DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, Hak kewajiban Dan Larangan, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Perencanaan Program Dan Penganggaran, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya dapat menimbulkan dampak terhadap terganggunya ketertiban, kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diperlukan pengaturan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2012);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8.Zona adalah suatu lokasi atau kawasan yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
9.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10.Lokasi Binaan adalah lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL baik bersifat permanen maupun sementara.
11.Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
12.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, danl peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15.Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas melaksanakan penataan PKL dan pemberdayaan PKL.
16.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 4

BAB II

PENATAAN PKL

Pasal 2

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan atau kawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
(3)Bupati melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.pendataan PKL;
2. b.pendaftaran PKL;
3. c.penetapan Lokasi PKL;
4. d.pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
5. e.peremajaan Lokasi PKL.

Pasal 3

(1)Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat desa dengan:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan Lokasi PKL; dan
3. c.melakukan validasi atau pemutakhiran data.

Pasal 4

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.Lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha;
5. e.modal usaha;
6. f.klasifikasi PKL.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 5

(1)Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa kartu tanda penduduk dan kartu identitas PKL. 5
(2)Dalam hal PKL belum memiliki kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL harus mendaftar ke SKPD yang membidangi urusan PKL untuk mendapatkan kartu identitas PKL.
(3)Kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bersamaan dengan TDU bagi PKL bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penertiban kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 7

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat usaha PKL.

Pasal 8

(1)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Ketentuan mengenai penetapan Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.tempat usaha tidak bergerak; dan
b.tempat usaha bergerak.

Pasal 10

(1)Tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:
1. a.gelaran;
2. b.tempat sila atau lesehan;
3. c.tenda;
4. d.selter; dan
5. e.bentuk lain yang sejenis. 6
(2)Tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
1. a.tidak bermotor;
2. b.bermotor.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…