokumen 2 3 4 5 6 7 7 7 Dinas Tata dan sar ana per mi..kl man p-asar ana perkotan ( Ruang dan perkotaan yang tertib, Jarlngan Jalan, Air Berslh, Air Permuklman aman dan nyaman Umbah, Drainase, Persampahan ) .& _wz _ - _. -- - -- - 2 - LX ¥ - . _. - .- a J!It ~I;@lJ!!l!£ _._ i tM.l( ___ as __ 4 RPjMD Perubahan [(abupaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2015 VIII -26 2 iCtosentase luas Jalen % 25 28 31 3"l 37 40 40 43 Uncj<lrQ3'1 terhadap luas wilayah perkotaan 3 iCtosentasi Penatacn dan % 5 5 15 25 35 45 45 65 Pembangulan Kawasan FLngslonal lbukota Pemerlntahan 4 iCtosentase luas cakupan % 47,S 48,S 49,S SO,5 51,5 52,S 52,5 54 j:elayanen prasar ana air Iimbctl terhadap luas wilayah j:erkotaan 5 iCtosentase luas cakupan % 35 40 45 50 55 60 60 65 j:elayanan persampahan terhadap luas wllaycn perkotaan 6 iCtosentase cakupan % 40 45 SO 55 60 65 65 70 j:elayanan air mlnum terhadap juTllah penciJcU< j:erkotaal 7 .lJmlah ketersedlaan Ruarg Lokasl 4 5 6 7 8 9 9 9 TerbJ<.a Hljau (Tamen dan Pemakaman Umum) 8 Tingkat j:elayanan terhadap % - 10 15 20 25 30 30 35 bahaya kebakaran 2,4 Menlngkaln{a Dlnas Tata ketersedlaal pr asar ana Ruang dan dan sarana perumahan Permukimen yarg layak hunl serta sehat 1 .lJmlah rumah tidak layak huni Unit ISO 300 4SO 600 750 7SO 150 yang cirehabllitasljpembangunal baru 2 iCtosentase l-imlah rumah % 38 42 46 50 54 58 58 60 yarg menggunakan air bersih 2,5 Menlngkaln{a 1 Terbangrnya jalan Ciaw~ % 50 55 60 65 70 100 100 100 ketersediaal sarana Slngaparna transportasl antar wilayah 2 Kondlsl jalan kalx.paten km 1303,323 1303,323 1303,323 1303,323 1303,323 1303,323 1303,323 1303,323 Dlnas Blna Mcrga den Penaalren
1.Kondisl Baik, km 3"lO,855 370,855 410,855 4SO,855 490,855 530,855 530,855 550,85 2, Kondlsl sedang km 270,958 160,958 130,958 100,958 70,958 40,958 40,958 39,958 3, Kondisi rusak ringan km 269,635 369,635 379,635 389,635 399,635 409,635 409,635 410,64 E& . L& , 3 .sa A&g _ ~_ i&.&i ~ - ill - US! d&2 EE.. 2 &lid. £ £DE. RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikma laya Tahun 2011-2015 VlII -27
4.Kordisi rusak ber at km 421,875 401,875 381,875 361,875 341,875 321,875 321,875 301,875 Kordisi jembatan kabl..paten : ooen 392 435 435 435 435 435 435 435
1.Kordisi Baik. buah 337 339 345 350 355 360 360 364
2.Kondisl sedang buah 11 10 9 8 7 6 6 6
3.Kordlsi rusak rlr.;;)in buah 23 20 17 15 13 11 11 10
4.Kordisl rusak be-at buah 21 66 64 62 60 58 58 55 3 lJmlen pembang...rnn buah 11 19 22 25 28 28 28 30 jembatan ruas jalan Claw~ Slngaparna, Jembatan masuk RSUD da Jembatan pada ruas jalan str ategls Kabt.paten 4 Panjang penlngkatan jalan km 30 30 30 35 35 40 170 40 5 Panjang jalan yang ditCllWlI km 75 45 45 50 50 50 240 50 melalui keglatan rehabilitasl jalan 6 Banyaknya jembatan yang buah 2 1 5 5 5 5 21 5 dt:cnganl melalul rehctlillta;1 jembatan 2,6 Menlngkatrtta 1 lJmlah Daerah Irlgasl ooain 272 272 272 1494 1494 1494 1494 1486 Dinas Bina ketersedlaan sarana dan Marga dan prasarana pengalran Pengalran
1.Jumlah DI yang dlkelola buah 264 264 264 1486 1486 1486 1486 1474 oIeh Kabupaten (layaran luas areal sid 1.000la)
2.Jumlah DI yang dlkelola ooah 6 6 6 6 6 6 6 10 deh Proplnsi (Iintas kabupaten)
3.Jumlah DI 5trategls ooah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 lJmlah Rehabllitasi I buahDI 30 30 30 30 30 30 150 30 pemellharaan jarlngan Irlgasl 3 lJmlah 5umur Pantek/Bor unit 31 36 41 46 51 56 56 30 Dlnas Pertambangan dan Energl 4 lJmlah Perurapan Mata Air buah 4 6 8 10 12 14 14 10 2,7 Menlngkatrtt a Dlnas ketersedlaan sarana dan PerrubLngan prasarana per~ G& _ _00 && . 2 LE£&& ~ ~ ill 2. __ z . !! - sa RPJMD Perubahan T<abupaten TasikmaZaya Tahun 2011-2015 VIII -28 1 PembangLnan sar ana den lX1it - - 1 2 0 3 6 4 p-asa'" ana komLBlikasi den Infromatika 2 PenirQ<.atan p-asar ana din Kegiatan - - - 1 - 5 6 2 Infrastrukhr komLl1ikasi d:n Informatika 3 PembangLnan sar ana dan mit - - 1 2 0 3 6 4 p-asar ana LLAJ 4 Penyediaan fasilitas % 33 33 38 40 50 60 60 70 j:€r1erQ<.apan jalan 5 Rehabilitasi dan pemeliharaan Kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 p-asa'"ana dan fasilitas LLAJ 6 Penlngkatan pelayanan urrum Keglatan - - 2 2 - 5 6 1 cngkutan jalan 7 Peningkatan kualltas $OM Kegiatan - - - - - 4 4 3 Bldang LLAJ 8 Peningkatan kesadaran Kegiatan 2 2 3 3 3 3 3 3 rukum berkendara
