DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme kerja, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Un dang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11.Peraturan Bu pati Tasikmalaya Nomor 119 Tah un 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN TASIKMALAYA. PEMERINTAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DAERAH KABUPATEN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional danj atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
9.Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
10.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerin tahan berbasis elektronik.
11.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.
12.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
13.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan.
15.Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi terten tu.
16.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung yang merupakan Pimp in an Unit Organisasi dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
18.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
20.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi dan pembangunan.
21.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
22.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 23 . Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
24.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25.Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan pu blik serta administrasi pemerin tahan dan pembangunan.
26.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pasa12 Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan didukung oleh pemanfaatan SPBE.

Pasal 3

(1)Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan, meliputi:
1. a.Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2. b.Penyetaraan Jabatan; dan
3. c.Penyesuian Sistem Kerja.
(2)Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Mekanisme Kerja; dan
2. b.Proses Bisnis.
(1)Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam penyesuaian sistem kerja lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.
(2)Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
1. a.mewujudkan organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
2. b.mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
3. c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia;
4. d.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
5. e.mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar Unit Organisasi dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

RUANO LINOKUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.mekanisme kerja; dan
b.proses bisnis. Umum Pasal 6

(1)Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.kedudukan;
2. b.pen ugasan;
3. c.pelaksanaan tugas;
4. d.pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. e.pengelolaan kinerja; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (2 ) Tahapan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:
7. a.tahapan perencanaan;
8. b.tahapan pelaksanaan; da n
9. c.tahapan evaluasi. Pasa17 Alur tahapan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 8

(1)Kedudukan merupakan penempatan posisi Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang menggambarkan pola hubungan kerja dengan Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung dan disesuaikan dengan struktur organisasi Perangkat Daerah.
(2)Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pejabat Administrator;
2. b.Pejabat Pengawas; dan
3. c.Pejabat Fungsional.

Pasal 9

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdapat pada Perangkat Daerah, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas; dan e . Badan.

Pasal 10

(1)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan RSUD yang dipimpin oleh Pejabat Administrator dan pada Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat Pengawas.
(2)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berkedudukan di bawah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdapat pada UPTD yang dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
(3)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang bertugas pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah Pejabat Fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, pejabat penilai kinerja adalah Kepala Sekolah;

Pasal 11

(1)Kedudukan masing-masing Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada unit organisasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Penetapan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan hasil analisajabatan dan analisa beban kerja serta berdasarkan rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 12

Struktur dan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Unit Organisasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan perjanjian kinerja, Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja menyusun strategi penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana secara individual dan j atau tergabung dalam tim kerja dengan mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, keahlian danjatau keterampilan, serta mengedepankan kompetensi dan kolaborasi.
(2)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja maupun tugas atau target kinerja yang bersifat insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
(3)Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan target kinerja pada unit organisasi tempat berkedudukan danj atau lintas unit organisasi.
(4)Dalam rangka memenuhi kewajiban pemenuhan angka kredit, Pejabat Fungsional dapat melaksanakan butir kegiatan jabatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja Unit Organisasi setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi.
(5)Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana secara individu atau dalam tim kerja, dilakukan melalui cara:
1. a.penunjukan; dan
2. b.pengajuan sukarela.
(6)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana oleh Pimpinan Unit Organisasi sebagai Pejabat Penilai Kinerja untuk melaksanakan kinerja tertentu.
(7)Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Pasal 14

Mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1)Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana mengutamakan pencapaian target kinerja Unit Organisasi di mana Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan.
(2)Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada unit organisasi lain meru pakan bagian dari pelaksanaan tugas yang bersifat tambahan.
(3)Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat dilaksanakan secara individu dan/atau tergabung dalam tim kerja.
(4)Pimpinan Unit Organisasi menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana sebagai ketua tim berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan .
(5)Dalam hal pelaksanaan tugas dilaksanakan dalam tim kerja terdapat anggota yang berasal dari lintas Unit Organisasi, Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.
(6)Dalam hal masih terdapat Jabatan Pengawas pada struktur organisasi, Pimpinan Unit Organisasi menunjuk Pejabat Pengawas sebagai ketua tim kerja sesuai dengan kewenangan atau uraian tugasnya.
(7)Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana terdiri atas:
1. a.pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi;
2. b.pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Unit Organisasi dalam satu Perangkat Daerah;
3. c.pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Unit Organisasi lintas Perangkat Daerah; dan
4. d.pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Instansi Pemerintah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…