DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prioritas Jenis Usaha, Kriteria, Bentuk, Tata Cara, Frekuensi Dan Jangka Waktu, Kewajiban Dan Hak, Evaluasi Dan Pelaporan, Sanksi Administratif, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan men teri sebagaimana dimaksu d d alam Un dang-Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 4 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7 . Penanaman odal ada ah segala bentuk kegiatan menan am modal, baik oleh pen am modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaku an usaha d i wilayah n egara Republik In don esia. 8 . Pen am Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang m elakukan n anaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam n eger i dan en am modal asing. 9 . P m erian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemer i tah Daerah kepada Masyarakat danl ata u Penanam Modal untuk menin gk tkan Pe an '" an Modal di Daerah.
10.Pe berian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pem erintah Da rah kepada Masyarakat danl atau Penanam Modal untuk me pe era kegiatan Pen anaman Modal dan untuk men ingkatkan Pen 0 al . Daerah.
11.al 0 atau sekelomp k orang yang merupakan warga neg' a epublik donesia yang m m punyai danl atau melaku kan k egiatan usaha s e ai engan ketentuan peratu an p run dang-undangan.
12.Pajak Daerah a dalah k ntribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh ora g pribadi atau a dan yang bersifat memaksa berdasarkan ndang- Und g en tidak m endapat an imbalan secara langs g dan digu akan ntu kepe luan Daerah bag' sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retrib si Dae a h adal p u gutan Daer h sebagai pem baya ran atas jasa atau pem berian izin tertentu yang khusus disediakan dan I a tau diberikan oleh Pem in Da rah untuk kep ntingan orang pribadi atau Badan.
14.Industri ad ah sel h bentuk kegia an ekonomi yang mengolah bahan baku danl a t u memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memp n ai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa ind stri.
15.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan m elandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 6 atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau U saha Besar dengan jum ah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan s ba aimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan m engenai U aha Mikro, Kecil, dan Menen gah.
19.U saha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh adan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tah nan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional ilik n gara atau swasta, usaha patu gan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20.Pel yan an Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTS dalah

(1)pel yanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimul . dari taha pan perm oh onan samp ai dengan tahap penyelesaian p roduk p el yanan terpa du sa . t . Pem rintah Dae ah me Modal berdasarkan perun ang- d angan. P sal 2 erikan in s entif danl atau kem udahan Penanaman emampua aerah sesuai ketentuan peraturan
(2)Pem eri n sentif d a l ata Ke u dahan Penanaman Modal sebagaimana
(3)dimaksud p da yat (1) ber pedom an p da rencana u mum Pen anaman Modal a ra a tau ha il kajian yan g m e pertimbangkan poten . Daerah dan n ilai tambah d ' D erah. Insenti ani ata u diberikan k pada:
1. a.Penanam M dal Kem u dah sebag 'm ana dimaksud pad a ayat (1) aru d an akan m embuka u saha; dan
2. b.Penanam Mo al ama yang sudah melakukan u saha dan akan melakukan p rluasa n u s aha.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan I atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 bertujuan:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
c.mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonorni daerah; e . menciptakan lapangan kerja;
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 7
g.mendorong peningkatan Penanaman Modal; dan h . meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan prinsip: a . kepastian hukum;

b.kesetaraan; c . transparan i;
d.akuntabil"ta ; dan
e.efekff dan efisie .

BAB II

PRIORITAS E IS USAHA

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian In entif dan /atau Kemuda an untuk jenis usah I kegiatan sebagai b erikut:

a.usa a ikro, k cil, dan/ atau koperas i; b . usa .a yang dipersyaratkan d e gan k m ·traan;
c.usaha yan ip yaratkan kepemilikan m odalnya; d . us a y g dipersyar tkan e gan loka i te tent ;
e.us a yang dipe syaratkan dengan p erizinan khusus;
f.us a yang e b a alam ra ka Pen anaman Modal yang m empri ·taskan ke g Ian Da rah;
g.usaha yang te ah me apatkan fasilitas Penanaman Moda l dari e erintah Pus t ; danl a tau h . usah lainn ses ai d ngan ketentu an peraturan perundang-undangan.
a.memberikan kontribusi t hada peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumbe r daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastuktur; h . melakukan alih teknologi;
1. 1.melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi; 8
1. 1.industri yang menggunakan barang modal, meSln, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional danl atau Daerah; dan I atau
n.berorientasi ekspor. BABIV BENTUK Bag·an Kesatu Insentif