3.Pengelolaan 3,1 Terpeliharinya kualitas Dlnas sumber daya alam Iingkungan serta Pertambangan berkelanjJtan din pencegahin dan dan Energl berawasan penangguiangan Ilngkungan kerusakaniPencemaran Ilngkungan 1 Jumlah perusahacn yang buah 105 110 115 120 125 130 130 135 Kantor memllikl IPAL Liil9<ungen HldW 3 Jumlah kendaraan dlnas yang buah 100 100 100 100 100 100 100 100 9.Jdah memlllki hasll tes uj errlsl udara 3 Jumlah tenaga pergawas buah 1 2 3 4 5 6 6 8 pengendall pencemaran dan perusakCll lingkungan 4 Jumlah Sumber mala air yang buah 5 - 10 15 20 25 25 27 dkonservasl 5 Jumlah dan cakupan Buah penguJICIl kualltas 1Iil9<urgcr1 - Kualltas air sungal 10 10 10 10 10 10 10 10 - Kualitas udara (bergerak) tltik 1 5 5 5 5 5 5 5 - 2 L == 1L k.i&QL . 1@Qj . gg 414 _&4 __ ~-- -RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikma laya Tahun 2011-2 015 VIII -29
4.Meni~atkan 4,1 Menirr,;J<aln{ a 1 l.1mlah jarlngan Iistrik YaQ Dinas Ketersediaan ketersediaan er€fgi dbang..n Pertambangan Energi terutama untuk daercn dan Energl perdesaan - JTiVI M 102.734 1.892 9.082 10.500 9.094 7.?159 37.937 6.026 -JTR M 164.737 15.714 28.340 2.644 41.715 SO.2?15 1:B.649 27.343 - Trafo buah 49 8 11 12 12 8 51 10 2 l.1mlah Pelanggan listrik KK 248 1.594 1.455 1.639 2.241 2.056 8.985 1.095 3 l.1mlah desa yang terjangkau desa 351 351 351 351 351 351 351 351 pelayanan IIstrlk 4 l.1mlah Penerangan Sarana unit 98 100 ISO 170 180 200 200 200 llnum 5 l.1miah SR IR kelua-ga mlokln KK - - lCXXl lCXXl 1000 500 3500 SO
5.Menl~atkan 5,1 Terlaksananya ml~gasi 1 Terbentuknya 8adan SKPD 0 1 - - 1 Badan Mltigasi dan dan penangguiangan Penangguiangan Bencana Penangg,Jlanga Penangguiangan bencana alam AJam Daerah n Bencana Bencana Daerah 2 Tersedianya Dokumen Mitlgasl dokumen 0 0 1 1 1 1 5 5 Bencana Aiam Kab Tasikmalaya 3 Fl"osentase Penanganan % 0 0 60 70 80 90 90 90 Tanggap Darurat Bencana 4 Posentase Penanganan % 0 0 30 40 50 60 60 60 Rehab/rekonstruksl 5 Relawan penangguiangan Orang 0 0 100 2SO 250 2SO 250 110 I::encana - - b .1& _ ~ .€&.E . - - ~_o -~ - - 4 -' ; )4!§Q!!IS!!!__ _ ~- - -~ RPj MD Perubahan Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2 01 1-2015 VIII -30 BABIX PEDOMAN TRANSISI DAN KAlDAH PELAKSANAAN 9.1. Pedoman Transisi Reneana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 akan menjadi pedoman penyusunan rene ana sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk pereneanaan pembangunan tahun 2016 tetap mengaeu RPJM Daerah Tahun 2011-2015, sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD ini ditambahkan raneanganprogram dan target indikator kinerja untuk satu tahun ke depan, yaitu tahun 2016. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 -2015 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2011. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedornan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun . Reneana Strategis (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Reneana Kerja SKPD. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang tereantum dalam Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2015,diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin tereiptanya tata pemerintahan sebagaiberikut:
1.Pemerintah Daerah serta masyarakat tennasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Reneana Pembangunan Jangka RPfMD_Perubahan KabupatenTasikmalayaTahun 2011-2015 IX -1 • Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJMD) Tahun 2011- 2015 dengan sebaik-baiknya,sertamenjamin konsistensi antara RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan RPJMD 2011-2015, Renstra SKPD, dan RKPD
2.Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program dalam RPJMDKabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
