DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2019

Nomor: 113
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rincian Tugas Unit, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9.Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak yang selanjutnya disingkat UPTD Perbibitan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
5.Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak Kelas B pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam penyelenggaraan pengembangan bibit ternak unggul.
(2)UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan dan penyediaan bibit ternak unggul untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan produksi perbibitan ternak;
b.pelaksanaan urusan kesekretariatan;
c.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPTD Perbibitan Ternak terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala.
(2)Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b. 5

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 9

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Perbibitan Ternak dalam pengembangan, produksi dan pemasaran bibit ternak sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
1. a.melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Perbibitan Ternak;
2. b.melaksanakan penggalian inovasi dan pengembangan bibit ternak;
3. c.melaksanakan penyediaan ternak unggul bagi petani ternak;
4. d.melaksanakan produksi bibit ternak unggulan bagi kebutuhan petani ternak;
5. e.melaksanakan bimbingan teknis kepada petani ternak peserta kemitraan UPTD Perbibitan Ternak;
6. f.melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya ternak;
7. g.melaksanakan kegiatan produksi pakan hijauan dan pakan penguat untuk instalasi pengembangan bibit ternak dan masyarakat petani ternak;
8. h.melaksanakan kegiatan inseminasi buatan dalam pengembangan bibit ternak;
9. i.melaksanakan pembinaan personil, pengelolaan kepegawaian dan keuangan di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak;
10. j.melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Perbibitan Ternak;
11. k.melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Perbibitan Ternak;
12. l.melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Perbibitan Ternak;
13. m.melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Perbibitan Ternak;
14. n.melaksanakan penyusunan usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Perbibitan Ternak;
15. o.melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Perbibitan Ternak;
16. p.melaksanakan penjualan dan pemasaran bibit ternak hasil produksi UPT Perbibitan Ternak;
17. q.melaksanakan serta memfasilitasi kegiatan magang dan pelatihan bagi masyarakat;
18. r.melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
19. s.melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Perbibitan Ternak; dan
20. t.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Setiap pegawai di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
(4)Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
(5)Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(6)Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
(7)Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…