BAB III

KRITERIA Pa s al 6 Insentif dan I atau emu ahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Moda l yang memenuhi k riteria sebagai berikut:

Pasal 7

Pem n Insentif dapat berbentuk:

a.en rangan, k eringanan, atau p e bebasan Pajak Daerah;
b.p ngurangan, keringanan, atau pemb basan Retribusi Daerah; c . pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, danl atau K perasi di Da ra ;
d.ba tu n untuk riset d a n pengembanga untuk Usaha Mikro , Kecil, danl a tau Koperasi di Daerah; e . bantu an an voka . Us a M·kro, Kecil, danl atau Ko erasi di Dae ah;
f.bun a pi P sal 8

(1)Inse tif berup pengurangan, ke ·nganan, a au pembe a san Pajak Daerah dan l ate u et ·b . D erah sebagaim ana dimaksu d dalam Pasal 7 huruf a dan uf b diberikan Ie Bu a · es ai ketent an peratu ran perundang- undan gan h er a s arkan per ·mbangru'1:
1. a.kern puan m em ayar ajib p aj k dan wajib r tribusi;
2. b.kon di iter n tu objek pajak, sepe . objek pajak terkena b en ana alam, kebakaran, d I atau penye ab ainnya yang teIjadi b kan karena adany un sur k sen gajaan yang dil kan oleh wajib p ajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
3. c.untuk mendukung an m elindungi pelaku Usaha Mikro dan ultra mikro;
4. d.untuk mendukung kebijakan Peme intah Daerah dalam mencapal program prioritas Daerah; dan l atau
5. e.untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapru program prioritas nasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan l atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 9
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b . penyediaan sarana dan prasarana;
2. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
3. d.pemberian bantuan IS;
4. e.penyederh naan dan percepatan pemberian penzlnan berusaha melalui PTSP;
5. f.ke dahan akses pemasaran hasil produksi;
6. g.m dahan Penanaman Modallangsung konstruksi;
7. h.k e udahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan d am p rat uran perundang-undangan ya ng berpotensi pada pembangunan D er h;
  1. 1.pe brian kenyamanan dan keamanan menanamkan m odal di Da ra ; J. ke lU ahan proses sertifikasi dan s tandardisasi sesuai dengan ket ntuan per turan perundang-u dangan;
8. k.kem u an akses tenaga keIja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemud ha se asokan bahan baku; dan jata
9. m.fas· itas · ro osi se . den an kewenan an Daerah. a sal Penyedia an data an i £ a si peluang Penanaman Modal se a rumana dimaksud alam Pasal 9 u f a melip 1:
10. a.peta p tensi en aman M0 al r er
11. b.Rencana Ta Rua g W·lay ; dan c . rencana trategis d n s ala rio ·tas Daerah. Pa sal 1 Penyediaan sarana dan prasa ran a eb agaimana d imaksu d dalam Pasal 10 huruf b melalui:
12. a.prasarana umum;
13. b.penyediaan fasilitas air m inum dan sanita si;
14. c.pemadam kebakaran; d . pelayanan kesehatan;
15. e.pengelolaan persampahan; dan
16. f.penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Pasal 12

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan bentuk kemudahan dalam: a . proses kepemilikan lahan; b . penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi; dan c . mediasi penyelesaian sengketa. 10

Pasal 13

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui:

a.penyediaan bantuan teknisJkonsu1tasiJlayanan untuk memperluas akses pasar; danJ atau
b.fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 14

Penyederhanaa dan percepatan pemberian penzman berusaha melalui PTSP sebagaimana d imak ud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui PTSP yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem p erizinan berusaha terin egra i secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-un d angan.

Pasal 15

Kemudah akses pemasaran hasil pr duksi sebagaimana dimaks d dalam Pasal 9 h f f berupa bantuan kepada Penanam Modal untuk membu a dan memperlu a s Jar! gan usah an pa ar bagi p roduk usaha baik di tingkat nasional m upu in na ional.

