DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial, Monitoring Evaluasi Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyempurnaan terhadap perkembangan situasi dan kondisi demi terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahu n 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya ten tang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4355); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosia! Nasiona! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosia! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14); 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 ten tang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaIaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 ten tang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN TASI KMALAYA. DAN BELANJA DAERAH KABU PATE N BABI KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan ketja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.Rencana Ketja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
12.Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 6
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16.Hibah adalah pemberian uang, barang, danjatau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teIjadinya resiko sosial.
18.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20.Badan dan Lembaga adalah Organsasi non pemerintah yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial.
21.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi nonpemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.
22.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
23.Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
24.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh SKPD Teknis atau Untit Kerja dan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk 7 permintaan pembayaran langsung dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD teknis atau unit kelja pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
29.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB III

HIBAH

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah lain;
c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
d.Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan ketja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah ketjanya berada dalam Daerah.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan paling rendah setingkat menteri dan peraturan di daerah sebagai turunan dari peraturan perundang- undangan di atasnya;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur atau bupati sekurang-kurangnya telah terdaftar selama 3 (tiga) 9 tahundan tidak bisa mendapatkan hibah secara terus menerus tiap tahunkecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; atau
3. c.yang bersifat nirlaba sukarela bersifat so sial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakatseperti pondok pesantren, dewan kemakmuran mesjid, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan umum swasta dan badan/lembaga sejenis ataukesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan huk uID Indonesia sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada o rganisai kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah m en dapatkan pengesahan badan h ukum dari kementerian yang membid angi uru san hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perun dang- undangan.

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
2. b.memiliki surat keterangan domisili kepala desa setempat; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah a dministrasi Pemerintah Daerah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a . telah terdaftar pada kementerian yang membidangi uru san hukum dan hak asasi man usia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecu ali diten tukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
1. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
2. c.memiliki sekretariat tetap di Daerah.
(1)Tata cara pelaksanaan pengajuan h ibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati;
2. b.proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
(2)Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 10
1. a.proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi/Badan/ Lembaga/Organisasi Masyarakat;
2. b.proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan hams diketahui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan;
3. c.fotocopy anggaran dasar/ anggaran rumah tangga/ akta pendirian/ keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga/yayasan/ perkumpulan;
4. d.susunan pengurus badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya;
5. e.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku;
6. f.Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan pengesahan badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang telah dilegaIisir oleh pejabat berwenang.
7. g.rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan.
(1)Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi terhadap proposal pengajuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Evaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan uru san , kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD.
(3)Kepala SKPD /Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi Hibah kepada Bupati melalui TAPD.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi bahwa calon penerima telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan pertimbangan teknis mengenai besaran bantuan yang dapat diberikan dengan layak, patut dan rasional dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
(5)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(6)Tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD /Unit Ketja terkait. 11 Pasall0
(1)Rekomendasi kepala SKPD/Unit Ketja dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ataujasa. Pasa111
(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah padaPPKD.
(2)Objek belanja hibah dan rincian belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat
(1)meliputi:
1. a.Pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga atau masyarakat pada SKPD.
(4)Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(1)Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ten tang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditetapkan, pengguna anggaran apabila dipandang perlu dapat memberitahukan kepada calon penerima hibah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 12
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nominal besaran yang akan diterima calon penerima hibah serta persyaratan pencairan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Proses pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melalui Kepala Desa, Camat dan Kepala SKPD/Unit Ketja terkait.
(1)Tata cara pelaksanaan pencairan Hibah, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.Calon penerima Hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
2. b.Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
(2)Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran yang akan diterima;
2. b.mencantumkan Rekening Bank atas nama Ketua/Pimpinan/Kepala/ Direktur, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
3. c.fotocopy Kartu Tanda Penduduk sekurang-kurangnya Ketua, Sekretarls dan Bendahara yang masih berlaku;
(3)Menunjukan dokumen asli sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) pada saat proses penandatanganan NPHD.

Pasal 15

(1)Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2)Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Pasa116
(1)Dokumen pencairan Hibah berbentuk uang yang harus dilengkapi oleh calon penerima adalah :
1. a.kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai cukup yang telah diisi nominal sesuai pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan/Kepala/Direktur, perusahaan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
2. b.kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan ditandatangani oleh calon penerima hibah; 13
3. c.NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(2)Format NPHD, Fakta Integritas , Berita Acara Serah Terima Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.
(3)Dokumen Hibah berbentuk barang/jasa yang harus dilengkapi oleh calon penerima adalah:
1. a.NPHD;
2. b.Fakta Integritas;
3. c.Berita Acara Serah Terima hibah barang/jasa.
(4)Format NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 17

(1)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
(2)Penandatanganan pakta integritas oleh penerima Hibah.
(3)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.pemberi dan penerima hibah;
2. b.tujuan pemberian hibah;
3. c.besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyaluran/penyerahan hibah;dan
6. f.tata cara pelaporan hibah.
(4)Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Pasa118
(1)Usulan yang masuk pada tahun anggaran berkenaan dan setelah penetapan APBD tahun beIjalan, evaluasinya dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Pasal 9, dan menjadi bahan penyusunan Perubahan RAPBD atau RAPBD Tahun anggaran berikutnya.
(2)Calon Penerima Hibah yang telah tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara DRPD dan Kepala Daerah dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah selanjutnya penetapan penerima hibah beserta besaran uang dan/ atau jenis barang atau jasa ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(4)Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan tembusan kepada SKPD terkait. 14
(5)Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(6)Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(7)Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Pelaksanaan Penatausahaan pencairan hibah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pasa119 Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.
(1)Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD /Unit Ketja terkait.
(2)Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit KeIja terkait.
(3)Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 21

(1)Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD /Unit KeIja terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

a.Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b.Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
c.NPHD;
d.pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e.bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 15 Pasa123 ( 1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2)Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
1. a.laporan penggunaan hibah;
2. b.surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hi bah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
3. c.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggall0 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
(5)Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimasukan daftar hitam untuk tidak dapat menerima hibah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berikutnya.
(6)Apabila penggunaan hibah uang oleh penerima hibah tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam NPHD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdapat unsur kerugian keuangan daerah, maka penerima hibah wajib mengembalikan uang sebesar jumlah kerugian keuangan daerah ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
(7)Penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas hibah yang diterimanya termasuk apabila tetjadi hal-hal yang mengakibatkan delik hukum pidana atau perdata. Pasa124
(1)Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

(1)Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 16
(2)Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tereantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABIV BANTUAN SOSIAL Umum Pasal 26
(1)Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

(1)Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1)meUputi:
1. a.individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial , ekonomi, politik, beneana , atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. b.lembaga non-pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(2)Krisis poUtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah laisis yang disebabkan oleh perselisihan politik yang nyata yang mengakibatkan anggota/kelompok masyarakat mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti masyarakat yang mengungsi akibat tawuran massal karen a perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…