DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Kedudukan, Sistematika, Isi Dan Uraian RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud d engan:

1.Daerah Kabupaten yang se1anj tnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin p e1aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Da erah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Daerah yang selanjutnya d is'ngkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk eriode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
9.encana Kerja Pembangunan Da erah yang selanjutnya disingka KPD a dala h dokumen perencanaan Daerah n tuk periode 1 (satu) tahun .
10.R n c na Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut en Qtr a PD ad ah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk erio e 5 (lima) tahun .
11.Ren cana Kerja Perangk at Da erah yang se anjutnya diseb t Renja P adalah dokume perencanaa Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tah n.
12.Peren cana an adalah proses untu k menen kan tindakan m a d e an yang tepa t, me alui urutan pilih an, d engan memperhitun gkan sum ber daya yang ter ed ia .
13.Peren canaan Pembangunan Da erah adalah sua tu prose untuk me en tukan kebijakan mas a depan melalui urutan pilih an yang m elibatkan ber a gai u n sur pe angku kep entin gan, guna pemanfa a tan dan pengalokasian sumber daya yang a d a dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14.Pembangunan Da era adalah u sah a yang sistematik untu k emanfaatan sumbe daya yang dimiliki Da erah Kab p a ten untuk p en' gkatan dan pemerata an pendapa tan m asyara a t, kese patan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten s eSUaI den gan urusan pemerintahan seSUaI kewenangannya.
15.Visi adalah rumusan umum m ngena i keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai u p aya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 18. jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi tuj uan , berupa hasil pembangunan Kabupaten yang diperoleh dari Perangkat Daerah. yang menggambarkan tercapainya Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah pencapaian hasil (outcome) program 7
19.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk mencapalsasaran.
20.Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, u n tuk mencapai h asil yang erukur sesuai dengan misi.
22.Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah yang selanj tnya disingkat APBD adalah ren cana keuanga n tahunan pemerintahan a erah yang d 'bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah d an RD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. BAS II MAKSUD, TUJU N DAN KEDUDUKAN Bagia n Kesatu Maksud d an Tuju an

Pasal 2

(1)Maksu penetapan RP D adala h s eb a ga' pedoman dalam:
1. a.penyusunan Renstra Perangka t Daerah;
2. b.p enyusunan RKPD ; dan
3. c.p enyusun an Renj a Perangkat Daerah.
(2)Tuju a n penetapan RPJMD a d alah u ntu : a . meneta pkan isi, mi' dan p rogram pemba n gunan jangk enen gah Da rah Ka bu p a ten;
1. b.m en apkan p edoman d alam penyusun an Ren s tra Pe ang at Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, d an perenca n an pengan aran;
2. c.mewujudkan perenca naan pembangun an Daera h Ka b upaten yang sinergis dan terpadu an a ra perencanaan pembangunan nasional, Provinsi J awa Barat, serta kabu paten/kota yang berbatasan. RPJMD merupakan: Ba gian Kedua Kedudukan Pasa13
3. a.penjabaran visi, misi dan program Bupa ti ke dalam strategi pembangunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, p rogram prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan
4. b.dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambun gan. BABIII SISTEMATIKA Pasal 4 8 Sistematika RPJMD meliputi : BABII. BABV. PENDAHULUAN Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. GA BARA UMUM KON I DAERAH Memuat gamba ran secara logis dasar-dasar analis is a n gambaran u mum k on disi Daerah, yang meliputi aspek geografi d a n demografi secara indikator kinerj a penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten . GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Memuat gambaran hasil p engolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilak k pada perumusan ke da a m sub ba b . PERMASALAHAN DAN IS STRATE GIS DAERAH Memuat permasalahan dan isu strategis yang a kan kin etja pembangunan d alam 5 (lima) tahun menda en entukan
5. g.Penyajian su-isu strategis me ·puti permasalahan pembangunan d a rah dan isu s rategi . VISI, MISI, TUJ AN, DAN SASARA Menjelaskan visi dan misi P merintah Daerah unt k kurun waktu 5 (lima ) tahu n k e depan, tuj an dan sasaran serta indik a t r kinerja setia p m i i p em bangun an . TRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PE MBANGUNAN DAERAH Memu a t d an menjelaskan strategi yang dipilih da a m mencapai tuju an dan sasaran serta arah kebijakan dari s etiap s trategi terpilih. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat program priori s d alam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang d irum u skan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinetja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. 9 BAB IX. PENUTUP Berisi kata-kata penutup RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. lsi dan uraian dalam Lampir Daerah ini. BABIV lSI DAN URAIAN RPJMD Pasal 5 J D sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4 tercantum yang merupakan bagian idak terpisahkan d ari Peraturan BABV PE GENDALIAN DAN EVALUASI Pasa 6
(1)B pa . m elakukan pengendalian dan evaluasi terhada p RPJMD.
(2)Pen gendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . kebijakan perencana an RPJMD ; dan
1. b.pelaksanaan perencanaa n RPJ MD .
(3)Evalu si sebagaimana dimaksud p ada aya t (1) meliputi:
1. a.eb ijakan erencana an PJMD ;
2. b.elaksanaan perencanaan RPJMD ; dan
3. c.h a sil RPJMD.
(4)Pengendali dan evaluasi s ebagaimana d imaksud pad ayat (1) dila sanakan oleh K p ala Pera gk t Da erah yang melaksanakan fungsi di bidang perencan an p em ba gu a n daerah .
(1)Perubahan RPJ MD h anya dapat dilakukan a pabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menu njukan bahwa proses perumusan tidak sesu ai d ngan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah Ka bupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa mas a berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. 10
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah. KETENTUAN PENUTUP Pa s a 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku p a da tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan Pera turan Daerah ini d engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya . Diundangkan di Singaparna pada tanggal 3 ,- D(lse1ltbe ~ 0 2 1l KABUPATE N ASIKMALAYA, MO Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 1,-Desemb 2 21, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 11 NOM OR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT: (11/302/2021). Pera:ngkat Daerah Tah1:ln 2021- 2026· dengan berpedm'l'lall kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

5.Perangkat Daerah (PD) yang mengampu fungsi perencanaan daerah dibawah kepemimpinan Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026;
6.RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
7.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara betjenjang.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pe1aksanaan atas' kinerja: lima: tahunan dan tahunan. IKMALAYA RPJMD Kab. Tasikma/aya TahulI 202J-20]6 IX-4

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…