Pasal 16

Kemuda.. a enana an M dal angs n g konstruksi sebagaiman d imaksud dalam Pa s a l 9 u pakan emudahan bagi Penanam Modal u n t u k dapat langsun melaku ke ·a tan konstruksi dan p roduksi sesuai ketentuan peratura erundang-unda gan. a s al 17 Kemudah n anama n dal di w an strategis yang ditetap kan dalam peraturan ndang-undan an yang be otensi pada em bangunan Daerah sebagairnan d 'rn s u d dalarn P al 9 uruf h rnerupakan kern dahan bagi Penanam Mod 1 u tuk d apat ik t berpartisipas i membuka k egiata n usaha pada kawasan strategis di aerah yang dapat m eningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kese·ahteraan masyarakat. Pa sal 18 Pemberian kenyamanan dan keamanan menanamkan modal di Daerah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 huruf i berupa jarninan keamanan dan kenyamanan kepada Penanam Modal untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor dengan tidak membedakan besaran Penanaman Modal.

Pasal 19

Kernudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilakukan rnelalui bantuan teknis kepada Penanam Modal dalam rnelakukan pendaftaran sertifikasi dan standardisasi produk tertentu kepada 11 Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k dilakukan melalui bantuan teknis kepada Penanam Modal dalam mendapatkan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap kerja sesuai keahlian melalui b alai lafhan ker·a . Kemuda huruf 1 Penan Pasal 21 a n akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 i akukan melalui fasilitasi penyediaan bahan yang dibu tuhkan oleh Modal dalam kegiatan produk si. Pa a1 22 Fasilitasi dalam P s romosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana d i aksud 9 huruf m dil an mel ill bantuan teknis yang diberikan k epada Penanam pada k giatan Daerah. dalam empromosikan kegiatan usaha d an produk u ggulan eran, eksebisi, d an pertemuan yang d i·kuti Pe erintah

(1)Untu ndapa tkan ·n se tif d latau ke u dah an Penanaman Modal, Penan m Modal mengaj u kan p rmoho an te tulis kepad a Bupati.
(2)Dalam al pen anam m odal merup ak Pena nam Modal baru dan akan membuka usaha, permohonan paling sedikit memu at:
1. a.profilperusaha an; d an
2. b.bentuk insentif dan l ata kemudahan yang dim ohonkan.
(3)Dalam hal Penanam Modal merupakan Penanam Modal lama yang sudah melakukan usaha dan akan m elakukan perluasan usaha, permohonan paling sedikit memuat: a . lingkup usaha;
1. b.kinerja manajemen;
2. c.perkembangan usaha; dan
3. d.bentuk insentif danl atau kemudahan yang dimohonkan.
(4)Dalam hal Penanam Modal merupakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, permohonan paling sedikit memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal. 12
(1)Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan Pemberian Insentif danl atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(2)Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim r 'fi a . dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim verifi as' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mem punyai tugas sebaga i berikut:
1. a.ela k ukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan ang harus dipenuhi; b . elakukan e ilaian erhadap rna sing-rnasing kriteria secara tera c . enggunakan matrik penilaian u n tuk menentukan bentuk dan b e aran Pembe ian Insentif dan I atau Kem udahan Penanaman Modal;
2. d.m en etapkan urutan skala prioritas Penanaman Mo al yang permohonannya dikab lkan;
3. e.kan bentuk da besaran insentif yang akan diberikan;
4. f.menyam . an rekomendasi pada Bupati untuk ditetapk a n menjadi ener a tif ani atau k m dahan Penanaman odal; an
5. g.elakukan peman d an evalua . terhadap pelak anaan egiatan enanaman odal yang mem p eroleh insentif dan/ atau k em udahan enanam oda. Pas al 25 ( 1) Verifik si d ilakukan 0 eh Tim d en ga n m enggunakan va r iabel penilaian berd sar an p m u han kr' eria se b a gaim ana dimaksud dalam Pa sal 5.
(2)Variabel enilai se a aimana dirnaksu d p a d a ayat (1 ) digun akan untuk rnenentukan skala p rioritas ben tuk Pem berian Insen tif dan I atau Kemudahan y ang akan diberikan.
(3)Variabel p nilaian sebagaimana d imaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2) tercantum da am La mpiran yan g rnerupa kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah .n i.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…