3.Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD, sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2015 dapat dicapai.
4.RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, agar Rencana KeIja Pemerintah Daerah tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
5.Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui prosesMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, ' yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. RPJMD_Perubahan KabupatenTasikma/ayoTahun 2011-2015 IX - 2
6.RKPD Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan penp.ekatan berbasis kinerja.
7.RKPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja: Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
8.Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
9.Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 setiap SKPD perlu memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10.RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. RPfMD_Perubahan KabupatenTasikma/ayaTahun 2011 -2015 IX - 3 BABX PENUTUP Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. Karena itu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, memiliki kesinambungan dengan program pembangunan pemerintahan sebelumnya, serta mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang. RPJM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025. Sebagai proses yang terus menerus maka RPJMD senantiasa membuka dir.i untuk dilakukan evaluasi baik dari SISI formulasi/ substansi, implementasi dan dampakanya. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Perubahan ini dihadirkan dalam kerangka perbaikan formulasi perencanaan dan diharapkan berimbas pada perbaikan dampak, yang pada intinya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan janji politik yang diikrarkan pada saat kampanye. Guna memenuhi janjinya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan prioritas pembangunan melalui suatu Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) Kabupaten Tasikmalaya yaitu:
1.Peningkatan kesejahteraan . petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa. RPjMD Perubahan KabupatenTasikmalayaTahun 2011-2015 X -1
2.Peningkatan Jalan Desa
3.Listrik Masuk Desa
4.lrigasi, arr bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5.Telekomunikasi dan informasi mas uk desa Tiga tahun pelaksanaan janji politik di atas, Slsa dua tahun pemerintahan akan lebih difokuskan pada perluasan dan pendalaman dampak pelaksanaan Gerbang Desa. Sehingga pada akhir masa pemerintahan nanti tercipta kondisi dimana petani dan buruh serta nelayan naik pendapatannya, bisa menyekolahkan anaknya, terpelihara kesehatannya. Seperti halnya dua tahun terkahir, di masa jabatan Bupati dan Walcil Bupati diharapkan ada kenyamanan bekerja yang dirasakan aparat desa karena terjamin kesehatannya dengan Jaminan Kesehatan Daerah, bekerja dan melayani masyarakat dengan baik karena Alokasi Dana Desa makin besar dan terjaminnya pendanaan pembangunan desa. I Prioritas pembangunan tersebut disinergikan dengan program- program lain guna mencapai visi besar Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai pada tahun 2015 yaitu: "Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan". Untuk pencapaian misi tersebut dilaksanakan 4 misi, yaitu:
1.Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri RPfMD Perubahan Kabupa tenTasikmalay aTahun 2011-2015 X-2
2.Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh BerbasisPerdesaan dengan Keunggulan Agribisnis
3.Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
4.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan. Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran, guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang sinergis, terpadu, berkesinambungan. Betapapun b~knya sebuah proses penyusunan dan perubahan l ". RPJMD, tidakakan" memiliki makna yang berarti bila tidak diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerahdengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2011-2015. RPfMD Perubahan KabupatenTasikmalayaTahun 2011-2015 X-3